Prospek Industri Semen Dinilai Lebih Cerah
Industri semen dinilai memiliki peluang tumbuh tahun ini kendati masih dibayangi kelebihan pasokan. Konsolidasi sejumlah perusahaan semen dan meningkatnya permintaan untuk pembangunan infrastruktur menjadi pemacu bagi industri ini untuk tumbuh. Selain itu, transisi energi turut menyumbang sentimen positif terhadap pertumbuhan tersebut. Dua perusahaan semen domestik, yakni PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, menunjukkan kinerja psitif sejak awal tahun 2023. Pada triwulan I-2023, Semen Indonesia membukukan laba bersih Rp 562 miliar atau tumbuh 11 % dibandingkan periode sama tahun lalu. Sementara Indocement membukukan laba bersih Rp 371,4 miliar atau tumbuh 103 %.
Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Emma Almira Fauni berpendapat, penjualan semen tahun ini bisa tumbuh meski tidak signifikan. Pertumbuhan itu diproyeksikan 0-5 % dibandingkan tahun lalu yang minus 3 %. ”Perusahaan semen memiliki prospek untuk bertumbuh pada 2023. Namun, secara umum, masih akan tetap oversupply (kelebihan pasokan). Ini terjadi karena banyak pemain baru setelah sektor properti mulai booming pada 2010 sampai 2014 sehingga membuat kompetisi kian meningkat dan pabrik-pabrik semen baru bermunculan,” ujarnya dalam diskusi tentang prospek industri semen yang digelar oleh Mirae Asset Sekuritas, di Jakarta, Kamis (8/6). (Yoga)
KEAMANAN PANGAN, Harmonisasi Standar, bak Pedang Bermata Dua
Keinginan pelaku industry memanfaatkan momentum Hari Keamanan Pangan Sedunia pada 7 Juni untuk harmonisasi standar pangan antarnegara anggota ASEAN bak pedang bermata dua. Apabila mampu memenuhi standar itu, Indonesia berpeluang memperkuat daya saing komoditas pangan ekspornya. Jika sebaliknya, Indonesia bisa kehilangan pasarnya. Di kancah internasional, standar keamanan pangan mengacu Codex Alimentarius (Standar Pangan Internasional) yang dikelola Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) serta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Selain mengikuti ketentuan internasional itu, sejumlah negara umumnya menambah aturan standar keamanan pangan, termasuk anggota ASEAN.
Ketua ASEAN Business Advisory Council (BAC) sekaligus Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, dalam keterangan persnya, Kamis (8/6) menggarisbawahi pentingnya harmonisasi standar pengolahan pangan di ASEAN. Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti berpendapat, inisiatif mengharmonisasi standar pangan perlu meninjau keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia. ”Sisi positifnya, standar keamanan pangan (yang diharmonisasikan se-ASEAN) ’memaksa’ Indonesia memenuhi ketentuan itu,” ujarnya, Kamis. Konsekuensinya, kata dia, pemerintah dan pelaku bisnis mesti siap memenuhi kesepakatan. Jika tidak siap, harmonisasi standar justru dapat menjadi hambatan nontarif yang menghalangi masuknya produk pangan ekspor Indonesia ke pasar ASEAN. Selain itu, pasar Indonesia terancam diisi produk asing yang mampu memenuhi standar. (Yoga)
Setoran Dividen dan Pajak PLN Rp 37,5 Triliun
Untuk tahun buku 2022, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyetorkan dividen Rp 2,19 triliun dan pajak Rp 35,33 triliun. Menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Kamis (8/6/2023), setoran dividen tersebut meningkat 191,7 % dibandingkan pada 2021, sedangkan setoran pajak meningkat 13,1 persen dari 2021. Untuk kinerja pada 2022, PLN mencatatkan laba bersih Rp 14,44 triliun atau yang terbesar sepanjang sejarah perusahaan. (Yoga)
Tegel Motif Partai Politik
Tegel dengan motif partai politik yang dibuat di industri Win Art Solution, Desa Tamanagung, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (8/6/2023)
banyak diminati kalangan pegiat partai politik.
Setiap pekerja mampu menyelesaikan tegel motif parpol seluas 3 meter persegi per hari. Tegel semen yang dijual dengan harga Rp 280.000 per meter persegi sudah banyak dipesan oleh pegiat partai politik. (Yoga)
PERTAMBANGAN NIKEL, Warga Belum Nikmati Hasil, Cadangan di Sultra Menipis
Cadangan nikel terbukti di Indonesia saat ini tersisa 9,5 tahun dengan jumlah kebutuhan pasokan nikel mencapai 114 juta ton per tahun. Saat semua smelter nikel selesai konstruksi dan berdiri, cadangan nikel terbukti hanya tersisa 5,5 tahun. Di satu sisi, masifnya pertambangan dan pengolahan nikel belum berdampak banyak ke daerah penghasil nikel, seperti Sultra. ”Cadangan nikelterbukti saat ini mencapai 1,085 miliar ton. Sementara jumlah kebutuhan nikel per tahun 114 juta ton untuk menyuplai 37 smelter nikel. Dengan kondisi saat ini, nikel akan habis 9,5 tahun mendatang,” kata Direktur Industri Logam Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Liliek Widodo di Kendari, Sultra, Kamis (8/6). Ia mengatakan hal itu selepas Rapat Koordinasi Pertambangan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Provinsi Sultra, pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, serta sejumlah asosiasi pertambangan dan perdagangan.
Kepala Satgas Koordinasi Supervisi dan Bidang Pencegahan KPK Dian Patria menjabarkan, masifnya pertambangan nikel dan pembangunan smelter belum berdampak banyak ke daerah. Menurut Dian, pendapatan hingga angka kemiskinan di daerah tambang masih tinggi, daerah kaya nikel dan lokasi smelter justru memiliki angka kemiskinan yang tinggi selama bertahun-tahun terakhir. Di Konawe, jumlah penduduk miskin mencapai 32 % dari total penduduk, sementara di Kolaka sebanyak 31 %. Sejumlah kepala daerah juga mengeluhkan pengelolaan sektor pertambangan yang belum berdampak signifikan. Sementara dampak pertambangan terus dirasakan masyarakat, baik dalam pelaksanaan maupun dampak bencana yang terjadi. (Yoga)
OJK Harus Jadi Mediator Efektif
JAKARTA,ID-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus segera turun tangan menjadi mediator efektif untuk memberikan solusi atas permasalahan gagal bayar dan tingginya pinjaman macet di banyak fintech P2P lending atau pinjol. Masalah ini juga sudah mengganggu industri jasa keuangan yang lain. Otoritas harus menerbitkan aturan pinjol yang mengikuti regulasi perbankan, guna mencegah menggunungkan kredit macet yang berdampak kasus gagal bayar yang merugikan para lender. Penyelenggara pinjaman online (pinjol) telah melakukan penghimpunan dana masyarakat, sehingga harus diatur secara ketat, baik dari aspek kepemilikan, pengurus, produk, standar operating procedure (SOP), dan hal-hal penting lainnya. Disisi lain, Directur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, OJK juga perlu menjadi mediator yang efektif untuk membantu penyelesaian masalah yang kini diperkirakan mengancam ribuan pemberi pinjaman (lender) pada fintech penyedian peer to peer (P2P) lending. Meski skemanya adalah investasi, lanjut Bima, fintech ini pada dasarnya adalah lembaga pembiayaan. "OJK harus dilibatkan aktif untuk menelusuri apakah gagal bayar karena fraud atau memang murni kondisi bisnis borrower. Jika ditemukan adanya fraud dan permainan dengan fintech, OJK jangan ragu menyeret ke ranah hukum," ujarnya kepada Investor Daily, Jakarta, Selasa (6/6/2023)
Siap Guncang Bekasi, Semesta Berpesta Ladang Cuan bagi UMKM
JAKARTA,ID-Setelah menggebrak Tangerang Semesta Berpesta siap mengguncang Parking Ground, Summarecon Mall Bekasi pada Sabtu, 10-11 Juni 2023. Perhelatan festival musik family frendly yang mengusung konsep musik, kuliner, fashion dan edukasi itu akan menghadirkan sederet bintang yang sedang hits, diantaranya Mahalini, Lyodra, Pamungkas, DMasiv, The Rain, Vieratale, Ardhito Pramono, Fourtwenty, Calliope, dan Huru-Hara Club. Semesta Berpesta juga bakal menjadi ladang rezeki alias cuan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Para pengunjung Semesta Berpesta di Bekasi bakal dimanjakan oleh booth-booth kuliner UMKM disekitar kota satelite tersebut, antara lain Cake kers, Dimple's Cake, Secangkir Kerinduan, Bakoelan Disya, Souffle Pancake Indonesia, Sunny Chiken, minuman Bettatimo, Pondok Ojolali, Eatlah, Warung Bu Erna, Koffe 82, Arana, dan Rempahloka. Bekasi merupakan Kota ke-2 festival kolosal yang dihelat Royal Anugrah Multimedia (RAM) Entertainment selaku event organizer dan BTV sebagai broadcast partner ini. Sebelumnya, Semesta Berpesta digelar di ICE BSD City Tangerang pada 3-4 Juni 2023. Selain itu Tangerang dan Bekasi, event bertabur bintang yang disponsori Group Astra dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk itu bakal digelar di Bandung, Bogor, Yogyakarta, Surabaya, Solo, banjarmasin, Medan, Balikpapan, Palembang, dan Jakarta. (Yetede)
Kembangkan Ekosistem Digital Startup, Telkomsel Gelar NextDev Summit 2023
JAKARTA,ID- Operator seluler Telkomsel kembali menggelar konferensi teknologi tahunan NextDev Summit 2023 pada 7-8 Juni 2023. Kali ini, operator plat merah tersebut mengusung data 'Tech With Impact for Sustainable Living' untuk kemajuan para pelaku di ekosistem digital startup. Sejumlah pakar dari kalangan pegiat startup, teknologi, ekosistem digital, dan impact investor ditingkat nasional hingga Asia-Pacifik, hadir membahas sejumlah topik seputar inovasi, startup, teknologi, impact, hingga tren bisnis digital dan teknologi terkini. Vice President Corporate Communications Telkomsel Saki Hamsat Bramono mengatakan, dengan menggelar NextDev Summit 2023, Telkomsel memastikan konsitensi perusahaan dalam menjaga proses bisnis berkelanjutan (sustainabel busines) selaras dengan prinsip Ecosytem, Social, dan Governance (ESG). "Nextdev Summit 2023 didorong untuk memfasilitasi para penggiat startup dengan mempertemukan seluruh stakeholders mereka, sehingga dapat memperluas dampak positif yang dihasilkan melalui kolaborasi dan membangun relasi baru bersama para mitra potensial, sekaligus memajukan perkembangan ekosistem pemberdayaan starup digital pencipta perubahan Tanah Air yang relevan serta adaptif dengan setiap perubahan," kata Saki dalam keterangan persnya. (Yetede)
New York Salip Hongkong
JAKARTA,ID- Makanan, sarana umum, transportasi umum, dan kebutuhan dasar seperti barang rumah tangga menjadi tolok ukur barang maupun jasa yang biasa dibeli oleh para ekspatriat di dunia. Kota termahal utuk memenuhi kebutuhan hidup itu adalah New York City di Amerika Serikat (AS). Berdasarkan hasil survei terbaru "Cost of Living" oleh ECA International,yang dilansir CNBC pada Rabu (07/06/2023) waktu setempat, New York merebut posisi pertama dari Hongkong, yang telah selama empat tahun menyandang gelar kota termahal di dunia bagi para ekspatriat. Penelitian ini dilakukan guna membantu organisasi-organisasi menghitung tunjangan biaya hidup bagi para pekerja yang ditugaskan di negara-negara tempat penugasan. Hasil dari riset tersebut kemudian memberikan peringkat kepada 207 kota, berdasarkan kelompok barang dan jasa yang biasa dibeli oleh para ekspatriat. Mulai dari makanan, utilitas, transportasi umum dan kebutuhan dasar seperti barang-barang rumah tangga. Meski posisinya si rebut oleh New York, tetapi Hong Kong masih tetap menjadi lokasi termahal di kawasan Asia. "Meksipun demikian, Hong Kong turun dalam peringkat kami karena kenaikan harga barang jasa sehari-hari diredam oleh penurunan biaya akomidasi di kota ini." kata Lee Quane, Direktur Regional Asia di ECA International. (Yetede)
Tingkatkan Kepatuhan Pembayaran PNBP Kemekeu Perluas Penerapan ABS
JAKARTA,ID-Kementerian Keuangan (kemenkeu) akan memperluas penerapan sistem blokir otomatis (Automatic Bloking System/ABS) untuk eksportir yang belum menerapkan pembayaran piutang Penerapan Negara Bukan Pajak (PNBP). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib bayar dalam memenuhi kewajiban PNBP maupun perpajakan dan sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara. Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Ditjen Anggaran Kamenkeu Rahayu Puspitasari mengatakan, pihaknya sudah menerapkan ABS sejak tahun 2022. Saat ini ABS diterapkan di kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia menjelaskan, pada tahap pertama Kemenku telah memblokir 126 perusahaan yang wajib bayar di tahun 2022 dengan nilai Rp137,67 miliar. "Pada tahap pertama pada Agustus 2022, kami memblokir 83 yang wajib bayar. Dibulan Oktober ditambah ada 43 dan akhirnya pada tahun 2022 itu Rp137,67 miliar," ujar Puspa dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (8/6/2023). Guna memperkuat penerapan ABS Kemekeu juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang tata Cara Pengelolaan Penerima Negara Bukan Pajak untuk mengatur kembali pengelolaan PNBP agar lebih berkualitas. (Yetede)









