Penyakit diabetes membebani BPJS. Pada 2045 diperkirakan pembiayaan penyakit diabetes mencapai Rp10,22 triliun—Rp23,59 triliun. Jumlah penderitanya juga diperkirakan meningkat menjadi 10,2 juta dari 6,9 juta pada 2022. Menyangkut ini, Menteri Kesehatan telah melayangkan surat ke Kementerian Keuangan agar ada kebijakan baru menanggulangi masalah ini melalui instrumen pungutan cukai minuman berpemanis atau minuman manis. Pemerintah telah bersepakat dengan DPR terkait cukai minuman manis dalam pembahasan RAPBN 2023. Sementara, Menteri Keuangan masih belum menentukan kapan pelaksanaanya. Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ketidakpastian global memang menjadi pertimbangan utama belum dilaksanakan pungutan new excise goods ini. Industri minunan manis sangat majemuk, bahkan melebihi sektor tembakau sebagai pionir objek cukai. Coverage produsennya seluruh Indonesia. Dalam menjalankan prinsip quantitatif mearusrement seperti teknis cukai mandatkan, sangat tidak sederhana. Memang teknologi informasi 4.0 memungkinkan menjawab tantangan tersebut. Dikarenakan ini kewajiban pemerintah untuk “menyediakannya” sebagaimana amanah Pasal 7 Undang Undang Cukai, maka perlu pengaturan dengan hati hati. Asas feasibility dalam hal ada new excise goods adalah mutlak dipertimbangkan. Pemerintah tak boleh “rugi bandar” alias ongkos pungut cukai tidak boleh lebih besar dari perolehan cukainya. Asumsikan ongkos pungutnya 10% dari nilai cukai minuman berpemanis sebagaimana Perpres No. 130/2022 mencapai Rp4,06 triliun, maka ongkos pungutnya ada di kisaran Rp400 miliar. Pengenaan cukai minuman berpemanis memerlukan kebijakan “levelling” produsen dari aspek yang memungkinkan. Parameternyanya bisa saja omzet dari perusahaan.

Investasi di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara dan ekonomi hijau terus ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada kalangan investor dari berbagai negara. Saat berbicara di hadapan pelaku bisnis dalam ajang Temasek Foundation di Sands Expo & Convention Center, Singapura pada Rabu (7/6), Presiden Joko Widodo menyampaikan sebanyak 300 paket investasi senilai US$2,6 miliar masuk dalam tahap awal yang ditawarkan kepada korporasi swasta untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Untuk sektor swasta, pada tahap awal, kami telah menyiapkan 300 paket investasi dengan total nilai US$2,6 miliar di berbagai bidang seperti perumahan, transportasi, energi, teknologi, dan bidang lainnya,” ujar Kepala Negara. Presiden mengajak pelaku bisnis untuk menanamkam modalnya di IKN Nusantara. Tawaran investasi di kawasan itu dinilai menjanjikan karena tingkat kepercayaan publik terhadap investasi di Indonesia berada di level tinggi. Selain proyek IKN Nusantara, Presiden Jokowi menyatakan Indonesia turut berkomiten dalam energi transisi. Potensi energi baru terbarukan (EBT) di Tanah Air cukup besar. “Izinkan saya memberikan contoh dari potensi PLTA, kami punya 4.400 sungai yang bisa menjadi potensi PLTA, 128 dari itu adalah sungai besar. Contohnya, sungai Kayan di Kalimantan, itu sumber energi hijau untuk kawasan industri hijau di Kalimantan Utara,” katanya. Kunjungan ke Malaysia digunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai, yaitu isu mengenai perbatasan dan isu mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) Indonesia, dan hal penting lainnya.

Belum beres soal masalah utang yang menggunung akibat beratnya beban penugasan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejumlah emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya kini mendapat tudingan baru. Kementerian BUMN menuding, ada  potensi fraud atau  manipulasi laporan keuangan beberapa BUMN Karya. Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kini pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk mengungkap seputar isu buruknya tata kelola keuangan BUMN Karya. Dia mengungkapkan, dugaan tersebut antara lain mengarah pada PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Kementerian BUMN, kata Tiko, tengah menginvestigasi WSKT dan WIKA guna memastikan perlu tidaknya  pernyataan kembali atau restatement laporan keuangan kedua emiten tersebut. Dugaan keganjilan di laporan keuangan BUMN Karya juga tengah ditelaah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada tiga laporan keuangan yang tengah ditelaah yaitu WSKT, WIKA, dan PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, lantaran masih ditelaah, saat ini belum bisa dinyatakan apakah terbukti ada pelanggaran atau tidak. "Kalau ada pelanggaran, kami akan berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku," ujar Inarno dalam konferensi pers, Selasa (6/6). Menanggapi tudingan ini, SVP Sekretaris Perusahaan  WSKT, Ermy Puspa Yunita mengatakan, dalam menerbitkan laporan keuangan, WSKT selalu mengacu kepada aturan yang berlaku. WSKT juga mengikuti peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK. "Sebelum menerbitkan laporan keuangan, WSKT juga sudah melakukan beberapa tahapan dan proses audit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK sebagai auditor independen," ujarnya.

JAKARTA,ID-Budi daya udang berbasis kawasan (BUBK) yang dibangun Kementerian dan Perikanan (KKP) di Kebumen, Jawa Tengah  sudah memasuki masa panen parsial. Keberhasilan ini  diharapkan menjadi pemicu  tumbuhnya kegiatan  budi daya udang yang ramah lingkungan di Indonesia. "Ini panen parsial yang kedua, size 50. Panen parsial pertama beberapa waktu yang lalu, size 70. Bulan ini kita juga akan panen raya di size 40," ungkap Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono usai panen parsial yang kedua di BUBK Kebumen, Jateng. Hasil panen parsial kali ini ditaksir 14 ton dari 28 petak tambak. Sedangkan pada panen parsial  pertama beberapa waktu lalu, KKP berhasil memanen 14,4 ton udang. Menteri Trenggono, dalam keterangan yang dikutip pada hari yang sama, menjelaskan, udang yang dipanen seluruhnya sudah terjual. Dia bahkan sempat bertemu pembeli yang datang langsung ke kawasan tambak. "Pesan pentingnya, udanag ini salah satu komoditas strategi yang harus bisa jadi andalan Indonesia kedepannya. Bersama dengan lobster, tilapia, rumput laut dan kepiting," papar dia. (Yetede)

Target pemerintah menuntaskan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 kian berat. Saat ini masih terdapat 16 provinsi dari 24 provinsi yang tingkat kemiskinannya masih tinggi dari target rata-rata nasional. Pemerintah Presiden Joko Widodo menargetkan angka kemiskinan bisa terus ditekan ke kisaran 6,5%-7,5% dari total penduduk pada tahun 2024. Sedangkan 16 provinsi seperti di Jawa, Sumatra, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua, angka kemiskinannya di atas target yang dipatok. Untuk bisa menuntaskan pekerjaan tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyebutkan pemerintah bakal melakukaan tiga pendekatan. Pertama, memberikan bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan daya beli. Kedua, pemberdayaan sosial dan ekonomi yang memberikan jaminan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan, seperti perluasan lapangan kerja. Ketiga, secara paralel melakukan perluasan akses pelayanan dasar untuk membangun sumber daya manusia. Meski begitu, Suharso mengatakan terdapat tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem yang ditargetkan mencapai 0% di 2024. Hal ini karena adanya perbedaan standar perhitungan kemiskinan ekstrem yang digunakan pemerintah dan global.

Saham emiten barang baku menukik dengan cepat. Tercermin dari IDX sektor basic materials yang melorot 17,57% secara year to date (ytd) hingga perdagangan Selasa (6/6). Padahal, per kuartal I-2023 indeks saham barang baku melemah 2,66%. Dus, sektor ini anjlok sekitar 15% dalam kurun dua bulan. Pelemahan indeks barang baku hanya kalah dari saham sektor energi yang saat ini mengalami minus 22,99% ytd. Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas, Rio Febrian menyoroti pergerakan saham di sektor barang baku ikut terseret sentimen eksternal. Terutama dari stabilitas pertumbuhan ekonomi negara-negara manufaktur dan industri dunia, seperti China, Eropa, dan Amerika Serikat. Kepala Riset Surya Fajar Sekuritas, Raphon Prima menyoroti karakteristik sektor barang baku yang cenderung cyclicals. Seperti pada emiten pertambangan mineral, barang kimia, dan semen yang ada siklus terendiri. Kinerja emiten barang baku juga mengikuti siklus permintaan dari industri manufaktur. Pada periode April dan Mei, Raphon mengamati saham tambang mineral turun tajam terseret kekhawatiran merosotnya permintaan global. Pada saat yang sama, pergerakan saham emiten kimia dan semen cenderung sideways. Founder WH Project, William Hartanto menyatakan, penurunan tajam pada saham barang baku juga akibat minimnya minat investor. Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova turut memandang peluang saham barang baku mengalami rebound. Namun, hanya secara jangka pendek lantaran tekanan harga masih membayangi. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo sepakat, momentum kenaikan harga saham barang baku masih cenderung terbatas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis kredit perbankan tahun ini bisa tumbuh 10%. Kendati begitu, lajunya semakin melandai sepanjang tahun berjalan ini. Per April 2023, kredit perbankan hanya tumbuh 8,08%, semakin menyusut dari awal tahun. Kredit pada Januari masih tumbuh 10,53%, lalu meningkat 10,64% pada Februari dan melandai menjadi hanya naik 9,93% pada Maret. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, beberapa bank memang sudah ada yang melaporkan melakukan revisi target kredit dalam rencana bisnis bank (RBB) mereka tahun ini. Namun, perbankan secara agregat masih optimistis bisa mencatatkan pertumbuhan kredit 10%. Menurut Dian, optimistisme didorong kondisi ekonomi domestik yang relatif sudah pulih dan adanya persiapan Pemilu 2024 yang umumnya dapat mendorong konsumsi. Dari kacamata OJK, melandainya laju kredit perbankan pada April hanya karena siklus musiman saja. Dian menyebut, pertumbuhan kredit di April secara historikal memang selalu turun dibanding bulan sebelumnya, kecuali pada tahun 2022. Tapi Dian juga mengakui permintaan kredit masih tumbuh terbatas. Selain itu, pencabutan berbagai stimulus Covid-19 juga berpengaruh. Karena itu, belum semua bank berniat merevisi target. Bank Central Asia (BCA) misalnya, masih mempertahankan target penyaluran kredit 10%-12% tahun ini. EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan, bank akan mengkaji peluang penyaluran kredit di berbagai sektor secara hati-hati.

Indonesia sebagai negara dengan sumber energi terbarukan yang sangat berlimpah ternyata masih menghadapi aral yang tidak mudah dalam mewujudkan gagasan green economy atau ekonomi hijau. Program transisi energi yang menjadi pilar penting dalam ekonomi hijau belum juga menghasilkan kemajuan berarti. Persoalan lain seperti jenis proyek energi hijau yang bakal dikerjakan, termasuk upaya menjaring investasi yang lebih besar, turut menjadi perhatian. Kendati masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah banyak membuat gebrakan untuk mengejawantahkan cita-cita ekonomi hijau. Menurutnya, dari sisi pembiayaan, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah diselaraskan dengan tujuan pencapaian target net zero emission atau nol emisi karbon pada 2060. “Untuk melakukan transformasi energi ke hijau itu tidak semudah membalikkan tangan. Meskipun tujuannya baik untuk meningkatkan ekonomi agar konsisten dengan komitmen penurunan CO2, harus tetap dilakukan hati-hati,” tuturnya dalam Bisnis Indonesia Green Economy Forum 2023, Selasa, (6/6). HSE-CSR Manager Bayan Resources Dian Fiana Ratna Dewi mengatakan bahwa begitu gencarnya tuntutan masyarakat global tentang energi bersih menciptakan perubahan permintaan. “Produk tinggi emisi ini akan mengalami penurunan permintaan. Ke depan, kami akan menuju diversifikasi untuk energi yang ramah lingkungan. Kendati, masih perlu waktu yang agak panjang,” jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk mencapai target nol emisi karbon tersebut, pemerintah menetapkan permintaan listrik di Indonesia dapat dipasok dari pembangkit listrik berbasis EBT dengan total kapasitas mencapai 700 gigawatt (GW). Adapun, pemanfaatan EBT hingga saat ini baru sekitar 12,5 GW dari potensi yang mencapai 3.000 GW. Terpisah, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa Indonesia masih memerlukan investasi global untuk mempercepat transisi energi. Dia menilai, upaya menjaring investasi masih belum optimal karena masih banyak yang belum akrab dengan proyek energi hijau. Sementara itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengevaluasi proses transisi energi yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui sejumlah kebijakan. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menilai pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN hingga 2023 belum sesuai dengan target. Semestinya, kata dia, setiap tahun ada penambahan pembangkit energi terbarukan di sistem PLN.

Setelah disahkan pada awal tahun ini, satu demi satu Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mulai diimplementasikan. Mandat baru UU P2SK kepada Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan diwujudkan dengan Global Master Repo Agreement (GMRA). GMRA adalah perjanjian induk repo antarbank yang menjadi prasyarat utama sebelum melakukan transaksi repo. Transaksi repo itu sendiri adalah perjanjian pinjaman dana dengan agunan saham atau surat berharga negara (SBN). Artinya, GMRA memberikan kepastian hukum bagi pelaku transaksi repo. Faktor kepastian hukum selama ini agaknya menjadi kendala tersendiri dalam pengembangan transaksi repo antarbank di Indonesia. Transaksi repo antarbank yang didominasi oleh beberapa bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang kukuh secara yuridis seakan menjadi bukti yang valid. Padahal, bank swasta sejatinya memiliki potensi yang besar dalam pengembangan transaksi repo antarbank. Dari sisi kuantitas, jumlah bank swasta mencapai ratusan, jauh di atas jumlah bank BUMN tadi. Dari sisi volume, mobilitas dana yang ditransaksikan antarbank bisa mencapai triliunan per hari. Meski lending facility hanya memasang tarif suku bunga acuan plus 75 basis poin, ia tetap saja dianggap ‘mahal’ jika ditujukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Berburu dana lewat transaksi repo antarbank mensyaratkan SBN sebagai jaminan. Sementara, tidak semua bank yang butuh dana memiliki SBN. Pada titik ini, GMRA memberikan fasilitas perlindungan kepada transaksi repo antarbank. BI dan OJK toh tetap melakukan fungsi regulasi dan pengawasan terhadap transaksi repo antarbank. Alhasil, GMRA digadang menjadi sumber likuiditas tambahan bagi perbankan untuk pembiayaan ekonomi nasional.

Saham di kelompok LQ45 berpeluang terkerek sebagai respons atas kebijakan BEI yang melakukan normalisasi batas auto rejection. Perubahan batasan tersebut memberi peluang pergerakan harga menjadi lebih lebar. Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penyesuaian persentase auto rejection bawah (ARB) sebesar 15% mulai perdagangan Senin (5/6). Kebijakan itu menjadi bagian dari ketentuan tentang persentase auto rejection simetris tahap pertama. Dalam kerangka kebijakan BEI, selanjutnya persentase auto rejection tahap kedua akan dilakukan pada 4 September 2023. Pada tahap pertama, batasan auto rejection atas (ARA) ditetapkan berbeda untuk tiap fraksi harga dengan rentang antara 20%—35%. Analis Investindo Nusantara Sekuritas Pandhu Dewanto mengatakan bahwa kebijakan normalisasi batas auto rejection akan meningkatkan gairah pasar karena rentang pergerakan yang lebih lebar. Dengan demikian, para investor cenderung lebih mudah untuk bertransaksi sehingga likuiditas pasar meningkat. Dengan normalisasi batas auto rejection, Investindo Nusantara Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak dalam rentang 6.300—7.300 pada tahun ini. Posisi IHSG yang saat ini masih relatif rendah, menurut Pandhu dapat dimanfaatkan investor untuk mulai mengoleksi saham-saham sebagai investasi jangka panjang. Sepanjang tahun ini, gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih rendah dari Indeks LQ45 Menurut Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina, penyebab IHSG underperform dibandingkan dengan LQ45 adalah akibat saham PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) yang tidak masuk ke dalam LQ45 sehingga memberatkan IHSG.