Lima kawasan ekonomi khusus atau KEK di Sulawesi, Maluku, dan Papua tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pemerintah pusat akan mengevaluasinya hingga tahun 2024 dan kemungkinan mencabut status KEK dari kawasan yang terbukti stagnan. Hal ini terungkap dalam seminar tentang penguatan KEK di Sulawesi, Maluku, dan Papua yang digelar BI, Rabu (7/6) di Manado, Sulut. Acara tersebut dihadiri 10 kepala kantor perwakilan BI dari 10 provinsi di Indonesia timur, perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian, dan Kementerian Investasi/BKPM. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, sejak penetapan dua KEK pertama pada 2012 hingga triwulan I-2023, realisasi investasi dari 269 pelaku usaha telah mencapai Rp 113,3 triliun dengan proporsi modal asing 71 %.

Lapangan kerja tercipta bagi 66.740 orang. Namun, pengembangan KEK tidak merata. Enam KEK di antaranya malah stagnan, yaitu KEK Palu (Sulteng), KEK Bitung dan Likupang (Sulut), KEK Morotai (Maluku Utara), KEK Sorong (Papua Barat), serta KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan (Kaltim). Pemerintah pusat akan memberikan kesempatan pembenahan perencanaan selama satu tahun bagi pengelola serta pemerintah provinsi lokasi KEK. Badan pengelola dan pemprov didorong meninjau kembali insentif-insentif yang ditawarkan kepada investor, termasuk sektor apa saja yang cocok dikembangkan di sana. Jika dianggap tak bisa dilanjutkan, status KEK akan dicabut. Namun, kata Elen,  bisa jadi diubah menjadi bentuk lain, seperti zona perdagangan bebas, kawasan industri, atau kawasan pengembangan ekonomi terpadu. (Yoga)

Ancaman Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri padat karya, terutama tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki terus berlanjut. Melemahnya pasar ekspor dan gempuran produk impor membuat pelaku industri hulu-hilir kian terimpit. Sepanjang tahun 2023 ini, sejumlah pabrik berhenti beroperasi dengan PHK mencapai ribuan orang. Maklumlah, kedua sektor manufaktur padat karya itu tak hanya ditopang konsumsi domestik, tapi juga pasar ekspor. Data Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menyebut kan bahwa ribuan PHK karyawan di sejumlah pabrikan tekstil dan alas kaki terjadi di berbagai daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Di Jawa Tengah, misalnya, beberapa perusahaan TPT melakukan PHK karyawan dalam skala besar. Antara lain: PT Duniatex yang memberhentikan lagi 3.000-an karyawannya, lalu Agungtex Group sekitar 2.000 karyawan, PT Kaban serta PT Prosmatex sekitar 3.000 karyawan. Di Bandung, PT Adetex dan PT Binacitra Kharisma Lestari (industri garmen) me- layoff 2.000 karyawan. Terbaru, PT Horn Ming Indonesia, produsen sepatu merek Puma di Tangerang, Banten akan memberhentikan 600 pekerja. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menyebut, gelombang PHK masih marak di tekstil. Berdasarkan temuan APSyFI, PHK di industri TPT selama kuartal III-2022 hingga kuartal I-2023 mencapai 150.000 orang. Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan bahwa sampai dengan April 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP kepada 28.000 peserta. "Total nominal pembayaran JKP mencapai Rp 135,99 miliar," kata Oni kepada KONTAN, Rabu (7/6). Asal tahu, manfaat JKP yang diberikan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan ini baru dimulai Februari 2022. Adapun klaim JKP sepanjang tahun lalu baru tercatat 9.794 kasus dengan nominal Rp 44,51 miliar. Memasuki tahun 2023, nilai pembayaran JKP membengkak hingga Rp 135,99 miliar, dengan 28.000 peserta mengajukan klaim. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit bilang, order garmen dan sepatu tujuan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa sudah menurun drastis sejak pertengahan tahun lalu.

Masyarakat harus bersiap merogoh kantong lebih dalam. Pasalnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) bakal memungut pajak dari orang pribadi mulai semester kedua tahun ini. Paling dekat, pemerintah mulai memotong pajak atas natura yang dinikmati wajib pajak orang pribadi karyawan. Rencananya, pemotongan pajak itu mulai 1 Juli 2023. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, proses harmonisasi peraturan menteri keuangan yang akan menjadi payung hukum kebijakan itu telah selesai. Sehingga, PMK pajak natura bisa terbit bulan ini dan akan memberikan kepastian terhadap wajib pajak. "Proses harmonisasi sudah selesai. Tinggal penyisiran dan administrasi untuk penerbitan. Mudah-mudahan segera terbit," ujar Yon kepada KONTAN, Rabu (7/6). PMK tersebut merupakan beleid turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Dalam PP tersebut, sejumlah natura dikecualikan dari pungutan pajak penghasilan (PPh). Namun, Pasal 26 ayat (1) huruf F beleid ini mengatur bahwa olahraga yang mahal tidak termasuk objek yang dikecualikan. Antara lain, golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, otomotif. Sebenarnya, ada satu lagi kebijakan yang rencananya diterapkan di semester II-2023, yakni pungutan pajak untuk e-commerce (daring) lokal, baik pajak pertambahan nilai (PPN) maupun PPh. PPN dipungut dari konsumen dan dibayarkan oleh merchant. Adapun PPh dipungut oleh platform dari merchant. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, penerapan pajak natura bisa saja berdampak kepada konsumsi masyarakat menengah. Sebab, pengurangan pendapatan akan berpengaruh ke tingkat konsumsi.

Di tengah sentimen negatif akibat beratnya beban pemerintah yang membayangi emiten konstruksi pelat merah, emiten saham konstruksi swasta memiliki prospek yang lebih baik. Saat ini kepercayaan investor tengah menurun lantaran kinerja emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya dibayangi isu utang dan likuiditas. Analis Henan Putihrai Sekuritas, Jono Syafei mengatakan, sejumlah emiten saham konstruksi swasta masih mencetak pertumbuhan kinerja. Meskipun, tak semua kontraktor swasta tersebut berhasil mengantongi kenaikan laba. Salah satu kontraktor swasta yang cukup unggul ketimbang kompetitornya adalah PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA). "NRCA masih mampu menghasilkan laba bersih positif sepanjang tahun 2022," ujar Jono kepada KONTAN, kemarin. Sedangkan PT Acset Indonusa Tbk (ACST) mencetak pertumbuhan pendapatan sebesar 24,21% menjadi Rp 360,35 miliar pada kuartal I 2023. Sayang, ACST masih rugi Rp 29,86 miliar. Sementara itu, PT Total Bangun Persada (TOTL) masih optimistis bisa mengantongi pendapatan dan laba bersih masing-masing sebesar Rp 2,3 triliun dan Rp 95 miliar pada tahun 2023. Jika dibandingkan BUMN Karya, kinerja kontraktor swasta masih lebih baik. Sebab, kata Jono, perusahaan konstruksi swasta lebih biasanya lebih memperhitungkan margin dan risiko. Analis Kanaka Hita Solvera, Andhika Cipta Labora, mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara yang sudah berjalan bisa menjadi sentimen positif untuk emiten konstruksi swasta. Sebab, hal ini bisa mendorong perolehan kontrak para kontraktor swasta, meskipun tak akan sebesar BUMN Karya.

Imbal hasil (yield) obligasi dalam negeri terus turun. Faktor internal dan eksternal menjadi penyebab penurunan yield Surat utang negara (SUN) Indonesia. Berdasarkan data Bloomberg kemarin, yield SUN acuan tenor 10 tahun yakni FR0096 berada di 3,1%. Ini adalah level terendah yield SUN sejak terbit yakni pada 22 Agustus 2022. Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas, Handy Yunianto mengatakan, tren kenaikan suku bunga yang semakin terbatas menyebabkan yield SUN ikut terpangkas. Secara fundamental, kondisi dalam negeri, menurut Handy cukup solid. Hal ini ditandai dengan inflasi yang turun. Kebijakan fiskal juga berjalan positif tercermin dari neraca transaksi berjalan (current account) yang surplus. Pada triwulan I-2023, transaksi berjalan membukukan surplus US$ 3,0 miliar atau 0,9% dari produk domestik bruto (PDB). Direktur dan Chief Investment Officer Fixed Income PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Ezra Nazula mengatakan, harga surat berharga negara (SBN) makin kuat karena kondisi domestik yang lebih kondusif. Faktor lain yang mempengaruhi adalah, penerbitan SBN rendah padahal permintaan terus tinggi. Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM) Reza Fahmi pun menyebut, jika sikap The Fed terhadap kebijakan tingkat suku bunganya akan menjadi salah satu katalis yang menggerakkan yield obligasi.

Dering kinerja PT Indosaat Tbk (ISAT) berpotensi kian nyaring di tahun ini. Salah satu penyebabnya pertumbuhan penetrasi telepon seluler dan internet serta konsumsi data yang meningkat. Apalagi, menurut Analis BCA Sekuritas, Mohammad Fakhrul Arifin, ISAT masih memiliki ruang menaikkan tarif data. "Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) berpeluang mencatatkan rata-rata pendapatan per pengguna atawa average revenue per user (ARPU) yang jauh lebih tinggi pada 2024. ARPU ISAT diprediksi lebih dari Rp 40.000 pada 2024, dari Rp 32.900 di kuartal I-2023," kata dia, Rabu (7/6). Selama ini, tarif data ISAT sedikit tertinggal dari rekan-rekannya, yakni Rp 2,77 per megabyte (mb) pada kuartal I-2023. Sementara itu, tarif data XL Axiata tercatat sebesar Rp 3,13 per mb dan Telkomsel Rp 3,64 per mb. Untuk menguji kemungkinan ini, Fakhrul melakukan metodologi sensitivitas untuk mengukur dampak ARPU lebih tinggi terhadap margin EBITDA ISAT. Asumsi kenaikan trafik data 10% per tahun, maka kenaikan tarif data pada 2023 di 5%-10% dan sebesar 3%-7 pada 2024. Kemudian, kenaikan ini akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan data 16%-21% pada tahun 2023 dan 13%-18% di tahun 2024. Efeknya, ARPU ISAT per bulan akan berkisar Rp 36.700-Rp 37.600 di tahun ini dan Rp 40.300-Rp 42.000 di tahun 2024. Analis Phillip Sekuritas Indonesia, Edo Ardiansyah dalam riset 24 Mei 2023 juga memperkirakan, basis pelanggan ISAT melonjak 30% pada tahun 2023 dan ARPU campuran naik 14,3% jadi Rp 38.700 dari Rp 33.900 pada 2022. Ia memproyeksi, pendapatan ISAT tumbuh sebesar 12% CAGR pada 2021-2025. "Ke depan, ISAT harus fokus pada peningkatan basis pelanggan dan menyediakan produk yang terjangkau, serta investasi dalam infrastruktur jaringan," ungkap Edo. Analis OCBC Sekuritas, Kevin Jonathan Panjaitan juga yakin, ISAT akan menuai hasil penyelesaian 100% integrasi jaringan dengan teknologi multioperator core network (MOCN) pada kuartal I.

Perbankan semakin gencar melakukan penjualan aset-aset bermasalah yang dimiliki, guna mempercepat pemulihan aset. Jika penjualan sukses dan tingkat recovery atau pemulihan tinggi, maka akan semakin mendorong peningkatan laba bank tahun ini. Mekanisme penjualan aset dilakukan dengan melalui lelang, fiat eksekusi atau putusan pengadilan, pengalihan hak tagih, serta novasi atau pembaharuan utang. Lalu ada lagi dengan skema asset swap atau tukar guling aset dengan surat utang. Bank Negara Indonesia (BNI) misalnya, punya kredit macet Rp 17,4 triliun secara bank only per Maret 2023. Ini setara 2,8% dari total kreditnya. NPL Bank Rakyat Indonesia (BRI) bahkan mencapai Rp 32,1 triliun, atau 3,02% dari total kreditnya. Karena itu, bank-bank tersebut getol melakukan penjualan aset-aset bermasalah. Kebanyakan aset-aset yang sedang dijual bank terkait dengan properti. BNI, dalam pengumumannya, menyebut akan melelang lima bidang tanah di Tangerang Selatan dan Apartemen Kingland Avenue yang berdiri di atasnya. Total luas mencapai 22.349 meter persegi (m2). Melansir lelang.go.id, Rabu (7/6), aset tersebut di lelang dengan limit Rp 849,3 miliar. Setoran jaminan peserta lelang dipatok Rp 254,8 miliar. BTN juga saat ini sedang melego sejumlah aset kredit kontruksi proyek apartemen. Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama BTN, sebelumnya menyebut, aset tersebut milik tujuh pengembang. Namun, ia tidak menyebut siapa pengembangnya.

Di tengah upaya pemerintah merealisasikan kebijakan ekonomi hijau (green economy), Uni Eropa justru mengganjar Indonesia dengan kebijakan baru anti-deforestasi yang dapat menghambat ekspor komoditas unggulan Tanah Air. Regulasi yang bernama European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) mewajibkan komoditas seperti minyak sawit, daging sapi, kayu, kopi, coklat, hingga karet tidak berasal dari lahan hasil deforestasi. Beleid EUDR yang diterapkan sejak 16 Mei 2023 dan berlaku efektif 18 bulan mendatang bisa mengancam ekspor produk kehutanan asal Indonesia. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan regulasi EUDR di satu sisi terlalu diskriminatif bagi Indonesia. “Impak ekonomi kita secara langsung, ekspor di sektor kehutanan US$6 miliar atau Rp90 triliun,” katanya dalam Bisnis Indonesia–Green Economy Forum, Rabu (7/6). Apalagi, bila ditambah dengan komoditas minyak sawit, ancaman EUDR terhadap ekonomi Indonesia bisa lebih besar lagi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor produk sawit Indonesia ke tiga negara anggota Uni Eropa (UE) yaitu Belanda, Spanyol, dan Italia sepanjang tahun lalu mencapai US$2,0 miliar.

Belum selesai persoalan UU antideforestasi, UE juga berancang-ancang menerapkan restriksi baru mekanisme penyesuaian batas karbon atau carbon border adjusment mechanism (CBAM) pada 2026. Kebijakan UE itu menyasar negara produsen besi dan baja yang dikenakan pajak lingkungan secara sepihak oleh Eropa jika perusahaan di negara tersebut belum membayar pajak karbon. Indonesia seperti negara lainnya sudah terikat dalam Paris Agreement dan agenda milik Perserikatan Bangsa Bangsa yaitu SDG 2030. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga juga menilai EUDR tidak sesuai dengan prinsip perjanjian perdagangan internasional. Menurutnya, kebijakan UE juga merugikan masyarakat di dunia karena menyasar kakao, kedelai, hingga produk yang mengandung, diberi makan, atau dibuat dengan menggunakan komoditas itu. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berharap pembukaan pasar baru untuk komoditas sawit setelah ada EUDR. Sebaliknya, Senior Advisor Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi) Rukiyah Rafik menyatakan EUDR sulit disiasati oleh perusahaan yang sumber pasokan sawitnya berasal dari petani swadaya.

Penyakit diabetes membebani BPJS. Pada 2045 diperkirakan pembiayaan penyakit diabetes mencapai Rp10,22 triliun—Rp23,59 triliun. Jumlah penderitanya juga diperkirakan meningkat menjadi 10,2 juta dari 6,9 juta pada 2022. Menyangkut ini, Menteri Kesehatan telah melayangkan surat ke Kementerian Keuangan agar ada kebijakan baru menanggulangi masalah ini melalui instrumen pungutan cukai minuman berpemanis atau minuman manis. Pemerintah telah bersepakat dengan DPR terkait cukai minuman manis dalam pembahasan RAPBN 2023. Sementara, Menteri Keuangan masih belum menentukan kapan pelaksanaanya. Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ketidakpastian global memang menjadi pertimbangan utama belum dilaksanakan pungutan new excise goods ini. Industri minunan manis sangat majemuk, bahkan melebihi sektor tembakau sebagai pionir objek cukai. Coverage produsennya seluruh Indonesia. Dalam menjalankan prinsip quantitatif mearusrement seperti teknis cukai mandatkan, sangat tidak sederhana. Memang teknologi informasi 4.0 memungkinkan menjawab tantangan tersebut. Dikarenakan ini kewajiban pemerintah untuk “menyediakannya” sebagaimana amanah Pasal 7 Undang Undang Cukai, maka perlu pengaturan dengan hati hati. Asas feasibility dalam hal ada new excise goods adalah mutlak dipertimbangkan. Pemerintah tak boleh “rugi bandar” alias ongkos pungut cukai tidak boleh lebih besar dari perolehan cukainya. Asumsikan ongkos pungutnya 10% dari nilai cukai minuman berpemanis sebagaimana Perpres No. 130/2022 mencapai Rp4,06 triliun, maka ongkos pungutnya ada di kisaran Rp400 miliar. Pengenaan cukai minuman berpemanis memerlukan kebijakan “levelling” produsen dari aspek yang memungkinkan. Parameternyanya bisa saja omzet dari perusahaan.

Investasi di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara dan ekonomi hijau terus ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada kalangan investor dari berbagai negara. Saat berbicara di hadapan pelaku bisnis dalam ajang Temasek Foundation di Sands Expo & Convention Center, Singapura pada Rabu (7/6), Presiden Joko Widodo menyampaikan sebanyak 300 paket investasi senilai US$2,6 miliar masuk dalam tahap awal yang ditawarkan kepada korporasi swasta untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Untuk sektor swasta, pada tahap awal, kami telah menyiapkan 300 paket investasi dengan total nilai US$2,6 miliar di berbagai bidang seperti perumahan, transportasi, energi, teknologi, dan bidang lainnya,” ujar Kepala Negara. Presiden mengajak pelaku bisnis untuk menanamkam modalnya di IKN Nusantara. Tawaran investasi di kawasan itu dinilai menjanjikan karena tingkat kepercayaan publik terhadap investasi di Indonesia berada di level tinggi. Selain proyek IKN Nusantara, Presiden Jokowi menyatakan Indonesia turut berkomiten dalam energi transisi. Potensi energi baru terbarukan (EBT) di Tanah Air cukup besar. “Izinkan saya memberikan contoh dari potensi PLTA, kami punya 4.400 sungai yang bisa menjadi potensi PLTA, 128 dari itu adalah sungai besar. Contohnya, sungai Kayan di Kalimantan, itu sumber energi hijau untuk kawasan industri hijau di Kalimantan Utara,” katanya. Kunjungan ke Malaysia digunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai, yaitu isu mengenai perbatasan dan isu mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) Indonesia, dan hal penting lainnya.