JAKARTA,ID- Makanan, sarana umum, transportasi umum, dan kebutuhan dasar seperti barang rumah tangga menjadi tolok ukur barang maupun jasa yang biasa dibeli oleh para ekspatriat di dunia. Kota termahal utuk memenuhi kebutuhan hidup itu adalah New York City di Amerika Serikat (AS). Berdasarkan hasil survei terbaru "Cost of Living" oleh ECA International,yang dilansir CNBC pada Rabu (07/06/2023) waktu setempat, New York merebut posisi pertama dari Hongkong, yang telah selama empat tahun  menyandang gelar kota termahal di dunia bagi para ekspatriat. Penelitian ini dilakukan guna membantu organisasi-organisasi menghitung tunjangan biaya hidup bagi para pekerja yang ditugaskan di negara-negara tempat penugasan. Hasil dari riset tersebut kemudian memberikan  peringkat kepada 207 kota, berdasarkan kelompok barang dan jasa yang biasa dibeli oleh para ekspatriat. Mulai dari makanan, utilitas, transportasi umum dan kebutuhan dasar seperti barang-barang rumah tangga. Meski posisinya si rebut oleh New York, tetapi Hong Kong masih tetap menjadi lokasi termahal di kawasan Asia. "Meksipun demikian, Hong Kong turun dalam peringkat kami karena kenaikan harga barang jasa sehari-hari diredam oleh penurunan biaya akomidasi di kota ini." kata Lee Quane, Direktur Regional Asia  di ECA International. (Yetede)

JAKARTA,ID-Kementerian Keuangan (kemenkeu) akan memperluas penerapan sistem blokir otomatis (Automatic Bloking System/ABS) untuk eksportir yang belum menerapkan pembayaran piutang  Penerapan Negara Bukan Pajak (PNBP). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib bayar dalam  memenuhi kewajiban PNBP maupun perpajakan  dan sebagai upaya optimalisasi  penerimaan negara. Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Ditjen Anggaran Kamenkeu Rahayu Puspitasari mengatakan, pihaknya sudah menerapkan ABS sejak tahun 2022. Saat ini ABS diterapkan di kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia menjelaskan, pada tahap pertama Kemenku telah memblokir 126 perusahaan yang wajib bayar di tahun 2022 dengan nilai Rp137,67 miliar. "Pada tahap pertama pada Agustus 2022, kami memblokir 83  yang wajib bayar. Dibulan Oktober ditambah ada 43 dan akhirnya pada tahun 2022 itu Rp137,67 miliar," ujar Puspa dalam media  briefing di Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (8/6/2023). Guna memperkuat penerapan ABS Kemekeu juga telah menerbitkan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 155/PMK.02/2021 tentang tata Cara Pengelolaan Penerima Negara Bukan Pajak untuk mengatur kembali pengelolaan PNBP agar lebih berkualitas. (Yetede)

JAKARTA,ID-Industri emas perhiasan diyakini relatif kebal terhadap resesi global, dan bisa menjadi penyelamat ekspor nasional, disaat beberapa komoditas mengalami kelesuan order dari luar negeri. Hal itu bisa terlihat dari nilai ekspor komoditas bernomor harmonized system (HS) 71 tersebut yang masih mencatat pertumbuhan positif pada kuartal I-2023 di posisi US$ 2,47 miliar atau setara Rp 36,87 triliun. Direktur Investor Relation PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) Thendra Crisnanda mengatakan, setidaknya ada dua faktor yang membuat ekspor emas perhiasan masih  moncer. Pertama, kondisi ekonomi dunia yang masih mengalami inflasi tinggi, dan terjadi hampir di seluruh dunia. Kedua, ada ancaman krisi finansial maupun krisis geopolitik. "Ini membuat investor secara global mencari instrumen yang bisa menahan nilai dari uang mereka. Dan bisa terlihat, salah satunya adalah emas," kata Thendra kepada Investor Daily saat ditemui pada acara peluncuran  aplikasi EmasKita, Jakarta, Kamis (08/06/2023). Thendra meyakini, prospek  ekspor emas perhiasan masih akan cerah ke depannya. Komoditas tersebut bahkan menjadi salah satu  tulang punggung neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan  sumbangan mencapai 3,92% dari total ekspor, atau terbesar keenam setelah  bahan bakar minela, lemak, dan minyak hewan/nabati, besi baja, mesin dan perlengkapan elektronik, serta kendaraan. (Yetede) 

JAKARTA — Penandatanganan dua perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement menjadi buah tangan yang dikantongi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam acara Ecosperity Week 2023 di Singapura, kemarin. Perjanjian tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah perusahaan swasta Singapura menyatakan minat awal atau letter of intent untuk berinvestasi di Nusantara. "Itu adalah penandatanganan untuk masuk ke tahap selanjutnya," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, kepada Tempo, kemarin. Dua perusahaan yang meneken perjanjian dengan Otorita adalah State Power Investment Corporation (SPIC) dan JOE Green Pte Ltd, yang bergerak di bidang energi terbarukan serta pengelolaan limbah.  Agung mengatakan bidang bisnis dua perusahaan tersebut sejalan dengan sektor prioritas utama IKN Nusantara. Otorita menargetkan pembangunan pembangkit listrik dari energi terbarukan berkapasitas hingga 7,16 gigawatt untuk menampung 1,9 juta penduduk pada 2045. Perjanjian kerahasiaan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pertukaran data untuk merumuskan studi kelayakan serta aspek ekonomi dan pasar. Nantinya, para investor bisa menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara Nusantara melalui berbagai skema, seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) ataupun investasi langsung. Para investor tersebut diiming-imingi berbagai insentif pajak dan non-pajak, termasuk hak atas tanah hingga 95 tahun. (Yetede)
 

JAKARTA – PT Adhi Commuter Properti Tbk semakin giat memasarkan proyek hunian di sekitar stasiun menjelang peluncuran kereta layang ringan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (LRT Jabodebek) pada pekan depan. Direktur Utama PT Adhi Commuter, Rizkan Firman, mengatakan semua kanal penjualan properti berbasis angkutan massal atau transit-oriented development (TOD) itu dioptimalkan untuk menjangkau target pasar. "Investasi yang kami siapkan untuk 12 proyek berkonsep TOD tersebut berkisar Rp 30 triliun," katanya kepada Tempo, kemarin. PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan meluncurkan LRT Jabodebek untuk masyarakat pada 12 Juli mendatang. Dalam tahap operasi pembuka atau soft launching hingga 15 Agustus 2023, kereta tanpa masinis itu bisa dijajal penumpang dengan tarif Rp 1. PT KAI baru memasang harga normal saat peluncuran komersial pada 18 Agustus mendatang. Hingga kemarin, proyek ini diklaim sudah rampung 95,9 persen. Menurut Rizkan, Adhi Commuter sudah mengembangkan delapan TOD yang akan terkoneksi dengan stasiun LRT. Salah satunya adalah LRT City Cikunir yang akan diluncurkan dalam waktu dekat. Anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk ini pun menyiapkan dua TOD lain di sekitar stasiun yang masuk rancangan rute LRT Jabodebek fase kedua. Proyek TOD itu terhubung dengan moda angkutan lain, seperti kereta Commuter Line di Bogor dan Cisauk, serta terminal bus Transjakarta di Ciputat. "Pengembangan fasilitas di sepanjang koridor menuju stasiun-stasiun juga sedang dimaksimalkan.". (Yetede)

Pemerintah akan membentuk bursa karbon pada Juni ini dan membukanya pada September mendatang. Pemerintah menunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuat aturan mengenai bursa tersebut. Pembentukan bursa karbon memang harus dilakukan bila pemerintah ingin memenuhi target kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC), yang diajukan Indonesia untuk mengatasi krisis iklim sebagai bagian dari kesepakatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (UNFCCC). Indonesia memiliki modal perdagangan karbon yang besar, seperti luasnya wilayah hutan dan mangrove, sehingga potensi karbonnya berlimpah. Dari penjelasan Richard A. Posner dalam Economic Analysis of Law (2011), eksistensi aturan dan sikap pemerintah menjadi dasar penting bagi keputusan perekonomian. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, sudah hampir pasti Indonesia dapat memenuhi target NDC pada 2029 karena stok karbon yang cukup untuk diperdagangkan. Dasar hukum pembentukan bursa karbon di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam hal ini, OJK ditunjuk sebagai regulator karena bursa karbon merupakan amanat aturan di sektor pengembangan dan penguatan keuangan. (Yetede)

Lampu kuning bagi saham-saham emiten yang masuk dalam radar pemantauan khusus Bursa Efek Indonesia (BEI). Mulai Senin (12/6) pekan depan, BEI akan menerapkan papan pemantauan khusus tahap pertama, yakni hybrid call auction. Pada tahap pertama, saham emiten tidak likuid akan masuk dalam perdagangan call auction yang berlaku dalam dua sesi dalam satu hari. Artinya, saham hanya bisa ditransaksikan dalam dua sesi dalam satu hari perdagangan. Sebagai perbandingan, saham umumnya ditransaksikan dengan skema continous call. Jadi, saham bisa dibeli kapan pun sepanjang perdagangan bursa saham berjalan. Ketentuan auto rejection saham di papan ini 10% untuk saham yang harganya di atas Rp 10. Jadi, harga saham bisa naik atau turun hingga 10%. Tapi, jika harga saham berada di Rp 10 atau lebih rendah, auto rejection ditetapkan Rp 1. Level terendah harga saham ditetapkan Rp 1 per saham. Sedangkan emiten yang masuk dalam papan pemantauan khusus karena kriteria lain akan menggunakan mekanisme continuous auction. Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan, papan pemantauan khusus ini sebagai bentuk perlindungan kepada para investor dalam berinvestasi di pasar modal. Pengamat Pasar Modal Universitas Indonesia, Budi Frensidy menilai, skema periodic call auction bisa menjaga volatilitas saham yang kurang likuid. "Ini papan bagi saham menuju delisting. Periodic call auction bagus karena bisa menggenjot likuiditas," ujarnya.

Ikhtiar pemerintah Indonesia untuk mengerek pertumbuhan ekonomi lebih tinggi agaknya masih berat. Laju ekonomi pada tahun depan bisa melambat. Bahkan untuk menyentuh level 5% pun tampaknya masih sulit. Alhasil, pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati target pertumbuhan ekonomi untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 di rentang 5,1%-5,7%. Batas bawah target tersebut lebih rendah dibandingkan usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang sebesar 5,3%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, batas bawah target pertumbuhan ekonomi tersebut mencerminkan masih adanya risiko yang meningkat pada tahun depan. "Itu yang kami lihat. Jadi batas bawahnya diturunkan dari 5,3% ke 5,1%," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja antara pemerintah dan Komisi XI DPR, Kamis (8/6). Menkeu bilang akan terus mewaspadai dan mengantisipasi pelemahan ekonomi. Terutama, sejalan dengan melemahnya kinerja ekspor dan dampak kebijakan suku bunga dari negara maju. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai batas atas target itu masih terlalu tinggi, lantaran batas bawah dipangkas. Ia mengusulkan agar batas atas target pertumbuhan ekonomi diturunkan ke level 5,6%. Itu pun masih di atas estimasi pertumbuhan ekonomi 2024 oleh BI yang sebesar 4,7%-5,5%. Melambatnya perekonomian Indonesia juga sejalan dengan prediksi beberapa lembaga internasional. Bank Dunia, misalnya, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sulit mencapai angka 5%. Dalam laporan terbaru Global Economic Prospects edisi Juni 2023, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,9% pada tahun 2023 dan 2024. Selain itu, Organization for Cooperation and Development (OECD) juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di bawah 5%, tepatnya 4,7%. Namun pertumbuhan ekonomi berpotensi membaik di tahun depan ke level 5,1%.

Kasus PT Asuransi Jiwasraya memang sudah selesai. Namun penyelesaian aset-aset yang berkaitan dengan kasus korupsi di perusahaan asuransi pelat merah ini masih terus berjalan. Hingga kini aset dalam kasus Jiwasraya yang sudah diserahkan ke negara baru sekitar Rp 3,1 triliun. Terbaru, Kejaksaan Agung sudah berhasil melelang satu paket saham PT Gunung Bara Utama sebanyak 1.626.383 saham. Harga yang ditawarkan dalam transaksi tersebut mencapai Rp 1,94 triliun. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana mengatakan sudah ada pemenang dari lelang tersebut, yakni PT Indobara Utama Mandiri. Nilai transaksi dari lelang aset Jiwasraya tersebut hampir Rp 2 triliun. "Pelelangan ini belum masuk karena ada prosesnya bagi mereka untuk bayar, biasanya diberikan waktu lima hari baru masuk." ujar Ketut, kemarin. Namun, Ketut meyakini jaminan dari pemenang lelang sebesar Rp 900 miliar hampir tidak mungkin dibatalkan, karena setara setengah dari harga saham. Ia juga menyebut kejaksaan masih akan terus mengupayakan penjualan aset-aset Jiwasraya lainnya. Kejaksaan juga berpeluang mendapatkan aset yang berkaitan dengan kasus Jiwasraya dari saham-saham yang tercatat di bursa. Saham-saham tersebut sudah dimilliki oleh Kejaksaan Agung dan tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun depan didesain lebih rasional, dengan menimbang masih tingginya ketidakpastian global serta dampak yang ditimbulkan terhadap konsumsi dan investasi, dua pendorong utama produk domestik bruto (PDB). Kemarin, Kamis (8/6), pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembahasan pendahuluan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 memangkas batas bawah target pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya 5,3% menjadi 5,1%. Adapun, untuk batas atas tetap tak berubah yakni sebesar 5,7%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penurunan batas bawah target pertumbuhan ekonomi dilandasi oleh masih besarnya peningkatan risiko pada 2024. Kementerian Keuangan pun memetakan dinamika ekonomi yang terjadi tahun depan. Secara domestik, beberapa indikator perekonomian Indonesia tetap memberikan sinyal ekspansif, salah satunya konsumsi yang terus menunjukkan tren penguatan. Namun demikian, dampak dari dinamika global ke dalam negeri perlu diwaspadai, khususnya terkait dengan tren penurunan ekspor. Kinerja investasi juga berpotensi tertahan, sejalan dengan sikap wait and see para pelaku usaha menyusul masih kuatnya dinamika ekonomi dunia dan Pemilu 2024. 

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga melakukan kajian terhadap perkembangan perekonomian terkini untuk meningkatkan akurasi dari berbagai asumsi dasar yang akan digunakan dalam perhitungan RAPBN 2024. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa batas atas dari target pertumbuhan ekonomi 2024 yang sebesar 5,7% masih terlalu tinggi. Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir, mengatakan eskalasi tensi geopolitik meningkatkan ketidakpastian dan fragmentasi global. Hal ini juga memengaruhi geliat ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Dia menambahkan, dinamika dan risiko ekonomi dunia serta potensi dampaknya ke Indonesia menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan asumsi pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani, kinerja ekonomi di tahun politik tidak bisa ekspansif, apalagi prospek ekonomi global cukup menantang. Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam, menyarankan pemerintah memperlonggar ruang fiskal sehingga belanja bantuan sosial mampu tetap tebal pada 2024. Langkah itu akan menguatkan daya beli sehingga tercipta stabilitas konsumsi. "Caranya, pemerintah bisa melebarkan defisit APBN meskipun harus tetap di bawah 3% PDB," ujarnya.