Ekonomi yang melemah membawa China menuju inflasi mendekati nol, bahkan deflasi, di bulan Mei. Desakan bagi bank sentral China atau People's Bank of China (PBOC) untuk melonggarkan kebijakan moneter pun menguat. Dikutip dari Bloomberg, Jumat (9/6), China mencatat inflasi di Mei cuma naik 0,2% dari tahun sebelumnya. Biro Statistik Nasional China, mengatakan angka tersebut sesuai dengan perkiraan.Realisasi tersebut juga naik dari inflasi April, yaitu 0,1%. Indeks harga produsen malah turun 4,6% karena harga komoditas yang lebih rendah dan lemahnya permintaan domestik dan luar negeri. Penurunan ini lebih dalam dari proyeksi konsensus ekonom, yang sebesar 4,3%. "Penurunan indeks harga produsen disebabkan oleh harga-harga komoditas internasional secara umum turun dan permintaan domestik dan eksternal untuk produk-produk industri relatif lemah," kata Dong Lijuan, analis NBS. Rebound di pasar perumahan juga mulai terhenti. "Risiko deflasi masih membebani perekonomian, indikator-indikator ekonomi baru-baru ini mengirimkan sinyal-sinyal yang konsisten bahwa ekonomi sedang mendingin," kata Zhiwei Zhang, Kepala Ekonom Pinpoint Asset Management, kemarin, seperti dikutip Bloomberg. Dus, desakan agar suku bunga turun makin santer. Presiden Shanghai University of Finance & Economics Liu Yuanchun mengatakan, penurunan suku bunga diperlukan untuk meringankan beban pembiayaan bisnis swasta dan mendorong pemulihan ekonomi.

Berbagai pekerjaan rumah menanti untuk diselesaikan setelah pemerintah dengan tegas melarang ekspor bauksit mulai hari ini. Potensi penurunan pendapatan negara, peningkatan pemutusan hubungan kerja, dan gugatan di World Trade Organization atau WTO menjadi problem yang harus segera dicari jalan keluarnya. Masalah pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat penurunan kinerja perusahaan pertambangan yang tidak lagi bisa mengekspor produk mentahnya menjadi fokus utama pemerintah. Pemerintah mencatat setidaknya bakal ada 1.019 orang yang berpotensi tidak dapat bekerja karena kegiatan produksi dan penjualan bauksit terimbas larangan ekspor. Selain itu, ada juga potensi penurunan penerimaan royalti bauksit sebanyak US$49,6 juta per tahun, karena 8,09 juta ton bauksit senilai US$288,52 juta tidak bisa diekspor pada tahun ini. Jumlah itu pun bakal meningkat pada 2024 menjadi 13,86 juta ton bauksit yang tidak bisa dijual di pasar global dengan perkiraan mencapai US$494,6 juta. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif percaya diri bisa mengantisipasi sejumlah persoalan yang menyertai pelarangan ekspor bauksit. Bahkan, pemerintah juga telah siap menghadapi gugatan negara konsumen bauksit nasional di WTO. Menurutnya, pemerintah terus konsisten melaksanakan larangan ekspor mineral mentah untuk meningkatkan industri penghiliran di dalam negeri. Terlebih, saat ini Indonesia berupaya menjadi negara yang tidak hanya menjual bahan baku, tetapi mengimpor produk turunan yang dihasilkan dari bahan baku tersebut. Arifin pun percaya diri negara yang selama ini menjadi konsumen bauksit nasional bakal mengerti alasan pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah produk sumber daya mineral.

Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core), menyarankan pemerintah untuk menyiapkan argumen dan data yang bisa menguatkan alasan Indonesia melarang ekspor bauksit. Terlebih, beberapa aturan di WTO ada yang memberikan kelonggaran terhadap negara berkembang. “Itu bisa dimanfaatkan dengan menyiapkan argumen dan data yang sejalan dengan kebijakan Badan Dagang Dunia,” katanya. Ronald Sulistyanto, Pelaksana Harian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), mengatakan pelarangan ekspor bauksit tidak akan langsung membuat kebijakan penghiliran komoditas tersebut berjalan. Alasannya, pembangunan smelter bauksit memerlukan investasi tidak sedikit, yakni sekitar US$1,2 miliar dengan waktu pengembalian investasi yang relatif lama.

PT Bank Ina Perdana Tbk. (BINA) mempersiapkan strategi baru untuk menjaga konsistensi pertumbuhan kinerja bisnisnya yang pesat pada awal tahun ini. Kali ini, perseroan memperluas sayap bisnisnya melalui kerja sama dengan pengembang hunian papan atas, Agung Sedayu Group. Langkah ini ditempuh guna memperluas bisnis kredit pemilikan rumah (KPR) Bank Ina, yang merupakan salah satu lini bisnis yang empuk bagi perbankan. Penandatanganan kerjasama telah dilakukan kemarin, Jumat (9/6). Nantinya emiten perbankan milik Salim Group ini akan memberikan fasilitas kredit bagi konsumen untuk kepemilikan rumah tapak dan apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Golf Island. Direktur Utama Bank Ina, Henry Koenaifi, mengatakan bahwa kerja sama terebut merupakan bagian dari diversifikasi dan perluasan portofolio bisnis Bank Ina. Kerja sama tersebut menjadi momentum penting bagi perseroan untuk memperluas layanan, terutama pembiayaan konsumer. Dalam komposisi penyaluran kredit perseroan, porsi kredit konsumer masih tergolong kecil dibandingkan dengan segmen lain. Langkah ini juga menjadi strategi Bank Ina untuk menjaga momentum pertumbuhan bisnisnya yang sedang bagus. Adapun, pada kuartal pertama tahun ini, BINA membukukan laba bersih Rp58,83 miliar, naik tujuh kali lipat atau 639,52% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp7,95 miliar.

Optimisme terhadap kinerja kredit industri perbankan masih tetap bernyala, kendati terlihat adanya tren perlambatan pada April 2023 lalu. Momentum Pemilihan Umum 2024 bakal menjadi salah satu katalis yang mengerek permintaan kredit debitur. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), portofolio kredit industri perbankan hingga April 2023 mencapai Rp6.464 triliun, tumbuh 8,08% secara tahunan (year-on-year/ YoY). Namun, pertumbuhan tersebut menurun dibanding Maret 2023 yang tumbuh 9,93%. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa seiring dengan melandainya kredit pada April 2023, sejumlah bank merevisi rencana bisnis bank (RBB). “Kita sudah menerima beberapa bank yang melakukan penyesuaian proyeksi pertumbuhan kredit,” kata Dian dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK pada Selasa (6/6). Optimisme itu antara lain didorong perekonomian domestik yang mulai pulih pascapandemi, persiapan Pemilu 2024 yang pada umumnya akan mendorong konsumsi masyarakat, serta permintaan pada jenis kredit lain. Sebelumnya, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), Lani Darmawan, mengatakan bahwa meskipun terjadi tren pelambatan penyaluran kredit pada awal tahun, CIMB Niaga masih optimis permintaan kredit akan tumbuh pesat pada keseluruhan tahun ini. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR), Yuddy Renaldi, juga mengatakan bahwa bank, khususnya bank pembangunan daerah (BPD) seperti Bank BJB masih melihat pertumbuhan kredit pada sisa tahun ini yang moncer. Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah, mengatakan bahwa tren melandainya penyaluran kredit pada April 2023 lebih bersifat teknikal setelah mengalami tren pertumbuhan dalam beberapa bulan sebelumnya.

Di sisi lain, adanya momentum Pemilu 2024 dapat menjadi katalis positif bagi penyaluran kredit perbankan. Efeknya bakal terasa setidaknya mulai akhir tahun ini. Salah satu sektor yang potensial mendapatkan kredit masif adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan bahwa pemilu sering kali dilihat dan terbukti dari data serta analisis yang terjadi, akan memberikan tambahan peluang bagi pergerakan aktivitas perekonomian. Sebelumnya, Ekonom Senior DBS Bank, Radhika Rao, mengatakan bahwa berdasarkan analisis DBS Macro and Strategy Team, dalam empat pemilu terakhir yakni 2004, 2009, 2014, dan 2019, terdapat kecenderungan konsumsi rumah tangga meningkat sampai satu kuartal sebelum pelaksanaan pemilu. Setelah itu, pergerakannya cenderung stabil dengan sedikit bias penurunan. Sementara itu, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Amin Nurdin, mengatakan jelang pemilu, salah satu jenis kredit bank yang diperkirakan moncer adalah kredit ke sektor UMKM.

Indonesia tengah menggalang dukungan dari sejumlah negara Afrika dan Amerika Latin untuk melindungi kepentingan bersama dalam perdagangan mineral kritis dan hasil hutan tropis, sekaligus mengantisipasi diskriminasi perdagangan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah mendekati sedikitnya 12 negara Afrika dan 8 negara Amerika Latin untuk membuat aliansi negara penghasil mineral kritis dan hutan tropis atau yang belakangan disebut sebagai Global South Cooperation. Jokowi bersama dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rencananya bakal bertemu dengan Presiden Kongo, Félix Tshisekedi, di Ibu Kota Kongo, Kinshasa pada 25 Agustus 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa ketiga pemimpin negara berkembang dari tiga benua berbeda itu dijadwalkan untuk menandatangani kesepakatan terkait dengan inisiatif Global South Cooperation tersebut. Selanjutnya pada Oktober 2023, 12 negara Afrika dan 8 negara Amerika Latin bakal bertemu di Bandung untuk menindaklanjuti inisiatif Global South Cooperation tersebut. Kebijakan yang tidak memasukkan mineral kritis Indonesia sebagai penerima kredit pajak energi baru terbarukan (EBT) AS itu membuat investasi hijau justru bimbang di dalam negeri. Pemerintah AS mendiskriminasi mineral kritis Indonesia yang dianggap turut jadi perhatian IRA lantaran sebagian besar smelter domestik dikerjakan perusahaan China.

Gesekan biola Francis Denada Artista (16) mengalun pelan di Ruang Praktik Musik, SMK Negeri 2 Kasihan, atau SMM Yogyakarta, di Kabupaten Bantul, DIY, Jumat (9/6) siang, yang lama-lama semakin cepat. Latihan musik individu sepulang sekolah biasa dilakukannya. Ia semakin termotivasi berlatih setelah mendengar kabar mengenai salah seorang kakak kelasnya, Putri Ariani, yang baru saja mendapat golden buzzer ketika mengikuti audisi America’s Got Talent. Dalam audisi tersebut, Putri membawakan lagu ciptaannya sendiri berjudul ”Loneliness”. Penampilannya itu membuat juri yang paling keras, Simon Cowell, terkesima. Bahkan, Simon meminta difabel netra itu membawakan satu lagu lagi. Putri memenuhi media sosial dan menjadi tema sentral grup-grup Whatsapp. Seluruh negeri bangga. Tak terkecuali sesama murid di tempat Putri bersekolah, seperti Denada.

”Pastinya, kami juga ingin bisa mencapai level dunia seperti Mbak Putri. Kami ikut terdorong biar semakin rajin berlatih. Kami kagum dengan beliau yang punya keterbatasan, tetapi bisa meraih prestasi semacam itu,” ucap Denada. Wali kelas XIB SMM Yogyakarta, Ema PutriYuwana, menyebut Putri  sebagai murid yang cerdas dan berwawasan luas. ”Jadi, dia dari awal mendaftarkan ke sekolah ini sudah bisa vokal dan piano. Dia pilih instrumen yang memang dia belum bisa, flute. Jadi penguasaan instrumennya bisa semakin luas di sini,” kata Ema. Sebelum bepergian ke luar kota, Putri selalu merampungkan tugas-tugas  sekolahnya terlebih dahulu. (Yoga)

Pemerintah dan DPR sepakat untuk memangkas asumsi dasar pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Pemangkasan target itu dinilai lebih realistis dengan melihat proyeksi perekonomian global dan berbagai faktor ketidakpastian domestik tahun depan. Dengan target asumsi pertumbuhan ekonomi lebih moderat, pemerintah diharapkan lebih fokus menempuh strategi kebijakan yang efisien untuk mendorong belanja lebih berkualitas serta menjaga stabilitas harga untuk mempertahankan laju konsumsi rumah tangga. Pemangkasan asumsi pertumbuhan ekonomi itu diambil dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Kemenkeu, Kementerian PPN, BI, OJK, dan BPS di Jakarta, Kamis (8/6).

Sebelumnya, dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2024, pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 %. Namun, kesepakatan terbaru pemerintah dan DPR, asumsi batas bawah itu diturunkan menjadi 5,1 %, sedangkan asumsi batas atas tetap dipertahankan 5,7 %. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Jumat (9/6), mengatakan, target 5,1 % itu lebih realistis jika melihat kondisi perekonomian tahun depan yang masih diliputi ketidakpastian. Dengan rentang asumsi yang lebih lebar pemerintah lebih mudah memenuhi target pertumbuhan ekonomi. (Yoga)

Bisnis pertemuan, insentif, konvensi, dan ekshibisi diyakini bakal bertumbuh seiring dengan meredanya pandemi Covid-19 serta perekonomian yang semakin pulih. Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 juga dinilai bisa membuka peluang bagi pelaku industri ini. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira saat dihubungi, Jumat (9/6) berpendapat, sector industri pertemuan, insentif, konvensi, pameran atau meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) berpotensi terus bertumbuh seiring pandemi Covid-19 yang mereda. Di sisi lain, animo untuk menggelar pameran atau ekshibisi semakin besar.

”Sekarang ruang rapat di hotel-hotel mulai penuh dan kebangkitan industri MICE ini mungkin akan terus berlanjut. Meski tetap ada tantangan, anggaran belanja MICE yang sempat tertahan sekarang sudah mulai dicairkan oleh korporasi maupun pemerintah,” ujarnya. Menurut Bhima, perhelatan pemilu yang akan berlangsung dapat turut mendukung pertumbuhan MICE. Sebab, agenda itu sering memanfaatkan tempat-tempat ekshibisi di hotel. Selain itu, kepanitiaan Indonesia di sejumlah acara internasional memberikan peluang bagi industri MICE untuk tumbuh lebih tinggi. Situasi positif itu, tecermin pada kinerja PT Dyandra Media International tbk atau Dyandra, pelaku industri MICE, yang membukukan laba bersih Rp 55,9 miliar pada triwulan I-2023, naik 533 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (Yoga)

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mencatat, jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai 17,25 juta orang pada April 2023. Angka itu naik 25,64 persen dibandingkan April 2022 yang 13,73 juta orang. Menurut VP Corporate Communication Tokocrypto, salah satu platform perdagangan kripto, Rieka Handayani, Jumat (9/6/2023), pertumbuhan itu didorong adopsi yang lebih luas oleh berbagai platform perdagangan kripto. (Yoga)

Investasi yang berhasil direalisasikan untuk hilirisasi hasil tambang perlu dipastikan sejalan dengan penguatan pasar domestik. Kedua hal ini mesti diupayakan berlangsung secara paralel sehingga tak terjadi ketimpangan. Kementerian Investasi/BKPM mencatat, total investasi Rp 328,9 triliun per triwulan I-2023, setara 23,5 % target Presiden Jokowi, yakni Rp 1.400 triliun. Sebanyak Rp 177 triliun berasal dari penanaman modal asing dan Rp 151,9 triliun dari penanaman modal dalam negeri. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, upaya pemerintah yang gencar menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri, harus diapresiasi. Sebab, kebijakan hilirisasi hasil tambang membutuhkan modal besar untuk bertahan dalam jangka panjang.

”Hilirisasi ini tidak terbatas pada nikel, ada juga komoditas lainnya, seperti timah, tembaga, emas, dan lainnya,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (9/6). Pemanfaatan sumber daya mineral Indonesia yang melimpah, butuh dana besar. Smelter yang telah beroperasi akan terus bertambah dalam waktu dekat. Kendati begitu, pekerjaan rumah yang tersisa  adalah penguatan pasar domestik untuk menampung olahan tambang mineral. Hal itu mesti berjalan paralel dengan investasi untuk hilirisasi hasil tambang. ”Hulu yang berupa investasi tetap dicari. Pada saat bersamaan, hilirnya, yakni pembeli atau pasar, juga disiapkan,” ujarnya. (Yoga)