JAKARTA - Pemerintah diminta segera mengambil kebijakan afirmatif kepada masyarakat yang masuk kelompok kelas ekonomi 60 persen terbawah. Musababnya, kesenjangan di Indonesia sudah masuk kategori mengkhawatirkan jika dilihat dari sisi pendapatan.

"Untuk perekonomian dengan kesenjangan tinggi yang akut seperti Indonesia, tidak cukup kita melakukan kebijakan afirmatif hanya ke 40 persen kelas terbawah. Dan dalam realitas kebijakan seperti bansos, sebagian besar hanya terfokus di 20 persen kelas terbawah. Ini tidak memadai," ujar Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies, Yusuf Wibisono, kepada Tempo, kemarin.

Menyitir laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan di Indonesia meningkat dilihat dari rasio Gini pada Maret lalu yang sebesar 0,388. Angka tersebut naik 0,007 poin dibanding rasio Gini pada September 2022 yang sebesar 0,381. Jika menggunakan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,04 persen atau masih pada kategori ketimpangan rendah.

Meski demikian, menurut Yusuf, kalau dilihat dari indikator lain yang berbasis pendapatan penduduk, kesenjangan di Indonesia sangat lebar. Misalnya dengan melihat jumlah tabungan masyarakat di perbankan. Pertumbuhan simpanan untuk kelompok dengan nominal di atas Rp 5 miliar mencapai 9,6 persen secara tahunan pada Maret 2023. Sedangkan pertumbuhan simpanan di perbankan untuk kelompok dengan saldo di bawah Rp 100 juta sebesar 3,6 persen pada Maret 2023. (Yetede)

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan masalah piutang pajak macet yang belum tertagih dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat 2022.Dalam laporan yang terbit pada 24 Mei 2023 tersebut, BPK menyebutkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan belum melakukan tindakan penagihan secara optimal terhadap tunggakan pajak macet dengan total nilai mencapai Rp 7,2 triliun.

Menurut BPK, penagihan merupakan kewajiban yang harus dilakukan Ditjen Pajak dalam hal wajib pajak tak kunjung melunasi utang pajak yang masih harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pelunasan. Adapun jatuh tempo pelunasan dimulai setelah satu bulan ketetapan pajak atau inkrah. “Tindakan penagihan pajak antara lain meliputi penerbitan surat teguran (ST), penerbitan dan pemberitahuan surat paksa (SP), penyitaan, pelelangan barang sitaan, sampai penyanderaan,” demikian tertulis dalam laporan tersebut, seperti dikutip kemarin. (Yetede)

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Mereka mampu menyerap 119,56 juta tenaga kerja atau 96,92 persen pangsa tenaga kerja pada 2018-2019. Rinciannya, usaha mikro menyerap 109,84 juta pekerja (89,04 persen), usaha kecil 5,93 juta pekerja (4,81 persen), dan usaha menengah 3,79 juta pekerja (3,07 persen). Bandingkan dengan usaha besar yang “hanya” menyerap 3,81 juta orang atau 3,08 persen pangsa tenaga kerja. UMKM juga berkontribusi sebesar 57 persen terhadap produk domestik bruto.

Bank Indonesia (BI) mendorong pengembangan UMKM dengan menerbitkan Peraturan BI Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang berlaku efektif pada 31 Agustus 2021. Aturan ini mewajibkan bank umum menyalurkan kredit UMKM minimal 30 persen secara bertahap. Tahap pertama sebesar 20 persen pada akhir Juni dan Desember 2022. Tahap kedua sebesar 25 persen pada akhir Juni dan Desember 2023. Tahap ketiga sebesar 30 persen mulai akhir Juni 2024.

UMKM kita sebenarnya cukup tangguh. Pada krisis moneter 1998/1999, UMKM justru menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pada masa pandemi Covid-19, mereka malah menjadi korban paling besar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lalu menerbitkan aturan restrukturisasi kredit bagi nasabah perbankan, termasuk UMKM. Hal itu amat membantu nasabah UMKM bangkit kembali pelan-pelan. (Yetede)

Langkah investor kakap kerap menarik untuk dicermati. Sebab, dengan modal jumbo dan nama besar, mereka punya kekuatan untuk menggerakkan harga saham dan psikologis pasar. Lihat saja, saat investor kakap Lo Kheng Hong (LKH) yang belakangan rajin ambil aksi untung. Pada 6-7 Juli 2023. ia melego 11,03 juta saham PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) saat harganya menanjak. Alhasil, bukan cuma kepemilikan LKH yang menciut dari 5,17% menjadi 4,8%, sehari kemudian hingga penutupan perdagangan kemarin, saham GJTL pun longsor. Saat ini, Lo Kheng Hong masih mendekap 6,44% saham PT Global Mediacom Tbk (BMTR) dan 6,62% di PT Intiland Development Tbk (DILD). Per Senin (25/7), nilai asetnya di kedua saham ini sekitar Rp 548,17 miliar. LKH juga memiliki saham dengan porsi di bawah 5%, misalnya di ANJT, PGAS dan ABMM. Meski begitu, nama LKH tak menempati daftar 20 investor individu dengan kepemilikan nilai aset saham terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Oh iya, daftar ini disusun KONTAN hanya berdasarkan kepemilikan secara langsung dengan porsi 5% atau lebih. Di nomor wahid bercokol Low Tuck Kwong. Ia secara langsung mendekap tiga saham emiten. Namun saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) lah yang membuatnya mendominasi daftar tersebut dengan kepemilikan aset hingga Rp 399,97 triliun. Sekitar 99,88% diantaranya berkat kepemilikan BYAN. Di tempat kedua ada nama Prajogo Pangestu yang memiliki saham BRPT, TPIA, hingga pendatang baru di bursa, CUAN. Sementara tiga individu yang berada di posisi ketiga, keempat dan kelima adalah Anthoni Salim, Otto Toto Sugiri dan Marina Budiman menikmati betul berkah saham PT DCI Indonesia Tbk (DCII). Senior Information Investment Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai, emiten pertambangan nikel seperti MDKA dan MBMA masih punya prospek positif. Garibaldi Thohir alias Boy Thohir adalah investor individu terbesar kedua saham ini.

Kinerja PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) masih lesu. Sepanjang semester pertama 2023, emiten barang konsumsi ini mencatatkan penurunan laba sebesar 19,55% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 2,75 triliun. Mengutip paparan kinerja UNVR per 30 Juni 2023, penurunan laba bersih ini juga dipicu penurunan penjualan. Secara kuartalan, laba bersih dan pendapatan UNVR juga turun. Pendapatan UNVR di kuartal II-2023 mencapai Rp 9,7 triliun, atau turun 8,8% secara tahunan.Sedangkan laba bersih kuartal II-2023 turun 2,9% secara tahunan menjadi Rp 1,4 triliun. Penjualan UNVR baik di segmen home and personal care (HPC) dan food and refreshment (FnR) terkoreksi secara kuartalan. Presiden Direktur UNVR, Ira Noviarti mengatakan, penurunan kinerja UNVR disebabkan oleh sejumlah faktor eksternal. Salah satunya adalah, disrupsi channel e-commerce dan dampak penutupan layanan dari sejumlah kanal daring beberapa pemain B2B dan B2C e-commerce pada akhir tahun lalu. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta masih optimistis kinerja UNVR membaik di sisa tahun ini. Dia menyarankan akumulasi UNVR dengan target harga Rp 4.920 per saham.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) masih melanjutkan pertumbuhan kinerja solid. Sepanjang semester pertama 2023, bank ini berhasil meraup laba bersih senilai Rp 24,19 triliun. Capaian ini tumbuh 34% secara tahunan. Pertumbuhan pesat keuntungan BCA terutama ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang meningkat 24,6% secara tahunan menjadi sebesar Rp 37,1 triliun. Padahal pada paruh pertama tahun lalu, pendapatan bunga bersih BCA hanya tumbuh 5,3%. Secara total, pendapatan bunga BCA di enam bulan pertama 2023 tembus Rp 42,7 triliun. Sedangkan beban bunganya hanya Rp 5,66 triliun. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menyampaikan, pertumbuhan laba di paruh pertama tahun ini didorong kenaikan volume kredit, perbaikan kualitas kredit, serta peningkatan volume transaksi dan pendanaan. Dari sisi intermediasi, kredit BCA hingga Juni 2023 naik 9% secara tahunan. "Kredit konsumer menjadi segmen dengan pertumbuhan kredit tertinggi, diikuti oleh kredit komersial dan UKM," kata Jahja, Senin (24/7). Pertumbuhan kredit BCA disertai dengan perbaikan kualitas aset. Non performing loan (NPL) turun ke level 1,9% dari 2,2% pada Juni 2022.

Tugas pemerintah untuk menjaga kinerja dagang kian menantang. Selain harga sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia yang masih melandai, tersendatnya permintaan negara mitra dagang utama juga berisiko menghambat laju ekspor. Apalagi, pemerintah telah tegas melarang ekspor sejumlah komoditas, utamanya pertambangan. Teranyar, pemerintah merilis Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 22/2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag No. 23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Beberapa komoditas yang dilarang dan/atau dibatasi ekspornya antara lain kayu, porang, pupuk, hewan dan produk hewan, konsentrat tambang, dan beras. Tak pelak, sejumlah kalangan pun berharap pemerintah mengantisipasi hal tersebut, salah satunya dengan mencari opsi subtitusi penerimaan ekspor. Hal itu urgen dilakukan agar pertumbuhan ekonomi yang berada di jalur positif tak lantas mengendur. Faktanya, pelemahan ekspor memang memiliki rentetan dampak yang tak bisa dibilang remeh. Ekspor yang lesu dapat mengakibatkan terbatasnya penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan bea keluar, serta membatasi pertumbuhan ekonomi mengingat kontribusinya yang cukup signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB). Apalagi, International Monetary Fund (IMF) dalam External Sector Report Juli 2023 merevisi proyeksi neraca transaksi berjalan Indonesia 2023 dari sebelumnya defisit US$3,8 miliar menjadi US$4 miliar. Selain ditekan oleh ekspor yang lemah, terbatasnya investasi asing langsung juga menjadi pemberat neraca transaksi berjalan. Pemerintah agaknya telah menyadari betul kondisi ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 kemarin, Senin (24/7), mengatakan prospek ekspor dihadapkan pada kendala yang cukup berat. Saat dikonfirmasi, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto, mengatakan kedua Kepmenkeu itu merupakan tindak lanjut dari Permendag No. 22/2023 dan Permendag No. 23/2023. Dia menambahkan, Ditjen Bea dan Cukai hanya bertindak sebagai pelaksana teknis dari ketentuan Permendag untuk mengawasi aktivitas ekspor di setiap jalur perdagangan.

Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasio­nal Indonesia atau Indonesia National Air Carrier Association optimistis pasar penerbangan rute internasional melanjutkan tren pertumbuhan pada semester II/2023. Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carrier Association (INACA) Bayu Sutanto menyatakan tren itu mengacu harga avtur yang relatif stabil dan periode high season. Salah satu faktor pendukung pertumbuhan sektor penerbangan pada paruh kedua 2023 adalah periode high season. Dia mengatakan industri penerbangan masih akan memasuki musim liburan pada Agustus 2023 dan masa libur Natal dan Tahun Baru pada Desember 2023. “Kami lihat semester II masih bagus prospeknya. Masih ada holiday season khususnya penerbangan internasional yang inbound sampai Agustus dan juga Natal Tahun Baru sampai akhir tahun,” jelasnya, Senin (24/7). Pada sisi lain, salah satu tantangan yang berpotensi dihadapi maskapai pada Semester II/2023 adalah ketimpangan antara ketersediaan armada dan pertumbuhan jumlah penumpang. Bayu menyebutkan terdapat antrean cukup panjang untuk perawatan pesawat dan mesinnya setelah pandemi usai. Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin menjelaskan jumlah pergerakan penumpang di bandara yang dikelola AP II telah mencapai sekitar 38 juta orang sepanjang Semester I/2023.

Pemerintah didesak mengatur lebih ketat penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, seiring dengan perkembangan pesat TikTok Shop di Indonesia yang mengancam UMKM dengan serbuan produk impor. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda membeberkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik masih longgar. Padahal, aktivitas transaksi melalui social commerce seperti TikTok Shop per April 2022 mencapai 99 juta pengguna, berada di posisi kedua setelah Amerika Serikat sebagai pengguna TikTok terbanyak di dunia mencapai 136,4 juta orang. Social commerce adalah proses jual beli barang dan layanan secara langsung melalui media sosial. Menurutnya, pemerintah perlu menyempurnakan definisi dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE). Selama ini, lanjutnya, social commerce seperti TikTok Shop bebas dari peraturan tersebut karena dianggap bukan untuk transaksi perdagangan, melainkan komunikasi secara umum. Adapun, dalih TikTok dan platform media sosial lainnya mengeklaim hanya sebagai penyelenggara komunikasi people to people (P2P). Bukan hanya TikTok, dia menyatakan platform percakapan dan pesan singkat terdahulu, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dan Kaskus juga marak dengan aktivitas niaga antarpenggunanya. Di sisi lain, pengendalian barang impor di dalam social commerce dan e-commerce juga perlu ditekankan dalam Permendag No. 50/2020. Musababnya, ada korelasi antara peningkatan aktivitas belanja online dan impor barang konsumsi. Nailul menyebut bahwa 74% produk yang dijual di platform digital masih berasal dari impor. Bahkan, pada 2021 peningkatan impor barang konsumsi mencapai 20% dibandingkan dengan 2020. Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim menyampaikan, revisi Permendag No.50/2020 tengah menunggu harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendorong korporasi besar untuk lebih aktif menyediakan dukungan terintegrasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang potensial naik kelas menjadi pengekspor. Wakil Ketua Umum II Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kewirausahaan Aldi Haryopratomo mengatakan, saat ini banyak program dari pemerintah maupun korporasi besar untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas. Namun, dia menjelaskan bahwa sering kali program-program tersebut kurang dapat diakses oleh UMKM yang tepat. Oleh karena itu, Aldi mengatakan, Kadin berupaya mengambil tugas sebagai pihak yang menjembatani pertemuan UMKM potensial dengan program-program tersebut. Saat ini, dia menjelaskan Kadin telah memiliki platform wikiwirausaha.id untuk memudahkan UMKM menemukan program kemitraan yang tepat untuk mengantarkan mereka naik kelas. Aldi menjelaskan, salah satu misi platform tersebut adalah menjadikan lebih banyak UMKM naik kelas dengan mengambil bagian dalam rantai pasok global. Aldi memaparkan bahwa kolaborasi Kadin Indonesia dengan program BNI Xpora menjadi salah satu contoh nyata keberhasilan kemitraan dengan korporasi besar dalam mendukung UMKM naik kelas. Menurutnya, kerja sama itu telah membawa beberapa jenama asal Tanah Air merambah Jepang antara lain Pipiltin Cocoa dan Kopi Kalyan. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI Royke Tumilaar mengatakan, perseroan akan terus memperkuat program BNI Xpora agar dapat mendorong pelaku UMKM melompat lebih tinggi dan menembus pasar global.