Waswas Efek Kenaikan Tarif
JAKARTA – Mendengar kabar kenaikan tarif penyeberangan, Rahonna Kasim merasa waswas. Pengusaha logistik bahan pokok di Kota Ternate, Maluku Utara, ini membayangkan kenaikan harga bahan pokok di wilayahnya. Rahonna menyatakan hampir 90 persen distribusi bahan pokok dari Sulawesi Utara ke Maluku Utara menggunakan kapal feri. Sulawesi Utara pun menjadi salah satu daerah pemasok bahan pokok ke Ternate. Kenaikan tarif angkutan penyeberangan bakal menambah biaya logistik yang saat ini sudah tinggi. "Kalau benar-benar pemerintah berencana menaikkan tarif, jujur itu akan sangat memberatkan. Kami berharap sebaiknya itu dipertimbangkan," ujarnya kepada Tempo, kemarin, 24 Juli 2023. Mulai 3 Agustus 2023, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan menaikkan tarif di 29 lintasan penyeberangan di seluruh Indonesia. Kenaikan tarif secara nasional rata-rata sebesar 5 persen. Jalur Bitung (Sulawesi Utara)-Ternate (Maluku Utara) masuk daftar 29 lintasan penyeberangan yang tarifnya naik. (Yetede)
Napas Tambahan untuk Pengusaha Kapal
JAKARTA — Kenaikan tarif angkutan penyeberangan pada bulan depan menambah panjang napas para pengusaha kapal feri. Meski besarannya belum sesuai dengan harapan, mereka cukup puas. Pemerintah memutuskan menaikkan tarif angkutan penyeberangan nasional rata-rata 4,77 persen di 29 lintasan penyeberangan mulai 3 Agustus mendatang. Menurut Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Aminuddin Rifai, angka tersebut belum sesuai dengan usulan asosiasinya.
Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, ongkos baru angkutan penyeberangan ditetapkan paling tinggi 100 persen dari harga pokok produksi (HPP). Adapun tarif anyar ini baru sekitar 74 persen dari HPP. Tapi Rifai mengatakan angka ini sudah lumayan ketimbang tak ada perubahan sama sekali. "Kami tidak bisa juga memaksakan pemerintah menaikkan tarif begitu tinggi. Kalau daya beli masyarakat tidak bisa menjangkau, percuma juga," kata dia kepada Tempo, kemarin, 23 Juli 2023. (Yetede)
Perdagangan Aset Kripto Minim Sentimen Positif
JAKARTA - Bursa kripto Indonesia akhirnya berdiri di tengah kondisi perdagangan kripto yang volumenya kian menurun. Kendati menunjukkan tren meningkat dibanding pada awal tahun, kapitalisasi pasar kripto global yang pada kemarin malam sebesar US$ 1,2 triliun masih jauh di bawah kondisi puncak pada November 2021 yang mencapai US$ 2,97 triliun.
"Momentum peluncuran bursa kripto kurang tepat karena volume perdagangan aset kripto secara global sebenarnya sedang turun. Harga Bitcoin memang sudah kembali ke tingkat Mei 2022, tapi masih jauh dari puncak," ujar Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, kepada Tempo, kemarin.
Menyitir CoinMarketCap, harga Bitcoin pada perdagangan kemarin malam berada di kisaran US$ 29.070 per koin. Harga tersebut meningkat cukup tinggi dibanding pada awal tahun ini yang sebesar US$ 16.547 per koin. Harga Bitcoin tertinggi terjadi pada 9 November 2021, yakni sebesar US$ 67.617 per koin. Bitcoin menjadi koin kripto dengan kapitalisasi terbesar, yaitu sekitar 48,5 persen pada 23 Juli 2023, diikuti Ethereum 18,82 persen, Tether USD 7,03 persen, BNB 3,11 persen, dan XRP 3,23 persen. (Yetede)
Koordinasi Multipihak Perlu Dipercepat
Angka kemiskinan ekstrem di Indonesia naik akibat pandemi Covid-19, tetapi kembali turun dan menyentuh 1,12 % pada Maret 2023. Koordinasi multipihak mesti dipercepat untuk memastikan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi nol persen pada tahun 2024. Demikian disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi yang juga Ketua Pelaksana Satuan Konvergensi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Arif Budimanta, Senin (24/7) di Jakarta. Arif mengatakan, kemiskinan ekstrem pada 2019 masih berada di level 3,71 % dan meningkat menjadi 3,85 % pada 2020 terutama akibat pandemi. Namun, angka kemiskinan ekstrem dapat kembali diturunkan menjadi 2,14 % pada tahun 2021. Per Maret 2022, angka kemiskinan ekstrem tercatat 2,04 %, turun lagi menjadi 1,74 % pada September 2022. ”Hingga menjadi 1,12 % pada Maret 2023 menurut hasil perhitungan BPS. Namun, tugas ini belum selesai karena Presiden Jokowi telah menargetkan agar kemiskinan ekstrem dapat dihapuskan atau menjadi nol persen pada tahun 2024, tujuh tahun lebih cepat dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” ujar Arif.
Arif menyampaikan arti penting dorongan untuk mempercepat koordinasi multipihak demi benar-benar memastikan tahun 2024 tidak ada lagi rakyat Indonesia yang berada pada kondisi miskin ekstrem atau pengeluarannya (purchasing power parity/PPP) kurang dari 1,9 USD per kapita per hari. Setidaknya ada tiga pendekatan dalam strategi penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut. ”Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem. Kedua, meningkatkan pendapatan atau income generating. Serta, ketiga, mengurangi jumlah kantong kemiskinan sehingga siapa pun dapat turut berperan sesuai bidang kemampuannya untuk melakukan upaya-upaya tersebut,” kata Arif. Menurut Arif, target menjadikan kemiskinan ekstrem nol % di 2024 adalah hal yang dapat dicapai. ”Terlebih dengan komitmen kuat dari Presiden yang telah dituangkan dalam Inpres No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem juga berbagai program serta kegiatan yang sudah dan sedang terus dilakukan,” tutur Arif. (Yoga)
Pengunjung Puncak Candi Borobudur Dibatasi
Dengan memperhatikan daya tahan Candi Borobudur, pemerintah akan membatasi kunjungan ke puncak candi tak lebih dari 1.000 orang per hari atau 300.000 orang per tahun. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno menyampaikan hal itu di Jakarta, Senin (24/7/2023), terkait hasil rapat koordinasi nasional percepatan pengembangan 5 destinasi superprioritas semester I-2023. (Yoga)
Blue Bird Kaji Pemanfaatan AI dan Swakemudi
Perusahaan taksi PT Blue Bird Tbk mengkaji pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan mobil swakemudi dalam layanannya. Wakil Direktur Teknik dan Pemeliharaan Blue Bird Astu Rahino Adi di Jakarta, Senin (24/7/2023), mengatakan, opsi itu jadi bagian rencana jangka panjang Blue Bird. ”Arahnya ke sana. Namun, pertimbangannya infrastruktur dan sumber daya manusia yang ada,” ujarnya. (Yoga)
Festival Likupang Bertujuan Genjot Pariwisata
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, akan menggelar Likupang Tourism Festival (LTF), Sabtu (29/7) untuk meningkatkan geliat pariwisata di Likupang. Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Senin (24/7), mengatakan, LTF merupakan bagian dari 110 Karisma Event Nusantara. Acara yang digelar meliputi pentas seni tari dan musik tradisional serta modern; parade mobil hias bertemakan biota laut; pameran usaha mikro, kecil, dan menengah; serta lomba duathlon (lari dan bersepeda). LTF juga diharapkan bisa memicu laju pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus Likupang seluas 197,4 hektar. (Yoga)
Prioritaskan Produk UMKM Dalam Negeri
Mayoritas produk yang diperjual belikan di platform perdagangan secara elektronik atau e-dagang bukan produk sendiri yang dimiliki oleh mitra penjual platform, melainkan produk orang lain yang di antaranya dari luar negeri. Kebijakan melindungi dan meningkatkan daya saing produk buatan UMKM dalam negeri dinilai perlu untuk menyikapi fenomena ini. Menurut peneliti Center of Digital Economy and Small Medium Enterprises di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Izzudin Al Farras Adha, dalam diskusi publik ”Proyek S TikTok Shop: Ancaman atau Peluang?” secara daring, Senin (24/7) algoritma platform bisa mendorong merek tertentu dari luar negeri terus muncul meski konsumen tidak sedang mencari atau memakai merek bersangkutan.
Sistem seperti ini bisa dikatakan promosi. ”Sesuai hasil penelusuran Google, 29 Mei 2022-26 Maret 2023, produk kecantikan dan perawatan pribadi dari luar negeri cenderung mengungguli produk buatan dalam negeri. Contohnys, Skintific dan Originote, merek asal China dan pencariannya cenderung menyalip merek Scarlett dan Ms Glow, merek lokal Indonesia,” ujar Izzudin di Jakarta.
Peneliti Indef lainnya, Nailul Huda, di acara yang sama, menambahkan, dalam menyusun kebijakan e-dagang, pemerintah perlu melihat perilaku konsumen. Sejauh ini konsumen Indonesia cenderung sensitif terhadap harga. Beberapa penyedia platform e-dagang masih memerlukan suntikan pendanaan investor sehingga mereka mengejar kuantitas transaksi. Akibatnya, diskon besar untuk barang diterapkan. ”Sejumlah kategori produk luar negeri relatif mampu diproduksi secara efisien sehingga bisa menghasilkan kuantitas yang masif. Akibatnya, mereka bisa dijual dengan harga yang lebih rendah di platform e-dagang. Ini cocok dengan karakter kebanyakan konsumen Indonesia yang sensitif terhadap harga,” kata Nailul. (Yoga)
Integrasi Badan Karantina Perkuat Perdagangan RI
Pemerintah mengintegrasikan badan karantina yang semula berada di bawah sejumlah kementerian menjadi satu lembaga yang langsung bertanggung jawab pada Presiden RI. Peleburan ini dinilai dapat berdampak positif terhadap proses ekspor-impor sekaligus memperkuat posisi lembaga dalam negosiasi karantina lintas negara. Pemerintah menerbitkan Perpres No 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Regulasi itu diundangkan dan mulai berlaku pada 20 Juli 2023. Pasal 2 Perpres tersebut mendefinisikan Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan itu akan dipimpin seorang kepala yang membawahkan deputi bidang karantina hewan, deputi bidang karantina ikan, dan deputi bidang karantina tumbuhan.
Dari segi teknis, bab yang mengatur peralihan menyatakan, saat Perpres No 45/2023 berlaku, fungsi karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang dijalankan Kementan, fungsi perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan pada KKP, serta fungsi terkait yang dijalankan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK diintegrasikan dalam Badan Karantina Indonesia. Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) sekaligus Wakil Menteri Perdagangan 2011-2014, Bayu Krisnamurthi, menilai, ”Badan karantina yang mandiri (tidak berdiri di bawah kementerian lain) merupakan praktik yang lazim di sejumlah negara. Kehadiran perpres ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan sistem kekarantinaan,” tuturnya saat dihubungi, Senin (24/7). (Yoga)
Mandek pada Larangan Ekspor
Pemerintah telah melanjutkan larangan ekspor rotan dan karet untuk mengamankan kebutuhan bahan baku industri domestik. Kebijakan itu muncul di tengah industri hulu-hilir rotan dan karet nasional tertimpa sejumlah persoalan. Larangan ekspor rotan dan karet itu diatur dalam Permendag No 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor. Permendag yang ditandatangani Mendag Zulkifli Hasan pada 10 Juli 2023 itu berlaku sejak 19 Juli 2023. Dalam regulasi itu, pemerintah melarang ekspor rotan yang masuk dalam 10 kode klasifikasi barang (HS). Rotan tersebut mencakup rotan utuh, inti terbagi, kulit terbagi, dan berdiameter tidak melebihi 12 milimeter. Pemerintah juga melarang ekspor karet selain dalam bentuk lembaran asap bergaris (ribbed smoked sheet/RSS) dan karet alam spesifikasi teknis (TSNR) atau Standar Indonesia Rubber (SIR). Karet yang dilarang diekspor itu masuk dalam 10 kode HS, antara lain karet alam dalam bentuk asal, pelat, lembaran, dan strip. Larangan ekspor rotan dan karet itu merupakan kelanjutan dari peraturan sebelumnya.
Pemerintah telah berkali-kali mengubah kebijakan larangan ekspor tersebut sejak 2004. Hingga kini, persoalan klasik itu terus berulang. Industri mebel rotan kerap mengeluhkan kekurangan bahan baku, sedangkan produsen rotan sering menggaungkan serapan rotan di dalam negeri belum maksimal. Yang satu menginginkan larangan ekspor rotan tetap berlanjut, yang lain meminta larangan itu dicabut. Pada 2 Maret 2020, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, ada anomali dalam industri rotan nasional. Di hulu, produksi rotan melimpah. Adapun di hilir, industri mebel rotan mengalami kelangkaan bahan baku. Industri tidak bisa menyerap seluruh produksi rotan setengah jadi. Ketika larangan ekspor tetap berjalan, penyelundupan rotan pun terjadi. Saat mengunjungi Palangkaraya, Kalteng, pada 14 Juli 2023, Teten menyampaikan, potensi rotan di Kalteng 10.000 ton per bulan, tetapi yang terserap tak lebih dari 1.000 ton. (Yoga)









