Menutup semester pertama tahun 2023, penjualan semen nasional masih terkontraksi. Pada periode Juni 2023, volume penjualan semen domestik hanya sebanyak 5,3 juta ton, turun tipis 1,1% secara tahunan. Meski begitu, secara bulanan, penjualan semen domestik masih tumbuh 8,5%. Secara keseluruhan, jika diakumulasi di sepanjang semester I-2023, penjualan semen nasional mencapai 27,4 juta ton, turun 4,9% secara tahunan dibandingkan tahun 2022. Lilik Unggul Raharjo, Direktur Utama PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) menilai, permintaan semen pada semester pertama 2023 cukup menantang akibat banyaknya hari libur dan musim penghujan. Untuk itu, anak usaha PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) ini optimistis, permintaan semen tahun ini bisa tumbuh 2% sampai 4% dibanding tahun lalu. Pada 2022, penjualan semen SMCB 13,14 juta ton, turun 2,32% dibanding tahun 2021 sebanyak 13,45 juta ton. Sekretaris Perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), Dani Handajani sepakat, penjualan semen di semester kedua cenderung lebih baik dibandingkan semester pertama. Salah faktor pendukungnya adalah cuaca yang relatif lebih kering. Analis Samuel Sekuritas Indonesia, Daniel Aditya Widjaja memproyeksi, penjualan semen akan membaik pada paruh kedua tahun ini. Secara historikal, sejak tahun 2018, kontribusi penjualan semen nasional pada separuh pertama hanya menyumbang 44%-45% dari penjualan tahunan. Namun, Daniel memperkirakan, pada semester II-2023, penjualan semen akan mencapai 36 juta ton atau naik 7,6% secara tahunan. Katalis positif penjualan semen, antara lain, adanya momentum pemilihan umum (pemilu) tahun 2024.

Perbankan harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap pemburukan kualitas aset. Meski rasio loan at risk (LAR) terus melandai hingga Mei 2023 dari posisi puncaknya pada awal-awal pandemi, namun risiko kredit masih besar. Ini antara lain terlihat dari jumlah outstanding kredit terdampak Covid-19 yang masih mendapat relaksasi restrukturisasi. Jumlah outstanding kredit restrukturisasi Covid-19 per Mei lalu mencapai angka Rp 372,07 triliun dari 1,64 juta debitur. Masa relaksasi ini akan berakhir sekitar delapan bulan lagi. LAR perbankan saat ini juga masih belum kembali ke level sebelum pandemi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LAR per Mei 2023 berada di level 13,38%. Adapun LAR pada 2019 sebelum pandemi mencuat berada di level 11%. Senior Vice President LPPI Trioksa Siahaan menilai, penyebab LAR masih tinggi karena perlambatan ekonomi global. Ini membuat daya beli masyarakat turun. Akibatnya, risiko usaha naik. Bank Rakyat Indonesia (BRI) optimistis banyak debitur yang sedang mendapat relaksasi restrukturisasi akan kembali bangkit, sehingga bisa menjalankan kewajibannya secara normal. Dengan begitu, LAR diperkirakan semakin menurun. Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto mengatakan, LAR BRI ditargetkan bisa turun jadi satu digit pada akhir tahun depan dari posisi 15,1% pada Juni 2023. Direktur Manajemen Risiko BTN Setiyo Wibowo mengatakan, BTN akan berupaya menurunkan LAR ke level 19% dan NPL di bawah 3% tahun ini. Ia menyebut, salah satu sektor kredit yang kualitasnya bermasalah adalah properti high rise, karena pasar apartemen kelebihan pasokan.

Kembalinya Indonesia dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income membawa keyakinan tersendiri terhadap prospek ekonomi Tanah Air ke depan. Posisi kelas menengah atas itu dinilai akan banyak menguntungkan bagi Indonesia. Hanya saja, setumpuk pekerjaan rumah masih perlu dibereskan. Sebagai negara dengan penduduk paling besar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dihadapkan pada rendahnya produktivitas sumber daya manusia. Jurang pendapatan antara kelompok menengah atas dan menengah bawah sangat lebar. Bagi dunia usaha, naiknya kelas Indonesia dapat memengaruhi struktur upah pekerja ke depan. Alhasil, apabila berbagai tantangan itu tidak diatasi, modal untuk melangkah menuju negara maju, akan terasa lebih berat.

Baru-baru ini Bank Dunia menaikkan posisi Indonesia dari negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income), ke posisi negara upper middle income. Hal itu karena Bank Dunia mencatat nilai gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia pada 2022 sebesar US$4.580, atau berada dalam rentang klasifikasi upper middle income US$1.136—US$4.465. Jika merujuk data Bank Dunia, pendapatan nasional bruto Indonesia pada 2022 berada di level US$4.580 per kapita. Jika dikonversi ke rupiah dengan asumsi nilai tukar Rp15.000 per dolar AS, nilai pendapatan itu setara dengan Rp68,7 juta. Posisi Indonesia bersanding dengan 54 negara lain yang masuk dalam negara berpendapatan menengah atas. Di Asia Tenggara, Indonesia satu kelompok dengan Thailand dan Malaysia. Posisi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste. Namun, perlu diingat GNI per kapita Indonesia pada 2022 sebenarnya hanya peringkat ke-5 dari 11 negara di Asia Tenggara. Bahkan, Indonesia tercatat hanya menempati peringkat ke-121 dari 196 negara dalam publikasi Bank Dunia. Negara kita sebenarnya sempat masuk dalam klasifikasi negara upper middle income pada 2019. Saat itu, GNI Indonesia sebesar US$4.070. atau berada dalam threshold kelompok upper middle income kala itu antara US$4.046—US$12.535. Sejumlah tantangan juga harus menjadi perhatian pemerintah, seperti ketersediaan infrastruktur yang memadai, kesiapan sumber daya manusia yang berkualitas, dan perkembangan teknologi digital. Ada urgensi khusus untuk memperhatikan kualitas sumber daya manusia di masyarakat kita. Sebagai pembanding, tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah yaitu hanya 74,4%. Padahal, rata-rata produktivitas tenaga kerja Asean berada di level 78%. Kita mendukung upaya pemerintah untuk lebih giat lagi memperbaiki kualitas SDM baik melalui aspek pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, hingga infrastruktur pendidikan. Kita harus memiliki kelas menengah yang kokoh atau true middle class yang benar-benar mendominasi struktur pasar nasional.

Sejak awal Juli 2023, Indonesia masuk dalam klasifikasi negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income. Respons investor semenjak kenaikan kelas itu pun positif yang tecermin dari kinerja pasar modal dan pasar keuangan yang cukup menjanjikan. “Kalau Indonesia makin baik ekonominya, salah satu indikatornya menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian diterjemahkan dengan kenaikan pendapatan per kapita, berarti itu kemajuan, progres yang bagus,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selepas menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks DPR pada Selasa (4/7). Ya, Bank Dunia telah mengerek posisi Indonesia dari negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income), ke posisi negara upper middle income. Nilai gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia versi Bank Dunia pada 2022 tercatat US$4.580, berada dalam rentang klasifikasi upper middle income US$4.466—US$13.845. Posisi Indonesia bersanding dengan 54 negara lain yang masuk dalam negara berpendapatan menengah atas. Di Asia Tenggara, Indonesia satu kelompok dengan Thailand dan Malaysia. Posisi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste. Pada penutupan perdagangan sesi kedua Jumat (21/7), IHSG bertengger di level 6.880,8 atau naik 2,97% dibandingkan dengan posisi awal Juli sebesar 6.680,26. Posisi IHSG pada akhir pekan lalu, telah melampaui level pada Januari 2023. Adapun dari pasar uang, salah satu impaknya dapat dilihat dari investasi surat utang baik pemerintah maupun korporasi. Menurut Sri Mulyani, posisi Indonesia yang naik kelas memperoleh respons yang baik dari investor dan pemegang instrumen obligasi (bondholder). Kondisi tersebut meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di pasar surat berharga negara (SBN) Indonesia.

Dari sisi pembiayaan, naiknya Indonesia dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas dapat menjaga profil, bahkan menurunkan risiko saat penerbitan surat utang. Dengan risiko yang kian turun, imbal hasil yang ditawarkan kepada investor akan lebih kompetitif dan cenderung murah. Dengan kata lain, strategi penggalangan dana melalui penerbitan instrumen surat utang akan lebih leluasa. Presiden Direktur PT Pinnacle Persada Investama Guntur Putra menilai masuknya Indonesia dalam kelompok pendapatan menengah menjadi pertanda positif yang bisa menarik minat investor untuk berinvestasi dalam pasar saham Indonesia. Co-Founder Tumbuh Makna Fenny Tjahyadi menilai dengan meningkatnya tingkat pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, berdampak positif terhadap daya beli masyarakat. Dengan terkendalinya harga barang dan jasa, dia menilai potensi peningkatan disposable income masyarakat, dapat mendorong kemampuan masyarakat selain untuk meningkatkan konsumsi, juga berinvestasi dari sisa dana yang tidak digunakan. Sementara itu, Direktur PT Panin Asset Management Rudiyanto menilai hal yang perlu menjadi perhatian dengan kasta anyar Indonesia adalah jebakan kelas menengah (middle income trap).

Sejumlah daerah mencatatkan performa pendapatan asli daerah atau PAD yang cukup baik pada paruh pertama tahun ini. Berbagai inovasi untuk meningkatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor pun diupayakan, termasuk dengan menggandeng badan usaha milik desa atau BUMDes. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya yang mencatatkan nilai PAD hingga Juli 2023 sebesar Rp1,32 triliun.Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB mencatat bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan komponen PAD terbesar dengan nilai Rp264,64 miliar. Tak hanya itu, bea balik nama kendaraan bermotor juga tercatat sebesar Rp218,66 miliar, pajak bahan bakar kendaraan bermotor senilai Rp230,18 miliar, pajak rokok sebesar Rp261,98 miliar, dan pajak air permukaan senilai Rp914,99 juta.Adapun, serapan dari retribusi daerah tercatat Rp5,57 miliar pada periode tersebut.Sebanyak Rp4,9 miliar merupakan retribusi yang berasal dari retribusi jasa usaha seperti pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi tempat penginapan, hingga retribusi penjualan produk daerah. Kepala Bappenda NTB Eva Dwiyani menjelaskan bahwa pendapatan daerah juga berasal dari badan usaha daerah yang dimiliki oleh Pemprov NTB, seperti dari PT Bank NTB Syariah yang telah menyetorkan Rp58,9 miliar dividen.Tak hanya itu, PT Jamkrida NTB juga menyetorkan dividen senilai Rp1,1 miliar, sedangkan dividen dari PT Gerbang NTB Emas (GNE) senilai Rp403,2 juta.Sementara, Perusahaan Daerah (PD) BPR NTB dan PT Bangun Askrida tercatat belum menyetorkan dividen ke Pemprov NTB.Menurutnya, pendapatan dari lain-lain PAD yang sah hingga Juli 2023 mencapai Rp279,86 miliar. 

Tak hanya NTB, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) bahkan telah mencatatkan PAD di atas target pada paruh pertama tahun ini.Bappenda Sumsel mencatat realisasi PAD hingga 17 Juli 2023 telah mencapai Rp2,27 triliun atau sebesar 54,86% dari target tahun ini.Kepala Bappenda Sumsel Neng Muhaiba menjelaskan bahwa target realisasi PAD provinsi ini pada 2023 sebesar Rp4,14 triliun. enurutnya, guna memaksimalkan pencapaian target PAD Sumsel pada tahun ini, pihaknya juga telah memberlakukan pemutihan atau penghapusan pajak kendaraan bermotor sejak 1 April 2023 hingga Desember 2023. Berbeda, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) justru melakukan inovasi dengan menggandeng BUMDes guna mengoptimalisasi penerimaan PKB wilayah ini.Hal itu dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perbankan mereka yakni PT Bank Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng).Untuk itu, Bank Jateng Cabang Jepara bersama Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Kabupaten Jepara melakukan sosialisasi aplikasi Samsat Badan Usaha Digital Mandiri (Budiman) di RM Lumintu 1 Jepara pada 14 Juli 2023.

JAKARTA-Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau lingkungan, sosial, dan tata kelola yang kuat menjadi syarat bagi perusahaan untuk  tumbuh berkelanjutan. Hal itu pun menjadi concern PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI  yang semakin aktif menerapkan prinsip ESG. Terbukti sepanjang kuartal I tahun 2023 emiten bersandi BBRI ini mencatat pertumbuhan  penyaluran kredit berkelanjutan sebesar 11,1% secara tahunan (yoy) atau mencapai Rp 710,9 triliun. Capaian tersebut menjadikan BRI sebagai market  leader di industri  perbankan dalam  penerapan ESG. Atau capaian BRI tersebut, pengamat perbankan dari Binus University Dody Ariefianto mengatakan, ESG merupakan tren global. Dengan demikian pasar di Indonesia mau tidak mau  akan mengikuti hal tersebut. "Saat ini paradigma bisnis berubah, tidak hanya mencari profitabilitas. Jika perusahaan berkontribusi  terhadap kerusakan lingkungan, polusi, itu reputasi perusahaan akan jatuh," katanya belum lama ini. Oleh karena itu perusahaan seperti BRI aktif menerapkan prinsip ESG. (Yetede)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 serta tahun-tahun sebelumnya dinilai telah masuk ke dalam situasi 'gali lubang tutup lubang', yakni membayar beban utang dengan utang baru. Ini setidaknya ditandai  dengan kesimbangan primer yang defisit, rasio beban bunga utang penerimaan perpajakan yang jauh diatas level wajar, serta strategi pengelolaan utang yang terfokus pada refinancing. Kondisi tersebut akan makin berat mengingat mulai tahun  ini hingga empat tahun ke depan. APBN menghadapi periode puncak jatuh tempo utang pemerintah  pusat. Bila mengacu pada pola defisit anggaran tahun ini, sekitar 70% dari total utang  baru harus disetorkan kembali  ke kreditur untuk membayar cicilan pokok dan bunga pinjaman. Sementara rasio beban bunga utang terhadap penerimaan perpajakan mencapai 20,6% (outlook), jauh di atas batas aman 7-10%. Berdasarkan data profil utang jatuh tempo yang diterbitkan Kementerian Keuangan tahun lalu, utang jatuh tempo tahun lalu, utang jatuh tempo tahun ini melonjak  tajam menjadi Rp556 triliun dari 2022 yang hanya Rp 106 triliun. (Yetede)

JAKARTA,ID-Aliran modal asing masuk ke pasar keuangan Indonesia sebesar Rp4,67 triliun pada 17-20 Juli 2023 yang didominasi oleh pembelian Surat Berharga Negara (SBN). Sementara itu, Bank Indonesia (BI) terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas mekroekonomi dan sistem keuangan. Aliran modal asing masuk berdasarkan data BI tersebut melalui pasar SBN senilai Rp 2,56 triliun dan masuk pasar saham sebesar Rp 2,11 miliar. Data menunjukkan, secara kumulatif dari 1 januari 2023 sampai 20 Juli 2023 transaksi yang terjadi  adalah nonresiden  beli neto Rp89,56 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp 16,77 triliun di pasar saham. Adapun imbal hasil atau yield SBN Indonesia tenor 10 tahun naik ke 6,21% per Jumat (21/7/2023). Level yield surat utang Amerika Serikat atau US Treasury Note tenor 10 tahun naik ke level 3,850% per Kamis (20/7/2023). Sedangkan premi risiko investasi (credit default swap/CDS) Indonesia 5 tahun naik dari 79,77 basis poin (bps) per 14 Juli 2023 menjadi 81,71 bps per 20 Juli 2023. Di sisi lain, berdasarkan data kurs Jakarta Interbank Spot Dollar rate (JISDOR) BI, posisi nilai tukar rupiah adalah Rp 5.026 per dolar AS pada Jumat (21/7/2023). (Yetede)

Washington,ID-Bank-bank sentral utama dunia diagendakan menggelar pertemuan  pada pekan ini untuk menetapkan kebijakan moneter. Hal ini dilakukan ditengah sinyal bahwa krisis inflasi terburuk dalam beberapa dekade terakhir mulai mereda. Pada pekan ini, The Federal Reserve (The Fed) dan bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) diprediksi masing-masing menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps). Tetapi perhatian tampaknya akan lebih mengarah pada potensi kenaikan  namun disertai periode jeda yang lebih lama. Baik Gubernur The Fed Jerome Powell maupun Presiden ECB Christine Lagarde sesungguhnya telah memperingatkan bahwa inflasi masih terlalu tinggi, yang memaksa bank sentral menaikkan suku bunga acuan lebih lanjut. Namun, mengingat tidak ada pertemuan  bank sentral lagi hingga September, para Ekonom berpendapat bahwa prospek kebijakan hingga akhir tahun ini tetap terbuka. Sementara itu, Bank Sentral Jepang (Bank of Japan/BOJ) tetap mengambil jalur berbeda dari The Fed dan ECB. Bahkan lebih dari 80% analis yang disurvei memperkirakan Gubernur Kazuo Ueda akan terus memberikan  dukungan terhadap ekonomi Negeri Matahari Terbit itu, meskipun inflasi masih berada di atas target 2%. (Yetede)