HARI ANAK NASIONAL 2023, Wapres Ajak Penuhi Hak Anak
Hari Anak Nasional membawa makna penting akan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Semua elemen bangsa, sesuai peran dan kapasitasnya, agar memprioritaskan dan mengoptimalkan perlindungan anak. Ajakan ini disampaikan Wapres Ma’ruf Amin dalam Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2023 di Semarang, Jateng, Minggu (23/7), yang bertema ”Anak Terlindungi, Indonesia Maju”. ”Kembangkan kebijakan dan program yang kreatif dan inovatif. Jamin pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan,” ujar Wapres.
Sebelum Wapres Amin memberikan sambutan dan berpesan kepada semua anak Indonesia, Forum Anak Nasional mendahului menyampaikan Suara Anak Indonesia. Aspirasi yang dirumuskan selama penyelenggaraan Hari Anak Nasional 2023 ini disampaikan dalam balutan pertunjukan teatrikal tari tradisional Nusantara. Dalam Suara Anak Indonesia, Forum Anak Nasional yang mewakili masukan-masukan suara anak dari 38 provinsi di Indonesia tersebut merumuskan berbagai hal tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Poin-poin yang disampaikan, antara lain, pemenuhan hak identitas anak, berkaitan dengan permintaan anak agar ada upaya mengoptimalkan sosialisasi dan mempermudah akses pembuatan akta kelahiran ataupun kartu identitas anak. (Yoga)
Media Sosial yang Semakin Tidak ”Sosial”
Setelah Threads, aplikasi media sosial baru besutan Meta yang menawarkan pengalaman blog singkat untuk pengguna Instagram, dirilis, banyak jenama besar bergabung. Contohnya, Pizza Hut Indonesia, Netflix, Olipop, dan Wendy’s. Mereka menggunakan bahasa ramah dan slang internet trendi sebagai bagian promosi. Tak sedikit pula pemengaruh dan selebritas menggunakan Threads. Threads belum memiliki iklan, tetapi mereka bergegas memakai Threads karena mengejar konsumen. Platform media sosial lain, Snapchat dan Tiktok, juga dipenuhi konten video para pemengaruh. Bahkan, Tiktok melebarkan sayap ke fitur e-dagang dalam platform yang sama, yakni Tiktok Shop. Fitur ini memungkinkan jenama skala kecil sampai besar berjualan. Selain e-dagang, Tiktok juga merambah bisnis baru, yaitu Tiktok Music. Ini merupakan layanan musik jenis baru yang menggabungkan kekuatan penemuan musik di media sosial Tiktok dengan layanan streaming music yang menawarkan jutaan lagu dari ribuan artis. Tiktok Music sudah meluncur di pasar Indonesia dan Brasil serta sedang diujicobakan di pasar Australia, Singapura, dan Meksiko.
Saat ini, feed Instagram dan Facebook cenderung amat mudah dipenuhi iklan atau unggahan bersponsor. Di Twitter, unggahan yang mendapatkan visibilitas paling banyak dapat disimpan oleh pelanggan berbayar. Platform media sosial besar itu cenderung bernuansa ”korporat”, tak lagi ”sosial”. Disadari atau tidak, media sosial bukanlah ruang alami untuk bekerja, bersosialisasi, dan bermain. Meski begitu, tiga perilaku itu jadi kebiasaan masyarakat dalam menggunakan media sosial. Meta dan lainnya menikmati peningkatan besar dalam keuntungan iklan berbasis data terkait yang dibuat oleh ekonomi konten. Konten tersebut digerakkan oleh perhatian warganet. Pemerhati budaya dan komunikasi digital UI, Firman Kurniawan, saat dihubungi Minggu (23/7) di Jakarta, berpendapat, media sosial tidak akan mati. Pengembangan aneka fitur yang kini dilakukan oleh perusahaan platform media sosial raksasa itu bertujuan agar bisa bersaing satu sama lain. Mereka ingin memastikan warga tetap betah berlama-lama di platform. Dengan begitu, mereka bisa membuat profil data untuk keperluan pengiklan hingga aktivitas politik. (Yoga)
Kontribusi Pajak dari Manufaktur Menurun
Sumbangan penerimaan pajak dari industri pengolahan mengalami tren menurun. Di luar efek basis penerimaan yang tinggi tahun lalu, melambatnya setoran pajak dari manufaktur diduga akibat gejala deindustrialisasi dini serta pemberian fasilitas perpajakan yang belum setimpal dengan hasil yang diinginkan. Berdasarkan Laporan Realisasi APBN Semester I Tahun 2023 oleh Kemenkeu, industri pengolahan masih menyumbang penerimaan pajak tertinggi dibandingkan sektor lain. Pada Januari-Juni, industri pengolahan memberikan kontribusi 27,4 % terhadap total penerimaan pajak, disusul perdagangan (23,1 %) dan pertambangan (12,7 %). Meski demikian, dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, sumbangsih sektor manufaktur terhadap penerimaan pajak melemah. Pada semester I-2019, kontribusi industri pengolahan 28,7 %. Pada semester I-2018, kontribusi sektor ini 30,3 %. Pertumbuhan penerimaan pajak dari industri pengolahan juga menurun.
Pada semester I-2023, penerimaan pajak dari manufaktur tumbuh 8 %, anjlok dari pertumbuhan penerimaan pajak semester I-2022 sebesar 51,6 %, yang terkerek momentum lonjakan harga komoditas dunia. Dibandingkan dengan kondisi prapandemi, tren penerimaan pajak dari manufaktur juga menurun. Pada semester I-2019, pertumbuhan penerimaan pajak dari industri pengolahan adalah 12,4 %, menurun dari pertumbuhan 12,64 % pada semester I-2018 dan 17,57 % pada semester I-2017. Menurut Kepala Center of Trade Investment and Industry di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, turunnya penerimaan pajak dari sektor manufaktur tidak lepas dari gejala deindustrialisasi dini. ”Itu patut diwaspadai karena sektor manufaktur ini andalan untuk menyumbang penerimaan perpajakan. Setiap tahapan pengolahan ada pungutan pajak, dari impor bahan baku sampai ekspor produk jadi, belum lagi sumbangan dari Pajak Penghasilan karena sektor ini banyak menyerap tenaga kerja,” ujarnya, Minggu (23/7/2023). (Yoga)
Komitmen Kerja Sama RI-Inggris Diperkuat
Indonesia dan Inggris menggelar pertemuan kedua forum dialog tingkat menteri Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama (JETCO) di London, Inggris, pekan lalu. Siaran pers Kementerian Perdagangan, Sabtu (22/7/2023), menyebutkan, pertemuan yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga dan Menteri Perdagangan Internasional Inggris Nigel Huddleston ini menandai komitmen memperkuat kemitraan ekonomi kedua negara. (Yoga)
Wisman di Bali Dikenai Retribusi 10 Dollar AS
Pemerintah Provinsi Bali memastikan rencana pengenaan retribusi sebesar 10 dollar AS terhadap wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali. Pungutan setara Rp 150.000 bagi turis asing itu akan dikelola dan dipakai untuk program pelindungan dan peningkatan kualitas lingkungan, alam, dan budaya serta infrastruktur pendukung pariwisata. Gubernur Bali Wayan Koster, di Denpasar, Bali, Minggu (23/7/2023), mengatakan, pemungutan retribusi bagi wisatawan asing itu bakal diterapkan secara elektronik. (Yoga)
Unit Usaha Syariah Wajib Bersiap Memisahkan Diri
OJK menerbitkan dua peraturan yang mewajibkan pemisahan unit usaha syariah pada perusahaan penjaminan, asuransi, dan reasuransi dari induk lembaga jasa keuangannya. Dengan menjadi entitas usaha sendiri, lembaga jasa keuangan syariah diharapkan dapat menciptakan bisnis berkelanjutan. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No 10 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan serta POJK No 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi dan PerusahaanReasuransi. Kedua POJK pemisahan unit usaha syariah (UUS) ini ditetapkan pada 11 Juli 2023. Pemisahan UUS pada industri penjaminan, asuransi, dan reasuransi itu wajib dilakukan paling lambat 31 Desember 2031. Lembaga jasa keuangan yang tidak mematuhi aturan ini akan dikenakan sanksi administrasi secara bertahap mulai dari peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.
Ini juga dapat diikuti pengenaan denda administratif sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Ko- munikasi OJK Aman Santosa menjelaskan, pemisahan UUS merupakan amanat UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). ”Dengan keluarnya dua POJK ini diharapkan pemisahan UUS dapat terlaksana dengan baik,” ujar Aman dalam keterangannya, Jumat (21/7). Untuk memisahkan UUS di industri penjaminan, nilai aset UUS perusahaan penjaminan disyaratkan sedikitnya 50 % total asset induknya. Selain itu, ekuitas minimum UUS untuk lingkup kabupaten/kota Rp 25 miliar, lingkup provinsi Rp 50 miliar, dan lingkup nasional Rp 100 miliar. Sampai Maret 2023, jumlah pelaku UUS industri penjaminan mencapai 9 unit dengan aset Rp 5,17 triliun. (Yoga)
INDUSTRI KECANTIKAN Tumbuh Ditopang Bahan Baku Impor
Industri kecantikan dan perawatan kulit nasional dinilai terus tumbuh di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Namun, pertumbuhannya masih ditopang oleh bahan baku impor. Portal data pasar dan konsumen internasional, Statista, memproyeksikan pertumbuhan pasar industri kosmetik Indonesia 4,59 % per tahun pada 2023-2028, mencakup produk perawatan kulit (skincare) dan pribadi (personal care). BPOM mencatat, jumlah pelaku industri kosmetik meningkat dari 819 unit usaha pada 2021 menjadi 913 unit usaha pada 2022. Kepala Pusat Inovasi dan Ekonomi Digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berpendapat, permintaan produk kecantikan meningkat sejak pandemi Covid-19. Platform digital, seperti lokapasar, hingga pemengaruh mempercepat peredaran informasi, pangsa pasar, dan pengiriman.
”Dengan begitu, tak heran banyak perusahaan masuk ke industri kecantikan. Kondisi ini akan mencapai puncaknya dalam tiga-lima tahun lagi,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (23/7). Meskipun demikian, tak sedikit perusahaan yang mengimpor bahan baku kosmetik. Hal ini berisiko jika perusahaan eksportir di negara asal membuat produk kecantikan secara mandiri dan memilih ekspor produk olahan. Ujungnya, industri kecantikan dalam negeri perlu mencari alternatif. Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Ignatius Warsito membenarkan, industri kecantikan nasional masih bertumpu pada bahan baku yang sebagian besar impor. Oleh karena itu, pemerintah mendorong produksi bahan baku yang berasal dari alam, seperti minyak atsiri, rumput laut, dan tanaman lainnya. (Yoga)
Pasokan Beras Global Tertekan
Langkah India melarang ekspor beras setelah Rusia menangguhkan partisipasinya dalam Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam berisiko menekan pasokan pangan global. Indonesia dinilai perlu menyiapkan strategi antisipatif di tengah kecenderungan negara produsen pangan mengamankan pasokan untuk kebutuhan dalam negerinya. Menurut laporan Reuters, Jumat (21/7) Pemerintah India menginstruksikan penghentian ekspor beras jenis non-basmati dan beras patah (broken rice) pada 20 Juli 2023. Padahal, India berperan 40 % lebih dalam pasar ekspor beras dunia. Instruksi itu muncul lantaran kerusakan lahanakibat banjir serta kenaikan harga beras di ritel India hingga 3 % secara bulanan dan 11,5 % secara tahunan.
Dari total ekspor beras India sepanjang 2022 yang berkisar 22 juta ton, volume jenis beras yang dihentikan ekspornya mencapai 10 juta ton. Adapun jenis beras pratanak (parboiled) yang jumlah ekspornya mencapai 7,4 juta ton sepanjang 2022 tidak dihentikan oleh Pemerintah India. Dengan mempertimbangkan penarikan partisipasi Rusia dalam Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam, anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) sekaligus Wakil Menteri Perdagangan 2011-2014 Bayu Krisnamurthi berpendapat, larangan ekspor beras dari India menunjukkan perdagangan pangan dunia berada dalam tekanan. ”Harga (kelompok pangan) biji-bijian atau grain berpotensi naik. Kedepan, semacam ini (melarang ekspor) akan sering terjadi karena negara-negara mementingkan keamanan pangan di dalam negeri,” ujarnya, saat dihubungi, Minggu (23/7). (Yoga)
Sentimen Suku Bunga Mereda, Saatnya Belanja
Sejumlah agenda bank sentral pekan ini menjadi sentimen utama yang akan menggerakkan bursa saham global maupun dalam negeri. Bank Indonesia (BI) diprediksi akan menahan suku bunga acuan, kendati Federal Reserve kemungkinan kembali menaikkan bunga.
Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI akan digelar lebih dulu pada 24-25 Juli 2023. Kemudian Federal Open Market Committee (FOMC) berlangsung 25-26 Juli 2023.
Analis Saham Rakyat by Samuel Sekuritas, Billy Halomoan memperkirakan, BI akan tetap menahan suku bunga acuan di level 5,75%.
Financial Expert
Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih juga turut memprediksi, BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) masih berada di posisi 5,75%. Salah satu pertimbangan BI masih perlu menahan suku bunga adalah bank sentral beberapa negara, khususnya The Fed masih belum benar-benar memberikan sinyal
dovish. "BI perlu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan iklim investasi aset keuangan domestik," ujar Ratih. kepada KONTAN, kemarin.
Sedangkan FOMC The Fed diprediksi kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis points (bps), sejalan rencana menekan inflasi AS ke level 2%.
Research & Consulting Manager
Infovesta Utama, Nicodimus Kristiantoro menambahkan, pasar terbilang sangat yakin The Fed akan menaikkan
federal funds rate (FFR).
Berharap Investasi Tetap Tumbuh di Tahun Politik
Kinerja investasi bakal terhalang pemilihan umum (pemilu) tahun depan. Meski tak akan menjadi andalan utama untuk mengerek produk domestik bruto (PDB), setidaknya pemerintah harus mendongkrak investasi sebagai mesin tambahan penggerak roda ekonomi.
Di tahun pemilu 2024, Kementerian Investasi menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 1.650 triliun. Target itu naik 17,85% dibandingkan proyeksi tahun ini yang dipatok Rp 1.400 triliun.
Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung menduga, pertumbuhan ekonomi tahun depan tidak sebaik tahun sebelumnya. Sebab, tahun depan bertepatan dengan Pemilu. Namun ia optimistis suhu politik masih akan tetap stabil sehingga investasi bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi tahun depan.
Untuk mencapai target 2024, pemerintah mendorong realisasi investasi besar. Khususnya dari hilirisasi, investasi hijau serta fasilitas penyelesaian hambatan yang dihadapi pelaku usaha.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebelumnya mengingatkan, yang paling penting untuk mencapai target investasi adalah tetap memastikan stabilitas politik di dalam negeri. Jika dapat dijaga, maka investasi ke depan akan memberikan kontribusi terbaik dalam menciptakan lapangan kerja, menambah pendapatan negara, hingga bisa tetap memberikan nilai tambah.
Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky meyakini target jumbo tersebut masih bisa dicapai. Sebab, pertumbuhan ekonomi domestik masih cukup baik sejalan solidnya beberapa indikator ekonomi.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, ke depan pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan investasi di sektor bangunan. Utamanya, bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal. "Sektor ini, termasuk konstruksi lainnya yang ditopang oleh berbagai proyek infrastruktur," terang dia kepada KONTAN, Jumat (21/7).









