Keputusan Fitch Ratings memangkas peringkat kredit Amerika Serikat (AS) dari AAA ke level AA+, Rabu (2/8), membawa secercah asa bagi negara berkembang. Lazimnya, situasi tersebut akan menuntun investor asing mengarahkan dananya ke pasar keuangan di negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Namun, data terkini kinerja pasar keuangan justru menunjukkan gelagat sebaliknya. Demikian pula dengan kinerja rupiah yang loyo di hadapan dolar AS. Dus, kondisi itu pun menuntut kewaspadaan pemerintah untuk terus berjibaku mengamankan pilar-pilar penopang ekonomi agar tetap moncer di tengah anomali yang terjadi. Harapannya, aliran dana investor asing tetap mengucur deras jika kinerja ekonomi Indonesia terus solid. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto, menjelaskan optimisme itu berpijak pada dua landasan. Pertama, pengalaman dow­­n­­g­­rade serupa yang dilakukan oleh S&P pada 2011 yakni dari AAA ke AA+. Kala itu, dampak ke pasar keuangan pun terbatas. Kedua, kondisi ma­­kro­­­­­­eko­nomi dan fiskal Indonesia yang jauh lebih sehat, ditandai dengan realisasi konsolidasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih cepat dari target. Pasalnya, kinerja APBN hingga semester I/2023 cukup solid yang diiringi dengan outlook defisit yang lebih rendah sehingga pemerintah memangkas penerbitan SBN secara signifikan, yakni dari Rp712,9 triliun menjadi Rp362,9 triliun. Tak hanya itu, inflasi juga telah berada di jalur alamiah yakni kisaran 3% (year-on-year/YoY), serta likuiditas domestik yang masih kuat didukung yield SBN yang kompetitif dan stabil. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan kinerja ekspor bakal terdampak jika proyeksi Fitch soal resesi di AS betul-betul terjadi. Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Handy Yunianto, memandang SBN memiliki daya topang kuat dari likuiditas rupiah yang relatif cukup besar.

Tekanan eksternal tampaknya masih berlanjut terhadap pasar keuangan Indonesia dan berpotensi mengganggu ekonomi nasional. Fitch Ratings telah menurunkan peringkat utang Amerika Serikat (AS) dari rating teratas AAA menjadi AA+. Lembaga pemeringkat kredit itu memangkas peringkat kredit pemerintah AS menyusul kekhawatiran atas keadaan keuangan negara dan beban utangnya. Bagi suatu negara apalagi sebesar Negeri Paman Sam Amerika Serikat, pemangkasan peringkat tersebut berdampak negatif karena investor cenderung melihatnya sebagai investasi yang lebih berisiko. Hal itu dikhawatirkan berujung pada kebijakan bank sentral AS untuk kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan. Saat ini, tingkat suku bunga The Fed berada di rentang 5,25%—5,50%, posisi tertinggi selama lebih dari dua dekade. Apalagi The Fed juga dibebani target inflasi yang sulit dipenuhi karena tantangan ketahanan ekonomi dan pasar tenaga kerja yang belum sesuai dengan ekspektasi. Kondisi dilematis ekonomi AS bisa berdampak pada Indonesia. Di sisi lain, pemangkasan peringkat credit rating AS juga berdampak pada pasar keuangan Indonesia. Bursa Efek Indonesia seharian kemarin berada di zona merah karena sikap hati-hati investor terhadap kemungkinan kenaikan lanjutan suku bunga The Fed. Nilai tukar rupiah pun terdepresiasi di atas Rp15.160-an per dolar AS. Kondisi pasar nilai tukar ini sedikit anomali karena AS juga pernah mengalami penurunan rating oleh S&P dan dampaknya nilai tukar dolar AS melemah. Namun, kali ini dolar AS malah menguat terhadap mayoritas mata uang dunia. Meskipun demikian, volatilitas arus modal asing diprakirakan akan makin terbatas. Selain karena telah dilakukan besar-besaran pada tahun lalu, arus modal asing diyakini kembali masuk ke Indonesia jika The Fed menyatakan sudah cukup dengan kenaikan suku bunga.

Perusahaan pembiayaan alias leasing ikut kecipratan lonjakan penjualan mobil listrik selama paruh pertama tahun ini. Permintaan kredit meningkat di tengah pemulihan mobilitas pascapandemi dan gencarnya pabrikan meluncurkan lebih banyak produk yang lebih murah. Setidaknya tiga perusahaan multifinance yang bergerak di bisnis pembiayaan roda empat menorehkan pertumbuhan kredit mobil listrik hingga tiga digit, mengekor kenaikan penjualan sekitar 500% sepanjang semester I/2023. PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) mencatatkan pembiayaan mobil listrik Rp81,4 miliar atau 214 unit pada semester kemarin, dua kali lipat dari pencapaian periode yang sama tahun lalu. Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman kepada Bisnis, Selasa (1/8), mengatakan kenaikan pembiayaan berlangsung di tengah mobilitas masyarakat yang kembali normal serta kesadaran terhadap lingkungan yang makin tinggi. Di sisi pasokan, manufaktur memberikan beragam alternatif produk dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu strategi CNAF untuk melanjutkan pertumbuhan pembiayaan mobil setrum ke depan adalah menawarkan suku bunga yang lebih murah dari pembiayaan regular, bahkan menawarkan bunga 0% dengan syarat khusus. Sementara itu, PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menyalurkan pembiayaan mobil listrik Rp163,58 miliar yang mencakup 490 unit, melesat 277% YoY. Adapun, PT Bank Central Asia Finance (BCA Finance) menyalurkan pembiayaan Rp674 miliar atau 1.451 unit sepanjang Januari-Juni 2023, terbang 7.536% YoY. Direktur Utama BCA Finance Roni Haslim mengatakan pembiayaan mobil listrik tahun ini melesat, mengekor penjualannya yang naik pesat. Padahal, pada paruh pertama tahun lalu, penjualan mobil listrik belum banyak. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik menembus 23.260 unit sepanjang semester I/2023, 557,99% lebih tinggi dari 3.535 unit pada periode yang sama tahun lalu.

Kemandirian bangsa untuk memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri kian terwujud. Vaksin human papillomavirus atau HPV NusaGard produksi PT Bio Farma (Persero) secara resmi diluncurkan, menambah jenis produk bioteknologi farmasi yang berhasil diproduksi di dalam negeri. Dirut PT Bio Farma (Persero) Shadiq Akasya mengatakan, sebanyak 3,1 juta dosis vaksin HPV NusaGard siap diproduksi pada 2023, untuk memenuhi kebutuhan program imunisasi nasional, khususnya imunisasi HPV yang tahun ini akan diberikan untuk 2,9 juta anak perempuan usia sekolah dasar kelas V dan VI.

”Vaksin HPV NusaGard ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan vaksin yang dibutuhkan dalam program pemerintah sekaligus mendukung tercapainya eliminasi kanker serviks pada 2030,” ujarnya dalam acara peluncuran vaksin HPV NusaGard, di Jakarta, Rabu (2/8). Vaksin HPV NusaGard merupakan vaksin HPV kuadrivalen yang dapat digunakan untuk mencegah infeksi HPV tipe 6, 11, 16, dan 18 yang berisiko tinggi menyebabkan kanker serviks. Vaksin ini dikembangkan atas kerja sama antara PT Bio Farma dan MSD (Merck Sharp and Dohme) melalui transfer teknologi dari vaksin gardasil yang diproduksi oleh MSD. Untuk sementara, vaksin HPV NusaGard hanya diproduksi guna keperluan program nasional, yang diberikan dalam dua dosis dengan jarak enam bulan. Dosis pertama akan diberikan pada anak perempuan usia SD kelas V dan dosis kedua pada usia SD kelas VI. (Yoga)

Pemerintah meyakini rencana penerapan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu bisa menjadi solusi menekan pembengkakan anggaran pegawai. Dengan skema itu PPPK hanya akan bekerja selama beberapa jam sesuai kebutuhan. ”Ini persoalannya (keterbatasan) anggaran. Kalau dibayar Rp 5 juta, kami tidak mampu. Berarti, terlepas dari sebutan apa pun, ya, sudahlah, dibayar Rp 1 juta, seminggu cukup dua kali saja ke kantor,” kata Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Aba Subgaja, Rabu (2/8/2023), di Jakarta. (Yoga)

Fitch Ratings menurunkan peringkat utang Pemerintah Amerika Serikat dari AAA menjadi AA+, Selasa (1/8/2023). Alasannya, jumlah utang Pemerintah AS terus meningkat dan penanganannya memburuk serta pertumbuhan ekonomi AS akan menurun. Penurunan peringkat ini tidak menunjukkan kesulitan berarti tentang daya utang AS dalam waktu dekat. Meski demikian, Menteri Keuangan Janet Yellen memprotes putusan Fitch. (Yoga)

Pengelolaan sampah makanan di Indonesia belum satu visi. Hal ini ditandai belum semua pemda secara masif mendorong warganya untuk memilah sampah, terutama  sampah makanan dari rumah tangga yang menjadi masalah lingkungan terbesar di dunia. Direktur Pengurangan Sampah Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Vinda Damayanti Ansjar mengutarakan hal itu dalam Forum Diskusi Denpasar 12 secara daring, di Jakarta, pada Rabu (2/8). Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, timbulan sampah makanan di Indonesia mencapai 115-184 kg per orang per tahun, setara Rp 213 triliun sampai Rp 551 triliun atau bisa memberi makan kepada 61 juta sampai 125 juta orang di Indonesia.

Adapun total emisi karbon dari timbulan itu 1.702,9 ekuivalen karbon dioksida. Hal ini mesti jadi perhatian bagi setiap pemerintah daerah agar pangan tak mubazir. ”Kewenangan mengelola sampah ini ada di pemerintah kabupaten atau kota, KLHK akan membuat kebijakan pengurangan sampah. Kami sudah mengeluarkan surat edaran kepada pemda untuk pemilahan sampah, tetapi belum semua pemda berupaya mengurangi sampah,” kata Vinda. Selain itu, belum semua pemerintah daerah memasukkan data sampah ke Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Akibatnya, data pengelolaan sampah secara nasional tak bisa diukur secara akurat. Sejauh ini, tingkat pengurangan sampah secara nasional masih di angka 14,9 % atau jauh dari target pemerintah mengurangi sampah hingga 30 % pada 2025. (Yoga)

Badan Pangan Nasional (NFA) resmi mengatur harga acuan gula kristal putih atau gula konsumsi. Hal itu ditempuh guna menjaga keseimbangan dan kewajaran harga di tingkat petani, penggilingan, pedagang, dan konsumen sesuai harga keekonomian saat ini. Harga acuan pembelian gula konsumsi di tingkat petani ditetapkan Rp 12.500 per kg, sementara harga acuan penjualan di tingkat konsumen dipatok Rp 14.500 per kg. NFA juga menetapkan harga gula konsumsi di wilayah Papua, Maluku, serta daerah perbatasan antarnegara dan 3T (tertinggal, terpencil, dan terdepan), yakni Rp 15.500 per kg.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Bapanas No 17 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi. Regulasi pengganti Peraturan Bapanas No 11Tahun 2022 itu diundangkan dan mulai berlaku pada 24 Juli 2023. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, Rabu (2/8) mengatakan, perubahan harga acuan hanya terjadi pada gula konsumsi. Sebelumnya harga acuan gula konsumsi di tingkat produsen dipatok Rp 11.500 per kg. Adapun harga acuan ditingkat konsumen dipatokRp 13.500 per kg dan khusus Indonesia bagian timur Rp 14.500 per kg. (Yoga)

Pada akhir sesi kedua di hari perdana pencatatan, saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk ditutup naik 17,04 persen atau Rp 46 menjadi Rp 316 dari harga perdana Rp 270 per saham. Dari penerbitan saham perdana ini, Nusantara Sejahtera berhasil mendapatkan total dana publik Rp 2,25 triliun. Demikian disampaikan Direktur Utama Nusantara Sejahtera Raya Hans Gunadi di Bursa Efek  Indonesia, Jakarta, Rabu (2/8/2023). (Yoga)

Pemerintah mempertimbangkan menambah insentif bagi eksportir sumber daya alam untuk menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri. Agar tidak mengurangi potensi tambahan devisa yang bisa didapat negara, insentif dan keringanan itu perlu diberikan secara selektif dan bertingkat sesuai kebutuhan likuiditas per sektor serta kepatuhan pengusaha. Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Triwulan II Tahun 2023, Selasa (1/8) mengatakan, pemerintah akan mengkaji opsi fasilitas dan insentif tambahan untuk menarik eksportir menyimpan DHE di sistem keuangan dalam negeri. Harapannya, eksportir bisa lebih mudah memutar devisa untuk kebutuhan modal kerja.

Bentuk insentif tambahan itu masih dibahas pemerintah. Pemerintah akan lebih dulu mengevaluasi jalannya kebijakan wajib parkir DHE yang berlaku sejak 1 Agustus 2023. Sebelumnya, kebijakan DHE sempat memancing protes dan keluhan dari eksportir SDA. Mereka khawatir kewajiban memarkir 30 % devisa di sistem keuangan domestik selama minimal tiga bulan itu bisa mengganggu arus kas perusahaan. Di beberapa sektor tertentu, DHE umumnya langsung diputar kembali untuk modal kerja, seperti mengimpor bahan baku atau membayar kebutuhan operasional lainnya. (Yoga)