JAKARTA,ID-Kebijaksanaan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM yang tengah disiapkan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi ajang uji nyali bagi para bankir BUMN. Selama ini, bankir pelat merah  tidak berani memberikan fasilitas  tersebut karena takut dituduh korupsi. Soalnya, kredit macet UMKM dianggap sebagai piutang negara. Kebjiakan hapus buku dan hapus  tagih kredit macet UMKM juga akan menjadi  uji integritas bagi para bankir BUMN. Mereka bisa tergoda melakukan aji mumpung (moral hazard). Kendati fasilitas hapus buku dan hapus tagih diberikan secara selektif, beleid ini tetap punya celah bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Secara keseluruhan, fasilitas hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM yang sedang dipersiapkan pemerintah dan OJK merupakan langkah yang tepat. Di satu sisi,  kebijakan hapus buku dan hapus tagih  kredit macet UMKM akan membuat UMKM yang selama ini terpuruk, kembali bangkit. DI sisi lain dengan memberikan fasilitas tersebut, bank-bank, BUMN bakal lebih sehat dan lebih profitable. (Yetede)

JAKARTA,ID- Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan, sektor perbankan Indonesia tetap resilent alias tahan banting dengan fungsi intermediasi terjaga, kendati terjadi pelemahan di tingkat global. Kondisi ini juga diakibatkan oleh adanya dukungan permodalan yang solid dan likuiditas yang memadai. "Pada Juni 2023, kredit tumbuh sebesar 7,76% year on year (yoy) menjadi Rp6.656 triliun dengan pertumbuhan tertinggi pada kredit investasi sebesar 9,39%. Per jenis kepemilikan, pertumbuhan kredit bank BUMN tumbuh tertinggi sebesar 8,30% (yoy)," kata Dian dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan Juli 2023 secara virtual di Jakarta. Secara tahunan, ujar dia, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada Juni 2023 menjadi 5,79%, dari sebelumnya 6,55% triliun dengan pertumbuhan terendah pada tabungan di level 2,9% (yoy). "Kami mendorong kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antar pertumbuhan pembiayaan dan terjaganya likuiditas, Ujar Dian. Lukuiditas industri perbankan pada Juni 2023 dalam level yang sangat memadai dengan rasio-rasio likuiditas yang sangat terjaga. (Yetede)

JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo menegaskan aspek keselamatan dan keamanan menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan pada layanan Lintas Rel Terpadu (LRT)  Jabodetabek sehingga moda tranportasi massal modern berbasis rel tersebut tidak perlu tergesa-gesa dioperasikan. Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menub) Budi Karya Sumadi menyebut LRT Jabodetabek kemungkinan bisa dioperasikan pada 20 atau 30 Agustus mendatang. "Jadi tidak usah tergesa-gesa untuk  segera dioperasikan. Tetapi semuanya yang berkaitan dengan sistem yang berkaitan dengan keamanan, yang berkaitan dengan keselamatan itu harus diutamakan," kata Presiden  sesudah mencoba LRT Jabodetabek dari Harjamukti, Depok, hingga Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Pusat pada Kamis (02/08/2023). Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menhub Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Rombongan Presiden Jokowi berangkat dari Stasiun Harjamukti pada pukul 08.10 WIB dan tiba di Stasiun LRT Cawang sekitar pukul 08.43 WIB. (Yetede)

SURABAYA,ID-Pemerintah akan mencabut kawasan ekonomi khusus (KEK) terhadap kawasan-kawasan ekonomi  yang hingga medio 2024 nanti tidak mampu menunjukkan kinerja baik, yang diukur melalui tingkat realisasi investasi  dan penyerapan tenaga kerja (naker). Ini dilakukan guna memastikan tidak ada proyek mangkrak setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir pada 20 Oktober tahun depan. "Arahan Presiden jelas, tegas, pokoknya cek, lihat KEK, PSN (proyek strategi nasional), dan sebagainya. Apakah kira-kira dipertengahan 2024 jalan? Begitu hanya komitmen investasi dan kemudian yang masuk investasi hanya hitungan kecil-kecil, (Presiden) minta dicabut," ujar Sekretaris Kementerian  Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku Plt Sekjen Dewan Nasional (Denas) KEK di Surabaya, Kamis (03/08/2023). Ia menambahkan, sejumlah indikator tengah didesain dengan KEK untuk menetapkan kawasan ekonomi yang akan dicabut atau dipertahankan status KEK-nya pada pertengah 2024 nanti. "Utamanya, indikator penilaiannya itu satu, realisasi investasi. DI KEK kalau tidak membangun fisik, itu belum kami hitung. Maka realisasi di KEK itu 'baru' Rp 128 triliun," ucap Susiwijono. (Yetede)

JAKARTA,ID-Laba bersih lima emiten semen melesat 41% menjadi Rp 2,05 triliun semester I-2023, dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 1,45 triliun. Seiring dengan itu, saham semen menggeliat pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Kamis (3/8/2023). Kelima emiten semen itu adalah PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), PT Indocement/Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), PT Cemindo Gemilang Tbk (CMNT), PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB), dan PT Semen Baturaja Tbk (SMBR). Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2023, laba bersih Semen Indonesia tumbuh 3% menjadi Rp866 miliar dari Rp 840 miliar semester I tahun lalu. Sementara itu, laba bersih Indocement meroket 139% menjadi Rp 698 miliar dari Rp 291 miliar. Lompatan laba bersih  juga melanda Cemindo, yakni dari Rp50,07 miliar menjadi Rp223,24 miliar. Begitu juga dengan laba bersih Semen Baturaja yang naik dari Rp16,25 miliar menjadi Rp16,62 miliar. Adapun laba bersih SBI turun tipis dari Rp258,27 miliar menjadi Rp254 miliar. Sementara itu, kemarin, saham SMGR naik 5,8% ke level Rp7.225 INTP 4,9% menjadi Rp 935, SMCB 0,6% ke level Rp 1.630, dan SMBR 3,28% menjadi Rp378. (Yetede)

SINDIKAT kejahatan akan selalu menemukan cara baru menjalankan aksinya. Kasus pendaftaran 191 ribu international mobile equipment identity (IMEI) ilegal yang terungkap baru-baru ini membuktikannya. Maka pemerintah semestinya berfokus meningkatkan upaya untuk menangkal potensi tindak kejahatan ketimbang memblokir semua perangkat telepon seluler dengan IMEI ilegal tersebut. Selain tak mengatasi akar masalah, pemblokiran justru akan merugikan konsumen yang sebetulnya menjadi korban dalam kasus ini.

Kasus pendaftaran 191 ribu IMEI ilegal terungkap pada akhir Juli lalu. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan enam tersangka. Empat tersangka adalah pemasok perangkat elektronik ilegal. Sedangkan dua lainnya aparatur sipil negara (ASN), masing-masing pegawai Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Jika dicermati, modus komplotan ini sederhana. Dibantu dua ASN, pemasok telepon seluler ilegal mendaftarkan 191 ribu IMEI bodong pada Centralized Equipment Identity Register (CEIR) pada 10-20 Oktober 2022. Pusat pengolahan informasi IMEI ini memang dikelola bersama oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, serta operator telepon seluler. Dengan IMEI bodong yang terdaftar di CEIR, ratusan ribu perangkat telepon seluler ilegal disulap menjadi produk legal. (Yetede)

JAKARTA – Muhammad Sujamal mendapat undangan di grup WhatsApp rukun tetangganya untuk membuat data kependudukan secara kolektif pada awal Juni lalu. "Bilangnya, mau bikin KTP digital," kata Sujamal, Kamis, 3 Agustus 2023. Warga Meruya Ilir, Jakarta Barat, itu sempat menanyakan ke ketua RT-nya soal KTP digital, tapi tak mendapat jawaban yang memuaskan. "Karena warga lain pada mendaftar di grup WA, saya ikutan juga," ujar Sujamal, 42 tahun. Pembuatan KTP digital secara kolektif itu berlangsung di rumah ketua RT. Pemandunya adalah empat petugas Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat. Semua warga yang datang diminta mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Google Play dan App Store—layanan distribusi digital yang dikembangkan oleh Google. Saat itulah, Sujamal baru tahu soal IKD. Tapi, apa gunanya, tetap belum jelas. "Petugas Dukcapil cuma bilang, kalau nanti ada keperluan dokumen, bisa tinggal tunjukkan data dari HP. Enggak perlu bawa KTP," kata dia. Pembuatan akun Identitas Kependudukan Digital itu berlangsung kurang dari lima menit. Warga hanya perlu e-mail aktif yang nanti mendapat kode verifikasi dari aplikasi tersebut. Namun, kata Sujamal, pendaftaran itu tidak dapat berlangsung secara mandiri. "Butuh semacam nomor registrasi yang dikeluarkan petugas dukcapil dari laptop mereka," ujarnya. (Yetede)

JAKARTA – Pemerintah berfokus meningkatkan kemampuan sistem infrastruktur dan aplikasi guna memastikan keamanan data program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sebagai program satu data nasional, keamanan data menjadi hal penting dan perlu secara cermat penanganannya guna menghindari terjadinya kebocoran. “Jangan sampai data jebol duluan. Kami akan terus menguatkan infrastruktur pengamanan sambil secara bertahap mensosialisasi aktivasi program IKD,” ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, saat dihubungi pada Kamis, 3 Agustus 2023. Data penduduk amat penting dan harus dikelola secara baik. Alih-alih mengejar target aktivasi IKD sebanyak 25 persen di tiap daerah, Teguh menegaskan, lembaganya saat ini difokuskan untuk menguatkan infrastruktur dan aspek keamanan. Infrastruktur yang dimaksudkan adalah penguatan keamanan aplikasi IKD dan kesiapan mal pelayanan publik digital. IKD dan mal pelayanan publik digital diharapkan bisa bersinergi dengan baik. Dengan begitu, menurut dia, dalam mengurus dokumen kependudukan, masyarakat cukup memanfaatkan layanan aplikasi IKD. (Yetede)

HAMPIR sebulan terakhir Rachma Fairuza kesulitan mencari gas elpiji bersubsidi di kios dan agen kecil di sekitar rumahnya. Ia harus mendatangi pangkalan elpiji resmi Pertamina untuk mendapatkan bahan bakar tersebut. “Tapi pangkalannya jauh dari rumah saya, sekitar 1,5 kilometer,” ujar warga Kecamatan Wonokromo, Surabaya, ini kepada Tempo, kemarin.

Rachma mengatakan selama ini tak kesulitan membeli gas bersubsidi itu di kios-kios dekat rumahnya, kendati belakangan harganya sedikit lebih mahal ketimbang di pangkalan. Ia biasanya merogoh kocek Rp 19 ribu untuk membeli gas melon di kios, sedangkan harga di pangkalan Rp 16 ribu. “Yang penting barangnya ada dan dekat. Kalau jauh, susah mobilitasnya.”

Senada dengan Rachma, Ambarwati, yang tinggal di Kecamatan Gubeng, mengaku kesulitan menemukan “gas melon” di sekitar rumahnya selama sebulan terakhir. Karena itu, ia akhirnya memutuskan membeli di pangkalan resmi elpiji Pertamina yang berjarak 600 meter dari kediamannya. “Ya, harus pakai sepeda motor dulu ke sana,” ujar Ambar.

Pemilik salah satu kios di Kecamatan Gubeng, Surabaya, Bambang, membenarkan bahwa ia tidak menjual elpiji kemasan 3 kilogram selama sebulan ini lantaran pangkalan membatasi pembelian dalam jumlah banyak. Biasanya, Bambang menjual gas melon seharga Rp 18.500, selisih Rp 1.000 dari harga yang dibanderol agen besar tempat ia mengambil pasokan. (Yetede)

Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) untuk memastikan distribusi elpiji 3 kg  atau elpiji bersubsidi sampai ke konsumen yang membutuhkannya. Hal itu penting dilakukan agar, di tengah tren peningkatan konsumsi ”gas melon”, subsidi betul-betul hanya dinikmati masyarakat yang berhak. Dari data Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, penyaluran elpiji subsidi 2019-2022 meningkat 4-5 % per tahun, menjadi 7,8 juta ton pada 2022. Sebaliknya, realisasi penyaluran elpiji nonsubsidi 2019-2022 menurun 10,9 % per tahun, menjadi 0,46 juta ton pada 2022. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, dalam konferensi pers terkait penyaluran elpiji 3 kg, secara daring, Kamis (3/8) mengatakan, tren peningkatan penyaluran elpiji subsidi dan anjloknya penyaluran elpiji nonsubsidi menjadi perhatian karena memunculkan pertanyaan: apakah telah terjadi peralihan (migrasi) konsumen dari elpiji nonsubsidi ke subsidi.

”Tujuan dari PSO (kewajiban pelayanan publik/subsidi) dengan harga (elpiji) sangat murah adalah agar sampai kepada masyarakat miskin. Pertamina memang bertanggung jawab hanya sampai ke pangkalan. Namun, kami minta tugas tambahan, (agar Pertamina) juga melihat (elpiji 3 kg) sampai ke konsumen atau tidak?” ujarnya. Sebelumnya, dalam rapat di Komisi VII DPR, Rabu  (14/6) PT Pertamina Patra Niaga memaparkan lebarnya disparitas harga antara elpiji 3 kg dan elpiji nonsubsidi membuat banyak konsumen bermigrasi. Karena itu, penyaluran elpiji 3 kg hingga akhir 2023 diperkirakan 8,22 juta ton atau di atas kuota 8 juta ton. Pemerintah mendorong Pertamina agar pendataan diselesaikan tahun ini. Dengan demikian, kebijakan hanya warga terdaftar yang mendapatkan pelayanan elpiji 3 kg dapat dilakukan tahun depan. Pendataan oleh pemerintah dan Pertamina, dengan menunjukkan KTP dilakukan agar elpiji 3 kg hanya dinikmati kalangan yang berhak. (Yoga)