Kewajiban memarkir devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) pada sistem keuangan dalam negeri memantik penolakan dari kalangan pelaku usaha. Pelaku usaha yang bergerak di sektor SDA kompak menolak aturan tersebut dengan alasan ketentuan itu bisa mengganggu arus kas ( cashflow ) perusahaan saat harga komoditas melandai. Menurut para pebisnis, DHE umumnya langsung diputar untuk mengimpor bahan baku dan membayar kebutuhan operasional lain. Kewajiban memarkir dana selama tiga bulan bisa mengganggu kebutuhan pendanaan itu dan mengganggu kinerja usaha. Penolakan itu salah satunya datang dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Budhi Wibowo. Ia mengatakan, margin profit sektor perikanan kurang dari 5%. "Margin kecil, jadi sangat mengganggu arus kas," kata Budhi kepada KONTAN, Selasa (1/8). Selain pebisnis perikanan, pelaku usaha perkebunan sawit juga mempersoalkan hal yang sama. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, dengan DHE ditahan 30% selama tiga bulan, maka modal kerja perusahaan menjadi terganggu. Padahal, mereka membutuhkan dana tersebut untuk operasional, termasuk membayar pinjaman bank. Sekjen Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I), Haykal Hubeis, mengaku, dapat memaklumi terbitnya kebijakan DHE SDA tersebut. Namun, di sisi lain, Haykal menilai, peraturan ini berpotensi menganggu arus kas perusahaan yang bergerak di sektor SDA. Penolakan sebelumnya sudah disuarakan para pebisnis batubara. Alasan mereka, margin yang didapat eksportir batubara tidak mencapai 30% saat harga batubara turun, sejak setahun terakhir.

Pemerintah harus mengelola fiskal ke depan secara lebih ketat. Pasalnya, anggaran subsidi hingga akhir tahun nanti berpotensi membengkak dan melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Konsumsi energi bersubsidi juga berpotensi jebol. Ambil contoh penggunaan elpiji tabung 3 kilo gram (kg). Mengacu ke hitungan PT Pertamina Patra Niaga, kuota elpiji subsidi sepanjang tahun ini akan mencapai 8,2 juta metrik ton, lebih tinggi daripada kuota tahun ini sebesar 8 juta ton. Dari data Kementerian Keuangan (Kemkeu), konsumsi gas melon per akhir Mei 2023 mencapai 3,3 juta ton, tumbuh 5,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Karena itu, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pertengahan Juni lalu, manajemen Pertamina Patra Niaga mengusulkan selisih nilai subsidi Rp 32,4 triliun dari alokasi awal untuk menambah volume subsidi elpiji 3 kg yang akan lebih 2,7% menjadi 8,2 juta ton tersebut. Nah, elpiji subsidi, konsumsi bahan bakar minyak (BBM)dan listrik subsidi juga berpotensi jebol. Pasalnya, berdasarkan data Kemkeu pula, realisasi BBM maupun listrik subsidi meningkat. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Wahyu Utomo tak menjawab pesan KONTAN saat dikonfirmasi terkait perhitungan anggaran subsidi energi hingga akhir tahun ini. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa bilang, saat ini pemerintah masih tertolong oleh stabilnya harga minyak dan rendahnya harga gas. Namun, "Kalau volume elpiji 3 kg naik, subsidi pasti naik juga," kata dia, kemarin. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengingatkan pemerintah bahwa konsumsi energi akhir tahun bisa jebol seiring momentum Natal dan Tahun Baru, juga aktivitas produksi barang dan jasa menjelang tahun politik 2024.

Ekonomi dalam negeri yang semakin melaju menyebabkan permintaan semen makin positif. Mayoritas emiten saham semen di Bursa Efek Indonesia (BEI) pun masih mencatatkan kenaikan laba bersih sepanjang semester pertama 2023. Produsen semen terbesar di Tanah Air, PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), sebagai contoh, membukukan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 866 miliar. Jumlah ini naik tipis 3,1% ketimbang laba bersih SMGR di periode sebelumnya yang sebesar Rp 840 miliar. Menyusul SMGR, ada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP). Produsen semen terbesar kedua di Indonesia ini meraup laba bersih senilai Rp 698,43 miliar. Tumbuh 139,5% dari laba bersih di periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 291,54 miliar. Tak mau kalah, emiten produsen semen merah putih, yakni PT Cemindo Gemilang Tbk (CMNT) juga mencetak kinerja mentereng sepanjang semester pertama 2023. CMNT mencetak kenaikan laba bersih hingga 345,8% menjadi Rp 223,24 miliar. Tak mau ketinggalan, PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) juga mencetak pertumbuhan kinerja, meski tumbuh moderat sepanjang semester pertama 2023. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Andreas Saragih optimistis, produsen semen tanah air akan mencetak kinerja keuangan yang lebih solid ke depannya. Hal ini didorong salah satunya harga jual rata-rata alias average selling price (ASP) yang relatif stabil. Ini didukung oleh persaingan yang terkendali.

Industri dana pensiun (dapen) sepi pemain. Hingga Mei 2023, jumlah Dapen di Indonesia hanya 199 Dapen, turun dari 205 di periode sama tahun 2022. Meski jumlah pemain berkurang, nilai aset secara industri justru meningkat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai aset Dapen naik 5,43% secara tahunan menjadi Rp 355,13 triliun dari periode sama tahun sebelumnya Rp 336,85 triliun. Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Mulyadi mengatakan, berkurangnya Dapen disebabkan ketidakmampuan pendanaan. "Karena pendiri tidak mampu membayar iuran kekurangan pendanaan maka pendiri menutup Dapen kemudian Dapen dipindahkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)," ujar dia. PT Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) misalnya. Aset DPBM naik 8,99% secara tahunan menjadi Rp 9,95 triliun. Direktur Utama DPBM Ali Farmadi mengatakan, investasi juga naik 9,05% secara tahunan jadi Rp 9,92 triliun. Ali memaparkan, investasi DPBM di surat berharga nasional (SBN) berkontribusi 40,5% setara Rp 4,02 triliun. Investasi di obligasi korporasi mencapai Rp 3,27 triliun, setara 32,95% dari total investasi dan deposito berjangka sebesar Rp 704,27 miliar atau sekitar 7,09% dari total. Direktur Investasi Dana Pensiun BNI Bedie Roesnandi mengatakan, aset neto kelolaan Dapen BNI tumbuh 4% jadi Rp 7 triliun. Ini berkat investasi di SBN. Padahal jumlah peserta Dapen BNI menurun 1,8% secara tahunan menjadi 16.900 peserta pada semester I-2023. "Pengelolaan aset selalu berdasarkan aturan yakni aset likuid dan menjaga kesuaian,” ujar dia. Direktur Bahana TCW Danica Adhitama bilang, saat ini masih dalam proses MoU antara pendiri Dapen BUMN dengan holding Bahana TCW, yaitu Indonesia Financial Group (IFG). Sebelum adanya mandat dari BUMN, Bahana TCW telah mengelola investasi sembilan Dapen BUMN, di antaranya BRI, Telkom, Pertamina, BTN, PLN dan perkebunan. Nilai portofolionya Rp 2 triliun.

Gerak inflasi yang makin ramah menjadi bukti ketajaman taji otoritas fiskal dan moneter dalam menangkal momok indeks harga konsumen (IHK) yang menghantui ekonomi nasional sejak pengujung tahun lalu. Kemarin, Selasa (1/8), Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan inflasi IHK pada Juli 2023 hanya 3,08% (year-on-year/YoY), alias berada di jalur alamiah yang sempat ditinggalkan sejak kuartal III/2022. Akan tetapi, bukan berarti tugas pengendalian inflasi ke depan bakal semakin enteng. Pemangku kebijakan tak boleh jemawa, mengingat tantangan yang dihadapi masih cukup berat, terutama yang bersumber dari eksternal, yakni penguatan dolar Amerika Serikat (AS). Musababnya, kondisi itu mendorong peningkatan inflasi atas barang impor yang masuk ke dalam komponen ongkos produksi sehingga tertransmisi ke harga jual di tingkat konsumen yang terus merangkak. Kewaspadaan itu pun bukan omong kosong belaka. Menilik laporan S&P Global, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia memang membaik pada bulan lalu, dari 52,5 menjadi 53,3. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang, mengatakan pemerintah patut waspada di tengah kondisi ekonomi dunia yang masih tak menentu akibat konflik Rusia dan Ukraina. Pemerintah juga diminta melihat perkembangan ekonomi global sehingga mampu menyesuaikan kebijakan yang mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dalam negeri. "Pemerintah sangat concern untuk mengendalikan harga. Inflasi 3,08% dapat dipertahankan sampai secara nasional pada 2023 bisa terkendali," katanya kepada Bisnis, Selasa (1/8). Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengatakan kebijakan moneter selanjutnya difokuskan pada upaya untuk memperkuat stabilisasi rupiah di tengah gejolak global yang berlanjut, pengendalian inflasi barang impor, serta memitigasi dampak rambatannya ke stabilitas di dalam negeri. Kebijakan tersebut di antaranya melalui intervensi di pasar valuta asing dengan transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian atau penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli.

Di tengah risiko resesi yang sempat membayangi perekonomian dunia pada tahun ini, Indonesia kembali bernapas lega setelah laju kenaikan harga secara umum justru terus mengalami penurunan.Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi tahunan pada Juli 2023 mencapai 3,08%, menurun dibandingkan dengan pencapaian 3,52% pada bulan sebelumnya. Tren penurunan inflasi ini menunjukkan harga komoditas pangan dalam negeri yang masih stabil dan dalam kendali.Kendati melandai, pergerakan inflasi ini tetap harus dicermati karena inflasi secara bulanan pada Juli mengalami kenaikan di posisi 0,21% atau lebih tinggi dibandingkan realisasi Juni 2023 sebesar 0,14%. Penyumbang inflasi bulanan terbesar berasal dari kelompok transportasi dan bahan makanan a.l. daging ayam ras, cabai merah hingga bawang putih. Biaya sekolah juga memberikan andil inflasi Juli 2023.Secara umum BPS menyimpulkan inflasi Juli 2023 masih terkendali meskipun hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan. Adapun, pemerintah sendiri menyasar inflasi hingga akhir tahun berada dalam kisaran 3% plus minus 1%. Sejatinya, inflasi yang timbul selama ini dapat berasal dari tekanan sisi pasokan dan permintaan dari berbagai hal. Adalah flashback Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, mengutip kekhawatiran lembaga internasional pada tahun lalu atas tanda-tanda kegelapan ekonomi dunia yang saat itu ada di depan mata. Dalam acara penyerahan insentif fiskal seperti dikutip dari kanal Youtube Kementerian Keuangan, Senin (31/7), Menkeu menyebutkan sinyal paling jelas berasal dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini yang diperkirakan hanya mencapai 2,1% atau turun drastis dari tahun sebelumnya di posisi 6,3%. Di sisi lain, lonjakan inflasi ini kemudian disikapi oleh kenaikan suku bunga bank sentral untuk menyerap kelebihan likuiditas di masyarakat. Dalam kondisi inflasi dan suku bunga tinggi, dunia usaha tentu menjadi sulit untuk bergerak sehingga pada akhirnya akan mengganggu roda perekonomian.

Ditengah risiko resesi yang sempat membayangi perekonomian dunia tahun ini, Indonesia kembali bernapas lega setelah laju kenaikan harga secara umum justru terus mengalami penurunan. BPS mengumumkan inflasi tahunan pada Juli 2023 mencapai 3,08 %, menurun dibandingkan pencapaian 3,52 % bulan sebelumnya. Tren penurunan inflasi ini menunjukkan harga komoditas pangan dalam negeri masih stabil dan dalam kendali. Kendati melandai, pergerakan inflasi ini tetap harus dicermati karena inflasi secara bulanan pada Juli mengalami kenaikan di posisi 0,21 % atau lebih tinggi dibandingkan realisasi Juni 2023 sebesar 0,14 %.

Penyumbang inflasi bulanan terbesar berasal dari kelompok transportasi dan bahan makanan a.l. daging ayam ras, cabai merah hingga bawang putih. Biaya sekolah juga memberikan andil inflasi Juli 2023.Secara umum BPS menyimpulkan inflasi Juli 2023 masih terkendali meskipun hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan. Adapun, pemerintah sendiri menyasar inflasi hingga akhir tahun berada dalam kisaran 3 % plus minus 1 %. (Yoga)

Komite Stabilitas Sistem Keuangan berkomitmen merampungkan perumusan peraturan pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan secara kredibel dengan melibatkan industri keuangan dan masyarakat. UU No. 4/2023 telah resmi berlaku pada 12 Januari 2023. Sejumlah ketentuan turunan telah diterbitkan seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2023 tentang Besaran Premi Untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan dan PP No. 5/2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Jika merujuk pada UU No. 4/2023, beberapa PP yang perlu disusun pemerintah dengan melibatkan DPR di antaranya kebijakan penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjamin simpanan berdasarkan kelompok nasabah. Selain itu, ada pula PP yang mesti disusun terkait dengan pungutan dan tata kelola di sektor jasa keuangan. “Dengan telah diundangkannya UU P2SK, pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan UU P2SK secara kredibel,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Inddrawati saat menyampaikan keterangan resmi hasil pertemuan Komiste Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK), Selasa (1/8). Pertemuan KSSK yang melibatkan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal II/2023 tetap terjaga di tengah dinamika global. Menurut Menkeu, terjaganya stabilitas sistem keuangan didukung seiring dengan kondisi perekonomian yang resilien. Namun, ketidakpastian global yang masih tinggi perlu disikapi secara hati-hati. Lembaga internasional IMF merevisi proyeksi pertumbuhan global menjadi 3% year-on-year (YoY) pada 2023, sedikit lebih baik dari proyeksi April 2023 sebesar 2,8% YoY. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan cukup solid didukung tingkat permodalan serta likuiditas yang memadai. Menurutnya, sektor perbankan tetap resilien ditandai dengan fungsi intermediasi yang terjaga dan permodalan yang memadai di tengah tantangan perekonomian dan pasar keuangan global serta kecenderungan penurunan harga komoditas utama penopang ekspor. Pada Juni 2023, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 7,76% YoY ditopang kredit investasi yang tumbuh 9,6% YoY.

Realisasi serapan gas di dalam negeri yang belum sesuai harapan membuat pemerintah bimbang dalam melakukan penghentian ekspor gas, meski sesungguhnya kebijakan tersebut telah diatur dalam Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional. Pemerintah hingga kini masih memikirkan apakah bakal tetap menghentikan ekspor gas pada 2036 seperti amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Presiden No. 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN atau justru merevisi beleid itu agar bisa tetap menjual komoditas itu ke luar negeri. Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam RUEN dengan mengurangi ekspor gas bumi menjadi kurang dari 20% pada 2025, dan menghentikan ekspor komoditas itu paling lambat pada 2036, dengan menjamin penyerapan produksi gas dalam negeri untuk industri yang terintegrasi, transportasi, serta sektor lainnya. Jodi Mahardi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, mengakui bahwa pembahasan kedua regulasi tersebut selalu berjalan dinamis dan berkelanjutan. Alasannya, pemerintah mempertimbangkan banyak aspek dalam merumuskan kebijakan. “Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah, termasuk dampak ekonomi, lingkungan, dan geopolitik,” katanya kepada Bisnis, Selasa (1/8). 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memang beberapa kali menyampaikan sikap tegas pemerintah yang akan menyetop ekspor gas. Hal itu dilakukan agar kebutuhan domestik yang terus meningkat bisa dipenuhi. Penghentian ekspor gas tersebut dilakukan untuk produksi gas baru yang belum terkontrak dengan pembeli di luar negeri. Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebutkan bahwa pemerintah tidak berencana untuk menghentikan izin ekspor gas dari sejumlah lapangan minyak dan gas bumi (migas) yang dikelola oleh kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS. Berdasarkan data Kementerian ESDM, porsi gas untuk dalam negeri selalu lebih besar dibandingkan dengan ekspor sejak 2018. Tahun lalu, penjualan gas untuk domestik mencapai 3.686 BBtud, sedangkan ekspornya hanya 1.759 BBtud. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan bahwa pihaknya akan tetap berpegang pada RUEN yang mengamanatkan penghentian ekspor gas paling telat pada 2036. Dalam kesempatan terpisah, Deputi Keuangan dan Komersialisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Kurnia Chairi mengatakan bahwa saat ini pihaknya selalu memprioritaskan pasokan gas untuk kebutuhan domestik, sejalan dengan kebijakan pemerintah. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto memastikan bahwa pihaknya akan melaksanakan ketetapan pemerintah terkait dengan larangan ekspor gas jika ke depannya pasokan gas berlebih yang ada bisa terserap dengan baik oleh industri di dalam negeri. Sementara itu, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan pasar gas di dalam negeri belum mapan jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat. Pengalihan penjualan gas sepenuhnya ke dalam negeri, kata Moshe, justru akan membuat hitung-hitungan KKKS untuk mengelola blok migas di Tanah Air menjadi kurang menarik.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan peningkatan purchasing managers’ index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli menjadi 53,3 dari bulan sebelumnya 52,5 menunjukkan bahwa pelaku usaha meyakini penjualan akan meningkat seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi. “Pertumbuhan industri masih baik, berada di level ekspansif. Kontribusi terhadap PDB juga masih yang tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya, termasuk kontribusi dari ekspor dan pajak,” katanya, Selasa (1/8). S&P Global Market Intelligence mencatat peningkatan PMI manufaktur Indonesia pada Juli ditopang oleh naiknya permintaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk menjaga momentum tersebut, Kementerian Perindustrian bakal terus memastikan iklim usaha tetap kondusif, seperti dengan mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik. Jingyi Pan, ekonom S&P Global Market Intelligence, mengatakan percepatan total pertumbuhan pesanan baru tidak hanya didukung oleh kenaikan permintaan domestik, tetapi juga didukung oleh pertumbuhan bisnis baru dari luar negeri.