PEMERINTAH terus meningkatkan jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) untuk mendorong perkembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia. Pembangunan SPKLU semakin banyak seiring dengan dikeluarkannya peraturan presiden tentang kendaraan listrik. PT PLN (Persero) telah membangun 616 unit SPKLU yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan listrik negara ini berencana membangun 300 ribu unit fasilitas pengisian daya kendaraan listrik untuk mencapai target net zero emission di Indonesia pada 2060. Lalu, apa yang dimaksud dengan SPKLU? Berapa tarif dan biaya pembuatannya? SPKLU merupakan singkatan dari stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Sesuai dengan namanya, stasiun ini ditujukan bagi pengguna kendaraan listrik, baik mobil listrik maupun sepeda motor listrik, untuk mengisi daya alias men-charge baterai kendaraannya. Singkatnya, sementara kendaraan berbahan bakar fosil mengisi BBM di SPBU, kendaraan listrik dapat mengisi daya baterai di SPKLU. Cara mengisi baterai kendaraan listrik di SPKLU adalah menggunakan steker. Di Indonesia, umumnya steker yang digunakan untuk mengisi daya baterai kendaraan listrik adalah port jenis 2 tipe AC charging. Selain di Indonesia, port jenis ini digunakan di Eropa. Terdapat dua tipe steker jenis 2 tipe AC charging, yaitu pencocok untuk tujuh lubang dan pencocok lima lubang. Dua jenis steker lainnya adalah DC Charging CHAdeMo dan DC Charging Combo Tipe CCS2. Lama pengisian daya kendaraan listrik di SPKLU pun bervariasi tergantung jenis stasiunnya. (Yetede)

JAKARTA – Kecelakaan mobil tertabrak kereta api Dhoho di kilometer 85 antara Stasiun Jombang dan Stasiun Sembung, Jawa Timur, pada Sabtu, 29 Juli lalu, menambah panjang daftar kecelakaan di perlintasan sebidang pada tahun ini. Insiden yang menewaskan enam orang dan menyebabkan dua orang luka berat itu terjadi hampir dua pekan setelah kecelakaan KA Brantas menabrak truk trailer yang tersangkut di rel, di Jalan Madukoro, Semarang Barat, 18 Juli lalu.

Dengan kecelakaan tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat total jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang hingga 30 Juli 2023 mencapai 185 kejadian. "Menyebabkan 42 orang meninggal, 42 orang luka berat, dan 43 orang luka ringan," ujar juru bicara PT KAI, Joni Martinus, kepada Tempo, kemarin. Tahun lalu, tercatat insiden di perlintasan sebidang mencapai 289 kejadian, yang menyebabkan 110 orang meninggal, 70 orang luka berat, dan 104 orang luka ringan.

Perseroan menilai berulangnya kecelakaan tersebut, antara lain, disebabkan oleh kurangnya budaya disiplin masyarakat di perlintasan sebidang kereta api. Joni mengingatkan bahwa tata cara melintas di perlintasan sebidang adalah berhenti di rambu tanda stop, lalu menengok ke kiri dan kanan. Apabila telah yakin aman, barulah bisa melintas.  "Palang pintu, sirene, dan penjaga perlintasan adalah alat bantu keamanan semata. Alat utama keselamatannya ada di rambu-rambu lalu lintas bertanda stop tersebut," ujar Joni. (Yetede)

JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan sejumlah rekomendasi Ombudsman RI mengenai dugaan maladministrasi layanan pertanahan di area IKN akan diikuti rencana aksi khusus. OIKN masih menelaah arahan korektif atau perbaikan yang tercantum dalam hasil akhir investigasi Ombudsman. "Kami masih menelaah dan merumuskan aksi sesuai dengan kewenangan OIKN, sambil berkoordinasi dengan instansi pusat dan daerah," kata Tenaga Ahli Komunikasi Otorita IKN, Troy Pantouw, kepada Tempo, kemarin.
Dari investigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara—dua area penopang pusat ibu kota negara anyar di Kalimantan Timur—Ombudsman mendapati dua dugaan maladministrasi. Dugaan pertama soal tersendatnya proses pendaftaran dan pelayanan atas permohonan surat keterangan tanah di IKN. Regulasi yang dianggap tumpang-tindih, menurut laporan Ombudsman, memicu keraguan di kalangan petugas pertanahan di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Salah satu aturan yang disoroti lembaga pengawas peraturan itu adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 3/SE-400.HR.02/II/2022 tentang Pembatasan Penerbitan dan Pengalihan Hak Atas Tanah di IKN. Dari kesimpulan Ombudsman, aturan itu semestinya membatasi pengalihan penguasaan dan kepemilikan tanah. Kenyataannya, para otoritas pertanahan lokal justru sekaligus membekukan permohonan surat keterangan tanah dan pendaftaran tanah. Praktik ini justru dinilai menyalahi Pasal 21 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022, yang membolehkan pendaftaran seluruh bidang tanah yang belum bertuan di IKN. (Yetede)

JAKARTA – Pemerintah mematok biaya layanan untuk pengisian cepat (fast charging) dan sangat cepat (ultrafast charging) daya mobil listrik. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jisman P. Hutajulu, yakin kebijakan ini bakal mendongkrak minat investasi pendirian stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Pengisian daya di SPKLU saat ini dikenai tarif maksimal Rp 2.467 per kilowatt jam (kWh). Dengan adanya biaya layanan, pengguna kendaraan listrik harus membayar ongkos tambahan. Seperti diatur dalam Keputusan Menteri Energi Nomor 182 Tahun 2023 tentang Biaya Layanan Pengisian Listrik pada SPKLU, badan usaha bisa mengenakan biaya hingga Rp 27 ribu tiap kali pengguna mengisi daya cepat. Sedangkan pengisian daya sangat cepat dikenai biaya maksimal Rp 57 ribu. Angka tersebut belum termasuk pajak pertambahan nilai.

Menurut Jisman, biaya layanan ini dirancang sebagai insentif buat badan usaha. "Dengan adanya biaya layanan, balik modal bisa lebih cepat, diharapkan di bawah enam tahun," tuturnya, kemarin. Tanpa bantuan tersebut, investasi untuk mendirikan SPKLU tak menarik lantaran pengusaha baru bisa menikmati untung setelah 18 tahun. Sementara itu, pemerintah sedang berupaya menambah jumlah infrastruktur ini hingga hampir 200 ribu unit pada 2030. (Yetede)

Tren kenaikan laju inflasi diperkirakan masih berlanjut. Pada Juli 2023, inflasi bulanan diperkirakan lebih tinggi sejalan dengan faktor musiman kenaikan biaya pendidikan, selain lonjakan harga pangan. Sejumlah ekonom yang dihubungi KONTAN memperkirakan, inflasi bulanan Juli berada pada rentang 0,22% hingga 0,45% month on month (mom). Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi bulanan pada Juni lalu yang tercatat sebesar 0,14% mom. Kabar baiknya, laju inflasi tahunan Juli berpeluang kembali melandai ke kisaran 3% hingga 3,3% year on year (yoy). Adapun inflasi tahunan Juni tercatat 3,52% yoy. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede meramal, inflasi bulan ini sebesar 0,22% mom. dengan perkiraan inflasi tahunan Juli sebesar 3,09% yoy. Kembali naiknya inflasi bulanan tersebut sejalan dengan potensi kenaikan inflasi inti. Terutama didorong oleh kelompok pendidikan. Selain komponen inti, peningkatan harga beberapa komoditas juga mendorong inflasi kelompok harga bergejolak. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain beras sebesar 0,025%, telur 0,5%, bawang putih 7,7%, cabai merah 3,5%, serta cabai rawit 0,5%. Sementara kelompok harga yang diatur pemerintah menyumbang inflasi terbatas sejalan dengan penyesuaian beberapa harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Misalnya Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite. Selain itu, ada penyesuaian harga elpiji tabung 5,5 kkilogram (kg) dan 12 kg per 10 Juli 2023. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual juga memperkirakan inflasi Juli 2023 sebesar 0,26%. Sementara inflasi tahunan bulan ini diprediksi kembali melandai dan berada di angka 3,13% yoy. Sementara itu, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Teuku Riefky meramal, inflasi tahunan pada bulan Juli akan menurun dan berada pada kisaran 3% hingga 3,2% yoy.

Saham-saham produsen rokok mempunyai prospek yang menarik pada tahun ini. Tingkat daya beli yang mulai membaik akan memudahkan pemain di bisnis ini menaikkan harga di tengah himpitan tarif cukai yang terus naik. Head of Research Investasiku, produk dari Mega Capital Sekuritas, Cheril Tanuwijaya mengatakan, sentimen positif bagi sektor rokok berasal dari kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) yang meningkat. Hal ini memicu berlanjutnya pemulihan ekonomi. Dengan begitu, meski ada kenaikan harga jual dari para produsen, harga rokok masih bisa dijangkau. Sebagai gambaran, pada semester I-2023, kinerja PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) mengalami kenaikan. Pendapatan HMSP meningkat 4,95% secara tahunan menjadi Rp 56,15 triliun dari Rp 53,50 triliun. Sejalan dengan itu, laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk ikut meningkat 23,02% secara year-on-year (yoy) menjadi Rp 3,75 triliun pada semester I-2023. Emiten lain yakni PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) juga melaporkan kenaikan kinerja cukup signifikan. Pada semester I-2023, WIIM mencatatkan kenaikan laba bersih 200% secara tahunan menjadi Rp 247 miliar. Sementara pada periode yang sama, pendapatan WIIM tumbuh 46% menjadi Rp 2,38 triliun. Analis Maybank Sekuritas Indonesia Willy Goutama mengatakan, dengan bukti kenaikan laba, WIIM sejauh ini terbukti menjadi pemenang. Ini karena harga jual produk WIIM lebih terjangkau ketimbang produsen emiten rokok yang lain. WIIM secara aktif menetapkan harga jual rata-rata di posisi harga yang harus ditinggalkan oleh pesaingnya seperti PT Gudang Garam Tbk (GGRM), HMSP dan Djarum. Ini karena para pesaing WIIM harus memulai siklus kenaikan harga jual rata-rata rokok yang agresif. Dus, WIIM bisa merebut sebagian pangsa pasar dari para produsen rokok raksasa. Ke depan, Analis Ciptadana Sekuritas Putu Chantika Putri dalam riset 28 Juli 2023 berharap, menjelang momen pemilu daya beli masyarakat bisa lebih kuat.

Bank Indonesia (BI) masih mempertahankan BI-7 day reverse repo rate (BI 7-day-RR) di level 5,75% per Juli. BI juga masih mempertahankan bunga deposit facility di 5% dan bunga lending facility di 6,50%. Sejak BI mulai menaikkan bunga acuan, besar kenaikannya sudah mencapai 225 basis poin (bps). Kendati begitu, bank tidak melakukan banyak penyesuaian terhadap suku bunga kredit masing-masing. Penyesuaian justru dilakukan pada suku bunga simpanan. Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja bilang, selama BI agresif menaikkan suku bunga sejak Agustus 2022, bank ini tak menaikkan bunga kredit sama sekali. Bahkan, ia bilang BCA telah menurunkan bunga KPR tenor tertentu. Direktur Distribution & Funding Bank Tabungan Negara (BTN) Jasmin juga menyebut, saat ini tidak mudah bagi BTN untuk menyesuaikan suku bunga kredit. Sebab KPR di BTN mayoritas merupakan KPR subsidi yang memiliki bunga tetap 5% selama 20 tahun. Sementara suku bunga simpanan naik cukup tinggi, kendati tidak setinggi kenaikan BI 7-day-RR. Kenaikan tertinggi terjadi di simpanan berjangka 12 bulan, yang naik 171 bps jadi 5,02%. Suku bunga simpanan berjangka 12 bulan dan 24 bulan juga lebih tinggi dibanding suku bunga deposit facility.

Kehadiran bursa kripto di Indonesia memberi hawa segar bagi investor yang menanamkan modalnya di aset ini. Adanya lembaga kliring dan pengelola tempat penyimpanan aset, memperkuat prospek kripto sebagai aset investasi. Bahkan, mekanisme pengawasan transaksi kripto ke depan akan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Investor berharap peralihan pengawasan itu tidak melahirkan berbagai regulasi dan biaya yang pada akhirnya menyurutkan minat masyarakat berinvestasi di aset kripto.

Kehadiran Undang-Undang (UU) No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) betul-betul membawa investor kripto di Tanah Air memasuki babak baru. Isi beleid tersebut salah satunya memang mengamanatkan adanya peng­awasan aset kripto. Selaras dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menambah jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sekaligus masuk ke dalam jajaran Dewan Komisioner. Mantan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Hasan Fawzi, menjadi orang pertama yang mengemban jabatan itu, setelah sukses melewati uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Adapun, PT Tennet Depository Indonesia bertindak sebagai pengelola tempat penyimpanan aset kripto. Bappebti juga menunjuk PT Kliring Berjangka Indonesia sebagai lembaga penjamin dan penyelesaian transaksi aset kripto. Nantinya, pengawasan bursa kripto tersebut akan dialihkan dari Bappebti ke OJK. Kehadiran bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut digadang-gadang dapat mendorong ekosistem perdagangan aset kripto yang wajar dan adil di Tanah Air, sekaligus menjamin kepastian hukum dan melindungi masyarakat. Kendati demikian, sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini merupakan periode yang amat menantang bagi investor, tak terkecuali aset kripto. Beberapa di antaranya yakni ketidakpastian global yang tak kunjung mereda, serta kebijakan moneter agresif sejumlah bank sentral dunia dalam mengerem laju inflasi. Teranyar, bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, kembali mengerek Fed Fund Rate sebesar 25 basis poin (bps) ke kisaran 5,25% hingga 5,5%.

Langkah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan yang mendirikan bursa kripto dengan membentuk lembaga kliring dan pengelola penyimpanan aset kripto, memberi arah baru terhadap masa depan kripto sebagai aset investasi. Selama 2 tahun ter­­akhir, Indra menjajal menyisihkan uangnya untuk berinvestasi di aset kripto. Pria berusia 42 tahun yang bekerja di salah satu perusahaan pengembang properti ternama di Indonesia itu, tergiur setelah atasannya berhasil mengantongi untung hingga miliaran rupiah dari transaksi kripto. Awalnya, Indra hanya melihat cara bosnya melakukan transaksi. Istilah menambang aset kripto, sering didengarnya. Sampai akhirnya, sang bos bisa mendapat gain miliaran setelah adanya kenaikan aset kripto. Akhir pekan lalu, Indra membagikan sebuah artikel terkait dengan pembentukan bursa kripto oleh Bappebti. Diskusi di grup media sosial pun ramai menanggapi artikel itu. Ada yang menilai positif, adanya bursa kripto dapat memberi kepastian terhadap masa depan investasi kripto. Sebagian lagi, berpandangan hadirnya bursa itu memantik minat masyarakat untuk berinvestasi di aset kripto. Berdasarkan data lembaga itu, jumlah masyarakat yang menjadikan aset kripto sebagai instrumen penempatan dana, makin meningkat. Hingga Juni 2023, terdapat 17,54 juta pelanggan, naik hingga 57% dibandingkan dengan pelanggan pada 2021 sebanyak 11,2 juta. Nilai transaksi aset kripto juga terbilang besar. Pada Januari—Juni 2023, nilai transaksi aset kripto Rp66,44 triliun. 

Pada 2021, transaksi kripto di Indonesia menyentuh Rp859,4 triliun. Lalu pada 2022 susut menjadi Rp296,66 triliun sejalan dengan rontoknya sejumlah aset kripto di pasar-pasar global. Dalam pernyataan resmi peluncuran bursa kripto, Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan Didid Noordiatmoko mengatakan bahwa regulasi yang diterbitkan terkait dengan pembentukan bursa kripto, telah melalui proses panjang. Dalam pengembangan dan penguatan bursa, kliring, dan pengelola penyimpanan aset kripto ke depannya, Bappebti tidak bekerja sendiri. Bappebti butuh kolaborasi dari kementerian/lembaga terkait, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan serta pemangku kepentingan masyarakat lainnya. Kendati demikian, menurut Direktur Utama Tennet Depository Eric Septian Wicaksono, pasar kripto masih memiliki daya tarik besar. Meski terjadi volatilitas harga dan risiko terkait dengan investasi kripto, banyak orang tertarik pada potensi keuntungan dengan nilai besar dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam teknologi maupun inovasi baru. Dia berpendapat, Bappebti selaku lembaga yang bertanggung jawab terhadap ekosistem kripto telah menjalankan tugas dan fungsi secara baik. Saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Komisioner OJK pada pertengahan Juli lalu, Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo menyatakan industri kripto merupakan salah satu inovasi dalam teknologi keuangan.