Membawa paparan dengan judul Indonesia Menyongsong Era Baru Keuangan Digital, Hasan Fawzi melenggang sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2023—2028 dengan posisi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Selepas menjalani uji kelayakan dan kepatuan di Komisi XI DPR, nama Hasan Fawzi melesat. Seluruh fraksi di DPR sepakat memilih mantan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut sebagai anggota komisioner OJK yang baru. Pemilihan Hasan Fawzi sebagai komisioner OJK merupakan bagian dari amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pemgembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam undang-undang itu, tugas OJK diperluas. CEO Tokocrypto Yudhono Rawis mengatakan bahwa tentunya akan ada penyesuaian pemindahan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto ke OJK dari Bappebti, tentuya akan memunculkan berbagai ketentuan baru. “Keberadaan lembaga baru dalam ekosistem kripto ini tentu membutuhkan biaya, baik biaya transaksi maupun iuran keanggotaan, yang kami harap tidak memberatkan. Kami menunggu arahan strategis lainnya,” kata Yudhono ketika dihubungi Bisnis, Kamis (27/7). Saat ini, lanjut Yudhono, penetapan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto oleh Bappebti telah memberi kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan bagi pelaku bisnis dan investor di dalamnya. Salah satu yang juga menjadi perhatian dari hadirnya bursa kripto yakni soal aset kripto yang diperdagangkan lewat token. Menurut CEO Indodax Oscar Darmawan, prospek pasar kripto masih jadi salah satu daya tarik, terutama bagi masyarakat yang memiliki literasi yang baik terhadap aset investasi masa depan. Hal itu ditopang dengan lahirnya bursa kripto.

Pemerintah tancap gas dalam mengoptimalkan potensi minyak dan gas bumi nonkonvensional di Tanah Air. Baru saja melakukan pengeboran pertama di Sumur Gulamo, PT Pertamina Hulu Rokan langsung ditugasi untuk melakukan tajak di Sumur Kelok November tahun ini. Seretnya realisasi lifting minyak dan bumi atau migas nasional membuat pemerintah menempuh cara alternatif untuk bisa meningkatkan produksi. Migas nonkonvensional (MNK) pun dilirik menjadi salah satu alternatif sebagai booster lifting nasional, karena diyakini banyak tersimpan di dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, potensi MNK inplace di Sumur Gulamo dan Kelok yang ada di Blok Rokan mencapai 80 juta barel minyak. Bahkan, potensi MNK di Blok Rokan diperkirakan mencapai 1,28 miliar barel minyak. Hanya saja pengembangan MNK membutuhkan kesabaran tebal, karena setidaknya butuh waktu 4 bulan untuk memastikan sumur yang dibor memiliki nilai ekonomi. “Kami berharap dalam 120 hari paling tidak untuk bisa mendapatkan data informasi mengenai keberadaan dan kepastian potensi MNK yang ada di Blok Rokan,” katanya, dikutip Minggu (30/7). Berdasarkan studi Kementerian ESDM, kontribusi MNK untuk produksi minyak dapat mencapai 72.000 barel minyak per hari (bopd) pada 2030. Asumsinya, target itu bakal ditopang dari 12 lapangan pengembangan yang ekonomis dan potensial untuk ditajak. “Selain Rokan, pemerintah telah melakukan inventarisasi potensi MNK pada wilayah kerja existing, dan mendorong kontraktor untuk melakukan studi potensi MNK di wilayah kerjanya,” kata Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad kepada Bisnis. Sementara itu, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyebut bahwa Blok Rokan merupakan bagian dari Cekungan Sumatra Tengah yang menyimpan potensi MNK dalam jumlah besar. Pengeboran Sumur Gulamo dan Kelok pun diharapkan bisa membuka jalan untuk mengakses sumber daya yang selama ini tidak dilirik. Untuk memastikan pengembangan potensi MNK terakselerasi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengusulkan porsi bagi hasil gross split yang lebih besar untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Bagi hasil yang menjadi bagian KKKS didorong mencapai 93%—95% untuk pengembangan sumur MNK. Sementara itu, bagian negara hanya dipatok di batas tertinggi 5%—7%.

Pelaku industri asuransi berharap agar ketentuan permodalan baru yang akan ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan  mempertimbangkan kondisi industri asuransi yang belum cukup pulih usai badai pandemi. Apalagi dalam waktu dekat, asuransi harus merogoh kocek dalam untuk memenuhi ketentuan PSAK-74. Program penyehatan dan penguatan industri asuransi tengah gencar dilakukan oleh OJK. Regulasi dan pengawasan dibuat  makin ketat demi memastikan  perlindungan bagi nasabah atau pemegang polis asuransi. Langkah ini merupakan imbas dari munculnya  berderet kasus gagal bayar oleh sejumlah perusahaan asuransi akibat fraud dan kesalahan tata kelola, terutama  produk-produk asuransi yang terkait investasi. Belakangan OJK menyusun formula baru permodalan asuransi, tujuannya untuk memastikan asuransi mampu  menanggung resiko yang berpotensi muncul. Inisiatif OJK ini sebenarnya positif, tapi bagi asuransi jadi tantangan berat. Meski berat, demi memastikan industri asuransi menjadi baik dan sehat, rencana penaikan modal asuransi disambut positif pelaku industri. (Yetede)

JAKARTA,ID-Tekanan pada bank sentral Inggris, (Bank of England/BoE) diperkirakan mulai berkurang kendati para pembuat kebijakan di bank sentral diprediksi akan menaikkan suku bunga lebih lanjut. Namun periode kenaikan suku bunga yang panjang juga diprediksi akan berakhir. Kebanyakan ekonom memperkirakan BoE akan menaikkan suku bunga dasar sebesar 0,25% pada hari kamis pekan lalu.  Jika BoE menaikkan suku bunga  sesuai dengan perkiraan para  ekonom, langkah ini akan menjadi kenaikan suku bunga ke-14 secara beruntun. Namun, kenaikan  tersebut akan lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan tak terduga  sebesar 0,5% pada bulan Juni tahun lalu. Para ahli berpendapat bahwa data inflasi terbaru di Inggris telah mengurangi sebagian tekanan pada bank sentral, karena data tersebut menunjukkan perlambatan kenaikan harga yang lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Laju kenaikan harga barang dan jasa yang lebih lambat dari yang diperkirakan memberikan keringanan bagi BoE, yang bisa mempengaruhi keputusan mereka telah menaikkan suku bunga dalam presentase yang lebih kecil. (Yetede)

Kemiskinan masih membayangi buruh perkebunan. Di bawah target kerja yang berat, mereka harus berhadapan dengan upah yang minim sebagai buruh harian lepas tanpa ikatan status yang jelas. Kepatuhan perusahaan perkebunan terhadap aturan ketenagakerjaan dibutuhkan untuk memperbaiki nasib buruh di perkebunan sawit, karet, dan teh. Di perkebunan sawit, buruh mengeluhkan status ketenagakerjaan sebagai buruh harian lepas (BHL), yang membuat buruh tidak dapat menikmati hak-hak mereka, seperti upah bulanan, jaminan kesehatan, THR dan cuti. Hal itu dialami Syarifudin (38), warga Desa Jambo Reuhat, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, tenaga pemanen di perkebunan sawit di Aceh Timur. Sebagai pekerja berstatus BHL, Syarifudin digaji harian sesuai hasil panen yang diperolehnya, setiap 1 kg hargai Rp 300. Dalam sehari, ia bisa memanen minimal 500 kg dan maksimal 1 ton. Dalam sehari, diperoleh Rp 150.000-Rp 300.000. ”Saya digaji per hari. Kalau tidak kerja, tak ada gaji,” ucapnya, Selasa (25/7/2023). Sebagai buruh lepas, Syarifudin tidak memiliki asuransi ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan. Beberapa kali ia mengalami kecelakaan kerja dan terpaksa menanggung sendiri biaya berobat. Tidak ada kepastian kapan Syarifudin diangkat menjadi buruh dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu  (PKWT) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Dua skema ini diatur di dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kondisi buruh kebun sawit yang lebih baik ditemui di kebun sawit yang telah mendapatkan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Adi Sunarto (30), pemanen sawit di salah satu kebun sawit di Langkat, masih digaji kendati mengalami kecelakaan kerja yang membuatnya tidak bisa bekerja. Adi menikmati peningkatan hak pekerja setelah perkebunan sawit tempatnya bekerja mendapat sertifikasi RSPO dan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). RSPO adalah sertifikasi yang menerapkan standar global yang berkelanjutan dalam pengelolaan perkebunan sawit dalam hal lingkungan hidup dan ketenagakerjaan. Saat menjadi BHL, Adi mendapat upah Rp 121.500 per hari dan maksimal bekerja 20 hari. Jika bekerja penuh 20 hari, dia mendapat Rp 2.430.000. Guna meningkatkan kepatuhan norma ketenagakerjaan, Kemenaker bekerja sama sejumlah organisasi  nirlaba. Kemenaker juga meluncurkan platform digital ”Norma100” (norma100.kemnaker.go.id) untuk membuat perusahaan semakin patuh. Namun, pengawasan masih menjadi persoalan karena jumlah pengawas ketenagakerjaan terbatas. Lokasi perkebunan yang cenderung terpencil ikut menyulitkan pengawasan. (Yoga)

Perancis menginginkan akses yang lebih besar bagi perusahaan Perancis untuk masuk ke pasar China. Selain itu, Paris juga menginginkan hubungan perdagangan yang lebih seimbang. Perancis tidak ingin memisahkan diri dari China, tetapi hanya menghilangkan risiko adanya ”paksaan ekonomi” China seperti  yang disebut oleh negara-negara yang tergabung dalam Kelompok Tujuh atau G7. Hal ini dikemukakan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kedaulatan Digital Perancis Bruno Le Maire setelah bertemu dengan para pejabat tinggi China di Beijing, China, Minggu (30/7). ”Menolak bukan berarti menganggap China berisiko. Kami hanya ingin lebih mandiri dan tidak ingin menghadapi risiko apa pun dalam rantai pasok kami jika terjadi krisis baru lagi, seperti pandemi Covid-19 yang benar-benar menghancurkan rantai pasok. Kami tidak ingin ada rintangan legislatif atau hambatan lain untuk mendapat akses ke pasar China,” kata Le Maire, sehari setelah bertemu dengan Wakil PM China He Lifeng.

China merupakan mitra dagang terbesar ketiga Perancis. Akan tetapi, perusahaan Perancis khawatir mereka akan terjebak di tengah-tengah persaingan antara China dan AS. Le Maire tiba di Beijing hanya dua hari setelah Presiden Perancis Emmanuel Macron mengecam adanya ”imperialisme baru” di kawasan Pasifik. Pada pertemuan Perancis-China, Sabtu (29/7), Wakil PM China He Lifeng menyatakan China berharap Perancis bisa menstabilkan hubungan Uni Eropa dan China, merujuk Uni Eropa yang bulan lalu menyetujui tahap ke-11 sanksi terhadap Rusia yang dapat memukul perusahaan China. Kantor berita China, Xinhua, menyebutkan China bersedia memperdalam kerja sama dengan Perancis dalam berbagai bidang. China pun siap memperkuat komunikasi kebijakan dengan Perancis, memperdalam kerja sama praktis, meningkatkan koordinasi dalam urusan internasional dan multilateral, dan mendorong kemitraan strategis komprehensif China-Perancis ke tingkat yang lebih tinggi. (Yoga)

Amerika Serikat setuju membantu Australia mengembangkan industri persenjataan, khususnya memproduksi Sistem Peluncur Roket/Rudal Multilaras mulai tahun 2025. Selain ke AS, produk industri itu juga berpeluang dijual ke negara lain yang berminat. Dukungan itu mengemuka dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dengan Menlu AS Antony Blinken dan Menhan AS Lloyd Austin, Sabtu (29/7/2023) di Brisbane, Australia. (Yoga)

Penanganan masalah kesejahteraan dan perlindungan dokter muda (di bawah 40 tahun) di Indonesia perlu segera dituntaskan. Ketua Junior Doctors Network (JDN) Indonesia Tommy Dharmawan mengatakan, beberapa masalah kesejahteraan tersebut, antara lain, honor di bawah upah minimum regional (UMR) dan ketimpangan tunjangan dan gaji di daerah terpencil. ”Para dokter muda perlu bersuara  agar haknya terpenuhi,” kata Tommy seusai pelantikan pengurus baru JDN Indonesia di Jakarta, Minggu (30/7/2023). (Yoga)

Buruh kebun sawit kerap menjadi sasaran politisi untuk meraup suara, baik untuk politik lokal maupun nasional. Kondisi perkebunan yang tertutup membuat buruh sulit mengeksplorasi pilihan politik mereka. Ironisnya nasib mereka kerap diabaikan, tapi suara mereka dalam kontestasi politik diperebutkan. Pengalaman HRM (50), buruh sawit asal NTT di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, yang sudah 20 tahun bekerja di perkebunan sawit. Ia sudah empat kali mengikuti pemilu, dari pemilihan presiden hingga anggota legislatif. Sudah begitu banyak politisi ataupun tim sukses yang datang ke mes karyawan untuk ”membeli” suara mereka dalam pemilu. Saat Pemilihan Anggota Legislatif 2019 ada seorang caleg yang datang tanpa sosialisasi dan hanya membagikan uang dan stiker lalu pergi dari kebunnya.

Belum sampai seminggu, caleg lainnya datang tanpa memaparkan gagasan, apalagi sosialisasi pemilihan, sang caleg hanya mengungkapkan strategi memilih dirinya dan membagikan uang. ”Mereka hanya datang dan bilang nanti ada bus yang jemput kami di mes untuk bawa ke tempat pemilihan,” kata HRM saat ditemui di mesnya, Senin (24/7). Dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas, banyak tim sukses dating, semua memberikan uang, dari Rp 100.000 sampai Rp 150.000. Beberapa juga memberi satu plastik berisi beras, mi instan, dan ikan kaleng. ”Kami datang ke TPS , tapi ya kami pilih sesuka kami. Mereka gak tahu, kami juga gak kenal dengan para calon ini,” ungkap HRM.

Sekretaris Serikat Pekerja Kelapa Sawit Indonesia (Sepasi) Kalteng Dianto Arifin mengatakan, mobilisasi buruh kebun kelapa sawit di Kalteng untuk pemilu sudah lama dilakukan, bahkan oleh oknum-oknum perusahaan yang bekerja sama dengan partai politik. Mereka tidak punya banyak pilihan karena sebagian besar bukan berasal dari tempat wilayah bekerja. ”Terkadang TPS-nya ada di dalam kebun  sawit, kadang buruhnya yang dibawa keluar,” ujar Dianto. Dianto menambahkan, para politisi selalu memanfaatkan banyaknya pekerja untuk meraup suara. Sayangnya, nasib buruh jarang diperjuangkan saat mereka sudah terpilih. ”Justru undang-undang yang ada saat ini tidak berpihak kepada buruh kebun seperti kami,” ungkapnya. Komnas HAM merekomendasikan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu agar melindungi hak pilih para buruh sawit. Mereka juga memantau di kantong-kantong buruh perkebunan sawit untuk mengetahui permasalahan riil di lokasi tersebut. (Yoga)

Implementasi program Jaminan Hari Tua atau JHT nantinya akan terdiri dari dua akun untuk menampung dana iuran. Kendati demikian, pekerja hanya boleh mencairkan dana dari akun kedua/tambahan. ”Porsi dana yang akan ditempatkan di akun utama dipastikan lebih besar daripada  akun kedua (akun tambahan). Namun, hanya dana iuran JHT yang ditempatkan di akun tambahan yang boleh dicairkan apabila pekerja mengalami kondisi mendesak,” tutur Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri, dalam siaran pers, Minggu (30/7) di Jakarta. Indah menjelaskan, dua akun untuk menampung dana iuran JHT merupakan amanat UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Saat ini, pemerintah sedang meminta masukan publik dalam penyusunan peraturan turunan dari UU itu, termasuk dari serikat pekerja dan pengusaha. Indah menilai, inisiatif untuk mengharmonisasikan program JHT itu bertujuan meningkatkan perlindungan, layanan, dan manfaat program bagi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain JHT, mekanisme program Jaminan Pensiun juga akan diharmonisasikan. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal saat dihubungi berpendapat, JHT bertujuan untuk melindungi pekerja ketika telah memasuki usia tua. Jadi, idealnya, pencairan JHT dilakukan saat pekerja memasuki usia senior. (Yoga)