Pelaku industri asuransi berharap agar ketentuan permodalan baru yang akan ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan  mempertimbangkan kondisi industri asuransi yang belum cukup pulih usai badai pandemi. Apalagi dalam waktu dekat, asuransi harus merogoh kocek dalam untuk memenuhi ketentuan PSAK-74. Program penyehatan dan penguatan industri asuransi tengah gencar dilakukan oleh OJK. Regulasi dan pengawasan dibuat  makin ketat demi memastikan  perlindungan bagi nasabah atau pemegang polis asuransi. Langkah ini merupakan imbas dari munculnya  berderet kasus gagal bayar oleh sejumlah perusahaan asuransi akibat fraud dan kesalahan tata kelola, terutama  produk-produk asuransi yang terkait investasi. Belakangan OJK menyusun formula baru permodalan asuransi, tujuannya untuk memastikan asuransi mampu  menanggung resiko yang berpotensi muncul. Inisiatif OJK ini sebenarnya positif, tapi bagi asuransi jadi tantangan berat. Meski berat, demi memastikan industri asuransi menjadi baik dan sehat, rencana penaikan modal asuransi disambut positif pelaku industri. (Yetede)

JAKARTA,ID-Tekanan pada bank sentral Inggris, (Bank of England/BoE) diperkirakan mulai berkurang kendati para pembuat kebijakan di bank sentral diprediksi akan menaikkan suku bunga lebih lanjut. Namun periode kenaikan suku bunga yang panjang juga diprediksi akan berakhir. Kebanyakan ekonom memperkirakan BoE akan menaikkan suku bunga dasar sebesar 0,25% pada hari kamis pekan lalu.  Jika BoE menaikkan suku bunga  sesuai dengan perkiraan para  ekonom, langkah ini akan menjadi kenaikan suku bunga ke-14 secara beruntun. Namun, kenaikan  tersebut akan lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan tak terduga  sebesar 0,5% pada bulan Juni tahun lalu. Para ahli berpendapat bahwa data inflasi terbaru di Inggris telah mengurangi sebagian tekanan pada bank sentral, karena data tersebut menunjukkan perlambatan kenaikan harga yang lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Laju kenaikan harga barang dan jasa yang lebih lambat dari yang diperkirakan memberikan keringanan bagi BoE, yang bisa mempengaruhi keputusan mereka telah menaikkan suku bunga dalam presentase yang lebih kecil. (Yetede)

Kemiskinan masih membayangi buruh perkebunan. Di bawah target kerja yang berat, mereka harus berhadapan dengan upah yang minim sebagai buruh harian lepas tanpa ikatan status yang jelas. Kepatuhan perusahaan perkebunan terhadap aturan ketenagakerjaan dibutuhkan untuk memperbaiki nasib buruh di perkebunan sawit, karet, dan teh. Di perkebunan sawit, buruh mengeluhkan status ketenagakerjaan sebagai buruh harian lepas (BHL), yang membuat buruh tidak dapat menikmati hak-hak mereka, seperti upah bulanan, jaminan kesehatan, THR dan cuti. Hal itu dialami Syarifudin (38), warga Desa Jambo Reuhat, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, tenaga pemanen di perkebunan sawit di Aceh Timur. Sebagai pekerja berstatus BHL, Syarifudin digaji harian sesuai hasil panen yang diperolehnya, setiap 1 kg hargai Rp 300. Dalam sehari, ia bisa memanen minimal 500 kg dan maksimal 1 ton. Dalam sehari, diperoleh Rp 150.000-Rp 300.000. ”Saya digaji per hari. Kalau tidak kerja, tak ada gaji,” ucapnya, Selasa (25/7/2023). Sebagai buruh lepas, Syarifudin tidak memiliki asuransi ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan. Beberapa kali ia mengalami kecelakaan kerja dan terpaksa menanggung sendiri biaya berobat. Tidak ada kepastian kapan Syarifudin diangkat menjadi buruh dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu  (PKWT) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Dua skema ini diatur di dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kondisi buruh kebun sawit yang lebih baik ditemui di kebun sawit yang telah mendapatkan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Adi Sunarto (30), pemanen sawit di salah satu kebun sawit di Langkat, masih digaji kendati mengalami kecelakaan kerja yang membuatnya tidak bisa bekerja. Adi menikmati peningkatan hak pekerja setelah perkebunan sawit tempatnya bekerja mendapat sertifikasi RSPO dan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). RSPO adalah sertifikasi yang menerapkan standar global yang berkelanjutan dalam pengelolaan perkebunan sawit dalam hal lingkungan hidup dan ketenagakerjaan. Saat menjadi BHL, Adi mendapat upah Rp 121.500 per hari dan maksimal bekerja 20 hari. Jika bekerja penuh 20 hari, dia mendapat Rp 2.430.000. Guna meningkatkan kepatuhan norma ketenagakerjaan, Kemenaker bekerja sama sejumlah organisasi  nirlaba. Kemenaker juga meluncurkan platform digital ”Norma100” (norma100.kemnaker.go.id) untuk membuat perusahaan semakin patuh. Namun, pengawasan masih menjadi persoalan karena jumlah pengawas ketenagakerjaan terbatas. Lokasi perkebunan yang cenderung terpencil ikut menyulitkan pengawasan. (Yoga)

Perancis menginginkan akses yang lebih besar bagi perusahaan Perancis untuk masuk ke pasar China. Selain itu, Paris juga menginginkan hubungan perdagangan yang lebih seimbang. Perancis tidak ingin memisahkan diri dari China, tetapi hanya menghilangkan risiko adanya ”paksaan ekonomi” China seperti  yang disebut oleh negara-negara yang tergabung dalam Kelompok Tujuh atau G7. Hal ini dikemukakan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kedaulatan Digital Perancis Bruno Le Maire setelah bertemu dengan para pejabat tinggi China di Beijing, China, Minggu (30/7). ”Menolak bukan berarti menganggap China berisiko. Kami hanya ingin lebih mandiri dan tidak ingin menghadapi risiko apa pun dalam rantai pasok kami jika terjadi krisis baru lagi, seperti pandemi Covid-19 yang benar-benar menghancurkan rantai pasok. Kami tidak ingin ada rintangan legislatif atau hambatan lain untuk mendapat akses ke pasar China,” kata Le Maire, sehari setelah bertemu dengan Wakil PM China He Lifeng.

China merupakan mitra dagang terbesar ketiga Perancis. Akan tetapi, perusahaan Perancis khawatir mereka akan terjebak di tengah-tengah persaingan antara China dan AS. Le Maire tiba di Beijing hanya dua hari setelah Presiden Perancis Emmanuel Macron mengecam adanya ”imperialisme baru” di kawasan Pasifik. Pada pertemuan Perancis-China, Sabtu (29/7), Wakil PM China He Lifeng menyatakan China berharap Perancis bisa menstabilkan hubungan Uni Eropa dan China, merujuk Uni Eropa yang bulan lalu menyetujui tahap ke-11 sanksi terhadap Rusia yang dapat memukul perusahaan China. Kantor berita China, Xinhua, menyebutkan China bersedia memperdalam kerja sama dengan Perancis dalam berbagai bidang. China pun siap memperkuat komunikasi kebijakan dengan Perancis, memperdalam kerja sama praktis, meningkatkan koordinasi dalam urusan internasional dan multilateral, dan mendorong kemitraan strategis komprehensif China-Perancis ke tingkat yang lebih tinggi. (Yoga)

Amerika Serikat setuju membantu Australia mengembangkan industri persenjataan, khususnya memproduksi Sistem Peluncur Roket/Rudal Multilaras mulai tahun 2025. Selain ke AS, produk industri itu juga berpeluang dijual ke negara lain yang berminat. Dukungan itu mengemuka dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dengan Menlu AS Antony Blinken dan Menhan AS Lloyd Austin, Sabtu (29/7/2023) di Brisbane, Australia. (Yoga)

Penanganan masalah kesejahteraan dan perlindungan dokter muda (di bawah 40 tahun) di Indonesia perlu segera dituntaskan. Ketua Junior Doctors Network (JDN) Indonesia Tommy Dharmawan mengatakan, beberapa masalah kesejahteraan tersebut, antara lain, honor di bawah upah minimum regional (UMR) dan ketimpangan tunjangan dan gaji di daerah terpencil. ”Para dokter muda perlu bersuara  agar haknya terpenuhi,” kata Tommy seusai pelantikan pengurus baru JDN Indonesia di Jakarta, Minggu (30/7/2023). (Yoga)

Buruh kebun sawit kerap menjadi sasaran politisi untuk meraup suara, baik untuk politik lokal maupun nasional. Kondisi perkebunan yang tertutup membuat buruh sulit mengeksplorasi pilihan politik mereka. Ironisnya nasib mereka kerap diabaikan, tapi suara mereka dalam kontestasi politik diperebutkan. Pengalaman HRM (50), buruh sawit asal NTT di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, yang sudah 20 tahun bekerja di perkebunan sawit. Ia sudah empat kali mengikuti pemilu, dari pemilihan presiden hingga anggota legislatif. Sudah begitu banyak politisi ataupun tim sukses yang datang ke mes karyawan untuk ”membeli” suara mereka dalam pemilu. Saat Pemilihan Anggota Legislatif 2019 ada seorang caleg yang datang tanpa sosialisasi dan hanya membagikan uang dan stiker lalu pergi dari kebunnya.

Belum sampai seminggu, caleg lainnya datang tanpa memaparkan gagasan, apalagi sosialisasi pemilihan, sang caleg hanya mengungkapkan strategi memilih dirinya dan membagikan uang. ”Mereka hanya datang dan bilang nanti ada bus yang jemput kami di mes untuk bawa ke tempat pemilihan,” kata HRM saat ditemui di mesnya, Senin (24/7). Dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas, banyak tim sukses dating, semua memberikan uang, dari Rp 100.000 sampai Rp 150.000. Beberapa juga memberi satu plastik berisi beras, mi instan, dan ikan kaleng. ”Kami datang ke TPS , tapi ya kami pilih sesuka kami. Mereka gak tahu, kami juga gak kenal dengan para calon ini,” ungkap HRM.

Sekretaris Serikat Pekerja Kelapa Sawit Indonesia (Sepasi) Kalteng Dianto Arifin mengatakan, mobilisasi buruh kebun kelapa sawit di Kalteng untuk pemilu sudah lama dilakukan, bahkan oleh oknum-oknum perusahaan yang bekerja sama dengan partai politik. Mereka tidak punya banyak pilihan karena sebagian besar bukan berasal dari tempat wilayah bekerja. ”Terkadang TPS-nya ada di dalam kebun  sawit, kadang buruhnya yang dibawa keluar,” ujar Dianto. Dianto menambahkan, para politisi selalu memanfaatkan banyaknya pekerja untuk meraup suara. Sayangnya, nasib buruh jarang diperjuangkan saat mereka sudah terpilih. ”Justru undang-undang yang ada saat ini tidak berpihak kepada buruh kebun seperti kami,” ungkapnya. Komnas HAM merekomendasikan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu agar melindungi hak pilih para buruh sawit. Mereka juga memantau di kantong-kantong buruh perkebunan sawit untuk mengetahui permasalahan riil di lokasi tersebut. (Yoga)

Implementasi program Jaminan Hari Tua atau JHT nantinya akan terdiri dari dua akun untuk menampung dana iuran. Kendati demikian, pekerja hanya boleh mencairkan dana dari akun kedua/tambahan. ”Porsi dana yang akan ditempatkan di akun utama dipastikan lebih besar daripada  akun kedua (akun tambahan). Namun, hanya dana iuran JHT yang ditempatkan di akun tambahan yang boleh dicairkan apabila pekerja mengalami kondisi mendesak,” tutur Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri, dalam siaran pers, Minggu (30/7) di Jakarta. Indah menjelaskan, dua akun untuk menampung dana iuran JHT merupakan amanat UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Saat ini, pemerintah sedang meminta masukan publik dalam penyusunan peraturan turunan dari UU itu, termasuk dari serikat pekerja dan pengusaha. Indah menilai, inisiatif untuk mengharmonisasikan program JHT itu bertujuan meningkatkan perlindungan, layanan, dan manfaat program bagi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain JHT, mekanisme program Jaminan Pensiun juga akan diharmonisasikan. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal saat dihubungi berpendapat, JHT bertujuan untuk melindungi pekerja ketika telah memasuki usia tua. Jadi, idealnya, pencairan JHT dilakukan saat pekerja memasuki usia senior. (Yoga)

Pemerintah secara bertahap telah menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera. Pembangunan proyek tol penghubung kota-kota di Sumatera itu dinilai perlu dibarengi dengan peningkatan daya tarik untuk angkutan logistik. Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol berupaya menyelesaikan proyek Tol Trans-Sumatera guna memangkas biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk Indonesia. Hingga Juli 2023, tercatat enam ruas Tol Trans-Sumatera sepanjang 596 kilometer (km) telah beroperasi penuh, sedangkan tujuh ruas sepanjang 361 km kini masih dalam tahap konstruksi. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengemukakan, pembangunan Tol Trans Sumatera perlu diimbangi dengan peningkatan daya tarik bagi angkutan barang atau logistik. Dengan demikian, keberadaan tol di Sumatera bisa efektif untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.

Hingga saat ini, truk logistik yang mengakses Tol Trans-Sumatera hanya 8 % dari total kendaraan pengguna tol. Minimnya angkutan barang yang mengakses tol disebabkan tarif tol yang cenderung mahal. Selama tarif angkutan barang mahal, optimalisasi jalur logistik sulit diterapkan. Djoko mengusulkan tarif tol bagi angkutan logistik harus lebih murah dibandingkan kendaraan pribadi. Kompensasinya, tarif tol bagi kendaraan pribadi dinaikkan untuk mengimbangi tarif logistik, atau konsesi pengoperasian jalan tol diperpanjang. ”Tarif tol untuk angkutan logistik perlu diturunkan atau lebih rendah dari tarif kendaraan pribadi sehingga mendorong masuknya truk-truk lewat tol. Tentu, pengawasan perlu diperketat agar truk kelebihan dimensi dan muatan tidak boleh masuk,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (30/7). Ia menambahkan, keberadaan tol harus menjadi urat nadi baru bagi jalur logistik Pulau Sumatera. Berbeda dengan Pulau Jawa, wilayah Sumatera tidak memiliki jalur alternatif logistik, seperti rel kereta. Karena itu, dukungan pemerintah diperlukan untuk mengoptimalkan tol bagi jalur logistik. (Yoga)

PT Federal International Finance (FIF), anak usaha PT Astra International Tbk, mencatat laba bersih semester I-2023 sebesar Rp 1,96 triliun, tumbuh 30,2 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang senilai Rp 1,5 triliun. Presiden Direktur FIF Margono Tanuwijaya dalam keterangan resmi, Minggu (30/7/2023), mengatakan, ekonomi Indonesia yang bertumbuh memberikan peluang bagi seluruh sektor industri, khususnya di industri pembiayaan. (Yoga)