;

Cadangan Gula Butuh Modal Rp1,81 T

Yuniati Turjandini 21 Sep 2023 Investor Daily (H)
JAKARTA,ID-Penyelenggaraan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah (CGKP) oleh Holding BUMN Pangan ID- Food membutuhkan modal sedikitnya Rp 1,81 triliun yang setara 144.500 ton gula pasir. Dengan memiliki CGKP yang memadai, pemerintah akan lebih leluasa melakukan intervensi saat harga gula konsumsi melambung tinggi. Penyelenggaraan CGKP merupakan amanat Perpres No, 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Pemerintah telah menugasi ID Food (PT Rajawali Nusantara Indonseia/RNI Persero), menyelenggarakan CGKP atau CPP komoditas gula melalui surat dari Badan Pangan Nasional/National Agency Food (Bapanas/NFA) No.SR-59/MBU/01/2023. Dalam surat-surat itu, terdapat 9 CPP yang harus diselenggarakan ID Food, selain gula konsumsi, ada juga minyak goreng, daging unggas, daging ruminansia, telur unggas, cabai, bawang merah, bawang putih, dan ikan. (Yetede)

Menimbang Registrasi Biometrik Kartu Seluler

Yuniati Turjandini 21 Sep 2023 Investor Daily
JAKARTA,ID-Kemenkominfo tengah mempertimbangkan rencana penerapan registrasi kartu seluler (subcriber identity module/SIM card) biometrik dengan menggunakan teknologi deteksi wajah (face recognation), sidik jari (finger print), dan deteksi mata (irish recogniti).  Cara ini bisa diharapkan bisa penerapannya agar lebih bisa melindungi para pemilik kartu seluler dan masyarakat dari potensi kejahatan digital melalui media kartu seluler. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), per Juni 2023 pengguna kartu seluler aktif di Indonesia mencapai 338 jutaan setelah divalidasi oleh Direktur Jenderal Pendudukan dan catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Jumlahnya sedikit berbeda dengan data empat operator seluler Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan Smartfren sekitar 349 jutaan. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 97% merupakan pengguna SIM card bayar dan sisanya 3% pengguna SIM pascabayar. (Yetede)

Akibat Minim Pesawat di Masa Pemulihan

Yuniati Turjandini 21 Sep 2023 Tempo
JAKARTA – Pulihnya arus penumpang penerbangan domestik dikhawatirkan belum berimbang dengan ketersediaan jumlah pesawat. Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo, mengatakan lembaganya masih menerima aduan soal minimnya pilihan jadwal keberangkatan dari dan menuju daerah tujuan pariwisata, termasuk Bali.

Aduan itu, kata Sudaryatmo, kerap diikuti keluhan soal harga tiket yang mahal dan anomali layanan maskapai penerbangan. “Memang tergantung karakter rute. Tapi hal-hal ini bisa merugikan pengguna jasa,” ujarnya, kemarin, 20 September 2023. Menurut Sudaryatmo, permintaan layanan transportasi udara telah pulih setelah tiga tahun dihantam pandemi. Jumlah penumpang juga terus meningkat, hampir menyamai masa sebelum Covid-19 mewabah.

Namun harga tiket pesawat juga terus melambung. Operator penerbangan berbiaya murah alias low-cost carrier (LCC), kata Sudaryatmo, ramai-ramai memasang harga layanan mendekati tarif batas atas (TBA). Dia menengarai kondisi itu turut dipicu oleh masih terbatasnya jumlah pesawat yang siap diterbangkan maskapai. (Yetede)

Salah Kaprah Pemutihan Sawit di Kawasan Hutan

Yuniati Turjandini 21 Sep 2023 Tempo
JAKARTA, Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Pembela Hak Konstitusi mendaftarkan penggugat uji materi atas dua pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. Adapun pasal yang dipersoalkan adalah pasal 3 ayat 1 serta Pasal 4 ayat 2 huruf C angka 4 dan 5. Dua pasal tersebut dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya pertentangan Undang-Undang Cipta Kerja, UU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2021. Direktur Sawit Wacth-salah satu organisasi yang tergabung dalam koalisi tersebut-Achmad Surambo, mengatakan kendati yang digugat adalah dua pasal, secara umum aturan itu bermasalah karena mengedepankan sanksi administratif dan mengabaikan proses penegakan hukum penyelesaian masalah kelapa sawit di kawasan hutan. (Yetede)

Genjot Eksplorasi demi Target Produksi

Yuniati Turjandini 21 Sep 2023 Tempo
NUSA DUA — Pemerintah menjanjikan insentif menarik untuk menggenjot minat investasi eksplorasi minyak dan gas. Dengan insentif yang ditawarkan, pemerintah berharap para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) makin gencar melakukan eksplorasi, terlebih produksi migas terus menurun. Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Benny Lubiantara, menuturkan, tak mungkin ada kenaikan produksi tanpa ada temuan cadangan yang besar. Sayangnya, aktivitas mencari cadangan tersebut penuh risiko. Padahal, dari 128 cekungan di dalam negeri, baru 20 cekungan yang sudah berproduksi. Sisanya masih menunggu untuk dieksplorasi. SKK Migas sedang berupaya menarik lebih banyak minat investasi untuk eksplorasi, yang dalam lima tahun terakhir tak pernah menyentuh US$ 1 miliar. Salah satunya dengan mengurangi risiko dari kegiatan tersebut. "Untuk eksplorasi di wilayah kerja baru, kami bisa tawarkan split (skema bagi hasil) sebagus-bagusnya," kata dia di sela acara The International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2023 di Nusa Dua, Bali, kemarin, 20 September 2023. (Yetede)

Pemerintah Bersiap Hadapi Potensi Darurat Beras

Yoga 20 Sep 2023 Kompas (H)

Darurat stok dan harga beras berpotensi terjadi. Beberapa indikatornya adalah produksi beras turun, harga gabah dan beras masih tinggi, sumber-sumber utama air irigasi mendekati titik kritis, serta musim tanam I mundur. Pemerintah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Kepala Badpanas (NFA) Arief Prasetyo Adi, Selasa (19/9) mengatakan, saat ini pemerintah terus berupaya meredam kenaikan harga   beras. Stabilisasi harga komoditas itu dilakukan dengan menggelontorkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan pasar-pasar tradisional. Dalam enam hari terakhir, 14-19 September 2023, harga beras medium di PIBC telah turun dari Rp 12.500 per kg menjadi Rp 12.256 per kg. Penambahan CBP di Perum Bulog melalui impor juga akan dipercepat hingga CBP mencapai 1,2 juta ton pada awal 2024.

”Pemerintah siapkan upaya mengatasi kemungkinan terburuk atau di saat harga gabah dan beras masih tinggi. Jika diperlukan, bantuan beras tahap II akan digulirkan demi menambah pasokan beras di PIBC dan pasar tradisional. Gerakan pangan murah juga akan ditingkatkan,” ujarnya di Jakarta. NFA, lanjut Arief, tidak ingin situasi perberasan seperti ini terulang kembali ke depan. Untuk itu, pada tahun depan, Kementan harus meningkatkan produksi beras, sedangkan NFA memperkuat CBP. Berdasarkan pantauan Kompas pada 12-15 September 2023, masih ada tanaman padi di sejumlah titik di Jabar dan Jateng. Harga gabah kering panen (GKP) di daerah-daerah itu, seperti di Sragen dan Demak, Jateng, serta Indramayu dan Cirebon, Jabar, berkisar Rp 7.200-Rp 7.800 per kg. Di Sragen, sejumlah petani yang kehabisan stok gabah bahkan terpaksa membeli beras dengan harga lebih tinggi. Jika semula mereka membeli Rp 10.000 per kg, kini dengan harga Rp 12.000 per kg. Tantangan eksternalnya, penambahan CBP di Bulog juga terhambat karena negara produsen beras menyetop ekspor komoditas itu. (Yoga)


Industri Pertahanan Bersaing secara Global

Yoga 20 Sep 2023 Kompas

Industri pertahanan Indonesia berpeluang besar bersaing secara global. Sebagai industri strategis untuk bangsa, peluang itu harus diiringi inovasi hingga meningkatkan kemandirian dalam negeri. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo di PT Pindad, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023). Presiden optimistis industri strategis bahkan jadi 50 besar di tingkat global. Hal itu dibuktikan dengan pendapatan PT Pindad yang naik dua tahun terakhir. (Yoga)

Waspadai Harga Minyak

Yoga 20 Sep 2023 Kompas

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR resmi menyepakati RAPBN 2024 untuk disahkan di rapat paripurna pekan ini. Tren pergerakan harga minyak dunia yang belakangan menguat hingga mendekati 95 USD per barel terus dicermati. APBN akan fleksibel mengikuti dinamika perkembangan ekonomi global. Kesepakatan terkait RAPBN 2024 itu dicapai dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat pertama antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/9). Berikutnya, RAPBN akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan, Kamis (21/9). Dalam tiga pekan terakhir, harga minyak mentah dunia menguat 11 %, mendekati 95 USD per barel akibat keputusan negara-negara pengekspor minyak, seperti Arab Saudi dan Rusia (OPEC+), untuk mengurangi produksi minyak hingga 1,3 juta barel sampai Desember 2023. Pada penutupan perdagangan Senin (18/9), harga minyak mentah Brent naik jadi 94,57 USD per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik menjadi 92,02 USD per barel.

Mengutip Trading Economics, harga minyak mentah dunia diperkirakan menguat hingga tahun depan. Akhir tahun ini, harga minyak mentah Brent diprediksi naik sampai 96,5 USD per barel, dan menguat hingga 104,2 USD per barel tahun depan. Sementara minyak mentah WTI diperkirakan mencapai 93,69 USD per barel pada akhir tahun ini dan menyentuh 101,81 USD per barel tahun depan. Meski demikian, pemerintah dan Badan Anggaran tidak merevisi asumsi makro harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang disepakati 82 USD per barel. Asumsi itu sebelumnya sudah dinaikkan dari usulan awal pemerintah 80 USD per barel. Asumsi lifting minyak juga ditetapkan 635.000 barel per hari, lebih tinggi dari usulan awal 625.000 barel per hari. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, proses penyusunan asumsi makro dan postur anggaran di RAPBN 2024 sudah mengikuti dinamika ekonomi global, termasuk pergerakan harga minyak dunia yang akhir-akhir ini menguat signifikan. ”Kita menyusun RAPBN di dalam situasi ekonomi di mana bahkan asumsi-asumsi dasar yang disepakati sekalipun akan terus mengalami perubahan atau dinamika yang tidak mudah untuk kita proyeksikan,” katanya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR. Meskipun demikian pemerintah akan terus mencermati dinamika perkembangan harga minyak. Sri Mulyani menegaskan, APBN akan tetap antisipatif mengikuti gejolak perekonomian dunia. (Yoga

Ekonomi Maritim Berkelanjutan Perlu Dioptimalkan

Yoga 20 Sep 2023 Kompas

Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara maritim. Upaya memanfaatkan potensi besar maritim membutuhkan pengelolaan ruang laut yang terintegrasi. Namun, pengelolaan ruang laut masih menghadapi tantangan yang tak ringan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengemukakan, kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas 17.500 pulau dan dikelilingi 6,4 juta meter persegi perairan telah menjadi habitat penting tanaman bakau seluas 3,3 juta hektar, terumbu karang 2,5 juta hektar, dan padang lamun seluas 300.000 hektar yang merupakan rumah bagi sumber daya ikan. Namun, pengelolaan ruang laut di Indonesia masih menghadapi tantangan sangat besar. Sebab, banyak sektor industri memanfaatkan ruang dan sumber daya laut secara ekstraktif. PDB sektor maritim berkontribusi 7,6 % terhadap total PDB nasional. Sementara itu, 281 kabupaten/kota serta masyarakat di lebih dari 12.000 desa pesisir menggantungkan penghidupan pada laut yang sehat.

”Selain potensi besar, tekanan besar juga dihadapi laut kita. Kerusakan laut tidak hanya menjadi bencana Indonesia, tetapi juga mengancam kehidupan manusia di masa depan,” ujar Trenggono dalam pembukaan acara Marine Spatial Planning and Services Expo 2023, secara hibrida, di Jakarta, Selasa (19/9). Sektor maritim di antaranya meliputi industri perkapalan, perikanan dan bioteknologi, pertambangan dan energi, reparasi kapal, jasa pergudangan laut, jasa penyeberangan, logistik, pelabuhan,terminal peti kemas, serta pembuatan senjata dan kapal perang. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengemukakan, Indonesia yang 75 % luasnya adalah wilayah laut memiliki potensi maritim sangat besar, 45 % jalur perdagangan dunia lewat laut dan sebagian besar di antaranya lewat perairan Indonesia. Ia menambahkan, masih banyak potensi maritim yang belum dimanfaatkan dan perlu ditata, di antaranya potensi perikanan tangkap dan budi-daya, rumput laut, energi, hingga jalur kabel dan pipa bawah laut. Rencana strategis kelautan perlu disusun. ”Kalau kita kelola semua ini, Indonesia akan jadi negara super-power,” kata Luhut. (Yoga)


Asuransi untuk Sektor Informal Potensial

Yoga 20 Sep 2023 Kompas

Head Executive Vice President at Indonesian Financial Group Progress Reza Yamona Siregar, Selasa (19/9/2023), mengatakan, sektor informal memiliki potensi besar bagi industri asuransi untuk mengembangkan bisnis. Upaya untuk meningkatkan inklusi perasuransian ini salah satunya melalui produk asuransi mikro. Tenaga kerja sektor informal di Indonesia saat ini sekitar 80 juta orang. (Yoga)

Pilihan Editor