Peluang pemerintah untuk mendulang penerimaan negara pada tahun ini terbuka lebar, terutama dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam migas. Hal itu adalah imbas dari penaikan asumsi harga minyak mentah indonesia (ICP) dan lifting minyak bumi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang disepakati antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR, Selasa (19/9). ICP berubah dari US$ 80 per barel dalam RAPBN 2024 yang diajukan pemerintah menjadi US$ 82 per barel sesuai kesepakatan. Lifting minyak bumi ditambah dari 625.000 barel per hari (bph) menjadi 635.000 bph. Akibat perubahaan kedua asumsi makroekonomi itu, anggaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP)  sumber daya alam migas ikut naik dari Rp 197,8 triliun dalam RAPBN 2024 menjadi Rp 207,7 triliun sesuai kesepakatan. Anggota Panja Asuransi Dasar, Pendapatan, Defisit dan pembiayaan Banggar. DPR  Nurul Arifin mengatakan perubahan asumsi ICP dilakukan atas dasar perkembangan harga minyak mentah, juga komoditas global lainnya. Hal  itu juga dipengaruhi oleh geopolitik global, kebijakan negara-negara penghasil minyak yang berdapak pada suplai, dan prospek ekonomi dunia yang berdampak pada tingkat permintaan. Namun,  tak  bisa  dihindari,  belanja subsidi energi ikut membengkak dari Rp 185,9 triliun dalam RAPBN 2024 menjadi Rp 189,1 triliun. Dalam rapat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriwati mengatakan terus mewaspadai pergerakan harga minyak mentah dunia yang terus membengkak, yang berimplikasi pada penyusunan RAPBN 2024.

Tak ada yang dapat menakar pasti bagaimana situasi ekonomi dunia tahun depan.Apalagi, dunia masih dikepung ketidakpastian akibat gejolak geopolitik, ancaman gangguan rantai pasok, maupun risiko lonjakan inflasi yang memaksa sejumlah negara mengerek tinggi-tinggi suku bunga acuan. Imbasnya, pertumbuhan ekonomi menjadi taruhan.n Keadaan itu mestinya juga terbaca oleh Pemerintah Indonesia. Kendati rupanya, beragam tantangan itu tak serta merta membuat pemerintah kehilangan optimisme. Buktinya, dalam rapat antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (19/9), sejumlah asumsi makro ekonomi dalam Rancangan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dinaikkan. Penerimaan pajak, misalnya dikerek menjadi Rp1.988,87 triliun, naik Rp2 triliun dari target yang diusulkan dalam RAPBN 2024, sebesar Rp1.986,87 triliun. Jika diperinci, DPR dan pemerintah menaikkan target penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) menjadi sebesar Rp811,36 triliun, dari usulan sebelumnya sebesar Rp810,36 triliun. Demikian pula dengan target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), yang dinaikkan menjadi Rp27,18 triliun, dari usulan sebelumnya Rp26,18 triliun. Adapun, penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2024 disepakati sebesar Rp320,98 triliun, alias sama dengan usulan dalam RAPBN 2024. Total jenderal, target penerimaan perpajakan pada 2024 mencapai Rp2.309,85 triliun, lebih tinggi dari usulan sebelumnya Rp2.307,85 triliun. Setidaknya hal itu tecermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) edisi Agustus 2023 lansiran Bank Indonesia, yang menunjukkan angka optimistis yakni 135, lebih tinggi ketimbang Juli sebesar 133,2. Ekspektasi konsumen tersebut ditopang oleh harapan tinggi terhadap kegiatan usaha dan ketersediaan lapangan kerja. Namun, sejauh ini Bank Indonesia cukup percaya diri inflasi terkendali, sekaligus menjadi basis yang kuat bagi pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui serangkaian kebijakan, baik fiskal maupun nonfiskal. Tak heran, jika pada RAPBN 2024, pemerintah mematok target optimistis, yakni pertumbuhan ekonomi 5,2%, laju inflasi 2,8%, dan nilai tukar rupiah Rp15.000 per dolar AS.

Dari 32 bank yang ambil bagian dalam lelang perdana itu, nilai total SRBI yang berhasil dibukukan mencapai Rp24,45 triliun. Sementara itu, sasaran awal yang dipatok BI ‘hanya’ Rp7 triliun. Artinya, klaim bahwa SRBI lebih pro-market terbukti. Pasar sangat positif merespons kehadiran instrumen baru SRBI. Alhasil, target yang diemban atas penerbitan SRBI sudah menyalakan lampu hijau. Emisi SRBI ditujukan untuk mengoptimalkan aset surat berharga negara (SBN) yang dimiliki BI. Sementara itu, BI memegang SBN senilai Rp1.000-an triliun ‘warisan’ dari skema berbagi beban dalam membiayai penanganan dampak pandemi Covid-19. Emisi SRBI yang berbasis SBN itu diharapkan juga mendorong pendalaman pasar, serta pengembangan pasar uang domestik. Perbankan berlebih likuiditas yang selama ini lebih suka meminjamkannya ke pasar uang antarbank (PUAB) bisa mengalihkannya pada SRBI. Imbal hasil dari keduanya pun sangat kompetitif. Sebagai komparasi, penerbitan instrumen sekuritas korporasi di sektor privat, misalnya senantiasa berbasis kepada prospek pendapatan dari aset fisik sebagai rujukannya. Nilai aset fisik induk tersebut sangat besar lantaran bertindak sebagai semacam jaminan atas penerbitan sekuritas yang menjadi aset derivatifnya. Pada titik ini, masyarakat (termasuk pemain asing) yang tertarik memegang SRBI sejatinya berstatus sebagai pembeli ‘ketiga’, yakni dari Kementerian Keuangan ke BI, dari BI ke perbankan, lantas dari perbankan ke publik. Kalkulasi kepercayaan kadang tidak selalu kompatibel dengan hitung-hitungan finansial.Bagi pemain asing, SRBI bertenor 1 atau 3 bulan dipandang ‘ideal’ dengan tenggat pendek plus risiko yang rendah. Penerbitan SRBI untuk kedua tenor tersebut sejatinya lebih mampu menangkap aliran hot money yang hendak mengambil posisi jangka pendek. Intinya, SRBI dari sisi tenor agaknya kurang atraktif.

Besarnya Investasi yang perlu dikeluarkan untuk mengembangkan panas bumi mengadang perkembangan salah satu energi terbarukan itu di Tanah Air. Sejak dilirik oleh pemerintah 4 dekade lalu, kapasitas terpasang geotermal baru mencapai 10% dari potensi yang tersedia. Asosiasi Panas Bumi Indonesia (Api) menyoroti lambannya pengembangan panas bumi di Tanah Air, Dengan potensi yang mencapai sekitar 24 gigawatt (GW), hingga kini kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP baru mencapai 2.378 megawatt (MW). Padahal, pengembangan geotermal telah dilakukan oleh pemerintah sejak 40 tahun lalu. Prijandaru Effendi, Ketua Umum Api, mengatakan bahwa mahalnya investasi yang perlu dilakukan menjadi penyebab utama lambannya pemanfaatan panas bumi di Indonesia. Terlebih, geotermal memiliki risiko yang tidak kalah tinggi jika dibandingkan dengan energi baru terbarukan (EBT) lainnya. Untuk memompa realisasi pemanfaatan panas bumi, kata dia, semua pemangku kepentingan harus berani melakukan upaya luar biasa agar bisa menjadikan geotermal sebagai andalan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun mengakui bahwa upaya mengejar kapasitas terpasang panas bumi sebesar 7,2 GW pada 2025 penuh tantangan. Meski begitu, pemerintah tetap akan melakukan percepatan target yang dipatok pada 2030. "Kalau [target] 2025 mungkin karena sudah dekat, tetapi untuk [target] 2030 kami masih memiliki waktu untuk mengejarnya," kata Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Harris Yahya. Direktur Jendral Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Yudo Dwinanda priadi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa insentif untuk menarik lebih banyak investasi swasta. Selain menyediakan berbagai pemanis untuk mengungkit bisnis panas bumi, pemerintah juga menggandeng berbagai pihak dari luar negeri. Salah satunya Selandia Baru yang telah mendukung pengembangan geotermal di Indonesia sejak 5 tahun lalu dengan memberikan bantuan senilai 10,6 juta dolar Selandia Baru melalui bantuan teknis dan peningkatan kapasitas. 

Impor bahan baku dan penolong menurun selama delapan bulan terakhir, memberikan sinyal pelemahan industri manufaktur ditengah lesunya pasar ekspor dan tersendatnya permintaan domestik. Jika terus berlanjut, kondisi ini bisa menekan produktivitas industri dan membawa ancaman gelombang PHK hubungan kerja di sektor padat karya. Data BPS menunjukkan, penurunan kinerja impor bahan baku dan penolong telah berlangsung selama setidaknya delapan bulan terakhir. Pada periode Januari-Agustus 2023, nilai impor bahan baku dan penolong mencapai 107,31 miliar USD, turun 13,14 % dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya (Januari-Agustus 2022), yakni 123,55 miliar USD. Impor bahan baku dan penolong pada Agustus 2023 juga melambat secara bulanan, yakni turun 4,13 % ketimbang Juli 2023, serta terkontraksi lebih dalam secara tahunan sebesar 20,39 % dibandingkan Agustus 2022. Secara kumulatif, 

penurunan impor bahan baku dan penolong itu terpantau terjadi berturut-turut sejak Februari 2023. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Senin (18/9) menilai, turunnya impor bahan baku selama berbulan-bulan itu merupakan pertanda kegiatan produksi yang tertahan dan kinerja industri manufaktur sedang melambat. Industri pengolahan dalam negeri masih sangat bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri. Ketika permintaan jatuh, produsen menahan produksinya, yang otomatis terlihat lewat penurunan impor bahan baku dan penolong. ”Demand (permintaan) ekspor belum terlalu kuat sehingga produsen menahan produksi dan tidak membeli bahan baku dalam jumlah besar,” katanya. Sementara itu, permintaan dalam negeri tidak cukup kuat untuk menopang produksi dan kinerja industri. (Yoga)

Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan, reputasi standar sertifikasi halal Indonesia telah diakui dunia. Indonesia juga bertekad menjadi negara yang memproduksi produk halal terbesar secara global. Gaya  hidup halal telah menjadi bagian integral dalam keseharian masyarakat Muslim global. ”Bahkan, gaya hidup halal kini menjangkau populasi dunia terlepas dari agama atau kepercayaannya,” kata Wapres Ma’ruf Amin di Shanghai, China, Senin (18/9). Hal itu disampaikan Wapres Amin pada pertemuannya dengan perwakilan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di Shanghai serta pengusaha sektor halal di China Wapres menuturkan, konsumsi umat Islam sedunia untuk makanan halal pada 2021 mencapai 1,27 triliun USD, dan akan mencapai 1,6 triliun USD pada 2025. Investasi di bidang sector makanan halal mencapai 4 miliar USD periode 2020-2021.. ”Khusus untuk Indonesia, tingkat konsumsi produk dan layanan halal diproyeksikan meningkat 15 % tahun 2025 atau lebih kurang 281 miliar USD,” ujar Wapres. Kondisi tersebut membuat sertifikasi halal menjadi prasyarat gaya hidup halal.

Indonesia saat ini tidak hanya ingin memberikan standar sertifikasi halal di dunia, tetapi juga ingin menjadi negara yang memproduksi produk halal terbesar di dunia. ”Karena itu, kami mengundang para pengusaha di banyak negara, khususnya di Tiongkok, untuk berinvestasi produk halal di Indonesia,” ujar Wapres Amin. Dubes Luar Biasa Berkuasa Penuh RI di China Djauhari Oratmangun mengharapkan kunjungan Wapres Amin akan menjadi tonggak sejarah baru kerja  sama Indonesia China, khususnya, untuk produk-produk dan sertifikasi halal. Direktur Kantor Perwakilan LPPOM MUI di Shanghai sekaligus pendiri dan Presiden Direktur Shanghai Al-Amin Biotech Dawood Su menuturkan, misi Al-Amin Biotech adalah memproduksi produk kimia biologi hewan yang halal untuk memenuhi kebutuhan produk halal. ”Sampai sekarang di Indonesia belum ada pabrik produksi gelatin dan pabrik kondroitin sulfat. Jadi, kami ingin investasi di bidang itu di Indonesia,” ujar Dawood. (Yoga)

Berdasarkan riset ”HSBC Global Connection”, Indonesia merupakan pasar terbesar ASEAN dengan sumber daya yang kaya. Hal ini menjadi daya tarik Indonesia di mata perusahaan-perusahaan asing. Demikian dikemukakan Head of Commercial Banking, South and Southeast Asia HSBC Amanda Murphy, di Jakarta, Senin (18/9/2023). (Yoga)

Model bisnis perdagangan secara elektronik atau e-dagang akan terus berkembang sehingga pengaturan yang bersifat mengelompokkan model bisnis berisiko tidak tepat sasaran. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah fokus memberikan perlindungan kepada produsen dalam negeri, terutama pelaku UMKM, dan konsumen. Peneliti Center of Digital Economy and Small Medium Enterprises di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, Senin (18/9) di Jakarta, berpendapat, saluran transaksi daring yang populer dimulai dari aplikasi pesan instan, berikutnya media sosial, lokapasar, dan terakhir adalah laman toko pribadi setiap penjual. Apabila ada satu saluran itu yang ditutup, seperti wacana pemerintah untuk melarang media sosial dipakai berdagang, hal itu akan menghilangkan tahapan transaksi. Dampak negatifnya akan dirasakan pembeli ataupun penjual. Lebih jauh, dia memandang, pesatnya teknologi pemasaran digital biasanya diikuti dengan pertukaran data lintas platform.

Salah satu keuntungan pemasaran digital yaitu membuat target barang/jasa yang dijual lebih relevan dengan kebutuhan konsumen. ”Jika negara (pemerintah) sampai mengatur algoritma platform, ini mungkin akan sulit diatur. Pemerintah mungkin cukup mendorong transparansi data yang dikumpulkan dan dikelola platform,” kata Nailul. Praktisi ekonomi digital Ignatius Untung, berpendapat, regulasi yang bersifat kategorisasi mo-del bisnis e-dagang kurang tepat. Alasannya, model bisnis e- dagang akan terus berkembang dan ada kemungkinan muncul model baru pada masa mendatang. Sebagai gantinya, pemerintah perlu fokus memberikan perlindungan kepada produsen dalam negeri, terutama pelaku UMKM, dan konsumen. Peme- rintah juga harus mengambil sikap ketika terjadi persaingan tidak sehat di pasar e-dagang. ”Alangkah bijak jika pemerintah menaruh perhatian pada manfaat yang bisa diperoleh oleh produsen dalam negeri ataupun konsumen dari aneka platform yang memfasilitasi e-dagang,” ujarnya. (Yoga)

Perkembangan program peremajaan sawit rakyat menunjukkan tren peningkatan. Hingga September 2023, luas areal peremajaan sawit rakyat 50.000 hektar. Pada 2022, luas areal lahan peremajaan sawit  rakyat berkisar 17.000 hektar. Pada tahun ini, hingga September, luas areal peremajaan sawit sudah lebih besar dan ditargetkan ada penambahan lagi sampai akhir tahun. ”Jadi ada peningkatan yang patut  diapresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat di dalamnya,” ujar Dirjen Perkebunan, Kementan, Andi Nur Alam Syah di sela-sela program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) milik anggota Koperasi Berkat Ridho di Desa KijangMakmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kampar, Riau, Senin (18/9). (Yoga)