ASEAN memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global. Salah satu peluang datang dari perempuan sebagai angkatan kerja. Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di ASEAN bervariasi. Tingkat partisipasi perempuan berusia 15 tahun ke atas pada 2022 terendah di Filipina, yaitu 46 %, tertinggi di Kamboja sebesar 69,6 % meski 93,8 % berada di sektor informal. Sedangkan tingkat partisipasi di Indonesia 52,7 %, tidak banyak berubah sejak tahun 2000, yaitu 52 % (The Asean Magazine, 22 Mei 2023), sedangkan tingkat partisipasi kerja laki-laki 82 %. Apabila disigi lebih lanjut, separuh tenaga kerja perempuan di Indonesia bekerja di sektor informal, tidak termasuk di pertanian. Data BPS memperlihatkan, pada 2022 hanya 35,57 % perempuan bekerja di sektor formal, sementara laki-laki 43,97 %. Di sektor keuangan, hanya 51,35 % perempuan berusia di atas 15 tahun memiliki akun di lembaga keuangan atau penyedia jasa layanan keuangan digital.

Meningkatkan partisipasi kerja perempuan memiliki dampak nyata pada perekonomian. Kajian McKinsey Global Institute menyebut, menaikkan partisipasi perempuan di dunia kerja 3 % dapat menambah 135 miliar USD pada  perekonomian Indonesia pada 2025. Pertambahan ini setara Rp 2.065,5 triliun dengan nilai tukar rupiah Rp 15.300 per USD. Jika Indonesia ingin tumbuh 7 % per tahun agar menjadi negara kaya, harus ada lebih banyak perempuan berpendidikan SMP dan SMA ke atas memasuki sektor kerja formal. Pemerintah juga dituntut membuat kebijakan lebih berani untuk memenuhi kebutuhan strategis perempuan, seperti akses pembiayaan tanpa tergantung pasangan, partisipasi penggunaan dana desa, atau hak yang sama atas alat usaha seperti tanah. (Yoga)

Rencana investasi di Pulau Rempang kembali mencuat, setelah sempat tanpa kabar sejak 2004. Ini lantaran, pemerintah bersikeras memutuskan bahwa proyek di Pulau Rempang masuk sebagai proyek strategis nasional (PSN) 2023. Menjadikan Pulau Rempang Eco-City dengan dasar aturan  Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7/2023, rencana ini langsung memantik konflik warga. Sebagian warga menolak relokasi yang disiapkan pemerintah. Kini, pemerintah masih berjibaku menawarkan relokasi untuk warga yang menghuni 12 kampung tua di sana. Di lain sisi, proyek ini kembali mencuatkan nama PT Makmur Elok Graha (MEG), pemegang konsesi kawasan wisata terpadu eksklusif yang dipegang sejak tahun 2004. Saat itu, BP Batam dan MEG, yang tak lain anak usaha dari Grup Artha, meneken kerjasama hak pengelolaan lahan selama 80 tahun. Perusahaan milik Tomy Winata ini mendapatkan mandat menggarap Pulau Rempang yang memiliki luas 17.000 hektare (ha). "Sesuai development plan yang telah diberikan ke Makmur Elok Graha, investor yang memperoleh hak alokasi lahan, di sana akan dibangun kawasan industri, perdagangan, hingga wisata," kata Ariastuty Sirait Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Badan Pengelolaan Batam (BP Batam) kepada KONTAN, Senin (18/9). Hilmi Panigoro, Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menyatakan, Grup Medco berinvestasi di wilayah Batam, tepatnya di Pulau Bulan. "Pulau Bulan adalah pulau kecil yang tak berpenduduk, terletak di Selatan Pulau Batam," sebut Hilmi ke KONTAN. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan investasi di Batam, khusunya Pulau Rempang tetap berjalan meski menuai protes warga. Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro memperoleh informasi BP Batam telah mencadangkan lahan 16.500 ha untuk proyek Rempang Eco Park. Namun, alokasi ini tidak sesuai ketentuan. Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam belum terbit. "Sepanjang belum ada sertifikat HPL Pulau Rempang, relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," kata dia, Senin (18/9).

Pemerintah menyalurkan dana bagi hasil (DBH) sawit kepada 350 daerah mulai September hingga paling lambat 27 Desember 2023. Hal ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit. DBH sawit digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan hingga pemeliharaan infrastruktur jalan. Pasal 17 PMK itu mengatur bahwa penggunaan DBH sawit untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan minimal 80% dari alokasi DBH sawit per daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sementara 20% sisanya digunakan untuk kegiatan lainnya. Dari total nilai transfer sebesar Rp 3,4 triliun yang akan disalurkan, Provinsi Riau menjadi daerah penerima terbesar DBH sawit pada tahun ini. Nilainya mencapai Rp 83,13 miliar. Disusul Sumatera Utara Rp 74,86 miliar dan Kalimantan Barat Rp 65,66 miliar (lihat boks). Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, pihaknya mendukung adanya pemberian DBH kepada daerah penghasil sawit. Hal tersebut dapat membantu pemerintah daerah (pemda) dalam perbaikan atau peningkatan infrastruktur daerah penghasil. Namun Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menyarankan agar alokasi DBH sawit juga untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Misalnya, bantuan sosial dan pelatihan vokasi. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky berharap penyaluran DBH sawit bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur di area perkebunan sawit. Kendati begitu, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan bahwa nilai DBH yang didapatkan tersebut belum memuaskan. Sebab nilai DBH belum sebanding dengan hasil produksi sawit di Riau yang melimpah sekaligus menjadi penyumbang devisa negara.

Ketahanan eksternal Indonesia dinilai masih dalam kondisi baik. Hanya saja, pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan cadangan devisa Indonesia perlu diwaspadai. Kondisi ketahanan eksternal yang baik terindikasi dari menurunnya kewajiban neto dalam Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia. Pada kuartal II-2023, kewajiban neto tercatat US$ 253,3 miliar, menurun dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar US$ 254,0 miliar. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menuturkan, penurunan kewajiban neto tersebut berasal dari penurunan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN). "Posisi KFLN Indonesia menurun seiring dengan penurunan utang luar negeri di tengah surplus investasi langsung yang berlanjut," kata Erwin dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/9). Posisi KFLN Indonesia pada akhir kuartal II-2023 turun 0,6% quarter to quarter (qtq) menjadi US$ 716,0 miliar dari US$ 720,1 miliar pada akhir kuartal I-2023. Sementara itu, posisi AFLN akhir kuartal II-2023 tercatat sebesar US$ 462,7 miliar, turun 0,7% qtq dari US$ 466,1 miliar pada akhir kuartal sebelumnya. Penurunan itu disebabkan oleh menyusutnya posisi aset cadangan devisa karena kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan antisipasi kebutuhan likuiditas valas perbankan. Ekonom Bank Syariah Indonesia, Banjaran Surya Indrastomo menilai, membaiknya ketahanan eksternal RI sejalan dengan naiknya investasi asing langsung di tengah penurunan kewajiban neto. Namun, ia mewanti-wanti pelemahan nilai tukar yang membuat cadangan devisa menurun di tengah surplus neraca perdagangan RI.

Prospek emiten tambang nikel diprediksi akan lebih cerah pada semester kedua 2023. Estimasi ini tidak terlepas dari membaiknya margin emiten seiring dengan mulai stabilnya harga nikel dan turunannya. Analis BRI Danareksa Sekuritas Hasan Barakwan menggunakan harga nickel pig iron (NPI ) China sebagai acuan. Menurut Hasan, harga NPI telah mencapai titik terendah di US$ 13.182 per ton pada Juli 2023. Hasan mengestimasikan harga nikel akan lebih stabil di sisa tahun ini, karena ada kenaikan permintaan baja anti karat dan prekursor baterai listrik. Ia menilai kinerja sektor tambang logam akan didorong oleh kenaikan volume penjualan dan produksi. Menurut dia, emiten yang memiliki prospek pertumbuhan volume produksi adalah PT Merdeka Battery Material Tbk (MBMA) dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL). Saat ini, NCKL tercatat sedang memulai proses ramping up smelter kedua yang dijalankan PT Halmahera Jaya Feronikel dengan kapasitas terpasang 95.000 ton. Mengingat masih dalam proses ramping up, Roy Arman Arfandy, Direktur Utama NCKL mengestimasi total produksi tahun ini hanya 90.000 ton. Angka ini naik dari produksi feronikel di 2022 yang hanya 25.000 ton. Saat ini, ANTM telah melakukan proses tapping metal perdana pabrik Feronikel Halmahera Timur. Ini merupakan rangkaian commissioning pabrik dan kelanjutan dari tahapan switch-on Electric Smelting Furnace (ESF) yang telah dilakukan pada 19 Juli 2023. Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan juga merekomendasi kan beli ANTM dengan target harga Rp 2.800. Dia menilai, prospek ANTM didukung proyek-proyek strategis yang masih on-track.

Penjualan mobil dengan merek di bawah PT Astra International Tbk (ASII) masih melaju. Melansir data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil Astra pada Agustus 2023 mencapai 50.816 unit. Angka ini naik 4,52% dari penjualan ASII di Juli 2023 yang 48.618 unit. Secara rinci, penjualan ASII didominasi oleh merek Toyota dan Lexus, yakni sebanyak 30.385 unit. Disusul Daihatsu sebanyak 17.481 unit, Isuzu 2.800 unit, UD Trucks sebanyak 136 unit, dan penjualan Peugeot sebanyak 14 unit. Jika diakumulasikan, penjualan mobil ASII mencapai 377.358 unit sepanjang delapan bulan pertama 2023. Jumlah tersebut naik 5,57% dari penjualan mobil di periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 357.442 unit. Boy Kelana Soebroto, Head of Corporate Communications Astra International menyebut, ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) pada Agustus 2023, menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan penjualan mobil nasional periode Agustus. Kepala riset Mirae Asset Sekuritas Indonesia Robertus Yanuar Hardy menilai, segmen otomotif serta jasa keuangan ASII akan pulih pada paruh kedua tahun ini. Pemulihan ini terutama karena sedikitnya hari libur. Analis Henan Putihrai Sekuritas Alroy Soeparto menambahkan, akuisisi OLX akan memperkuat posisi ASII di pasar mobil bekas. Selain itu, akuisisi OLX akan menguntungkan segmen pembiayaan dari bisnis pembiayaan mobil dan asuransi milik ASII. Selain otomotif, ASII juga ditopang segmen bisnis yang terkait dengan komoditas, yakni segmen alat berat, tambang, konstruksi dan energi. Ditambah lagi El Nino berpotensi mendongkrak produksi tambang.

Produk waran tersetruktur bakal bertambah banyak. PT RHB Sekuritas akan menerbitkan 10 waran terstruktur baru pada, Selasa (19/9) ini. Produk baru ini masih akan mengacu pada indeks saham IDX30. Produk waran terstruktur itu menggunakan satu underlying saham baru yaitu PT AKR Corporindo Tbk (AKRA). Sementara sembilan waran terstruktur lainnya menggunakan underlying saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Selain itu, ada waran terstruktur yang menggunakan underlying saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bank Jago Tbk (ARTO), serta PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Asal tahu saja, dalam setahun terakhir, RHB Sekuritas sudah meluncurkan 60 waran terstuktur. Head of Sales & Marketing RHB Sekuritas Steinly Atmanagara mengatakan, hingga akhir tahun 2023, RHB menargetkan penerbitan waran terstruktur bisa mencapai 80-90 produk. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menambahkan, pergerakan perdagangan waran terstruktur semakin menunjukkan progres yang lebih baik.

Upaya pemerintah memacu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak hanya berlangsung di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Secara simultan, pekerjaan merealisasikan IKN juga berlangsung di gedung parlemen, membahas revisi beleid yang menaungi calon ibu kota baru, sekaligus mengakselerasi masuknya investasi. Kemarin, Senin (18/9), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menggelar dua rapat penting. Pertama, Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran DPR dengan Otorita IKN membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Otorita IKN. Dalam Raker itu, DPR menyetujui anggaran Otorita IKN pada tahun depan sebesar Rp434 miliar. Pada saat yang sama, Otorita IKN juga mengajukan tambahan anggaran Rp3 triliun untuk 2024. Kedua, Rapat Panitia Kerja Perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang IKN yang sudah memasuki penyelarasan daftar inventarisasi masalah (DIM). Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan bahwa fokus saat ini adalah menyelesaikan proyek infrastruktur dasar IKN. Percepatan proyek itu merujuk rencana Presiden Joko Widodo untuk menggelar Upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 di Nusantara.Bambang juga mengungkap beberapa investor swasta siap membangun di IKN dalam 2 bulan mendatang. Dia juga mengonfirmasi investor swasta siap menggelar prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking di IKN pada 22 September 2023 atau 23 September 2023. Namun, Bambang enggan menjelaskan nama investor swasta yang terlibat dengan alasan tengah dalam proses pengorganisasian.

Otorita IKN telah mengungkap beberapa investor swasta siap menggarap pusat perbelanjaan, mal, rumah sakit, pusat olahraga, hingga hotel dengan nilai sekitar Rp40 triliun. Nantinya, sejumlah proyek itu dibangun di kawasan Sumbu Kebangsaan yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Ada beberapa nama Crazy Rich Indonesia yang berkomitmen membangun IKN, di antaranya bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) hingga Anthoni Salim selaku pemilik Salim Group. Pemilik Grup Djarum dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yakni Robert Budi Hartono juga tak mau ketinggalan. Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menyatakan beberapa syarat minat swasta di IKN adalah kepastian hukum, kepastian keberlangsungan, juga kepastian perpindahan ibu kota. "Itu yang menjadi syarat. Itu hal menjadi menarik untuk kita para pengembang," kata Joko. Sementara itu, pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia Yuli Indrawati menilai Otorita IKN lebih tepat disebut sebagai pemdasus. Dengan status sebagai pemdasus, dia menegaskan Otorita IKN mempunyai kewenangan untuk membentuk badan usaha milik otorita termasuk juga kewenangan menerbitkan surat utang.

Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) baru seumur jagung. Disahkan dan diundangkan pada 15 Februari 2022 dengan nomor 3/2022. Kini, beleid tersebut akan dirombak lagi, karena dinilai tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. UU IKN yang terdiri dari 11 bab, 44 pasal, dan dua lampiran itu, disebut ada sejumlah beleid yang mengganjal pembangunan ibu kota baru. Badan Otorita IKN Nusantara menyebutkan terdapat sembilan klausul yang menghambat proyek mercusuar Presiden Joko Widodo ini. Kesembilan poin itu mencakup hal-hal krusial, seperti luas dan batas wilayah, tata ruang, pertanahan, pembiayaan IKN Nusantara, kewenangan khusus otorita, penyelenggaraan perumahan, jaminan keberlanjutan, hingga pemantauan serta peninjauan. Sejauh ini, pembangunan IKN Nusantara mencapai 41% per 17 Agustus 2023. Berdasarkan laporan progres pembangunan IKN Nusantara yang dikutip Senin (18/9), pembangunan IKN gelombang I mencapai 41,03% dan gelombang II 0,09%.Gelombang I yang dimulai sejak 2021 hingga 3 Agustus 2023 meliputi jalan tol akses IKN, Bendungan Sepaku, Istana Negara dan Kantor Presiden.Sejumlah investor itu disebut-sebut di bawah komando taipan Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group. Sembilan perusahaan lainnya Budi Hartono (Djarum Group), Anthony Salim (Salim Group), dan Franky Widjaja (Sinarmas Group). Selain itu, ada Pui Sudarto (Pulau Intan Group), William Katuari (Wings Group), TP Rachmat/Boy Thohir (Adaro), Prajogo Pangestu (Barito Pacific), Eka Tjandranegara (Mulia Group), hingga Astra Group. Total investasi 10 taipan itu mencapai Rp40 triliun.Menurut harian ini, percepatan pengerjaan IKN Nusantara dengan memasukkan dalam proyek prioritas dan merevisi UU IKN adalah langkah positif. Namun, pemerintah pun harus berpikir strategis dan visioner. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jangan sampai menjadi bantalan, seperti pada proyek kereta cepat. Hal itu bakal menyisakan beban kepada generasi berikutnya.

Merosotnya harga batu bara acuan ke titik terendah dalam 2 tahun terakhir membuat pelaku usaha memutar otak melakukan efisiensi agar margin perusahaan tetap terjaga. Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mencatat merosotnya harga batu bara acuan atau HBA ke level US$133,13 per ton pada September menambah beban pelaku usaha yang sedang terimpit beragam persoalan, seperti meningkatnya biaya operasional dan naiknya tarif royalti. Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengatakan bahwa pelaku usaha batu bara mesti mengefisienkan operasionalnya agar bisa tetap bertahan, dan tidak menghentikan kegiatan pertambangan di lapangan. “Tentu saja melakukan efisiensi dalam bisnis, dan dalam segala hal,” katanya, Senin (18/9). Efisiensi tersebut, kata Hendra, menjadi salah satu jalan untuk meloloskan margin perusahaan pertambangan yang tertekan karena merosotnya HBA dalam beberapa bulan terakhir. “Harapan kami akan rebound lagi, karena pada kuartal IV biasanya demand batu bara meningkat, termasuk dari Tiongkok yang diperkirakan permintaan di sisa akhir tahun menguat,” ucapnya.

Untuk diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memutuskan HBA dengan kesetaraan kalori 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 12,26%, sulphur 0,66%, dan Ash 7,94% berada di harga US$133,13 per ton. Kemudian HBA I dengan kesetaraan nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR, total moisture 21,32%, sulphur 0,75%, dan Ash 6,04% seharga US$89,11 per ton. Lalu, HBA II dengan kesetaraan nilai kalori 4.100 kcal/kg GAR, total moisture 35,73%, sulphur 0,23%, dan Ash 3,90% senilai US$53,83 per ton. Adapun, HBA III dengan kesetaraan nilai kalori 3.400 kcal/kg GAR, total moisture 44,30%, sulphur 0,24%, dan Ash 3,88% berada di harga US$31,82 per ton. Singgih Widagdo, Ketua Indonesia Mining & Energy Forum (IMEF), mengatakan bahwa sebenarnya pelaku usaha bisa memanfaatkan peningkatan impor batu bara China dengan menggenjot produksinya untuk kemudian dikirim ke Tiongkok. Di sisi lain, pemerintah terus memperbaiki formula HBA agar bisa mendekati harga riil, termasuk menambah HBA III. Staf Khusus Menteri ESDM Irwandy Arif mengatakan bahwa perbaikan formula harga dilakukan untuk membuat HBA sebagai tolok ukur pungutan royalti dapat mendekati harga riil transaksi di pasar.