Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) nyaris tuntas 100% dan akan beroperasi secara komersial 1 Oktober 2023. Demi merampungkan pembangunan sarana dan prasarana proyek Kereta Cepat, pemerintah pasang badan dengan menyodorkan penjaminan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendapatkan utang dari perbankan asal China demi menutup pembengkakan biaya. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani merilis  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89/2023 yang mengatur Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan penjaminan pemerintah tidak berdampak kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, penjaminan proyek KCJB sudah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93/2021 lantaran ada pembengkakan biaya. Total pembengkakan biaya proyek kereta cepat sepanjang 142,3 kilometer ini senilai US$ 1,2 miliar. Semula, nilai total proyek yang mayoritas didanai perbankan Tiongkok itu senilai US$ 6,07 miliar. Konsorsium BUMN Indonesia memiliki 60% saham, sisanya adalah Konsorsium China. Dengan kata lain, Konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung US$ 720 juta yang setara 60%. Untuk memperkuat penjaminan pemerintah dan meminimalkan risiko fiskal, pemerintah akan mengoptimalkan peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk ikut serta menggotong penjaminan pemerintah. Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia M Wahid Sutopo menyatakan, PII  turut serta membahas penjaminan pembiayaan proyek KCJB. Untuk  pelaksanaan dan alokasi penjaminan, menurut dia, ditetapkan Kementerian Keuangan dalam keputusan terpisah. Direktur Celios, Bhima Yudhistira menilai, meski penjaminan dilakukan lewat PII, tetap saja hal tersebut akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tak langsung. "Iya, namanya risiko kontijensi ke APBN. Seolah ada pemisahan risiko, tetapi tetap saja terkait kas negara secara tak langsung," kata dia.

Memasuki tahun politik 2024, parlemen dan pemerintah bersepakat mengerek alokasi subsidi energi. DPR setuju untuk meningkatkan alokasi anggaran subsidi energi tahun 2024 dari usulan awal pada Agustus 2023. Alokasi anggaran subsidi energi tahun depan ditetapkan Rp 189,10 triliun. Angka ini naik 1,73% dari usulan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang mencapai Rp 185,87 triliun. Anggota Komisi II sekaligus anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2024 Nurul Arifin menyampaikan, alokasi subsidi energi tersebut meliputi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu dan elpiji tabung 3 kg sebesar Rp 113,2 triliun, meningkat dari usulan awal sebesar Rp 110  triliun. Sementara itu, subsidi listrik disepakati Rp 75,8 triliun, atau masih sama dengan usulan awal. Adapun volume BBM tahun depan dipatok sebesar 19,58 juta kiloliter (kl), terdiri dari minyak tanah 0,58 juta kl, dan minyak solar 19 juta kl. Kemudian, volume elpiji 3 kg dipatok 8,03 juta metrik ton, serta subsidi tetap minyak solar sebesar Rp 1.000 per liter. Alasan peningkatan subsidi energi pada tahun depan lantaran sejumlah indikator seperti minyak mentah dan nilai tukar bergerak volatil. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja itu menjelaskan, ada banyak perubahan pada prospek ekonomi domestik dan global dalam tiga minggu terakhir. Salah satu contohnya harga minyak Brent yang naik menjadi US$ 95 per barel atau naik 11%. "Dalam situasi ekonomi seperti ini, asumsi-asumsi dasar terus berubah," kata Menkeu.

Kondisi perekonomian Indonesia yang masih terjaga dan sikap The Federal Reserve (The Fed) diprediksi masih membuat Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur BI di bulan September 2023.Beberapa ekonom memprediksi alasan sikap BI tersebut. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengungkapkan, langkah BI seiring dengan laju inflasi yang terjaga serta nilai tukar rupiah yang stabil. Ia melihat, ditahannya suku bunga acuan mungkin berlangsung hingga akhir tahun 2023. Hal ini seiring dengan kemungkinan puncak suku bunga acuan menjadi 5,75%. Ekonom Bahana TCW Emil Muhamad mengungkapkan, BI saat ini hingga akhir tahun 2023 akan lebih menempuh kebijakan mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilisasi perekonomian. Hanya yang perlu diperhatikan, bila The Fed menaikkan suku bunganya pada bulan ini, maka untuk pertama kali dalam sejarah suku bunga acuan AS berada di level yang sama dengan suku bunga acuan BI, yaitu 5,75%.

Secara perlahan, utang luar negeri (ULN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai terpangkas. Bank Indonesia (BI) mencatat, utang luar negeri BUMN per akhir Juli 2023 sebesar US$ 48 miliar. Hasil ini turun 1,51% secara bulanan dari periode bulan sebelumnya yang  sebesar  US$ 48,74 miliar. Sedangkan secara tahunan, utang luar negeri BUMN ternyata sudah turun sebanyak 12,78% dari posisi  US$ 55,04 miliar. Sedangkan jika dirinci, utang luar negeri kelompok BUMN bukan lembaga keuangan turun 0,88% secara bulanan di periode Juli 2023. Begitu juga utang luar negeri BUMN bank turun 5,35% secara bulanan di periode yang sama. Sedangkan utang luar negeri lembaga keuangan bukan bank tetap. Pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy  menilai,  sektor yang menunjang emiten BUMN adalah perbankan dan telekomunikasi. Budi melihat, untuk ke depan, sektor perbankan dan telekomunikasi masih akan menjadi pemimpin di antara emiten BUMN sepanjang  tahun ini. Hal  ini dikarenakan kinerja BUMN perbankan konsisten tumbuh dari waktu ke waktu. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani sependapat, kenaikan  IDX BUMN20 tertopang kinerja emiten perbankan yang konsisten positif. Penyebabnya antara lain  valuasi emiten bank BUMN yang  masih menarik dan disokong  fundamental yang  tetap solid. Sedangkan Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta  berpandangan sektor basic industry dan energi menopang kinerja emiten-emiten BUMN, khususnya yang tergabung dalam IDX BUMN20.

Lonjakan harga minyak mentah bukan saja menyulut kinerja emiten pertambangan  minyak dan gas (migas). PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX),  emiten  di bidang jasa migas juga turut kecipratan berkah  harga minyak dunia. Direktur APEX Mahar Atanta Sembiring berharap harga minyak dapat berada di level yang baik yang bisa bertranslasi positif terhadap kinerja APEX. Meskipun efek kenaikan harga minyak terhadap kinerja APEX akan dirasakan secara tidak langsung. "Saat penandatanganan kontrak, kami hanya tekan dari daily rate yang tidak dapat diubah. Daily rate merupakan gambaran kebutuhan dari rig dan itu adalah gambaran harga pasar yang berlaku,” kata Mahar, dalam public expose insidentil yang digelar secara virtual, Selasa (19/9). Saat ini, APEX juga aktif mengikuti tender, baik offshore maupun onshore, baik di lingkup PT Pertamina maupun perusahaan panas bumi (geotermal). Saat ini, APEX memiliki 5 rig yang aktif dan akan beroperasi. Yakni  satu rig jack up, dua rig swamp barge dan satu unit rig darat bagi Grup Pertamina. Pertama, Rig Tasha  yang beroperasi hingga Juli 2024 di Pertamina Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. Kedua, Rig Yani  yang beroperasi hingga November 2024  di Pertamina Hulu Mahakam Kalimantan Timur. Ketiga, Rig Raisis yang beroperasi hingga Maret 2024 di Pertamina Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. Keempat, Rig 9 yang beroperasi hingga kuartal I-2024 untuk PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) di Ulubelu, Lampung. Kelima, Rig 10  yang akan bekerja pada kuartal III- 2023 untuk PT Medco Energi Internasional Tbk di Suban, Sumatra Selatan.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) berpotensi melanjutkan pertumbuhan kinerja di semester II-2023. Peningkatan permintaan dari segmen produk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) akan berkontribusi terhadap pertumbuhan laba INDF. Analis Maybank Sekuritas, Willy Goutama mencatat, laba bersih INDF pada semester I-2023 tumbuh 92% year on year (yoy) menjadi Rp 5,57 triliun. Ini didorong oleh beban bunga yang lebih rendah karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat 4,5% pada periode tersebut. INDF memiliki utang dalam mata uang asing yang tinggi, yakni 74% dari total utang berbunga. Juga eksposur penjualan dalam mata uang asing sebesar 23% dari total penjualan. Alhasil, beban bunga INDF berkurang seiring dengan pelemahan dolar AS. Untuk semester II, Willy memperkirakan akan ada peningkatan permintaan dari para pelanggan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Analis Ciptadana Sekuritas, Putu Chantika Putri mengatakan, pendapatan INDF pada semester I-2023 meningkat 6,3% yoy menjadi Rp 56 triliun. Pencapaian ini sedikit lebih rendah dibanding perkiraan, yakni setara 48% dari proyeksi konsensus untuk setahun penuh 2023. Alhasil, sepanjang Januari-Juni 2023, pendapatan Bogasari hanya naik 5,2% secara tahunan sebesar Rp 15,8 triliun. Penurunan harga gandum ini juga menyebabkan penurunan rata-rata harga jual 2% pada Juli 2023. Sedang penurunan harga CPO menyebabkan pendapatan agribisnis INDF merosot sebesar 5,3% secara tahunan menjadi Rp 7,6 triliun. Analis NH Korindo Sekuritas Cindy Alicia Ramadhania dalam riset 6 September 2023 juga rekomendasikan buy INDF dengan target Rp 8.600 yang mencerminkan price earning ratio 7,5 kali dengan potensi kenaikan 25,5%. Ini termasuk risiko pelemahan rupiah, permintaan yang lebih rendah, dan biaya bahan baku utama yang lebih tinggi.

JAKARTA. Harga komoditas energi diprediksi masih akan meningkat hingga akhir tahun. Kenaikan harga komoditas tersebut diperkirakan akan memantik kenaikan sejumlah komoditas lainnya. Harga minyak mentah WTI menguat 1,57% ke US$ 92,91 per barel dibanding sehari sebelumnya. Dalam sebulan minyak WTI telah naik 15,91%. Ini juga jadi level tertinggi harta minyak di 2023. Batu bara juga naik 0,16% ke US$ 160,75 ton dibandingkan sehari sebelumnya. Dalam sebulan batu bara sudah naik 7,71%. Komoditas energi lainnya yakni gas alam kini seharga US$ 2,77 per mmbtu, meningkat 1,65% dibandingkan sehari sebelumnya. Direktur PT Laba Forexindo  Berjangka Ibrahim, Assuaibi mengatakan, setiap tahun pada Oktober hingga Februari merupakan momentum kenaikan harga komoditas-komoditas energi. Kenaikan harga batu bara karena produksi China berhenti akibat musim penghujan yang membuat sejumlah tambang terendam. (Yetede)

JAKARTA, kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya meningkatkan populasi kendaraan listrik di Indonesia dalam  tahun  mendatang. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayah, dan Akses Industri  Internasional Kemenperin Eko S.A Cahyanto menyebut, populasi kendaraan listrik, baik roda dua maupun roda empat terus mengalami  peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Mengacu data Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), Kemenperin menyebut jumlah sepeda listrik  pada 2019 baru ada 1.248 unit. Sedangkan mobil listrik baru berjumlah 85 unit saja. Sementara pada 2022, terdapat tambahan sepeda motor listrik yang memperoleh SRUT sebanyak 17.198 unit. Secara akumulatif, terdapat 62.815 sepeda motor listrik yang mendapat SRUT hingga Juli 2023. Pada saat yang sama, ada 18.300 unit mobil listrik yang memperoleh SRUT. Di katagori lain, kendaraan roda listrik yang memperoleh SRUT hingga Juli 2023 berjumlah 320 unit, bus listrik sebanyak 80 unit, dan mobil pick up listrik sebanyak 10 unit.  (Yetede)

Peluang pemerintah untuk mendulang penerimaan negara pada tahun ini terbuka lebar, terutama dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam migas. Hal itu adalah imbas dari penaikan asumsi harga minyak mentah indonesia (ICP) dan lifting minyak bumi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang disepakati antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR, Selasa (19/9). ICP berubah dari US$ 80 per barel dalam RAPBN 2024 yang diajukan pemerintah menjadi US$ 82 per barel sesuai kesepakatan. Lifting minyak bumi ditambah dari 625.000 barel per hari (bph) menjadi 635.000 bph. Akibat perubahaan kedua asumsi makroekonomi itu, anggaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP)  sumber daya alam migas ikut naik dari Rp 197,8 triliun dalam RAPBN 2024 menjadi Rp 207,7 triliun sesuai kesepakatan. Anggota Panja Asuransi Dasar, Pendapatan, Defisit dan pembiayaan Banggar. DPR  Nurul Arifin mengatakan perubahan asumsi ICP dilakukan atas dasar perkembangan harga minyak mentah, juga komoditas global lainnya. Hal  itu juga dipengaruhi oleh geopolitik global, kebijakan negara-negara penghasil minyak yang berdapak pada suplai, dan prospek ekonomi dunia yang berdampak pada tingkat permintaan. Namun,  tak  bisa  dihindari,  belanja subsidi energi ikut membengkak dari Rp 185,9 triliun dalam RAPBN 2024 menjadi Rp 189,1 triliun. Dalam rapat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriwati mengatakan terus mewaspadai pergerakan harga minyak mentah dunia yang terus membengkak, yang berimplikasi pada penyusunan RAPBN 2024.

Tak ada yang dapat menakar pasti bagaimana situasi ekonomi dunia tahun depan.Apalagi, dunia masih dikepung ketidakpastian akibat gejolak geopolitik, ancaman gangguan rantai pasok, maupun risiko lonjakan inflasi yang memaksa sejumlah negara mengerek tinggi-tinggi suku bunga acuan. Imbasnya, pertumbuhan ekonomi menjadi taruhan.n Keadaan itu mestinya juga terbaca oleh Pemerintah Indonesia. Kendati rupanya, beragam tantangan itu tak serta merta membuat pemerintah kehilangan optimisme. Buktinya, dalam rapat antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (19/9), sejumlah asumsi makro ekonomi dalam Rancangan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dinaikkan. Penerimaan pajak, misalnya dikerek menjadi Rp1.988,87 triliun, naik Rp2 triliun dari target yang diusulkan dalam RAPBN 2024, sebesar Rp1.986,87 triliun. Jika diperinci, DPR dan pemerintah menaikkan target penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) menjadi sebesar Rp811,36 triliun, dari usulan sebelumnya sebesar Rp810,36 triliun. Demikian pula dengan target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), yang dinaikkan menjadi Rp27,18 triliun, dari usulan sebelumnya Rp26,18 triliun. Adapun, penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2024 disepakati sebesar Rp320,98 triliun, alias sama dengan usulan dalam RAPBN 2024. Total jenderal, target penerimaan perpajakan pada 2024 mencapai Rp2.309,85 triliun, lebih tinggi dari usulan sebelumnya Rp2.307,85 triliun. Setidaknya hal itu tecermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) edisi Agustus 2023 lansiran Bank Indonesia, yang menunjukkan angka optimistis yakni 135, lebih tinggi ketimbang Juli sebesar 133,2. Ekspektasi konsumen tersebut ditopang oleh harapan tinggi terhadap kegiatan usaha dan ketersediaan lapangan kerja. Namun, sejauh ini Bank Indonesia cukup percaya diri inflasi terkendali, sekaligus menjadi basis yang kuat bagi pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui serangkaian kebijakan, baik fiskal maupun nonfiskal. Tak heran, jika pada RAPBN 2024, pemerintah mematok target optimistis, yakni pertumbuhan ekonomi 5,2%, laju inflasi 2,8%, dan nilai tukar rupiah Rp15.000 per dolar AS.