Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Ignatius Warsito, Sabtu (16/9/2023), mengatakan, pemerintah terus mendukung hilirisasi komoditas silika sebagai bahan baku semikonduktor. Menurut dia, industri yang mampu mengolah silika menjadi wafer silicon solar grade belum tersedia di Indonesia. Wafer silicon adalah material penting sel panel surya. (Yoga)

Penundaan pembayaran utang minyak goreng oleh pemerintah berpotensi mencederai kepercayaan peritel sekaligus pelaku usaha dan industri. Pengusaha ritel telah menjalankan kewajibannya menanggung selisih harga jual agar masyarakat memperoleh minyak goreng secara terjangkau hingga mencapai Rp 344 miliar. Namun, dengan alasan aturan yang berlaku, pemerintah berkelit membayar selisih itu. Pada Januari 2022, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis BI mencatat, rata-rata nasional harga minyak goreng di pasar tradisional dan pasar modern masing-masing Rp 20.150 per kg dan Rp 20.500 per kg. Pada Februari dan Maret 2022, harga di pasar tradisional mencapai Rp 18.900 per kg dan Rp 20.850 per kg, sedangkan di pasar modern di posisi Rp 16.850 per kg dan Rp 17.650 per kg. Pelaku ritel bahu-membahu menahan harga minyak goreng di pasar modern di bawah Rp20.000 per kg ketika pasar ekspor CPO saat itu tengah menggoda, yang dilandasi Permendag No 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pasal 7 regulasi tersebut menjanjikan, pelaku usaha akan mendapatkan dana kompensasi dari BPDPKS. Dana itu dihitung dari selisih HET dan harga keekonomian yang ditawarkan pasar. HET yang ditetapkan ketika itu Rp 14.000 per liter.

Pelaku usaha yang menanggung selisih sesuai Pasal 7 Permendag No 3/2022 ialah kalangan peritel. Data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menunjukkan, total utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng pada awal 2022 mencapai Rp 344 miliar, yang ditanggung 31 perusahaan anggota Aprindo. Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey menuturkan, Komisi VI DPR telah meminta Kemendag menyelesaikan pembayaran selisih harga itu. Opini hukum Kejaksaan Agung serta BPKP, klaimnya, menyatakan hal yang sama. ”Sekarang, infonya Kemendag menanyakan (soal pembayaran utang selisih minyak goreng) kepada Kemenko Bidang Perekonomian. Aprindo menilai, pelaku usaha merasa dipermainkan,” ujarnya saat ditemui di ka- wasan Pasar Rebo, Jakarta, Jumat (8/9). Karena belum ada gelagat pembayaran utang tersebut, Roy menyatakan, pelaku ritel pun memotong pelunasan tagihan kepada produsen minyak goreng sesuai dengan nilai selisih yang ditanggung. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan mengerti dengan langkah yang dilakukan Aprindo. Dia juga menggarisbawahi, perilaku pemerintah yang belum membayar utang selisih harga minyak goreng berpotensi diperhatikan oleh investor asing. Pelaku usaha pun bisa merasa sulit percaya kepada pemerintah. (Yoga)

JAKARTA, KOMPAS — Komoditas tambang strategis Indonesia berpotensi menjadi modal mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Syaratnya, nilai tambah potensi mineral itu meningkat hingga ekosistem industri pendukungnya. Kolaborasi dari hulu ke hilir oleh antarpemangku kepentingan amat dibutuhkan. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, nikel, timah, bauksit, dan tembaga termasuk komoditas mineral strategis dengan cadangan melimpah. ”Dengan hilirisasi yang menghasilkan produk-produk turunan, ada nilai tambah lebih tinggi, yang juga akan meningkatkan daya saing RI terhadap negara-negara lain. Hilirisasi salah satu fundamen dasar strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Seto dalam diskusi ”Tantangan dan Kebijakan Hilirisasi di Indonesia” di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (15/9/2023). Selain Seto, hadir dalam diskusi menjelang Indonesia Mining Summit 2023 itu, Ketua Indonesia Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau dan Presiden Direktur PT Kalimantan Aluminium Industry Wito Krisnahadi. Hadir pula Vice President Government Relations and Smelter Technical Support PT Freeport Indonesia Harry Pancasakti dan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman. (Yetede)

JAKARTA,ID-Mengesampingkan aspirasi dan tarikan untuk masuk ke dalam kelompok BRICS, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru mendorong percepatan Indonesia untuk menjadi bagian dari OECD atau Organisation for Economic Co-operation and Development. Langkah ini diambil untuk kian melapangkan upaya menjadikan Indonesia sebagai negara kaya pada 2045 atau yang sering disebut dengan Indonesia Emas 2045. Proses untuk menjadi anggota  "klub negara maju" itu sudah dimulai dengan mengirim surat permohonan khusus atau intensi pada 14 Juli silam. Melalui upaya percepatan, Jokowi berharap, Indonesia sudah resmi menjadi anggota OECD pada 2026 atau tiga tahun mendatang. Bila terwujud, maka proses keanggotaan Indonesia akan tercatat lebih cepat dari proses anggota-anggota negara lain sebelumnya yang memakan waktu 5-8 tahun. "(Ratusan standar) itu yang membikin beberapa teman di sektoral atau K/L (Kementerian dan Lembaga) menyampaikan, 'Jangan dulu deh menjadi anggota OECD'. Tapi, Bapak Presiden melihat, karena kita sudah akan menuju cita-cita menjadi negara kaya, 2045 'kan sudah tinggal 20 tahun lagi, sehingga kita memberanikan diri masuk  mengajukan aksesi menjadi anggota OECD," ujar Sekretaris Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta, pekan lalu. "Yetede)

NEW-YORK,ID- Para analis di Goldman Sach menyampaikan laporan pada Sabtu (16/09/2023) bahwa The Federal Reserve (The Fed) kemungkinan tidak akan menaikkan tingkat suku bunga dalam pertemuan dua hari, pada 31 Oktober 2023. Mereka juga memprediksi bank sentral Amerika Serikat (The Fed) kemungkinan tidak akan menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di pertemuan kebijakan  terkait ringkasan proyeksi ekonomi minggu depan. "Kami mengira, pada November terjadi penyeimbangan kembali pada pasar tenaga kerja. Berita inflasi yang lebih baik  dan kemungkinan terjadi pertumbuhan di kuartal IV mendatang bakal meyakinkan lebih banyak partisipasi bahwa Komite pasar terbuka  Federal (FOMC) dapat membatalkan kenaikan  suku bunga tahun ini," demikian disampaikan para pakar strategi bank AS dalam laporan, yang dilansir Reuters. Disaat para pelaku pasar mencoba mengukur lintasan kebijakan moneter The Fed, beberapa investor besar, termasuk J.P. Morgan Asset Management dan Janus Henderson Investors, menungkapkan bahwa bank sentral AS kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga, serta mengikuti siklus pengetatan kebijakan moneter paling agresif dalam beberapa dekade terakhir. (Yetede)

JAKARTA,ID-Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyetujui untuk menaikkan target setoran dividen 2024 menjadi Rp 85,8 triliun. Secara historis, penyumbang setoran dividen BUMN terbesar adalah himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Adapun, target total dividen pada 2020-2024 dari Kementerian BUMN sebesar Rp278,73 triliun. Di 2024, target dividen diperkirakan BUMN yang pada saat ini kian meningkat. Ekonom dan Directur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, tahun depan menjadi tahun menantang bagi BUMN. Oleh karena itu, dia menekankan agar jangan terlalu berharap ada kenaikan dividen, terlebih dari BUMN karya yang turut berdampak pada laba Himbara lantaran besarnya pencadangan  yang dialokasikan bank pelat merah untuk mengantisipasi kredit macet atau pendanaan bermasalah dari BUMN karya. Selain itu, penyaluran kredit perbankan masih relatif rendah, terlihat juga bank-bank pelat merah yang jadi dominan pembagi dividen  itu juga akan berpengaruh pada makro ekonomi 2024, kenaikan suku bunga. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah terus mendorong pelaku UMKM mendigilitisasi bisnisnya (go digital). Hal ini perlu dilakukan untuk mempermudah pemasaran, promosi dan menjangkau pasar yang lebih luas, baik pasar domestik maupun ke pasar Internasional. Berbagai usaha dorongan  dan kebijakan pun dikeluarkan pemerintah, termasuk Kemenperin, agar UMKM di Tanah Air go digital dan lebih berkontribusi ke perekonomian nasional.  Saat ini, terdapat total sekitar 65 juta UMKM beroprasi di Tanah Air dan terus dibina untuk naik kelas secara  skala bisnis serta memperluas jangkauan pasar ke kancah nasional dan global. Mereka punya peran sangat strategis  dalam perekonomian dengan kontribusi 61% terhadap PDB Indonesia dan menyerap tenaga kerja 97% secara nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM RI Koperasi dan UKM RI, sudah ada total 22 juta lebih UMKM yang masuk dan memasarkan produk jasanya di platform digital akhir 2022, dan akhir 2023, ditargetkan naik menjadi  24 juta UMKM. Pemerintah terus mendorong target digitalisasi 30 juta UMKM pada akhir 2024. (Yetede)

JAKARTA — Proyek penambahan kapasitas kilang milik PT Pertamina (Persero) menjadi tumpuan untuk menekan tingginya impor bahan bakar minyak. Namun hingga saat ini, baik proyek revitalisasi kilang atau Refinery Development Master Plan (RDMP) maupun pembangunan kilang baru atau Grass Root Refinery (GRR) tak kunjung rampung.

Rencana penambahan kapasitas kilang Pertamina sudah bergulir sekitar 10 tahun lalu. Pertamina menetapkan target revitalisasi di lima kilang yang berlokasi di Dumai, Riau; Plaju, Sumatera Selatan; Cilacap, Jawa Tengah; Balikpapan, Kalimantan Timur; dan Balongan, Jawa Barat. Dari proyek tersebut, kapasitas pengolahan minyak mentah Pertamina diproyeksikan naik dua kali lipat, dari 820 ribu barel per hari menjadi 1,68 juta barel per hari. RDMP Balongan yang perkembangannya paling melesat. Merujuk pada laporan tahunan Pertamina pada 2022, pengerjaan fase pertama di kilang ini rampung per September 2022. Kapasitas pengolahan yang semula 125 ribu barel per hari naik jadi 150 ribu barel per hari.

Selain itu, baru RDMP Balikpapan yang menunjukkan kemajuan signifikan. Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional Hermansyah Y. Nasroen menyatakan bahwa konstruksi proyek ini sudah mencapai 76,7 persen. "Sebagian besar peralatan besar yang utama saat ini telah terpasang dengan baik dan akan segera diintegrasikan dengan kilang existing," tuturnya kepada Tempo pekan lalu. (Yetede)

Di atas kertas, membangun jejaring merupakan tugas yang relatif sederhana. Berbaurlah dengan para profesional sambil menikmati segelas minuman dalam suatu acara dan peluangmu untuk mendapatkan peran yang didambakan atau membangun karier impian akan meningkat. Sebelum masa pandemi Covid-19, saat bersiap-siap untuk berjejaring, kamu ada kemungkinan akan masuk ke suatu tempat sambil berpikir, “Tersenyumlah. Ingat kalimat perkenalan yang sudah kamu siapkan. Jika semuanya gagal, bicarakan tentang cuaca.”

Namun sekarang, setelah pandemi berlalu, opsi bekerja tidak harus dari kantor menjadi mungkin. Banyak dari kita yang dihadapkan pada kesulitan berbeda: bagaimana membangun jejaring sambil bekerja dari jarak jauh. Seraya bekerja dari rumah, dengan anak-anak yang meminta dibuatkan teh atau hewan peliharaan yang menginjak keyboard, kita secara kolektif menjadi Robert Kelly, ilmuwan politik yang berbasis di Busan, Korea Selatan. Video Kelly menjadi viral pada 2017 ketika anak-anaknya mengganggu wawancara langsung yang dia lakukan di stasiun televisi dan istrinya harus berusaha mengeluarkan anak-anak itu dari kantor Kelly.

Meskipun sulit untuk bertemu dengan orang-orang dalam situasi seperti itu, penelitian menunjukkan bahwa menghadapi tantangan ini merupakan hal yang layak dilakukan. Menurut sebuah survei daring, jejaring menyumbangkan hingga 85 persen dari seluruh lowongan yang terisi. Jejaring juga dapat membuahkan kenaikan gaji yang besar, sebagaimana dibuktikan oleh cerita terkini tentang bagaimana seorang karyawan mendapatkan kenaikan gaji 24 ribu pound sterling atau sekitar Rp 460 juta hanya melalui jejaring yang dibangun. (Yetede)

Belum genap dua bulan berjalan, aturan kewajiban memarkir devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri menuai keberatan dari kalangan pengusaha dan eksportir. Hal ini menjadi alasan pemerintah untuk mengkaji ulang beleid anyar tersebut. Kewajiban memarkirkan devisa ekspor di dalam negeri berlaku untuk ekspor hasil pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan, dengan nilai per ekspor minimal sebesar US$ 250.000 atau ekuivalen. Besaran yang diparkir minimal 30% selama tiga bulan. Aturan ini berlaku sejak 1 Agustus 2023. Vice President Government Relations and Smelter Technical Support PT Freeport Indonesia Harry Pancasakti menyatakan, Freeport memiliki kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan sesuai ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Jika skalanya Freeport sekitar US$ 380 juta," terang Harry di Jakarta, Jumat (15/9). Di sisi lain, Freeport harus mengikuti ketentuan bea keluar ekspor konsentrat tembaga dari Kementerian Keuangan. Meski bertujuan mendorong hilirisasi minerba, dua kebijakan itu dinilai menimbulkan dampak finansial bagi pelaku usaha, termasuk Freeport. Ditambah lagi, kewajiban penempatan DHE sebesar 30% selama tiga bulan. "Freeport sekitar US$ 700 juta nilai yang harus kami tahan di dalam negeri," tambah dia. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi setelah melihat penerapan selama tiga bulan pertama kebijakan devisa hasil ekspor ini. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, saat ini pemerintah sedang melakukan evaluasi. Evaluasi akan dilakukan hingga akhir Oktober 2023. Namun, "Dari catatan evaluasi, masih belum ada substansi yang akan dilakukan perubahan," kata dia kepada KONTAN, Minggu (17/9).