Antisipasi Potensi Gagal Panen
Pemerintah perlu mengoptimalkan produksi beras pada musim tanam I yang diperkirakan berlangsung pada Oktober-Desember 2023 untuk menambah cadangan beras pemerintah dan ketahanan pangan nasional. Kemung-kinan gagal panen juga perlu diantisipasi karena masih ada petani di sejumlah daerah yang menanam padi pada musim tanam III. Pada Jumat (15/9) air Waduk Kedungombo mulai digelontorkan untuk pengairan sawah pada musim tanam I, pada Jumat dini hari. Air tersebut sampai di Bendung Klambu, Kabupaten Grobogan, Jateng, pada Jumat pagi dan langsung dibagi ke sejumlah saluran irigasi menuju Demak, Pati, Kudus, dan Grobogan pukul 06.00.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Demak Hery Sugihartono, Jumat, mengatakan, meskipun air sudah digelontorkan, petani tidak bisa segera tanam karena harus membasahi dan mengolah sawah. Tanam padi di Demak diperkirakan baru berlangsung awal Oktober 2023 sehingga panen diperkirakan terjadi pada Desember 2023 hingga Januari 2024. ”Agar hasil panen musim tanam I optimal, sumber air irigasi pada musim kemarau panjang akibat dampak El Nino ini harus dikelola dengan baik. Pemerintah dan petugas pengelola air diharapkan membaginya dengan rata dan mengantisipasi tidak terjadi rebutan dan sabotase air,” ujarnya. (Yoga)
PENYELENGGARAAN PEMILU Pengadaan Logistik Tahap Pertama Hemat Rp 302,1 Miliar
KPU mulai memproses pengadaan logistik untuk Pemilu 2024. Efisiensi dari hasil konsolidasi pengadaan logistik tahap pertama yang meliputi kotak suara, bilik suara, tinta, segel plastik, dan segel diklaim mencapai Rp 302,1 miliar. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan, kebutuhan logistik pemilu tahap pertama meliputi lima jenis, yaitu kotak suara 4,1 juta unit, bilik suara 3,2 juta unit, segel plastik 24,3 juta buah, tinta 1,6 juta botol, dan segel 93 juta keping. Dari pagu anggaran pengadaan logistik pemilu tahap pertama Rp 527,8 miliar, efisiensi bisa mencapai 42,76 % atau Rp 302,1 miliar. Hasilnya, anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan logistic tahap pertama turun menjadi Rp 225,7 miliar.
”Kami memanggil calon-calon penyedia untuk melakukan konsolidasi. Alhamdulillah, setiap penyedia bisa menurunkan harga penawaran sehingga jika ditotal ada efisiensi 42,7 %,” kata Hendar seusai Penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Tahap Pertama di Kantor LKPP, Jakarta, Senin (18/9). Hendar menuturkan, ada sembilan isu yang diperhatikan dalam pengadaan logistik pemilu, yakni jumlah volume logistik yang sangat besar, kondisi geografis, jadwal yang ketat, kesiapan SDM, dan kemampuan pelaku usaha. Selanjutnya, spesifikasi teknis yang harus presisi, ketidakpastian bakal calon yang akan berkontestasi di pemilu, peningkatan produk dalam negeri, serta pemberdayaan pelaku UMKM. (Yoga)
Impor Produk Boga Bahari Jepang Merosot
Impor produk boga bahari Jepang di Korea Selatan terus merosot dalam lima bulan terakhir karena kekhawatiran radiasi radioaktif di perairan Jepang. Kantor berita Yonhap, Senin (18/9/2023), mewartakan Korsel mengimpor produk boga bahari Jepang senilai 7,8 juta dollar AS (setara Rp 117 miliar) pada Agustus 2023 atau turun 34,8 persen pada periode sama tahun lalu. Pada 24 Agustus 2023, Jepang mulai membuang air mengandung radioaktif dari PLTN Fukushima ke Laut Pasifik. Korsel akan mengetatkan pemeriksaan level radiasi di perairan selepas pembuangan limbah Fukushima. (Yoga)
Sumber Air Produsen Beras Dekati Titik Kritis
Dampak kekeringan panjang akibat El Nino mulai terlihat di beberapa waduk dan bendungan di sejumlah daerah produsen beras. Persediaan air mendekati titik kritis. Kendati masih dapat dimanfaatkan, kondisi sumber-sumber air itu mengancam pasokan air musim tanam padi tahun depan. Untuk menjaga stok air waduk atau bendungan tersebut, pengairan areal sawah diatur bergiliran. Perum Jasa Tirta II, BUMN pengelola Waduk Jatiluhur, bahkan telah merencanakan pembuatan hujan buatan guna menambah air waduk tersebut. Pada hari Selasa-Jumat, (12-15/9/2023), tim Kompas memantau Waduk Jatiluhur di Purwakarta dan Bendung Rentang di Majalengka, Jabar, serta Waduk Kedungombo di Boyolali dan Bendung Klambu di Grobogan, Jateng. Ketinggian dan debit air waduk dan bendung itu telah berkurang. Khusus di Bendung Klambu, aliran irigasi setempat baru dibuka pada 15 September 2023 untuk musim tanam (MT) I. Di Waduk Jatiluhur, tinggi muka air jauh di bawah garis pembatas. Endapan lumpur yang mengering dan bebatuan besar di tepi waduk terlihat begitu jelas, namun air irigasi untuk sejumlah sawah tetap dialirkan.
Air di wilayah pinggiran Waduk Kedungombo, tepatnya di Desa Klewor, Kemusu, Kabupaten Boyolali, juga sudah surut. Petani memanfaatkan lahan waduk yang surut untuk menanam padi dan jagung. Sementara di Bendung Rentang yang mendapatkan pasokan air dari Waduk Jatigede, air irigasi masih digelontorkan meski debitnya tak sebesar keadaan normal. Bendung itu menyalurkan air ke 37 kecamatan di Kabupaten Majalengka, Cirebon, dan Indramayu di lahan seluas 87.840 hektar. Korlap Unit Pengelola Irigasi Bendung Rentang Dadi Supriadi mengatakan, penyaluran air ke sawah bergantung pada kebutuhan petani dan kondisi Waduk Jatigede. Saat ini, volume air di waduk 480 juta meter kubik atau hanya 49,68 % dari kondisi normal, yakni 980 juta meter kubik. Selain karena berkurangnya curah hujan sebagai dampak El Nino, penyusutan volume Waduk Jatigede juga akibat mengeringnya sungai yang menyuplai air ke waduk. ”Ketersediaan air di Jatigede itu cukup untuk tiga bulan (sampai Desember),” kata Dadi. Meskipun pasokan air masihcukup untuk MT I pada Desember 2023, Dadi mengimbau petani untuk menghemat air dan mematuhi pola gilir air. Apalagi, pada November 2023, jaringan irigasi akan dikeringkan selama sebulan guna mengecek kondisi saluran dan pengisian air waduk. (Yoga)
Daya Saing Perikanan RI Dibelit Sejumlah Masalah
Upaya Indonesia mendorong perikanan berkelanjutan dan berdaya saing, baik perikanan budidaya maupun tangkap, masih dihadang sejumlah persoalan, mulai dari pencurian ikan, basis data dan pengawasan yang lemah, biaya produksi tinggi, hingga sinergi usaha hulu-hilir yang belum optimal. Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Agus Suherman mengemukakan, sumber daya laut Indonesia yang berlimpah telah mendorong maraknya pencurian dan penangkapan ikan ilegal. Sementara itu, pengawasan masih terbatas dan sumber daya manusia untuk pengawasan juga belum optimal. ”Dia (kapal pencuri ikan) tahu waktu-waktu tidur dan istirahat pengawas serta mengetahui armada pengawas tidak mampu menembus ombak tinggi sehingga di saat itulah dia masuk,” kata Agus dalam Kongres Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Ke-9 dan Seminar Nasional ”Strategi dan Inovasi untuk Mendukung Perikanan Berkelanjutan” secara hibrida, di Jakarta, Sabtu (16/9).
Meski demikian, kata Agus, praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing) sebagian besar dilakukan oleh kapal-kapal di dalam negeri. Pelanggaran, di antaranya, terkait perizinan. Dari jumlah kapal motor berukuran 10-30 gros ton (GT), yakni 33.140 unit yang memperoleh izin provinsi, ditengarai 30 % atau 11.000 unit di antaranya kapal berukuran di atas 30 GT yang seharusnya mengurus izin ke pemerintah pusat. Selain itu, alih muatan kapal (transshipment) masih terjadi ditengah laut. Upaya mencegah pelanggaran memerlukan pembenahan tata kelola dan pendataan.Migrasi kapal perikanan dengan izin daerah untuk beralih ke izin pemerintah pusat memberikan kesempatan pelaku usaha untuk memperbaiki data dan izin usaha. ”Terkait tata kelola, masih banyak praktik IUU Fishing berasal dari pelaku domestik. Banyak kapal perikanan belum terdata. Ini terus kami benahi,” ujarnya. (Yoga)
Ekspor Listrik ke Singapura Perlu Disertai Transfer Teknologi
Rencana kerja sama Indonesia-Singapura terkait jual beli daya listrik sebesar 2 gigawatt dinilai dapat menghadirkan peluang transfer teknologi dan pengetahuan di bidang energi terbarukan. Apabila kerja sama itu terealisasi dengan optimal, akan ada peningkatan daya saing SDM Indonesia. Ahli ekonomi energi yang juga dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM Yogyakarta, Fahmy Radhi, yang dihubungi dari Jakarta, Minggu (17/9) mengatakan, kerja sama Indonesia-Singapura disektor energi terbarukan diharapkan dapat berdampak meningkatnya kapasitas SDM Indonesia. ”Listrik yang dihasilkan rencananya dari pembangkit energi terbarukan yang dibangun di sekitar Batam (Kepri). Secara business to business, ini akan menguntungkan semua pihak. Di samping itu, jika memang berjalan, akan terjadi transfer pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan energi terbarukan. Manfaat ini harus dioptimalkan dan baik untuk SDM kita,” ujar Fahmy.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) telah dilakukan Menteri ESDM Arifin Tasrif dengan Second Minister for Trade and Industry Singapura Tan See Leng di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (8/9). MoU itu meliputi kerja sama energi rendah karbon dan interkoneksi listrik Indonesia-Singapura. Tan See Leng, Jumat (8/9), menyebutkan, dari target 4 gigawatt (GW) impor listrik rendah karbon 2035, separuhnya atau 2 GW akan dipasok dari Indonesia. Kerja sama itu juga beriringan dengan kesepakatan pengembang serta pabrikan panel surya dan baterai yang melibatkan sejumlah perusahaan sehingga nantinya akan bersifat business to business. Akan tercipta ekosistem energi terbarukan dari hulu ke hilir guna menghasilkan listrik rendah karbon yang dapat menunjang kebutuhan energi Indonesia dan Singapura. (Yoga)
Secuil Kebahagiaan Petani Kakao
Merujuk data International Cocoa Organization (ICCO), pada 2021-2022 Indonesia menjadi negara ketujuh penghasil kakao di dunia setelah Pantai Gading, Ghana, Ekuador, Kamerun, Nigeria, dan Brasil, namun setiap tahun produksinya menurun, berdasar laporan BPS pada 2022 produksi kakao nasional 667.300 ton, turun 3 % dibanding tahun sebelumnya 688.200 ton. Faktor usia pohon kakao yang semakin tua menjadi salah satu penyebab turunnya produksi tersebut. Hal ini dialami Muh Aris (55), petani kakao di Kabupaten Soppeng, Sulsel. Dengan lahan 1 hektar, produksi kakao kebun Aris terus menurun setiap tahunnya, dari 1,5 ton per tahun menjadi 500 kg per tahun. ”Usianya sudah lebih dari 25 tahun sehingga produksinya menurun. Baru dalam beberapa waktu terakhir produksi meningkat ketika semua pohon kakao disambung samping dan sambung pucuk. Sekarang sudah bisa memproduksi 1 ton dalam setahun,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (16/9).
Sambung samping merupakan teknik menyambungkan batang atas dari tanaman induk unggul ke batang bawah tanam kakao yang memiliki produktivitas rendah. Sementara itu, sambung pucuk menyambungkan batang bawah dan batang atas agar produksi lebih dipercepat. Dengan cara ini, tanaman akan berproduksi hanya dalam jangka waktu dua tahun, Kedua teknik itu baru diketahui Aris melalui program pelatihan yang diberikan oleh Cargill. Bukan hanya Aris, 25.000 petani juga menerima pelatihan serupa untuk mendorong produktivitas mereka. Selain dibekali pelatihan untuk meningkatkan produksi kakao, Aris juga diberi bekal melakukan pembibitan yang turut memberikan penghasilan tambahan dan menambah kebunnya menjadi 2 hektar. Alhasil, pendapatan Aris mencapai lebih dari Rp 6 juta per bulan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istri dan dua anaknya. (Yoga)
PLN Dampingi 10 Perusahaan Rintisan
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tengah mendampingi 10 perusahaan rintisan bidang teknologi lewat program inkubasi bisnis. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Sabtu (16/9/2023), mengatakan, program ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi industri teknologi dan nonkelistrikan di Indonesia, khususnya di sektor elektrifikasi pertanian dan pengelolaan sampah. (Yoga)
Hilirisasi Silika Perlu Diperkuat
Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Ignatius Warsito, Sabtu (16/9/2023), mengatakan, pemerintah terus mendukung hilirisasi komoditas silika sebagai bahan baku semikonduktor. Menurut dia, industri yang mampu mengolah silika menjadi wafer silicon solar grade belum tersedia di Indonesia. Wafer silicon adalah material penting sel panel surya. (Yoga)
Urai Benang Kusut Utang Harga Minyak Goreng Pemerintah
Penundaan pembayaran utang minyak goreng oleh pemerintah berpotensi mencederai kepercayaan peritel sekaligus pelaku usaha dan industri. Pengusaha ritel telah menjalankan kewajibannya menanggung selisih harga jual agar masyarakat memperoleh minyak goreng secara terjangkau hingga mencapai Rp 344 miliar. Namun, dengan alasan aturan yang berlaku, pemerintah berkelit membayar selisih itu. Pada Januari 2022, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis BI mencatat, rata-rata nasional harga minyak goreng di pasar tradisional dan pasar modern masing-masing Rp 20.150 per kg dan Rp 20.500 per kg. Pada Februari dan Maret 2022, harga di pasar tradisional mencapai Rp 18.900 per kg dan Rp 20.850 per kg, sedangkan di pasar modern di posisi Rp 16.850 per kg dan Rp 17.650 per kg. Pelaku ritel bahu-membahu menahan harga minyak goreng di pasar modern di bawah Rp20.000 per kg ketika pasar ekspor CPO saat itu tengah menggoda, yang dilandasi Permendag No 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pasal 7 regulasi tersebut menjanjikan, pelaku usaha akan mendapatkan dana kompensasi dari BPDPKS. Dana itu dihitung dari selisih HET dan harga keekonomian yang ditawarkan pasar. HET yang ditetapkan ketika itu Rp 14.000 per liter.
Pelaku usaha yang menanggung selisih sesuai Pasal 7 Permendag No 3/2022 ialah kalangan peritel. Data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menunjukkan, total utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng pada awal 2022 mencapai Rp 344 miliar, yang ditanggung 31 perusahaan anggota Aprindo. Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey menuturkan, Komisi VI DPR telah meminta Kemendag menyelesaikan pembayaran selisih harga itu. Opini hukum Kejaksaan Agung serta BPKP, klaimnya, menyatakan hal yang sama. ”Sekarang, infonya Kemendag menanyakan (soal pembayaran utang selisih minyak goreng) kepada Kemenko Bidang Perekonomian. Aprindo menilai, pelaku usaha merasa dipermainkan,” ujarnya saat ditemui di ka- wasan Pasar Rebo, Jakarta, Jumat (8/9). Karena belum ada gelagat pembayaran utang tersebut, Roy menyatakan, pelaku ritel pun memotong pelunasan tagihan kepada produsen minyak goreng sesuai dengan nilai selisih yang ditanggung. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan mengerti dengan langkah yang dilakukan Aprindo. Dia juga menggarisbawahi, perilaku pemerintah yang belum membayar utang selisih harga minyak goreng berpotensi diperhatikan oleh investor asing. Pelaku usaha pun bisa merasa sulit percaya kepada pemerintah. (Yoga)









