Warga Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, didera kasus kelaparan. Puluhan orang meninggal. Saatnya solusi komprehensif diambil. Harian Kompas edisi Rabu (25/10) melaporkan di berita utama, sebanyak 23 orang meninggal di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, sejak Agustus 2023. Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram masih menunggu data resmi dari perwakilan distrik sehingga belum bisa memastikan penyebab kematian warga karena kelaparan atau penyebab lain. Untuk mencegah dampak kelaparan, bantuan empat ton beras disalurkan. Namun, di kabupaten tersebut curah hujan sedang tinggi sehingga tanaman pangan lokal, seperti umbi-umbian, gagal panen. Kondisi ini menyebabkan warga kehilangan sumber pangan dan kelaparan.

Dalam catatan berita harian Kompas, kelaparan di Tanah Papua pertama kali diberitakan pada 3 November 1977, di sekitar Telaga Wissel, Kabupaten Paniai. Kondisi ini dipicu banjir dari luapan danau dan merendam kebun umbi-umbian milik warga. Kejadian kelaparan terus berulang di sejumlah kabupaten. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pernah menjanjikan membangun lumbung pangan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Lumbung pangan itu dibangun untuk mengantisipasi kasus kelaparan yang sering terjadi ketika cuaca ekstrem. Program lumbung pangan ini kita harapkan tidak semata-mata dilakukan untuk mengembangkan tanaman padi seperti dilakukan di daerah lain. Penelitian dan pengembangan tanaman lokal, seperti umbi-umbian dan tanaman lokal lain yang tahan cuaca ekstrem, perlu menjadi perhatian pemerintah. (Yoga)

Amran Sulaiman menjabat sebagai Mentan di sisa periode Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 yang kurang dari setahun. Swasembada pangan, terutama peningkatan produksi beras dan jagung, menjadi program utamanya. Amran dilantik sebagai Mentan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (25/10). Pelantikan tersebut berdasarkan Kepres No 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024. Ia menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang saat ini telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementan. Amran sebelumnya pernah menduduki jabatan yang sama dalam Kabinet Kerja Jokowi periode 2014-2019.

Ditemui di Kementan, Jakarta, Rabu, Amran mengaku diminta Presiden untuk fokus pada peningkatan produksi pangan, terutama padi dan jagung. Ia bahkan optimistis bisa mengembalikan Indonesia menjadi negara yang swasembada beras yang terakhir kali dicapai pada 2021. ”Saya akan fokus pada produksi beras dan jagung. Beras, misalnya, impornya pada tahun ini sebanyak 3,5 juta ton. Kami akan tekan dulu ke titik nol sehingga ke depan bisa swasembada kembali,” ujarnya. Menurut Amran, tantangan meningkatkan produksi beras pada tahun ini cukup berat karena ada dampak El Nino. Namun, Kementan optimistis dapat melakukannya di sisa periode pemerintahan Jokowi. ”Hujan sudah mulai terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Ini merupakan kabar baik bagi sektor produksi pangan kita,” katanya. (Yoga)

Pelaku pasar properti menyambut positif rencana pemerintah menggulirkan insentif properti. Relaksasi itu berupa PPN yang akan ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar, serta subsidi biaya administrasi sebesar Rp 4 juta untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah berencana menanggung 100 % PPN untuk pembelian rumah seharga di bawah Rp 2 miliar sampai Juni 2024, lalu untuk Juni-Desember 2024 diberikan 50 %. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto mengemukakan, kebijakan PPN yang ditanggung pemerintah (PPNDTP) untuk pembelian rumah dapat menggerakkan dan menumbuhkan industri properti.

Pertumbuhan industri properti menjadi penggerak ekonomi nasional karena memberikan  multiefek terhadap pengembangan 185 industri terkait properti, mulai dari bahan bangunan sampai peralatan rumah tangga. Selain itu, juga menyerap lapangan kerja. ”(Pihak) yang menerima insentif PPN ini konsumen, bukan developer. Tujuannya untuk menggerakkan, memudahkan, dan meringankan konsumen dalam menjangkau rumah,” kata Joko, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (25/10). Menurut Joko, pasar residensial saat ini didominasi kebutuhan rumah dengan harga di bawah Rp 2 miliar, yakni 40 % dari total pasar. Dari hasil kajian REI, penyerapan rumah seharga Rp 400 juta per unit mampu menciptakan kapitalisasi pasar senilai Rp 9,35 triliun, serta dampak ekonomi Rp 1,79 triliun. Jika serapan rumah didorong hingga seharga Rp 2 miliar lewat stimulus PPNDTP, potensi penambahan kapitalisasi pasar ditaksir Rp 20 triliun. (Yoga)

Kenaikan suku bunga acuan berpotensi mengakibatkan pengetatan likuiditas industri perbankan. Meski demikian, sejumlah bank besar optimistis penyaluran kredit dapat terus bertumbuh hingga akhir tahun didukung permodalan yang kuat. Sebelumnya, BI mengumumkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6 % karena ketidakpastian global yang terus meningkat hingga mengakibatkan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir terdepresiasi mendekati Rp 16.000 per dollar AS. Dirut BRI Sunarso mengatakan, keputusan BI untuk menaikkan suku bunga acuan tersebut akan berdampak pada pengetatan likuiditas perbankan. Meski begitu, sampai saat ini kinerja BRI masih positif yang ditunjukkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), likuiditas yang memadai, dan permodalan yang kuat.

”Pertumbuhan DPK BRI hingga kuartal III-2023 tercatat 13,21 persen secara tahunan menjadi Rp 1.290,29 triliun. Jumlahnya jauh di atas pertumbuhan DPK industri perbankan yang pada Agustus 2023 tercatat 6,24 % secara tahunan. Kemudian, LDR (loan to deposit ratio) BRI terjaga di level 87,76 %, jauh di atas ketentuan regulator,” katanya dalamkonferensi pers Pemaparan Kinerja BRI Kuartal III-2023 secara virtual, Rabu (25/10). Di sisi lain, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BRI tercatat sebesar 27,48 %. Dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat tersebut, Sunarso optimistis BRI mampu mengantisipasi berbagai risiko dalam tiga bulan ke depan sekaligus mendorong pertumbuhan BRI melalui penyediaan jasa layanan keuangan serta pembiayaan dan pemberdayaan UMKM. (Yoga)

Pemerintah mengeluarkan tiga paket kebijakan pada akhir tahun 2023 untuk melindungi perekonomian dari berbagai dampak guncangan global dan siklus El Nino. Paket kebijakan difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat UMKM, dan meningkatkan keterjangkauan hunian. ”APBN terus memosisikan sebagai instrumen yang responsif dan cukup fleksibel untuk bisa menjaga masyarakat dan perekonomian kita dari ketidakpastian dan guncangan global,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (25/10/2023). Kemenkeu sedikitnya menyiapkan tambahan anggaran Rp 13,62 triliun untuk implementasi ketiga paket kebijakan. Paket kebijakan pertama berupa penebalan bansos untuk memitigasi dampak El Nino guna menjaga daya beli masyarakat. Awalnya pemerintah hanya merencanakan bansos beras pada Maret-November dengan anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 15,9 triliun.

Sebagai penebalan, anggaran ditambahkan sebesar Rp 2,67 triliun agar program ini dapat berlanjut hingga Desember 2023. Penebalan bansos itu dengan memperpanjang pemberian bansos beras yang sudah ada, yakni 10 kg per keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah telah mengalkulasi akan ada 21,3 juta KPM hingga Desember 2023. Pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp 7,52 triliun yang akan disalurkan kepada 18,8 juta KPM pada periode November hingga Desember 2023. Untuk paket kebijakan kedua, pemerintah akan melakukan penguatan UMKM untuk menopang pertumbuhan ekonomi ditengah suku bunga yang tinggi dengan melakukan percepatan penyaluran subsidi kredit usaha rakyat (KUR) yang dianggarkan sebesar Rp 297 triliun. Paket kebijakan ketiga berupa penguatan sektor strategis untuk menopang pertumbuhan di sektor perumahan. Pemerintah akan menanggung PPN pembelian rumah dengan harga sampai Rp 2 miliar. Berdasarkan kalkulasi Kemenkeu, ketiga paket kebijakan ini dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2023, hingga mencapai 5,06 %. (Yoga)

Bencana kelaparan akibat cuaca ekstrem terus terjadi di Papua. Masyarakat kerap kehabisan persediaan makanan karena sistem pertanian yang rentan terdampak cuaca ekstrem. Lumbung pangan mandiri yang dibangun oleh masyarakat dinilai menjadi salah satu solusinya. Laporan kelaparan terbaru terjadi di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sekitar 12.000 warga di 13 kampung terdampak kelaparan pada Agustus-Oktober 2023. Puluhan orang dilaporkan meninggal akibat kelaparan ini. Dalam peristiwa itu, masyarakat kehabisan stok makanan karena gagal panen akibat curah hujan tinggi. Terkait hal ini, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah terus mencermati laporan kelaparan di Yahukimo.

”Ya, kan, melihat di sana itu makanan pokoknya apa. Kalau seperti kemarin di Papua Tengah itu, kan, makanan pokok mereka ubi, akan kita siapkan infrastrukturnya supaya tanaman ubi tidak mengalami hambatan karena cuaca, karena kekurangan air atau karena apa,” ujar Wapres setelah meresmikan proyek milik Citra Borneo Indah Group di Mercure Hotel Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalteng, Rabu (25/10). Pemerintah, lanjut Wapres, juga akan mengirim bantuan ke Yahukimo. ”Jangka panjang kita tentu akan menyiapkan makanan-makanan pokok yang ada di sana, apakah ubi apa sagu akan kita rencanakan. Selain beras kalau selatan Papua, kan, lumbung beras. Jadi, saya akan terus mengawasi penyiapan jangka panjang supaya enggak terjadi kekurangan makan di beberapa daerah,” ujarnya. (Yoga)

JAKARTA,ID-Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan, Indonesia bersikap nonblok dan terus membuka diri untuk melakukan  hubungan serta kerja sama investasi dengan semua negara. Pasalnya, Indonesia membutuhkan investasi  dalam nilai yang besra sebagai salah satu  penopang utama pertumbuhan ekonomi domestik. Pemerintah menampik anggapan, Indonesia membuka pintu lebih lebar  bagi aliran investasi dari kelompok negara tertentu dan sebaliknya  bagi kelompok dengan negara yang lain. Kekhawatiran ini mulai dikemukakan oleh beberapa pihak di dunia internasional. "Tidak terkecuali, kompalin tersebut datang dari negara adidaya yang menyampaikan kepada kami. Saya sampaikan, Indonesia sangat terbuka kepada siapa saja, siapa saja yang mau melakukan investasi dan kerja sama," ujar Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi Nurul Ichwan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Ditengah tantangan dan ketidakpastian perekonomian global karena meningkatnya tensi  geopolitik dunia. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhasil menjaga kinerja keuangan yang impresif hingga akhir Kuartal III 2023. Keberhasiannya BRI Group menjaga kinerja positif  tersebut ditunjukkan  dari asset yang secara konsolidasi meningkat  9,93% year on year (yoy) menjadi Rp1.851,97 triliun.  Pertumbuhan aset tersebut  juga diiringi dengan perolehan laba dalam 9 bulan yang mencapai sebesar Rp 44,21 triliun atau tumbuh 12,4% yoy. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BRI  Sunarso dalam pemaparan Kinerja keuangan BRI Triwulan III 2023 pada Rabu (25/10). Sunarso mengungkapkan  bahwa kontributor utama  penopang kinerja positif BRI tersebut  diantaranya adalah  penyaluran kredit yang  tumbuh double digit, kualitas kredit yang juga terjaga, serta proporsi fee-based income yang porsinya terus meningkat terhadap keseluruhan pendapatan BRI. (Yetede)