Pemerintah akan menggelontorkan sejumlah subsidi dan bantuan sosial di sisa tahun ini. Kendati beban  belanja di APBN meningkat, pemerintah meyakinkan bahwa defisit fiskal terjaga. Bantuan subsidi diberikan dalam bentuk relaksasi PPN yang akan ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar. Ada pula bantuan subsidi biaya administrasi sebesar Rp 4 juta untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan berupa perpanjangan bantuan beras 10 kg serta bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin.

”Intinya, kita ingin men-trigger ekonomi kita dengan memberikan insentif pada pembangunan perumahan, properti. Karena dari propertiini punya buntut banyak sekali, 114 (sektor usaha) yang bisa terangkut dalam industri properti. Entah genteng, entah semen, entah batu bata, pasir, semuanya. Kayu, pintu, kaca, keramik, semuanya bisa membawa mereka juga ikut naik pertumbuhannya,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (24/10). Bantuan sedianya siap disalurkan akhir tahun ini. ”PMK-nya sedang disiapkan oleh Menkeu, kita targetkan akhir tahun ini bisa selesai. Begitu PMK siap, bantuannya langsung berlaku,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela-sela acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Jakarta.

Pemerintah akan memberikan bantuan bagi masyarakat kelas menengah-bawah di sektor properti dan pangan. Di sektor properti, pemerintah akan menanggung 100 % PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar. Bantuan ini akan diberikan mulai akhir tahun ini sampai tahun depan. Sementara untuk bansos, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Nilainya Rp 200.000 per bulan per kelompok penerima manfaat (KPM), yang akan diberikan untuk dua bulan ke depan atau November- Desember 2023. KPM yang dimaksud adalah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Bansos lain adalah penyaluran beras kepada 21,3 juta KPM. Volumenya 10 kg per KPM. (Yoga)

Berdasarkan catatan BPS pada 2022, struktur perekonomian Kaltara didominasi pertambangan dan penggalian hingga 36,42 %. Aktivitasnya mudah terlihat di berbagai kawasan. Salah satunya di beberapa titik di Sungai Malinau yang merentang 131 kilometer. Tetapi, dampaknya tidak ringan. Pada 22 September 2023, banjir melanda enam kecamatan di Kabupaten Malinau. Sedikitnya 177 jiwa mengungsi. Distribusi air bersih dan jaringan telekomunikasi terhambat. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltara menduga hal ini dipicu terbukanya tutupan lahan di sekitar Sungai Malinau dan pendangkalan sungai. Pertambangan disebut jadi pemicunya. Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan, Ana Sri Ekaningsih, berpendapat, masyarakat Kaltara semestinya didorong bisa hidup dari alam, sekaligus memberi manfaat ekonomi berkelanjutan. Jika Kaltara hanya bergantung pada pertambangan, sumber daya alam itu bakal habis suatu saat nanti. Selain itu, ada dampak lingkungan yang mengintai dan berpotensi menghambat perekonomian hingga kehidupan warga.

”Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan perlu dikelola dengan baik dari hulu ke hilir supaya memberi manfaat terhadap kualitas dan kuantitas pangan serta perekonomian masyarakat,” ujar Ana. Saat pilkada tahun 2020, Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang mengatakan kepada Kompas, Kaltara yang berbatasan dengan Malaysia mestinya bisa  lebih berdaya dan mandiri, dengan mempertahankan dan mengelola hutan Kaltara sebagai pusat konservasi, penelitian, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Sektor perikanan dan kelautan juga sudah terlihat geliatnya. Sedikitnya 52,4 ton rumputlaut diekspor dari Tarakan pada Oktober 2022 dengan nilai 152.200 USD atau Rp 2,3 miliar (kurs Rp 15.300 per dollar AS). ”Selain itu, nantinya, lahan yang menganggur perlu diberdayakan. Untuk perikanan masih perlu tambahan gudang pendingin penampung hasil tambak di Kaltara. Bisa menarik investor, tetapi untuk tujuan agar warga semakin berdaya,” ucap Zainal. (Yoga)

Di usia belia, Kaltara berambisi mandiri memproduksi beras untuk warganya sendiri. Ini bukan perkara mudah ketika petani di sana masih perlu membeli beras serta dipusingkan dengan hama, perubahan iklim, kerumitan menerapkan cara bertani baru, hingga nestapa gagal panen. Ajang Jalung (67) sudah beberapa hari di Tanjung Selor, ibu kota Kaltara mengunjungi anaknya. Minggu (22/10) siang itu, Ajang sudah tidak sabar ingin pulang ke kampong membawa 50 kg beras yang baru ia beli. Padi yang ia panen tidak cukup untuk kebutuhan keluarga sehingga Ajang harus membeli ke kota. Kampung Ajang berada di Desa Long Peleban, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, 5 jam dari Tanjung Selor. ”Hujan sering tidak turun. Padi gunung banyak yang gagal,” kata Ajang. Untuk memenuhi kekurangan beras, Ajang mesti membelinya beberapa kali ke ibu kota provinsi. Sekali berangkat, ia bisa menghabiskan Rp 800.000. Ia biasanya membeli 20 kg beras seharga Rp 300.000 untuk kebutuhan sebulan. Namun, sekarang, ia membeli 50 kilogram beras untuk persiapan masa tanam padi yang biasanya berjalan sebulan lebih untuk penyemaian, bakar lahan, dan penanaman. Padi itu diperkirakan baru bisa panen pada Februari 2024.

Masyarakat Dayak Uma’ Kulit seperti Ajang secara turun-temurun terbiasa menanam padi gunung dan padi sawah secara bersamaan. Dari dua cara menanam padi itu, mereka hanya perlu memanen satu kali setahun. jika panennya bagus dan cuaca mendukung, mereka bisa menghasilkan 130 kaleng gabah kering atau sekitar 1 ton beras. BPS mencatat, produksi beras Kaltara pada 2022 sebesar 22.507 ton beras, kendati meningkat 4.700 ton dari tahun sebelumnya, Kaltara masih defisit 34.260 ton. Untuk memenuhi kebutuhan 700.000 warga Kaltara, beras itu didatangkan dari Sulawesi dan Jawa. Pemerintah Provinsi Kaltara menyampaikan ingin mewujudkan swasembada pangan, termasuk beras, mulai tahun ini. Targetnya, Kaltara bisa swasembada beras tiga tahun setelahnya atau pada tahun 2026. Mula-mula, Pemprov Kaltara memastikan ketersediaan benih padi di sejumlah daerah sehingga tak perlu lagi membeli beras dari tempat lain. Selain itu, ada program pengendalian hama penyakit dan penguatan kelembagaan kelompok tani. Agar kualitas petani meningkat, Pemprov Kaltara ingin menambah jumlah penyuluh pertanian. Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang mengatakan, program bantuan untuk petani lokal itu dilakukan agar hasil panen padi petani optimal dan bisa terserap pasar. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah akan menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar. Bantuan insentif tersebut akan berlaku hingga Juni 2024. Sesudah bulan Juni, PPN menjadi 50% ditanggung pemerintah. Hal itu diungkap oleh Menteri Koordinasi dan Perekonomian Airlangga Hartarto  usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden  Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (24/10/2023). "Presiden meminta program PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti dibawah Rp 2miliar. PPN 100% ditanggung pemerintah." kata Airlangga. Airlangga menjelaskan kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong industri di sektor properti atau perumahan. Sebab produksi domestik bruto (PDB) untuk sektor real estate mengalami penurunan, meski tidak signifikan yakni sebesar 0,67%. Selain itu, PDB konstruksi juga menurun 2,7%. Padahal kontribusi kedua sektor tersebut terhadap PDB negara mencapai 14-16%. (Yetede)

JAKARTA,ID-Ekonomi digital Indonesia diyakini masih terus tumbuh positif hingga tahun 2030 mencapai nilai proyeksi US$ 220-360 miliar seperti diproyeksikan Google, Temasek, dan Bain & Company Tahun 2022. Namun, hal tersebut akan tercapai dengan dukungan kerja keras semua pihak terkait di berbagai  sektor yang ada dan perlunya kontribusi perusahaan modal venture (venture capital/VC) lokal untuk mendukung  pendanaannya. Berbagai kiprah dan inovasi pun telah dilakukan oleh BNI, IBM Indonesia, dan Tiket.com untuk lebih berkontribusi  pada pertumbuhan ekonomi digital nasional. Hal tersebut merupakan bagian dari benang merah Plenary Session dengan tema Digital Economy: New Sources of Growth dalam acara gelaran BNI Investor Daily Summit 2023, Sustainable Growth, Global Challenge yang digelar di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Mengusung tema besar "Sustainable Growth, Global Challenge", acara BNI Investor Daily Summit 2023 berlangsung meriah dan insentif di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, pada 24-25 Oktober 2023. Selain sederet panel diskusi, salah satu yang mencuri perhatian tamu undangan serta peserta acara itu adalah mobil listrik Toyota Alla New bZ4X berkelir putih. Mobil listrik yang ditampilkan dengan charging  station itu dampak gagah dengan desain yang elegan dan modern. Mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) ini diluncurkan PT Toyota Astea Motor (TAM) pada 2022. Kehadiran BZ4X merupakan komitmen Toyota untuk menyediakan solusi mobilitas yang berkelanjutan dan lengkap bagi masyarakat. Selain itu, Toyota turut berupaya mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam mencapai target net zero emission di tahun 2060 mendatang. Pasalnya, Toyota memiliki program Toyota Environmental Challange 2050 unutk mengurangi emisi karbon dalam berbagai aspek bisnis, termasuk produk dan teknologi. (Yetede)

JAKARTA,ID-Sebanyak tiga entitas PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) menjajaki peluang untuk ikut serta dalam perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia. Ketiganya saat ini dalam proses melengkapi persyaratan administrasi untuk ikut meramaikan bursa yang baru diluncurkan pada 26 September 2023 tersebut. "Iya, ada tiga Adaro yang daftar (Bursa Karbon Indonesia)," kata Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia (BEI) Ignatius Denny Wicaksono pada acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023). Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Adaro Power Mustiko Bawono menginformasikan bahwa perusahaan dimaksud, salah satunya adalah PT Tanjung Power Indonesia (TPI). Entitas ini merupakan bagian Energy, yakni di pilar Adaro Power. TPI adalah perusahaan konsorsium yang 65% sahamnya dimiliki Adaro Power, dan sisanya oleh PT East-West Power Indonesia sebagai anak perusahaan Korea East-West  Power Co Ltd sebanyak 35%. (Yetede)