JAKARTA,ID-Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) telah ada sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1957. Adapun realisasi pembangunan IKN berjalan pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo melakukan pemindahan IKN yang diberi nama Nusantara pada 29 April, dengan memutuskan untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024. Presiden Joko Widodo menegaskan, proyek pembangunan IKN Nusantara merupakan proyek besar dan manfaat untuk generasi masa depan Indonesia. Bila dirinci, angka tersebut terbagi dalam bentuk investasi pemerintah dari APBN Rp88,54 triliun sampai Rp,92,34 triliun (19%) serta investasi pelaku usaha sebesar Rp377,46 triliun. Beberapa prioritas pembangunan  seperti infrastruktur, kompleks pemerintahan, perumahan ASN, termasuk pembangunan Airport untuk VVIP. (Yetede)

JAKARTA,ID-Investasi hijau atau green investment yang dilakukan oleh PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Astra Internasional TBK (ASII) diyakini mampu mengangkat kinerja di lantai bursa. Saham BREN yang bergerak di bidang panas bumi, telah mencatatkan kenaikan hingga 389% sejak listing di Bursa Efek Indonesia  (BEI) pada 9 Oktober 2023. Saham ASII juga memiliki peluang besar untuk terkerek dari investasi hijau yang menjadi salah satu fokus bisnis Group Astra saat ini. President Director Barito Renewables Hendra Soetjipto Tan mengatakan,  fokus perseroan di portfolio investasi  hijau telah mengangkat kinerja saham perseroan sebanyak empat kali. "Jadi kami tidak setuju kalau harga saham tidak naik, yang tidak merasakan kenaikan saham itu, mereka tidak ikut pre-IPO" Ujar Hendra. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT freeport Indonesia (PTFI) menegaskan komitmennya unutk mendukung pemerintah terhadap program hilirisasi bahan mineral mentah di Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas saat menjadi pembicara dengan tema Resources: Backbone of Indonesia's Economy. Tony menyebut, saat ini pembangunan smelter baru Freeport yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Gresik nyaris rampung pembangunan smelter  pun sudah mencapai 80% dan siap beroperasi pada Mei 2024. "Intinya adalah (hilirisasi) kita lakukan terus. Sudah kita lakukan dan kita akan lanjutkan, dan sekarang tahapannya smelter baru yang sedang  sudah 80% prosesnya. Hiharapkan bulan Mei tahun depan sudah bisa mulai operasi," kata Tony. Ini merupakan smelter kedua yang dimiliki PTFI setelah smelter pertama telah dibangun PTFI tahun 1996, dan dikelola oleh PT Smelting yang juga berlokasi di Gresik. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah menargetkan Implementasi Undang-undang Kesehatan pada januari 2024 demi mewujudkan tranformasi kesehatan menuju sistem  ketahanan nasional  yang kuat. Berbagai pihak, seperti BPJS Kesehatan, Kimia farma, dan  Assosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia siap berkolaborasi mendukung undang-undang meskipun berbagai perbaikan harus dilakukan. Hal tersebut mengemuka pada diskusi bertema The Urgency of Building National Healthcare Cabilties dalam acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota by Plataran, Senayan, jakarta. Kalau dilihat kontribusi BPJS terhadap transformasi kesehatan, Ghufron menilai, saat ini BPJS sudah jauh semakin baik. "BPJS itu terbaik di Asia Pasifik, bahkan dibanding Amerika Serikat. Di Indonesia, tinggal 5% atau sekitar 14 juta warganya yang belum menjadi anggota BPJS, sedangkan Amerika Serikat masih 15% atau sekitar 35% juta warganya yang belum menjadi anggota BPJS AS," ungkap Gufhron. (Yetede)

Depresiasi rupiah menekan industri perbankan karena berpotensi menggerus kemampuan penyaluran kredit dan meningkatkan risiko kredit. Penguatan dollar AS akan terus terjadi seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global. Mengacu pada data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah terpantau sedikit menguat. Pada penutupan pasar, Selasa (24/10) nilai tukar rupiah berada di level Rp 15.869 per dollar AS, menguat 0,46 % dibandingkan penutupan hari sebelumnya, yakni Rp 15.943 per dollar AS. Secara kalender berjalan, rupiah sempat menyentuh level terkuatnya di level Rp 14.632 per dollar AS pada 4 Mei 2023. Sementara itu, nilai tukar rupiah paling lemah pada 23 Oktober. Saat itu nilainya Rp 15.943 per dollar AS atau terdepresiasi 2,2 % dibandingkan penutupan pada 2022.

Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah berdampak terhadap jumlah penyaluran kredit (exposure) perbankan dalam bentuk dollar AS. Hal ini karena adanya selisih akibat depresiasi nilai tukar rupiah. “Bagi perbankan, secara rasional, exposure dalam dollar AS akan otomatis naik dalam ekuivalen rupiah sehingga akan juga menaikkan ATMR (aset tertimbang menurut risiko). Namun, tentu saja tergantung dari porsi exposure tersebut,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (24/10). ATMR merupakan jumlah aset bank dengan pertimbangan risiko, seperti kredit, pasar, dan operasional. Kenaikan ATMR tersebut, salah satunya, akan menurunkan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang berarti kemampuan penyaluran kredit bank menjadi terbatas. (Yoga)

Sebanyak 23 orang meninggal akibat kelaparan di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Tanpa solusi komprehensif yang menyentuh akar masalah, bencana kelaparan di Tanah Papua bakal terus berulang dan menelan korban. Bencana kelaparan di Yahukimo terjadi sejak Agustus 2023, dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan tanaman warga, seperti ubi dan petatas, gagal panen. Kondisi ini juga mengakibatkan warga kehilangan sumber makanan sehingga mengalami kelaparan. Kepala Distrik Amuma Zakeus Lagowan, dihubungi dari Jayapura, Selasa (24/10) menyebutkan, data korban meninggal dan warga terdampak terus diperbarui. Hingga kini, sekitar 12.000 warga di 13 kampung terdampak kelaparan.

Bencana kelaparan di Tanah Papua pertama kali diberitakan Kompas pada 3 November 1977, di sekitar Telaga Wissel, Kabupaten Paniai yang dipicu banjir dari luapan danau yang merendam kebun ubi milik warga. Bencana kelaparan yang menimbulkan korban jiwa di Tanah Papua pertama kali diberitakan Kompas pada 29 Agustus 1982. Saat itu, bencana kelaparan dirasakan 3.000 warga di Kecamatan Tiom, Kabupaten Jayawijaya. Tujuh warga dilaporkan meninggal akibat kelaparan. Bencana dipicu hujan salju selama beberapa hari yang menutup kebun-kebun warga hingga ubi yang ditanam membusuk.

Dua tahun berselang, bencana kelaparan kembali mendera Kecamatan Kurima, Kabupaten Jayawijaya. Dalam kurun waktu Agustus hingga November 1984, sebanyak 231 orang dilaporkan meninggal dan ribuan penduduk kekurangan pangan. Albert Dien, Bupati Jayawijaya kala itu, menyatakan, bencana disebabkan hama ulat yang menyerang tanaman ubi milik warga. Bencana kelaparan di Jayawijaya kembali terjadi pada 1992. Sebanyak 119 orang meninggal karena kelaparan. Pada 1997, bencana kelaparan dipicu kemarau panjang menewaskan 439 warga. Sedikitnya 50.000 warga terancam kelaparan. Asa bagi penyelesaian persoalan klasik bencana kelaparan di Tanah Papua muncul saat kebijakan otonomi khusus (otsus) sejak 2001. Tak kurang dari Rp 100 triliun anggaran otsus mengalir ke Papua selama dua dekade, tetapi masalah kelaparan warga masih terjadi. (Yoga)

Pentingnya peta jalan dalam pengembangan ekonomi hijau nasional menjadi bahasan sentral pada CEO Insight Kompas100 CEO Forum, Senin (23/10). Belum adanya peta jalan membuat semua pihak terkesan jalan sendiri-sendiri. Belum ada satu kesepahaman dan keselarasan arah dan pelaksanaannya, mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga pelaku usaha (Kompas, 24/10). Akibat dari semua itu, mengutip narasumber Hendri Saparini, peluang di pasar juga tak tercipta dan sulit menarik investor untuk mendanai proyek  ekonomi hijau, karena masih minimnya permintaan di pasar. Padahal, Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi ekonomi hijau terbesar dunia. Potensi ini tak terealisasi karena ketidaksiapan kita sendiri. Selain peta jalan, komitmen tampaknya masih menjadi persoalan besar di negara ini. Dari pihak pemerintah, pilar penting menuju ekonomi hijau memang sudah diletakkan dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

Sejumlah langkah  terobosan juga ditempuh dalam upaya transformasi menuju ekonomi hijau, antara lain penerbitan Perpres No 98 Tahun 2021, pengenalan pajak karbon dan bursa karbon, serta instrumen berbasis non perdagangan. Pemerintah juga mengatur penyelenggaraan nilai ekonomi karbon subsektor pembangkit tenaga listrik sebagai salah satu emiten terbesar gas rumah kaca Indonesia. Hal ini mengikutkan lebih dari 86 persen PLTU batubara yang ada. Di luar itu, disiapkan beberapa instrumen dan kelembagaannya, seperti pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, SDG Indonesia One, dan Indonesia Investment Authority. Dalam RPJMN 2019-2024, target energi baru dan terbarukan dalam bauran energi primer adalah 20 % pada 2024. Sejauh ini, realisasinya sangat lamban. Terkesan pemerintah masih berusaha tawar-menawar. Bahkan, kebijakan mobil listrik sebagai salah satu terobosan paling spektakuler juga masih memakai listrik dari pembangkit fosil yang mengotori bumi. (Yoga)