Wapres Ma’ruf Amin menyatakan pemerintah memprogramkan percepatan penurunan tengkes (stunting) lima tahun terakhir sejak 2018. Berbagai upaya ditempuh, mulai dari penajaman, perbaikan cakupan dan mutu intervensi spesifik, hingga perbaikan sistem pendataan dan pelaporan. Pemerintah memastikan keterlibatan lembaga nonpemerintah seperti dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi profesi. Selain itu, perlu keterlibatan lembaga filantropi, mitra pembangunan, dan lembaga swadaya masyarakat. ”Saya mengapresiasi Kadin dan kelompok Kompas Gramedia atas komitmennya terlibat mempercepat  penurunan stunting (tengkes),” ujar Wapres, saat pencanangan gerakan Bersama Entaskan Stunting (Beres) kerja sama Kadin Indonesia dengan Kompas Gramedia di Studio Kompas TV, Jakarta, Kamis (26/10).

Menurut Wapres, program yang dilakukan mesti melengkapi program pemerintah. Koordinasi intensif dengan kementerian, lembaga teknis, dan pemerintah daerah diperlukan untuk menghindari tumpang tindih antarprogram. Selain itu, program harus dilaksanakan di lokasi prioritas tinggi prevalensi tengkes atau gagal tumbuh kembang karena kurang gizi agar dapat membantu menurunkan prevalensi secara signifikan dan tepat sasaran. Program berupa aksi nyata menyasar kelompok prioritas sehingga manfaatnya dirasakan langsung kelompok tersebut. Selain itu, ”Tempatkan penerima manfaat dan pelaku sebagai pelaku utama pelaksanaan program agar muncul rasa memiliki dan kebanggaan dari masyarakat,” kata Wapres. Wapres menegaskan, mulai tampak penurunan prevalensi tengkes melalui program yang dijalankan selama ini. ”Prevalensi stunting bisa diturunkan sebesar 9,2 % dalam empat tahun, setara 2,6 juta anak yang dientaskan dari stunting,” katanya. (Yoga)

Mekanisme pasar sebagai rezim yang berlaku selama ini di bawah bayang-bayang menguatnya fragmentasi. Kini ”rezim kawan atau lawan” mulai mendikte perekonomian. Fragmentasi sebagai ”pandemi” mulai muncul ke permukaan sejak 2020. Ini, misalnya, terdokumentasikan eksplisit dalam pidato yang dikemukakan Presiden Sidang Majelis Umum PBB Ke-74 Tijjani Muhammad Bande di New York, AS, 10 Juni 2020. Dalam pidato berjudul ”Multilateralisme di Dunia yang Terfragmentasi”, Bande menyatakan, dunia semakin terpolarisasi. ”Ketegangan dan konflik geopolitik terus memengaruhi berbagai belahan dunia,” katanya. Perang Ukraina-Rusia yang meletup pada Februari 2022 dan terus berkepanjangan menjadi tangga eskalasi fragmentasi dunia. Demikian pula dengan perang hegemoni antara AS dan China.

”Dunia terfragmentasi. Dulu, kalau bicara misalnya perdagangan dan investasi, mekanisme pasar yang berlaku. Tapi, sekarang tidak lagi,” kata pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Agustinus Prasetyantoko, di ruang kerjanya, di Jakarta, Kamis (26/10). Dalam mekanisme pasar, investasi akan mencari lokasi aman dan paling menguntungkan. Perdagangan juga akan terjadi dalam kemitraan yang paling menguntungkan. Namun, dengan menguatnya fragmentasi, faktor geopolitik mendikte investasi dan perdagangan. Ini, misalnya, terjadi ketika sejumlah perusahaan hengkang dari suatu negara karena persoalan geopolitik. Semua negara juga cenderung protektif. (Yoga)

Teknologi digital dinilai akan menjadi penggerak utama ekonomi keuangan syariah nasional di kancah global. Sebagai bentuk adaptasi ekonomi keuangan syariah atas perkembangan teknologi, pemerintah meluncurkan aplikasi Satu Wakaf Indonesia. Hal ini mengemuka dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-10 tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (26/10). Hadir dalam acara tersebut, antara lain, Wapres Ma’ruf Amin, Gubernur BI Perry Warjiyo, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Wapres Amin menuturkan, penerapan teknologi dan digitalisasi menjadi prasyarat bagi kesuksesan semua sector potensial. Teknologi transversal, yang merujuk pada teknologi yang dapat diterapkan secara lintas sektor, dinilai akan menjadi penggerak utama pertumbuhan global di masa depan.

Tanpa inisiatif strategis untuk mempercepat implementasi teknologi transversal, Indonesia diperkirakan tidak akan optimal dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada 2045. ”Saya juga meyakini ekonomi dan keuangan syariah sebagai potensi luar biasa yang dimiliki Indonesia untuk menerbangkan ekonomi nasional,” kata Wapres Amin saat memberikan sambutan. Pada perhelatan ISEF kali ini, Wapres Amin menyampaikan sejumlah pesan kepada semua pegiat ekonomi syariah. Pertama, meningkatkan dan memperluas pemanfaatan digitalisasi dan inovasi digital sebagai penggerak utama akselerasi pengembangan ekonomi syariah yang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri halal. Kedua, Wapres meminta peningkatan literasi dan inklusi ekonomi serta keuangan syariah setidaknya mencapai 50 %. Hal ini dinilai akan berkorelasi dengan meluasnya pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ketiga, menjaga dan mengawal bersama konsistensi dan keberlanjutan program ekonomi dan keuangan syariah hingga masa mendatang. (Yoga)

Pemerintah terus berupaya meningkatkan konektivitas di wilayah Sumsel lewat pembangunan jalan tol. Agar investasi berbiaya besar itu tidak sia-sia, pemda diminta mengoptimalkan manfaat dari konektivitas tersebut untuk meningkatkan produktivitas berbagai sektor unggulan. Pembangunan Jalan Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64 kilometer itu dimulai pada 2019. Investasi pembangunannya mencapai Rp 12,5 triliun. ”Ini investasi besar, tetapi manfaat untuk negara dan masyarakat akan luar biasa kalau kita bisa menaikkan produktivitas. Artinya, tol ini harus disambungkan dengan kawasan pertanian, wisata, perkebunan, ataupun industri,” kata Presiden Jokowi dalam peresmian Jalan Tol Indralaya-Prabumulih di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, pada Kamis (26/10).

Pemerintah akan membangun jalan tol sepanjang lebih kurang 2.800 kilometer untuk menyambungkan Sumatera dari Lampung hingga Aceh. Dari total jalan itu, koridor utamanya lebih kurang 1.800 kilometer. Tujuan pembangunan itu adalah untuk meningkatkan kecepatan mobilitas barang dan jasa serta meningkatkan daya saing. Dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Palembang, Rabu (25/10) malam, Presiden menyampaikan, masyarakat merasakan banyak perbedaan setelah jalan tol yang menghubungkan Palembang, Sumsel, dan Bandar Lampung, Lampung, beroperasi pada 2019. Dahulu, melalui jalan lintas timur Sumatera, waktu tempuh Palembang-Bandar Lam- pung bisa 10-12 jam. Sekarang, dengan jalan tol, waktu tempuh hanya 3,5 jam saja. (Yoga)

Perparkiran di Jakarta yang dikelola oleh Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta bekerja sama dengan swasta memiliki potensi besar untuk pendapatan daerah jika terkelola optimal. Namun, di lapangan, banyak lahan diakuisisi sepihak menjadi ladang parkir oleh sekelompok warga atau organisasi masyarakat. Akuisisi lahan menjadi tempat parkir tak resmi ini sering kali membuat warga kesal. ”Ini bukan perkara Rp  2.000, tetapi kesal karena ujug-ujug menghampiri kita. Padahal, kita parkir sendiri, keluarin sepeda motor sendiri. Lalu, itu enggak ada kartu karcis resmi. Saya menolak. Dia (juru parkir) enggak terima, memaksa harus bayar,” ujar Cahyo Anggoro (27), warga Petamburan, Jakpus, Rabu (25/10). Kekesalan serupa dirasakan Ahmad Yudo (37), warga Kebon Jeruk. Ia menilai, perlu regulasi yang mengatur ketat agar tidak semua tempat ditarik tarif parkir secara ilegal. Pemerintah seharusnya perlu menyediakan lahan parker resmi.

Merujuk pada laporan dalam Portal Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta, terdapat 762 ruas jalan lokasi parkir yang dikelola Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 2018. Selain itu, terdapat 201 mesin terminal parkir elektronik (TPE). Mesin-mesin ini tersebar di 33 titik se-Jakarta. Namun, di lapangan tetap saja lahan parkir liar beserta juru parkir ilegal ada di mana-mana. Selain semrawut, uang dari parkir liar tak masuk pendapatan daerah. Sistem integrasi seluruh kanal aduan warga, Cepat Respons Masyarakat (CRM) Jakarta, mencatat total 11.231 laporan parkir liar dalam kurun Januari-Oktober 2023. Azas Tigor Nainggolan dari Forum Warga Kota Jakarta menyebutkan, potensi retribusi dari parkir liar di badan jalan bisa mencapai Rp 92 miliar per tahun. Sayangnya, uang ini mengendap di orang-orang tertentu. Padahal, potensi sebesar itu bisa untuk membiayai, memperbaiki, atau menyubsidi infrastruktur publik. (Yoga)

Transisi energi di Jatim terus dimasifkan melalui kolaborasi berbagai kalangan. Dari rumah tangga, dunia industri, instansi pemerintah daerah, pondok pesantren, hingga pengelola tempat ibadah, diajak ”berlari” demi meraih target energy bersih. Pemprov Jatim menyalurkan bantuan sekaligus meresmikan 20 pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap pada Selasa (24/10). Pembangkit dibangun pada 17 pondok pesantren (ponpes), Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, dan dua lokasi unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan. Ponpes yang menerima bantuan antara lain Ponpes Islam At Tauhid ASPI2 Surabaya dengan kapasitas pembangkit 5.000 watt peak (WP), Ponpes Bumi Shalawat Progresif Sidoarjo 10.000 WP, Ponpes Zainul Hasan Genggong Probolinggo 10.000 WP, Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo 10.000 WP, dan Ponpes Al Qodiri Jember 10.000 WP.

PLTS atap juga dipasang pada Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dengan kapasitas 13.200 WP. Adapun untuk pelabuhan ikan yang menerima bantuan tahun ini adalah UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar Banyuwangi dengan kapasitas 25.000 WP dan UPT Pelabuhan Perikanan Pantau Pondokdadap Kabupaten Malang 25.000 WP. Sebelum meresmikan PLTS atap, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memimpin konvoi motor listrik dari Gedung Negara Grahadi menuju Masjid Al Akbar, diikuti 1.588 peserta di Surbaya dan 12 kabupaten dan kota di Jatim. Khofifah mengatakan, penyaluran bantuan PLTS atap dan Gebyar Konvoi Motor Listrik menjadi bagian penting dari proses transformasi energy fosil ke nonfosil,terutama tenaga surya, angin, danpanas bumi. Menurut dia, di ”Bumi Majapahit” ini ketiga jenis energi berlimpah itu yang berpotensi dikelola sebagai energi bersih. ”Bantuan PLTS atap ini bagian dari kita mencicil proses transformasi dari penggunaan energi fosil ke nonfosil. Sebab,energi fosil ini ke depan akan habis,” ujar Khofifah. (Yoga)

JAKARTA,ID-Insentif fiskal untuk penguatan sektor properti bakal menggenjot pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2023 hingga sepanjang 2024. Betapa tidak, insentif itu datang ditengah kian meningkatnya ketidakpastian global yang bisa mengancam perekonomian Indonesia. Hitungan Kementerian keuangan (Kemenkeu), insentif properti bakal mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal IV tahun ini sebesar 0,2% menjadi 5,06%. Tanpa insentif ini, pertumbuhan ekonomi bisa melemah menjadi 4,86% dari baseline  5,06% akibat ketidakpastian dunia. Insentif ini juga akal menambah pertumbuhan ekonomi sepanjang 2023 sebesar 0,06% menjadi 5,1%, diatas basedline 5,09%. Tanpa insentif itu, pertumbuhan ekonomi hanya 5,04%.  Efek insentif ini ke pertumbuhan ekonomi 2024 lebih dahsyat lagi, yakni sebesar 0,13%. Artinya, dengan insentif ini, ekonomi bisa tumbuh 5,2%, sedangkan tanpa insentif, ekonomi hanya tumbuh 5,08%. (Yetede)