Peningkatan pangsa pasar pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) hingga kuartal III/2023 mendorong pertumbuhan laba perseroan pada periode tersebut. Emiten dengan kode saham BRIS ini mampu mencatatkan per tumbuhan pangsa pasar pembiayaan sebesar 3,26% pada kuartal III/2023 secara tahunan (year-on-year/YoY). Pencapaian ini merupakan sinyal positif di tengah peningkatan market shareindustri perbankan syariah di Indonesia sebesar 7%.Pada kuartal III/2023, perseroan sukses mencetak laba sebesar Rp4,2 triliun atau naik 31,04% YoY. Salah satu penopang dari pertumbuhan laba yang pesat tersebut adalah meningkatnya volume pembiayaan yang mampu mendorong pendapatan margin bagi hasil tumbuh 15,74% YoY. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan bahwa kinerja yang tangguh ini menunjukkan bahwa BSI resiliencedan mampu membuktikan diri sebagai bank syariah yang memberikan kontribusi economic value yang sangat baik, di samping penciptaan social valueyang terus dilakukan untuk kemaslahatan umat. Dia memandang bahwa sektor keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, memiliki ciri khas dan keunikan produk yang relatif tahan terhadap goncangan ekonomi. Padahal, kondisi makro ekonomi dan situasi global yang tidak menentu saat ini menjadi tantangan tersendiri, termasuk bagi perbankan syariah. Oleh karena itu, BSI telah menyiapkan sejumlah strategi fokus pada pembiayaan yang sehat dan orientasi jangka panjang, akselerasi business process, dan disiplin dalam monitoring kualitas pembiayaan.

JAKARTA,ID-Masalah pupuk di Indonesia, khususnya pupuk bersubsidi dinilai sangat rumit, mulai hulu hingga hilir, yakni pasokan serta harga gas untuk pabrik pupuk, ketersedian yang belum memadai untuk petani, hingga masalah distribusi. Pemerintah masih melakukan  terobosan untuk membenahi karut marut pupuk  ini, yang dinilai dengan audit khusus dalam rangka mengevaluasi secara menyeluruh, selain audit yang dilakukan secara rutin yang dilakukan oleh inspektorat dan BPK. Anggaran yang terbatas dari pemerintah sangat memengaruhi jumlah pupuk yang bisa disubsidi bagi 50% kebutuhan pupuk petani. Untuk tahun ini, besaran alokasi subsidi yang  dianggarkan pemerintah pada 2023 mencapai Rp 24 triliun, padahal kebutuhannya mencapai  Rp24 triliun, padahal kebutuhannya mencapai Rp 70 triliun. "Petani memang selalu bermasalah dengan pupuk. Ketika petani butuh, pupuknya belum ada, sedang tidak butuh malah ada. Bagi petani, kondisi ini akhirnya dianggap sebagai hal yang wajar (masalah pupuk)," kata Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa, yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan teknologi Tani Indonesia, kepada Investor Daily. (Yetede)

JAKARTA,ID-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai industri perbankan Indonesia tetap solid dan resilen ditengah tingkat suku bunga Amerika Serikat (AS) yang tinggi dan diyakini akan berlangsung lebih lama  dari perkiraan semula (higher for longer). Hingga Kuartal III-2023, perbankan telah menyalurkan kredit Rp6.837,3 triliun, tumbuh 8,96% secara year on year (yoy) yang ditopang oleh kelompok bank umum swasta domestik.  Kepala Eksekutif  Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan, kinerja intermediasi cenderung melambat dibandingkan posisi Agustus 2023 yang tumbuh 9,06% (yoy) karena pembanding kinerja sebelumnya adalah masa pandemi Covid-19. "Kalau dilihat saat ini, jangan dibandingkan tahun lalu. Karena tahun lalu itu proses pertumbuhan yang sangat berat karena sedang Covid-19, ada recovery Covid, jadi low based effect, dasar perhitungan rendah. Jadi kelihatan pertumbuhan spike. Karena pertumbuhan ekonomi setelah Covid berakhir kalau dibandingkan dengan itu turun, tapi situasi saat ini tidak begitu," ungkap Dian 

PT Triper Multivision Plus Tbk (RAAM) atau MTV berhasil membukukan kinerja positif  sepanjang Januari-September 2023 dengan total pendapatan Rp231 miliar, naik dari Rp 227 miliar di periode sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disumbang dari beberapa lini bisnis perseroan, terutama segmen sinetron yang mengontribusi hampir setengah dari total pendapatan perusahaan. "Kontributor pendapatan tertinggi adalah sinetron yang menghasilkan Rp 109  miliar pada sembilan bulan 2023, naik 25%, dibandingkan tahun sebelumnya, diikuti oleh film sebesar Rp 50 miliar, dan digital sebanyak Rp35 miliar," kata Presiden Direktur  dan CEO RAAM Whora Anita Raghunath dalam keterangan resminya, Senin. Anita menyebutkan, pendapatan lainnya disumbang dari tiket serta makanan dan minuman (F&B) yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar Rp 28 miliar dan Rp 9 miliar. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) pada berbagai sektor industri berpotensi memberikan kontribusi US$ 366 miliar atau sekitar 18% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2030.  Nilainya naik signifikan dibandingkan US% 243,5 miliar tahun 2022. Potensi tersebut perlu dioptimalisasikan dengan kolaborasi dan adopsi A1 yang sebaik-baiknya dan bertanggung jawab, kapabilitas talenta pun menjadi krusial, serta ditopang oleh kebijakan pengaturan yang yang mendukung pengembangan A1 untuk tujuan bangsa yang lebih baik. Hal tersebut merupakan sebagian dari kesimpulan laporan berjudul 'Dampak Ekonomi A1 Generatif: Masa Depan Pekerjaan di  Indonesia' yang diterbitkan oleh Access Partnership dalam kerja sama dengan ELSAM dan dengan dukungan Microsoft.  Laporan disampaikan pada acara  Microsoft Media Gathering 2023 yang berkolaborasi bersama Fortune Indonesia, dengan tema Unlocking the Economic Impact of Al Responsibly di Kantor di Kantor Microsoft Indonesia, Jakarta, Senin (30/10/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan, peletakan batu pertama  atau groundbreaking  tahap kedua yang akan dilakukan pada 1-3 November 2023 merupakan bukti tingginya kepercayaan pemodal berinvestasi di Ibu Kota IKN). "Kegiatan ini menunjukkan bahwa bukan hanya  pertumbuhan pembangunan yang terjadi di IKN, namun juga bergulirnya  pertumbuhan ekonomi yang sebagai bukti minat dan kepercayaan  yang tinggi dan investor swasta dan pemerintah di IKN," jelas Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangan tertulis. Dia menjelaskan, 10 proyek melakukan peletakan batu pertama  tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di IKN Nusantara pada 1-3  November 2023. Kegiatan ini merupakan kegiatan peletakan batu utama tahap dua dari  kegiatan yang sudah dilakukan pada September lalu. (Yetede)

Sejumlah instrumen yang disediakan pemerintah untuk menarik penanaman modal di bidang industri manufaktur tak efektif menarik investor. Saat ini, pemerintah tengah mengevaluasinya. Jubir Kemenperin, Febri Hendri mengatakan, perlu ada strategi investasi yang lebih jitu untuk mendorong industrialisasi manufaktur di Indonesia. Pemerintah sebenarnya sudah menyediakan sejumlah insentif pajak, tetapi belum efektif menarik banyak investasi manufaktur. ”Itu yang sedang kami evaluasi dan cermati, misalkan untuk beberapa industri ke negara tetangga dibandingkan Indonesia. Apa kelebihan negara itu. Seperti mobil listrik, kita selalu pakai pembanding negara lain. Kalau negara lain ngasih keistimewaan sekian, kami kasih yang lebih bagus lagi,” ujar Febri di Jakarta, Senin (30/10).

Pemerintah melalui PP No 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu memberikan fasilitas pengurangan PPN atau tax allowance. Skemanya berupa insentif pengurangan penghasilan neto 30 % dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 tahun, atau masing-masing sebesar 5 % per tahun. Dengan ini, diharapkan beban Pajak Penghasilan badan yang disetorkan oleh investor dapat lebih ringan. Juga Peraturan Menkeu (PMK) No 159 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Fasilitas tax holiday ini diberikan selama 5-15 tahun, bahkan bisa sampai 20 tahun jika mendapat persetujuan Menkeu. Berdasarkan data DJP Kemenkeu, hingga 31 Desember 2022, realisasi investasi yang memperoleh tax holiday untuk industri pionir hanya Rp 153,20 triliun, masih jauh dari target yang tertuang dalam PMK Nomor 35 Tahun 2018 dan PMK Nomor 130 Tahun 2020 sebesar Rp 1.639,89 triliun. (Yoga)

Desa-desa pesisir menjadi salah satu kantong kemiskinan di Indonesia. BPS mencatat, jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir Indonesia pada tahun 2022 mencapai 17,74 juta jiwa. Sebanyak 3,9 juta jiwa di antaranya masuk kategori miskin ekstrem. Jika penduduk miskin di Indonesia pada 2022 berjumlah 26 juta jiwa (data Maret 2022 adalah 26,16 juta jiwa dan September 2022 adalah 26,16 juta jiwa), kemiskinan wilayah pesisir menyumbang 68 % dari total angka kemiskinan di Indonesia. Sumber penghidupan penduduk wilayah pesisir adalah sektor perikanan tangkap. Nelayan, pelaku utama sektor perikanan tangkap, adalah salah satu kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Data nilai tukar nelayan (angka yang membandingkan indeks pendapatan nelayan atas indeks pengeluarannya) per September 2023 adalah 105,64. Di antara lima subsektor pertanian, nilai tukar nelayan menduduki peringkat terendah kedua setelah nilai tukar petani peternak.

Meningkatkan pendapatan penduduk desa pesisir tidak hanya lewat penjualan ikan segar, tetapi juga   hasil olahannya. Produk olahan hasil laut akan memberikan tambahan pendapatan sekaligus membuka kesempatan kerja. Memadukan tujuan kesejahteraan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, beberapa desa pesisir mengembangkan potensi mereka menjadi desa wisata berbasis hutan bakau (mangrove). Di antaranya Desa Mundupesisir di Cirebon dan Desa Kebundadap Timur (Kedatim) di Sumenep.  Di desa-desa pesisir itu, hutan bakau yang menjadi obyek wisata juga berfungsi sebagai  penyerap karbon, penghasil oksigen, serta pencegah bencana abrasi pantai dan angin. Pohon bakau juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pangan, seperti sirop, keripik, dan dodol. Tanaman bakau dapat diolah pula menjadi aneka produk kerajinan dan sebagai pewarna alami untuk tekstil.

Meningkatnya kesejahteraan ekonomi karena adanya konservasi hutan bakau juga diperoleh lewat  meningkatnya produktivitas ikan dan biota laut lainnya oleh penduduk di area tersebut. Hutan bakau adalah tempat tinggal, berlindung, dan berkembang biak biota laut, seperti ikan, kepiting, dan udang. Penelitian di Desa Grinting di Kabupaten Brebes membuktikan bahwa pelestarian hutan bakau berkorelasi positif pada produksi ikan di desa tersebut. Berbagai upaya dapatdilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa-desa pesisir Indonesia, mulai dari meningkatkan pendapatan nelayan sampai membuka peluang usaha di luar sektor perikanan tangkap. (Yoga)

Ketiga kandidat calon presiden dan wakil presiden memasang target yang ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan secara drastis. Cita-cita yang tinggi itu perlu dibuktikan lewat strategi yang realistis dan menyentuh akar masalah, yang sejauh ini belum terlihat dari tawaran program para kandidat. Ditilik dari dokumen visi dan misi bakal calon presiden dan wakil presiden, ketiga kandidat memasang target angka kemiskinan yang ambisius. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, misalnya, ingin menekan tingkat kemiskinan dari 9,36 % (Maret 2023) menjadi 4-5 % pada 2029, serta menghapus kemiskinan ekstrem pada dua tahun pertama menjabat. Target yang lebih ambisius dipatok oleh pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yakni menekan kemiskinan menjadi 2,5 % pada 2029 dan kemiskinan ekstrem 0 %. Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memasang target yang lebih moderat, yaitu kemiskinan di bawah 6 % pada 2029 dan kemiskinan ekstrem 0 % pada 2026.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Senin (30/10)  mengatakan, semakin ambisius target kemiskinan yang dipasang, tawaran program yang diberikan juga  harus sepadan. Sebab, ikhtiar menurunkan angka kemiskinan tidak semudah membalik telapak tangan. Secara historis, menurut dia, upaya menurunkan angka kemiskinan sebesar 1 % dalam satu tahun nyaris tidak pernah terjadi. ”Target yang tinggi membutuhkan terobosan dan strategi yang tidak business as usual. Melihat ke belakang, mau menurunkan kemiskinan 1 % saja biasanya butuh extra effort yang pasti akan membebani APBN,” katanya. Berdasarkan dokumen visi-misi para kandidat, sudah tampak beberapa gagasan baru untuk menekan kemiskinan. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira mengatakan, berbagai terobosan program baru yang dimunculkan para kandidat itu perlu realistis. Sebab, target ambisius itu tidak akan bisa dieksekusi dengan baik jika tidak ada terobosan kebijakan dari sisi penerimaan negara. (Yoga)