Sebanyak 72 pelari melintasi jalur sejauh 108 kilometer dalam lari amal ultramaraton Jelajah Timur 2023, 26-27 Oktober 2023. Meski tak semua mampu menaklukkan tantangan jalur Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan hingga finis di Kota Kupang, NTT, ikhtiar mereka untuk turut membantu menghadirkan solusi bagi NTT layak diapresiasi. Donasi Rp 1,2 miliar yang terkumpul dari ajang ini akan digunakan untuk penyediaan akses air bersih dan pencegahan tengkes di NTT. Jelajah Timur 2023 yang diselenggarakan Plan Indonesia memasuki tahun kelima sejak pertama kali dilaksanakan pada 2019. Terdapat tiga kategori, yakni full course 108 km, half course sejauh 53 km, dan ekshibisi 10 km. Lari amal ultramaraton dimulai dari di kantor Bupati Timor Tengah Selatan sekitar pukul 14.30, dilepas Bupati Timor Tengah Selatan Egusem Pieter Tahun.

Untuk half course dimulai dari SD Camplong, Kabupaten Kupang, pukul 24.00, sedangkan kategori 10 kilometer dari Terminal Bimoku di batas kota Kupang, Sabtu (28/10) pukul 07.00. Seluruhnya finis di kantor Gubernur NTT di Kupang, Sabtu siang. ”Total peserta yang kami terima 78 orang, tetapi sampai hari pelaksanaan ada 82 orang yang datang. Sebanyak dua orang di 10 km, 16 orang di full course , dan 64 orang di full course,” kata Race Director Jelajah Timur 2023 Lexi Rohi. Sebagian besar pelari memang sering ikut Jelajah Timur, sejak edisi pertama pada 2019. Namun, ada juga yang baru, Banyak cara bisa dilakukan untuk menghadirkan solusi atas beragam persoalan di negeri ini. Solidaritas, perjuangan, dan kerelawanan pelari bisa menjadi inspirasi, (Yoga) 

Besarnya proporsi pemilih berusia 17-40 tahun pada Pemilu 2024 membuat suara generasi muda diperebutkan para kontestan pemilu, tak terkecuali bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Mereka pun berjanji memperjuangkan gagasan serta kepentingan anak muda. Namun, sebagian generasi muda merasa hanya dimanfaatkan untuk mendulang suara alih-alih dianggap sebagai agen pembangunan dan perubahan sosial. Berdasarkan daftar pemilih tetap untuk Pemilu 2024, dari total 204,8 juta pemilih, sekitar 106,3 juta atau 52 % berusia 17-40 tahun. Jika dirinci, persentase pemilih berusia 17-30 tahun mencapai 31,29 % dari total pemilih dan 31-40 tahun sebanyak 20,7 %.

Peneliti di Pusat Riset Politik BRIN, Aisah Putri Budiatri, mengungkapkan, besarnya proporsi pemilih berusia muda membuat mereka bisa menjadi penentu kemenangan kontestan di Pemilu 2024. ”Itu artinya kandidat yang berhasil ’memenangkan’ suara pemilih muda akan mampu memenangi pemilu,” ujar Aisah saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (28/10). Besarnya potensi pemilih muda ini pun disadari para kontestan pemilihan anggota legislatif ataupun pemilihan presiden. Kesadaran ini, lanjut Aisah, membuat para kontestan pemilu gencar mendekati kalangan muda dan menggaungkan pentingnya peran pemuda dalam politik untuk menarik dukungan suara dari mereka. (Yoga)

Transparansi adalah prinsip utama yang mesti dipenuhi korporasi bila ingin menjadi perusahaan terbuka. Inilah yang dilakoni J&T Global Express Ltd, perusahaan kurir asal China yang memulai usaha di Indonesia dengan bendera PT Global Jet Express. Kemarin, J&T Global Express sukses melaksanakan initial public offering (IPO) di Bursa Hong Kong (27/10). Perusahaan yang didirikan Jet Jie Li ini berhasil meraup dana segar HKD 3,92 miliar atau  US$ 500 juta (setara Rp 7,95 triliun) di IPO itu. Di ajang itu, J&T mengeluarkan 327 juta saham yang harganya HKD 12 per saham. Rupanya, aksi J&T Global Express tersebut membuka tabir bagaimana J&T Global Express menjalankan bisnis di Indonesia. J&T mengakui terbentur dengan aturan di Indonesia. Namun melihat potensi bisnis yang besar di negeri ini, J&T mencari cara bisa masuk ke pasar logistik di dalam negeri. Dalam prospektus juga disebutkan kalau mereka juga terbentur dengan Undang-Undang Pos Indonesia. Yakni perusahaan pos asing dapat membeli saham ekuitas di perusahaan jasa kurir di Indonesia, dengan catatan tidak terlibat dalam operasi di luar ibukota provinsi di Indonesia. Praktisi hukum bisnis Frank Hutapea menyebutkan J&T terlihat berusaha mengakali aturan-aturan di Indonesia. Terutama di Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 33 dan Undang-Undang Pos. Karena di aturan ini  pelaku usaha dilarang membuat perjanjian bisnis menggunakan nama orang lain. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot Tanjung menjelaskan aktivitas pos dan kurir masuk dalam lingkup KBLI 53100. Artinya, bidang ini sesuai Perpres 49/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, termasuk dibatasi kepemilikan asing maksimal 49%.

Permintaan komoditas nikel yang masih positif membuat kinerja keuangan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) bertumbuh. Ini tercermin dari kenaikan kinerja keuangan Vale Indonesia pada kuartal III-2023 di tengah lesunya harga nikel. Bernardus Irmanto, Chief Financial Officer INCO pada Jumat (27/10) menyebut realisasi harga jual rata-rata alias average selling price (ASP) pada sembilan bulan pertama 2023 sebesar US$ 18.596 per ton, turun 6% dibandingkan dengan realisasi harga rata-rata pada periode serupa 2022 yang US$ 19.703 per ton nikel. Meskipun terjadi penurunan harga, Irmanto menyebut INCO mencatat peningkatan penjualan 7% di periode tersebut yakni 50.435 ton nikel dalam matte. Pada kuartal III-2022, volume penjualan Vale Indonesia hanya 44.347 ton nickel matte. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan volume pengiriman nikel dalam matte. Dus,  produsen nikel ini membukukan laba bersih senilai US$ 221,08 juta atau naik 31,29% dari posisi di periode yang sama tahun lalu sebesar US$168,38 juta. Adapun INCO optimistis untuk mencapai target produksi setahun penuh pada tahun ini di kisaran 70.000 ton nikel dalam matte. Optimisme ini berkaca pada moncernya kinerja operasional INCO per akhir September 2023. Analis BRI Danareksa Sekuritas Hasan Barakwan menyematkan rating overweight di sektor nikel. Hasan memperkirakan harga nikel kelas 1 seperti di sektor nikel. Hasan memperkirakan harga nikel kelas 1 seperti (MHP), nikel sulfat (NiSO4), dan nikel matte serta dan nikel kelas 2 akan stabil di sisa tahun ini, di tengah ekspektasi peningkatan permintaan dari industri stainless steel dan prekursor baterai listrik.

Emiten Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Digital, PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) masih berupaya untuk mencapai target pertumbuhan bisnis di tahun ini. Sejalan dengan tren perkembangan bisnis sepanjang tahun ini, MTDL optimistis bisa mencapai target pertumbuhan pendapatan dan laba bersih sebesar 8% hingga akhir tahun nanti. "Melihat situasi makroekonomi dan tren bisnis IT di Indonesia tahun ini, kami masih menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba sebesar 8%," ungkap Direktur Metrodata Electronics, Randy Kartadinata kepada KONTAN, Senin (23/10) lalu. Pertumbuhan bisnis MTDL tahun ini masih ditopang oleh dua lini bisnis utama perusahaan, yakni lini bisnis distribusi komersial serta solusi dan konsultasi. Menurut Randy, dua lini bisnis tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup solid sepanjang tahun ini. Kontributor pertumbuhan lini bisnis tersebut didorong segmen korporasi, seiring meningkatnya kebutuhan TIK dari para pelaku bisnis. Secara keseluruhan, MTDL membukukan laba bersih sebesar Rp 402 miliar hingga kuartal III 2023. Laba bersih itu meningkat 8,2% yoy, dengan total pendapatan konsolidasi stabil di kisaran. "Mayoritas dana capex tahun ini digunakan untuk pembelian produk IT yang akan disewakan ke segmen minyak dan gas bumi. Sedangkan sisanya digunakan untuk peningkatan IT internal perseroan serta pembangunan gudang," ujarnya. Khusus bisnis solusi dan konsultasi, MTDL cukup gencar melakukan inovasi layanan. Beberapa solusi layanan yang mengalami pertumbuhan kinerja cukup kuat adalah layanan cloud, cyber security, dan data & artificial inteligence (AI). Solusi layanan ini memberikan pijakan yang kokoh dalam menopang pertumbuhan kinerja MTDL. Susanto Djaja Presiden Direktur MTDL mengatakan, diversifikasi produk dan layanan TIK, serta basis pelanggan yang besar dan loyal membuat MTDL bisa bertumbuh secara sustainable.

Kredit konsumsi perbankan dihadapkan pada situasi yang pelik antara potensi peningkatan aktivitas konsumsi menjelang Pemilu 2024, tantangan instabilitas ekonomi global, dan tingginya suku bunga acuan. Sejauh ini, pasar global masih dibayangi oleh ketidakpastian yang tinggi akibat sikap hawkish The Fed dan konflik geopolitik yang memanas. Hal ini pun berimbas pada perekonomian nasional, yaitu terkereknya suku bunga Bank Indonesia ke level 6% dan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga kian mendekati Rp16.000.Di tengah tantangan ini, pemerintah meluncurkan stimulus baru yakni pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) untuk pembelian properti di bawah Rp2 miliar. Corporate Secretary PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Ramon Armando, memproyeksikan perhelatan pemilu dapat meningkatkan konsumsi masyarakat, khususnya kepada sektor makanan dan minuman, logistik, transportasi, pakaian, serta aneka jasa. “Secara historis jumlah uang yang beredar juga akan cenderung bertambah ketika pemilu yang akan semakin merangsang peningkatan konsumsi masyarakat, dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan kredit konsumsi," katanya kepada Bisnis, Jumat (27/10). Lebih lanjut, BTN memandang adanya insentif baru PPN-DTP akan makin mendongkrak kredit konsumtif, khususnya di segmen KPR yang menjadi andalan BTN. “Tahun ini dan tahun depan, kami membidik kredit tumbuh sekitar double digit,” kata Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar.Pandangan BTN tersebut pun turut diafirmasi oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Menurutnya, pemilu memberikan momentum yang baik bagi pertumbuhan perekonomian nasional, termasuk kredit bank. Pada 2014, kredit konsumtif sebenarnya tumbuh cukup tinggi yakni 11,51% year-on-year (YoY) menjadi Rp1.014 triliun. Namun, tingkat pertumbuhan tersebut melambat dibanding 2013 yang sebesar 13,67% YoY. Hal yang sama kembali terulang pada 2019, bahkan lebih parah. Pertumbuhan kredit konsumtif melambat menjadi hanya 5,81% YoY senilai Rp1.559 triliun dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 10,35% YoY. Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), Sunarso, mengatakan meskipun insentif PPN-DTP baik, faktor lain yang akan menentukan efektivitasnya adalah konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. “Ada analisis ekonometrika bahwa loan demand dan loan growth itu elastis terhadap konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat,” ujar Sunarso.Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja mengamini bahwa segmen kredit yang paling terdampak oleh kenaikan suku bunga acuan adalah segmen kredit konsumsi. "Untuk kredit konsumer, itu sangat price sensitive," tutur Jahja.

Angin paceklik yang berembus ke sektor konsumsi lamat-lamat mulai terasa. Kalangan perbankan sudah mengendus terjadinya pengurangan belanja masyarakat. Ramainya proses kontestasi menjelang Pemilu 2024 masih bisa diperhitungkan membawa efek positif terhadap belanja. Namun, momentum ini juga bisa memicu keadaan sebaliknya. Apalagi, Bank Indonesia (BI) pada tengah bulan ini sudah mengatrol suku bunga acuan. BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) naik ke level 6%, suku bunga Deposit Facility naik menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,75%.Kebijakan moneter BI tersebut niatnya untuk menjaga stabilitas nilai rupiah yang kini sudah nyaris mencapai Rp16.000 per dolar AS lantaran terpukul oleh faktor global seperti fluktuasi suku bunga The Fed. Namun, suka tak suka, kebijakan moneter ini ikut memengaruhi dinamika kredit konsumsi perbankan. Kenaikan suku bunga dapat membuat pinjaman kredit jadi lebih mahal. Keadaan ini dapat mengurangi minat konsumen meminjam uang untuk pembelian rumah dan mobil. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) telah membeberkan sinyal bahwa saat ini sudah terjadi penurunan penjualan mobil, baik dari sisi ritel maupun penjualan dari pabrik ke diler (wholesales). Data penjualan mobil wholesales pada September 2023 susut 10,12% menjadi 79.883 unit dibandingkan dengan penjualan Agustus 88.878 unit (month-to-month). Jika dihitung secara tahunan (year-on-year/YoY), amblesnya penjualan mobil pada September 2023 menjadi lebih dalam lagi, yaitu 20,11% mengingat penjualan mobil pada September 2022 masih sebanyak 99.986 unit. Di sektor properti, angin paceklik kredit konsumen justru dirasakan pengembang lebih kencang. Sudah sejak lama bisnis di sektor perumahan belum bisa berkembang normal seperti keadaan sebelum pandemi. Hal ini terlihat dari kecilnya penyerapan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan perumahan di bawah Rp2 miliar (non-MBR). Stimulus pemerintah bahkan sudah siap dikucurkan membantu industri properti yang tampak terseok-seok.

Sejumlah perbankan daerah menjalin kolaborasi guna memperkuat potensi pasar keuangan berbasis prinsip syariah.Keenam bank daerah itu adalah Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim, Bank Muamalat, Bank NTB Syariah, BJB Syariah, UUS Kaltim Kaltara, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).Kelimanya menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Sertifi kat Pengelolaan Dana berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA).Kerja sama ini dilakukan sebagai salah satu rangkaian kegiatan Business and Financing Deals – Bulan Pembiayaan Syariah Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023 di Jakarta Convention Centre.Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim Edi Masrianto mengatakan bahwa PKS ini dilakukan untuk memperkuat potensi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS). ”Sinergi seperti ini diharapkan dapat lebih memperkuat struktur perbankan syariah, baik dari aspek bisnis, permodalan, asset, maupun likuiditas dan sekaligus dapat menjadi salah satu pendorong penguatan struktur moneter syariah di tanah air,” katanya dalam keterangan resminya, Jumat (27/10). Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Hery Gunardi mengatakan bahwa perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan positif. ”Aset perbankan syariah tumbuh lebih dari 14% YoY, pembiayaan tumbuh lebih dari 17% YoY, serta dana pihak ketiga tumbuh 10,27% YoY,” katanya.

Tak dapat dimungkiri, para petani di daerah masih kesulitan dalam mengakses layanan perbankan guna meningkatkan permodalan agar memperlancar usahanya. Di sinilah Bank Pembangunan Daerah memainkan peran penting untuk memberikan permodalan yang terjangkau bagi para petani di tengah melambungnya harga pupuk nonsubsidi di pasaran. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) pun mendorong perbankan di Bali untuk memprioritaskan petani agar mendapat akses pembiayaan jelang masa tanam. Program ini merupakan inisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama perbankan di Pulau Dewata.Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan bahwa program KPSP merupakan satu langkah diversifi kasi pembiayaan untuk pengembangan sektor unggulan Pulau Dewata di luar sektor pariwisata dan sesuai dengan arah ekonomi kerti Bali. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Bali selain pariwisata. Dia memandang bahwa selama ini BPD Bali sudah menyalurkan pembiayaan kepada petani melalui program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam program KPSP ini, dua Subak di Kabupaten Tabanan yakni Subak Bengkel dan Subak Jaka menjadi proyek percontohan atau pilot project. Pemilihan utama di Kabupaten Tabanan bukan tanpa alasan. Pasalnya, Tabanan selama ini menjadi lumbung beras Bali dan komoditas lainnya seperti sayur. Pada program KPSP ini, selain mendapat pembiayaan, petani juga diberikan asuransi atau penjaminan. Langkah ini dilakukan guna memberikan rasa aman kepada petani dan meminimalisir kerugian jika terjadi gagal panen.Sementara itu, Kepala Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan bahwa program pembiayaan KPSP merupakan generic model kedua setelah program kredit melawan rentenir yang telah diluncurkan sebelumnya. “Pembiayaan sektor pertanian melalui KPSP ini akan membiayai mulai dari petani membeli bibit, membeli pupuk, sampai masa panen. Selain itu juga akan dilakukan pendampingan termasuk diberikan asuransi. Nanti hasilnya dibeli oleh offtaker,” jelasnya. Ekonom Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar Raka Suardana memandang bahwa model pembiayaan seperti program KPSP ini sangat membantu petani, apalagi penyalurannya menjelang masa tanam yang diproyeksikan bakal berlangsung pada dalam waktu satu atau dua bulan ke depan. Bisnis mencatat bahwa Kepala Tim Kelompok Perumusan KEKDA Wilayah dan Provinsi BI Bali Rahmad Adi Nugroho menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan dari bank belum menyasar semua sektor. “Penyaluran kredit di Bali relatif imbang jika dilihat berdasarkan jenis penggunaannya, namun berdasarkan lapangan usahanya masih terfokus pada perdagangan dan akomodasi makan minum,” jelasnya. Salah satu upaya yang dilakukan Bank Indonesia yakni dengan peningkatan besaran total insentif makroprudensial yang dapat diterima bank. Total insentif tersebut terdiri dari insentif atas pembiayaan kepada sektor prioritas paling tinggi sebesar 1,5%, insentif atas penyaluran KUR dan kredit UMKM meningkat dua kali lipat menjadi paling tinggi sebesar 1%, dan insentif atas penyaluran pembiayaan hijau paling tinggi sebesar 0,3%.

Kementerian Perhubungan bakal melakukan kajian dan komunikasi ke berbagai pihak terkait revisi tarif batas atas tiket pesawat setelah penguasa langit Indonesia, Lion Air Group, mengusulkan adanya perubahan lantaran harga avtur yang kian melambung. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cecep Kurniawan mengungkapkan bahwa pihaknya memahami permintaan maskapai penerbangan untuk mengkaji ulang tarif batas atas tiket pesawat. Hal ini lantaran regulasi terkait hal ini dikeluarkan pada 2019 atau sebelum masa pandemi Covid-19.Dia mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan kajian terkait tarif batas atas (TBA) tiket pesawat dengan dengan para maskapai penerbangan, kementerian/lembaga terkait, serta pemangku kepentingan lainnya.Cecep memaparkan bahwa komunikasi lintas instansi dan kelompok perlu dilakukan mengingat komponen-komponen perhitungan untuk tarif batas atas tidak seluruhnya berada di bawah ranah Kemenhub. Sementara itu, Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Putu Eka Cahyadhi menambahkan bahwa revisi terkait TBA tiket pesawat ini nantinya diharapkan dapat memiliki dampak positif terhadap ekosistem sektor penerbangan nasional.Oleh karena itu, Kemenhub akan mencermati seluruh aspek yang akan terdampak dari kebijakan revisi ini sebelum menetapkan regulasi baru. Di sisi lain, Lion Air Group berharap Kemenhub dan instansi terkait lainnya dapat segera melakukan revisi peraturan terkait TBA tiket pesawat.Presiden Direktur Lion Air Group Daniel Putut Kuncoro Adi mengungkapkan bahwa peraturan terkait batas atas tarif tiket pesawat sudah perlu direvisi. Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) Alvin Lie memandang bahwa kebijakan tarif batas atas tiket pesawat sudah perlu dikaji ulang. Dia memerinci misalnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada saat penetapan KM 106/2019 adalah sebesar Rp14.520 per dolar AS. Kini, nilai tukar rupiah telah bergerak mendekati Rp16.000 per dolar AS, yakni pada kisaran Rp15.940 per dolar.Selain itu, harga bahan bakar atau avtur juga telah mengalami kenaikan yang cukup besar. Pada 2019, harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta adalah Rp9.243 per liter. Sementara itu, berdasarkan data Pertamina One Solution yang diakses pada Jumat (27/10), harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta untuk periode 15-31 Oktober 2023 adalah Rp15.003 per liter.