Indonesia siap membuka kran impor susu sapi dari Jepang. Syaratnya, Negeri Sakura itu harus membeli lebih banyak minyak sawit dari Indonesia. Dengan mengakomodasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), RI diperkirakan masih difisit susu segar 6,72 juta ton tahun ini. Di sisi lain, eksor minyak sawit nasional di 2025 diproyeksikan sekitar 27 juta ton. Metengah menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Pemerintah Jepang menawari susu sapi yang tengah melimpah di negara tersebut keadan Indoenesia.Kebalikan dari Jepang, ketersediaan susu segar di Indonesia justru defisit. Namun demikian, Indonesia memiliki ketersediaan minyak sawit, terutama minyak sawit mentah (crude pal oil/CPO), yang masih melimpah. Karena itu, Indonesia menerima tawaran Jepang tersebut, hanya saja Indonesia  sebaliknya meminta Jepang untuk mengimpor surplus CPO nasional. "Yang kami tawarkan ( ke Jepang). Susu diminta untuk masuk ke Indonesia, kan kita butuh, kita masih  butuh banyak susu. Saya katakan oke, tetapi saya (bilang) tingkatkan ekspor CPO ke Jepang," Jelas Mentan Amran. 

Perum Bulog per 28 April 2025 telah melakukan pengadaan 1.682.909 ton setara beras, yakni 2.058.472 ton berupa gabah kering panen (GKP) petani dan 563.518 ton beras. Serapan 1.682.909 ton itu mencapai 56,09% dari target penugasan pengadaan dalam negeri 2025 yang diberikan pemerintah kepada Bulog sebesar 3 juta ton (2,5 juta ton berupa GKP dan 1.664.503 ton beras). "Pemasok 1.682.909 ton setara beras itu terdiri atas 25.679 petani (gabungan kelompok tani/gapoktan) dan 1.667 mitra penggilingan," jelas Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya. Capaian serapan domestik 1.682.909 pada Januari-April 2025 tersebut merupakan yang tertinggi dalam enam tahun terakhir untuk periode yang sama bahkan melompat luar biasa.

Di Januari-April 2023 misalnya, serapan beras domestik Bulog hanya 296.300 ton. Novi Helmy menjelaskan, penugasan 3 juta ton setara beras nasional tahun ini 32.291.934 ton (sumber Badan Pangan Nasional/Bappanas). Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, produksi beras Januari-Mei 2025 diperkirakan 13,99 juta ton yang berasal dari 29,07 ton GPK yang dipanen dari luas lahan 4,57 juta hektare (ha). Lebih jauh Novy Helmi menuturkan, kapasitas gudang penyimpanan beras per 28 April 2025 masih tersedia 1.110.902.760 ton, yakni  gudang operasional Bulog 3.255.898 ton, dan gudang sewa dan fillial 1.161.490 ton, dan gudang broken space  512.372 ton. "Masih ada soace gudang 1.110.902 ton per 28 April 2025 karena yang 3.306.486 ton sudah dipakai," tutur dia. (Yetede)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menetapkan arah bisnis jangka panjang hingga 2029 dengan memperkuat empat pilar utama yakni operasi, pelanggan, keberlanjutan (ESG: Environmental, Social, and Governance), dan keuangan. Strategi ini tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029, yang mengedapankan transformasi berkelanjutan  serta inovasi dalam setiap aspek bisnis. Vice President Public Relations KAI Anne Pruba menjelaskan bahwa strategi ini disusun  untuk menjawab tantangan industri transportasi yang semakin dinamis dan kompleks. "Kami menyusun strategi berbasis trasnformasi berkelanjutan untuk memastikan pertumbuhan bisnis  untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang kuat adaptif, dan berorientasi pada pelanggan," kata Anne. Dengan mempersiapkan sejumlah strategi, KAI membidik capaian signifikan pada tahun 2029, yaitu volume pelanggan sebanyak 86,6 juta, serta volume angkutan barang mencapai 111,2 juta ton batubara dan 10,9 juta ton-batubara. Di sisi lain, dari aspek citra perusahaan KAI menargetkan masuk dalam daftar 20 Most Value Brands di Indonesia. "Dengan beberapa strategi, KAI menargetkan menjadi perusahaan transportasi berbasis rel terdepan di Asia Tenggara  dengan layanan berkelas dunia yang berorientasi pada keberlanjutan dan inovasi," kata Anne. (Yetede)

Pertumbuhan realisasi investasi di tiga bulan pertama tahun 2025 mengalami pelambatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Selain menunjukkan masih lemahnya efektivitas insentif, kondisi ini juga tak lepas dari masalah premanisme di kawasan industri yang belakangan banyak disorot. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat, realisasi investasi pada triwulan I-2025 mencapai Rp 465,2 triliun, setara dengan 24,4 % dari total target investasi tahun 2025 di Rp 1.905,6 triliun. Realisasi investasi itu tumbuh 15,9 % secara tahunan dibanding triwulan I-2024 yang sebesar Rp 401,5 triliun. Namun, dari sisi pertumbuhan, ada perlambat pada tiga bulan pertama tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pertumbuhan tahunan investasi pada triwulan I-2024 adalah 22,1 %.

Dari seluruh realisasi investasi yang masuk pada Januari-Maret 2025, sebanyak 49,5 % atau Rp 230,4 triliun merupakan penanaman modal asing (PMA). Sementara, 50,5 atau Rp 234,8 triliun adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN). Kepala BKPM sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (29/4) menyebutkan, total investasi yang masuk pada triwulan I-2025 menunjukkan selera investor luar dan dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi kendati tensi geopolitik dan geoekonomi terus meningkat. ”Ini adalah salah satu indikator yang sangat baik yang patut disyukuri. Kita melihat appetite investor dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih meningkat,” ujarnya.

Terkait perlambatan pertumbuhan investasi di tiga bulan pertama 2025, Rosan menyoroti sejumlah persoalan yang diakuinya masih perlu disempurnakan untuk memperbaiki iklim investasi Tanah Air, antara lain kemudahan perizinan, kepastian hukum, termasuk masalah premanisme. Khusus soal premanisme, Rosan mengatakan sudah menerima keluhan dari investor terkait persoalan tersebut. Kami berkoordinasi dengan Kapolri dan pemda untuk memastikan hal-hal ini jangan terjadi karena ini memberikan dampak yang negatif terhadap investasi yang masuk,” ujar Rosan. Kompas mencatat pembangunan pabrik BYD di Subang, Jabar, diganggu ormas. Isu ini mencuat saat Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno mengungkap kabar adanya aksi premanisme yang mengganggu investasi dan pembangunan pabrik BYD di Subang. (Yoga)

Presiden Prabowo meminta seluruh direksi BUMN meninggalkan praktik-praktik menyimpang. Evaluasi terhadap kinerja direksi BUMN akan dilakukan manajemen Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, guna meningkatkan kompetensi, kepatutan, dan komitmen pengelolaan Danantara seiring target besar yang dibebankan kepada lembaga tersebut. ”Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu. Mungkin yang kurang efisien, atau ada praktik-praktik yang tidak benar, harus ditinggalkan,” tutur Presiden Prabowo dalam acara Town Hall Danantara di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (28/4) sore.

Presiden juga menyerahkan tugas evaluasi kinerja direksi BUMN ini kepada manajemen Danantara. ”Saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya, dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang enggak benar, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti,” tambahnya. Penggantian direksi, menurut Presiden, bisa dengan mempromosikan para pegawai yang ada di dalam BUMN sepanjang berprestasi. Apabila tidak ada, manajemen Danantara bisa memilih para ahli. Presiden juga meminta supaya pemilihan direksi baru tak menggunakan pertimbangan suku, agama, ras, atau latar belakang partai politik. (Yoga)