Pemerintah menyatakan kebijakan tarif baru yang diterapkan AS terhadap produk asal Indonesia tidak akan memengaruhi target pertumbuhan ekspor Indonesia sebesar 7,1 % pada 2025. Berdasar data BPS, kinerja perdagangan Indonesia sepanjang 2024 meraih surplus 31,04 miliar USD dari akumulasi nilai ekspor sebesar 264,7 miliar USD, dikurangi volume impor tahunan sebesar 233,6 miliar USD. Awal tahun ini, Kemendag menargetkan kinerja ekspor pada 2025 akan tumbuh 7,1 % dari capaian akumulasi nilai ekspor sepanjang 2024. Artinya, akumulasi nilai ekspor sepanjang 2025 ditargetkan mencapai 283,5 miliar USD.

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono tidak memungkiri hasil simulasi internal menunjukkan implementasi tarif bea masuk Pemerintah AS berdampak pada penurunan kinerja ekspor ke negara adidaya tersebut. Namun, penurunan ini dapat terkompensasi dengan berbagai kesepakatan baru yang Indonesia jalin dengan negara mitra perdagangan di luar AS. Selain itu, sejumlah perjanjian dagang yang sudah lama diimplementasikan dengan negara mitra juga ada yang diperbarui untuk menopang pertumbuhan kinerja ekspor. ”Dengan adanya perjanjian perdagangan yang baru, kita harapkan target (pertumbuhan ekspor 7,1 % pada 2025) yang sudah ditetapkan bisa tercapai,” ujarnya dalam media briefing ”Kebijakan Tarif AS” di Jakarta, Senin (21/4). (Yoga)

BI terus berkoordinasi dengan delegasi Pemerintah RI mengenai isu QRIS yang dianggap sebagai salah satu hambatan oleh Pemerintah AS. Pelaku industri sistem pembayaran di Indonesia mengklaim keberadaan QRIS tidak untuk menafikan aturan main internasional, tetapi mendorong perekonomian dan inklusi keuangan domestik. Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti menyatakan, BI telah berkomunikasi dengan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Washington DC untuk bernegosiasi dengan Pemerintah AS terkait pengenaan tarif impor resiprokal AS atas produk Indonesia. Salah satu isu yang sedang dinegosiasikan adalah perihal QRIS. ”Kita lagi negosiasi. (Diskusi dengan Kemenko Perekonomian) sudah dilakukan. Semua sudah ada di sana (Kemenko Perekonomian),” katanya di Jakarta, Senin (21/4).

Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyoroti QRIS sebagai salah satu hambatan terkait layanan keuangan. Laporan tahunan Estimasi Perdagangan Nasional (National Trade Estimate/NTE) 2025 yang dirilis USTR menuding Peraturan BI No 21 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran minim melibatkan partisipasi dari perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan perbankan. Destry menjelaskan, kebijakan mengenai QRIS dan sistem pembayaran (fast payment) lainnya pada dasarnya berlandaskan kerja sama dengan negara lain. BI selaku otoritas tidak membeda-bedakan mitranya.

” Kalau AS siap, kita siap, kenapa tidak? Sampai kini, kartu kredit yang selalu diributkan, Visa-mastercard, masih yang dominan. Jadi, enggak ada masalah,” ujarnya. QRIS hingga Juni 2024 telah digunakan oleh 32,7 juta merchant dan 50,5 juta pengguna atau tumbuh 160,8 % secara tahunan. Dalam empat tahun, penggunaan QRIS telah mengakselerasi tingkat inklusi keuangan RI, dari 59,7 % pada 2019 menjadi 88,7 % pada 2024. QRIS tidak hanya berlaku dalam sistem pembayaran domestik, tetapi juga antar negara atau QRIS cross border. Sistem pembayaran yang diintegrasikan dengan transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) ini telah berlaku dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura, serta akan menjajaki kerja sama dengan Korea, India, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. (Yoga)

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Walau tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan dan laki-laki sama-sama turun dan kini hampir setara, perempuan cenderung lebih banyak bekerja paruh waktu serta lebih rentan terserap di sektor informal. Kondisi ini memperlebar kesenjangan kesejahteraan antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan data BPS selama 2021-2024, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat, tetapi belum beranjak dari angka 50 %. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 53,34 % pada Agustus 2021, menjadi 53,41 % pada Agustus 2022, 54,52 % pada Agustus 2023, dan 56,42 % pada Agustus 2024. Pada periode yang sama, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki sudah berada di angka 80 %.  

Laporan studi Bank Dunia bertajuk ”Indonesia Country Gender Assessment: Investing in Opportunities for Women” pada 2020 menyebutkan, selama dua dekade, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya 52 %, sedang laki-laki sudah di atas 80 %. Laporan studi ”Perempuan Pekerja Informal dalam Ekonomi Digital” oleh Micro Save Consulting dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Mei 2024) mengakui, meski jumlah pekerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki, pekerja perempuan besar kemungkinannya untuk menjadi pekerja informal. Sekitar 66 % atau 54,5 juta pekerja informal di Indonesia merupakan perempuan. Upah/gaji bersih yang diterima sebulan oleh buruh/karyawan/pegawai laki-laki dan perempuan juga cenderung masih ada ketimpangan.

Data BPS pada periode 2021-2024 memperlihatkannya. Pada Agustus 2021 di Provinsi Jakarta, nilai rata-rata upah/gaji bersih yang diterima buruh/karyawan/pegawai laki-laki mencapai Rp 4,2 juta per bulan, sedang perempuan Rp 3,6 juta per bulan. Pada Agustus 2024, nilai rata-rata yang diterima laki-laki Rp 6,1 juta per bulan dan perempuan Rp 5,1 juta per bulan. Indonesia, sesuai laporan Bank Dunia berjudul ”Indonesia Country Gender Assessment: Investing in Opportunities for Women (2020)” telah berkomitmen pada tujuan G20 untuk meningkatkan partisipasi kerja perempuan sebesar 25 % atau menjadi 58,8 % pada 2025. Jika komitmen ini dapat dicapai, pertumbuhan PDB Indonesia diperkirakan meningkat 0,67 % atau 123 miliar USD (setara 432 USD per kapita) pada 2025. (Yoga)

Tiga perempuan setengah baya membersihkan gelas plastik minuman kemasan yang sebagian masih kotor di tengah tumpukan sampah plastik di Bank Sampah Alfaizin, Kelurahan Puuwatu, Kendari, Sultra, Minggu sore (20/4). “Kami kalau lihat sampah plastik seperti melihat butiran-butiran emas di jalanan,” kata Hartian (52) disambut senyum dua rekannya, Yummi (57) dan Rusmawati (62). Para ibu rumah tangga bergabung membentuk bank sampah tujuh tahun lalu. Hartian tergerak dengan misi kebersihan lingkungan yang berpeluang menyulap sampah menjadi uang. Terlebih lagi, sebuah program yang muncul untuk membuat sampah bisa menjadi tabungan emas membuatnya kian termotivasi.

Selain memilah dan mengolah sampah, setiap bulan ia bisa menyetor sampah plastik, kardus, hingga kaleng sebanyak dua kali dengan berat beragam. Sampah itu dikumpulkan di rumah masing-masing, tetangga, hingga fasilitas umum. Ia tidak canggung memungut dan mencari sampah plastik. Berbagai sampah ini akan dibawa ke bank sampah untuk ditimbang dan dijual. Hasil penjualan dialihkan menjadi tabungan emas.  ”Hari ini dapat plastik dan kardus dari rumah tetangga 30 kg. Nilainya di atas Rp 50.000. Nanti ditabung emas saja biar tambah banyak,” tutur Hartian.

Tabungan emas ibu empat anak ini sudah terkumpul 0,3 gram. Rusmawati dan suaminya menjadi bagian dari hampir 100 nasabah Bank Sampah Al-faizin. Keluarga ini aktif untuk menukarkan sampah dan konsisten menabungnya di tabungan emas. Yummi, Ketua Bank Sampah Alfaizin, menuturkan, program sampah menjadi tabungan emas dimulai sejak 2018 atau lima tahun setelah bank sampah ini berdiri. Warga yang awalnya membuat daur ulang sampah dan belum fokus menjual sampah mendapat motivasi baru untuk membersihkan lingkungan. (Yoga)

Kelompok masyarakat menagih aksi nyata Pemprov DKI Jakarta dalam penataan permukiman kumuh dan penyediaan hunian layak yang termasuk program hasil terbaik cepat atau quick wins 100 hari pertama Gubernur Pramono Anung-Wagub Rano Karno. Penyelesaian persoalan hunian di Kampung Bayam dan Tanah Merah diharapkan tak hanya seremoni, tapi menyentuh akar persoalan. Warga juga menolak penggusuran paksa. LBH Jakarta, Urban Poor Consortium, Jaringan Rakyat Miskin Kota, Persatuan Warga Kampung Bayam, dan Warga Kampung Kota TPU Menteng Pulo menyampaikan catatan terbuka tentang quick wins dan masalah pengelolaan kampong susun, di Jakarta, pada Senin (21/4). Beberapa hal yang disorot, antara lain soal hak atas tempat tinggal, termasuk hunian yang layak, terkait program gerak cepat penyelesaian Kampung Bayam dan Tanah Merah.

Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan seremoni penyerahan kunci Kampung Susun Bayam kepada warga pada awal Maret lalu. Namun, kegiatan ini tidak melibatkan seluruh warga, terutama mereka yang direlokasi sementara ke Rusun Nagrak dan Rorotan (Persatuan Warga Kampung Bayam). Perwakilan Persatuan Warga Kampung Bayam, Shirly Aplonia, awal Maret lalu sudah menyampaikan keberatan. Sebab, warga untuk sementara direlokasi dan tidak dilibatkan saat pemberian kunci. Gerakan Warga Kober Menteng Pulo II juga meminta bantuan pemerintah karena khawatir digusur, menyusul surat peringatan dari Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jaksel kepada warga RT 009 RW 011 di Kelurahan Menteng Dalam, Tebet, Jaksel. Pengelola TPU Menteng Pulo juga disebut telah membongkar enam rumah warga yang belum ditempati.

Warga telah menempati lahan tersebut selama lebih dari 23 tahun. Perwakilan dari Gerakan Warga Kober Menteng Pulo II, Ronal Paty, mengatakan, dengan segala keterbatasan sarana dan pelayanan publik, warga memilih menetap dan berjuang mempertahankan tempat tinggalnya, karena warga tidak memiliki pekerjaan yang layak dan pendapatan tetap. Ditambah tak ada solusi konkret dari pemerintah yang diberikan terhadap warga. Perwakilan dari LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo, menyampaikan desakan kepada Pemprov DKI Jakarta. Pertama, adanya evaluasi perencanaan tata ruang dan wilayah Jakarta dengan prioritas kawasan hijau dan permukiman yang dibutuhkan warga. Selanjutnya memenuhi jaminan hak atas tempat tinggal yang layak, termasuk tidak melakukan atau membiarkan penggusuran secara paksa yang mengancam warga Jakarta. (Yoga)

Secara global, tingkat pertumbuhan tahunan atau CAGR produk berbasis kertas diperkirakan mencapai 2 % per tahun hingga 2035, didorong meningkatnya permintaan kertas kemasan dan tisu. Pertumbuhan tahunan juga didorong fokus lebih besar terhadap praktik keberlanjutan di seluruh rantai pasok. Sebagai penghasil pulp dan kertas, Grup Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) optimis melanjutkan tren pertumbuhan. ”Kami optimistis mencapai tren ini melalui strategi pasar dan komitmen terhadap keberlanjutan,” ujar Anita Bernardus, Head of Communications APRIL Group, di Jakarta, Minggu (20/4). Produk unggulan Grup APRIL, yaitu PaperOne, tak hanya melayani pasar domestik, tapi juga pasar global di 110 negara.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang produksi serat, pulp, kertas, dan kertas kemasan, APRIL berkomitmen terhadap pengelolaan hutan dan operasional yang berkelanjutan. Pada tahun 2022, Grup APRIL telah meluncurkan investasi strategis Rp 33,4 triliun untuk membangun fasilitas produksi kertas kemasan serta infrastruktur pendukungnya. Pada 2024, APRIL memulai uji coba operasional pabrik BoardOne yang menjalankan produksi kertas kemasan berkelanjutan pertama milik APRIL. Dengan hadirnya BoardOne, kapasitas terpasang APRIL di Pangkalan Kerinci, Riau, mencakup 4 juta ton pulp per tahun, 1,15 juta ton kertas, dan 1,2 juta ton kertas kemasan. Salah satu anak perusahaan APRIL adalah Riau Andalan Pulp and Paper.

”APRIL mencari peluang baru mengembangkan produk hilir yang mendukung keberlanjutan dan efisiensi operasional. Lewat langkah ini, APRIL memperkuat komitmen menghasilkan produk ramah lingkungan dan sesuai dengan kebutuhan pasar,” ujar Anita. Pengamat industri pulp dan kertas, Rusli Tan, mengatakan, Indonesia berpotensi memperkuat industri pulp dan kertas. ”Kita hampir tak punya saingan. Ditambah pengusaha Indonesia berani investasi, untuk menanam pohon yang biayanya mahal dan risiko yang besar sekali,” ujar Rusli. Pengusaha Indonesia dinilai telah menguasai teknologi tinggi dalam pengolahan kertas, termasuk pengolahan kertas dan karton bekas. Kemajuan industri kertas dan pulp Indonesia termasuk juga lebih tinggi dibanding negara lain di Asia. (Yoga)

Ekspor nasional memang masih bisa tumbuh 6,93% menjadi US$ 66,2 miliar pada kuartal 1-2025. Namun, tantangan ekspor ke depan cukup berat, menyusul penaikan tarif bea masuk (BM) impor produk Indonesia  oleh AS. Jika hal ini tidak diantisipasi, ekonom memprediksi ekspor turun dalam, yang bisa mengancam laju pertumbuhan ekonomi tahun ini. Soalnya, porsi ekspor terhadap pembentukan produk  domestik bruto (PDB) cukup besar, mencapai 22,18% pada 2024. Oleh sebab itu, pemerintah harus bergerak cepat dan proaktif menjaga laju ekspor. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mempercepat diversifikasi pasar ekspor  dan hilirisasi. Pasar ekspor yang terdiversifikasi bisa mengurangi ketergantungan ekspor dan hilirisasi. Pasar ekspor yang terdiversifikasi bisa mengurangi ketergantungan ekspor sejumlah sektor ke AS. Adapun hilirisasi akan terdampak positif, karena meningkatkan nilai tambah ekspor produk sumber daya alam (SDA) nasional. Hal yang tak kalah penting adalah menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi rumah tangga, tetap kuat. Kita bisa menjadi bantalan kala ekonomi dihantam guncangan global. Tahun 2024, kelompok pengeluaran  konsumsi rumah tangga menyumbang 54% PDB Indonesia. (Yetede)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat simpanan jumbo dengan tiering nominal di atas Rp 5 miliar hanya naik 0,1% secara bulanan (month to month/mtm) per Maret 2025 menjadi Rp4.879,05 triliun. Pertumbuhan ini cenderung membaik dari Februari 2025 yang terkoreksi 1,5% (mtm). Meski demikian, simpanan nasabah tajir ini masih tumbuh pada tiga bulan pertama tahun ini. Secara total, simpanan yang dihimpun perbankan nasional per Maret 2025 mencapai Rp9.077,85 triliun, tumbuh 0,9% (mtm) atau naik 4,7% secara yoy. Dimana, dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp9.014,16 triliun, naik 1% (mtm) atau 5,2% (yoy) dan simpanan dari bank Rp63,69 triliun, susut 15% (mtm) atau -33,8% (yoy). Apabila dirinci berdasarkan tiering nominalnua, simpanan di bawah Rp 100 juta justru tumbuh tertinggi 5% (mtm) per Maret  2025 menjadi Rp1.133,06 triliun atau tumbuh 6,8% (yoy). Kemudian, simpanan Rp100-200 juta tumbuh 1,8% (mtm) atau 5,9% (yoy) menjadi Rp457,99 triliun.  Berikutnya, simpanan dengan tiering Rp200-500 juta naik 1,4% (mtm) menjadi Rp 736,14 triliun per Maret 2025. Tiering Rp500 juta sampai dengan Rp 1 miliar tumbuh 0,8% (mtm) menjadi Rp627,17 trilun. Untuk tiering Rp 1-2 miliar naik 0,4% (mtm) menjadi Rp537,9 triliun, serta tiering Rp 2-5 miliar tercatat minus 0,7% (mtm) menjadi Rp706,54 triliun per Maret 2025. (Yetede)

PT PGN Tbk berkolaborasi dengan PT Bukit Asam Tbk  (PTBA) dalam pengembangan Synthetic Natural Gas (SNG) yang berasal dari batu bara. Proyek ini memanfaatlan cadangan low-rank coal milik PTBA di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, yang selama ini belum termonetisasi secara optimal. SNG merupakan gas hasil olahan batu bara yang menyerupai gas bumi. Produk ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar maupun bahan baku industri. Nantinya SNG diproyeksikan untuk menjangkau pelanggan eksisting PGN, khususnya industri di wilayah Jawa Bagian Barat yang tengah menghadapi tantangan pasokan. Direktur Strategis Pengembangan Binsis PGN, Rosa Permata Sari mengatakan proyek SNG merupakan bagian dari strategi diversifikasi pasokan energi nasional dan penguatan ketahanan energi. "Inisiatif ini sejalan dengan prioritas pemerintah dalam hilirisasi dan kemandirian energi. Jika terealisasi, proyek ini berpotensi memperkuat pasokan gas dalam negeri dan mengurangi ketergantungan teradap impor," kata Rosa. Sepanjang 2025, kedua perusahaan akan fokus pada studi kelayakan guna mengkaji potensi pembangunan fasilitas produksi SNG, jaringan pipa, serta skema bisnis yang memungkinkan. Adapun lokasinya berdekatan dengan jaringan pipa transmisi PGN di pagerdewa, Sumatera Selatan, sehingga berpotensi menghemat pengembangan infrastruktur. (Yetede)

Pemerintah diperkirakan akan  memperbanyak penerbitan Surat Utang Negara (SUN) pada tahun 2025, seiring meningkatnya kebutuhan biaya fiskal untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto. Nilai penerbitan ditaksir mencapai Rp642,6 triliun, naik 42,19% dari outlook 2024 sebesar Rp 451,9 triliun. Analis Pendapatan Tetap PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Ahmad Nasrudin mengatakan, lonjakan penerbitan didorong oleh dua faktor utama, yakni defisit anggaran yang lebih besar serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan kembali (refinancing. Dalam RAPBN 2025, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53% dari PDB, meningkat dari proyeksi defisit 2024 sebesar Rp507,8 triliun atau 2,29% PDB. Selain itu, utang jatih tempo tahun depan juga meningkat tajam. Total utang yang akan jatuh tempo mencapai Rp 800, 33 triliun, terdiri dari SBN Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp94,83 triliun. Jumlah tersebut melonjak dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar Rp 434,29 triliun. "Penerbitan SUN akan lebih besar karena ada kebutuhan untuk membiayai defisit dan juga  pembiayaan kembali. Tahun depan, SBN yang jatuh tempo cukup tinggi, jadi wajar jika pemerintah meningkatkan emisi," kata Ahmad. (Yetede)