Harga emas terus mengalami tren kenaikan yang signifikan, dengan harga mencapai rekor tertinggi di pasar spot pada US$ 3.370,7 per ons troi pada 17 April 2025. Tiffani Safinia dari ICDX mengungkapkan bahwa lonjakan harga emas ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti meningkatnya ketegangan geopolitik, penurunan aktivitas ekonomi global, serta ekspektasi pemangkasan suku bunga. Meski demikian, ada potensi koreksi harga dalam jangka pendek.

Salah satu faktor yang mendukung kenaikan harga emas adalah permintaan besar dari bank sentral, terutama dari China, yang turut mendorong harga. Selain itu, lemahnya dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi AS menyebabkan banyak investor beralih dari instrumen safe haven seperti US Treasury dan dolar AS ke emas.

Ibrahim Assuabi, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, menyatakan bahwa kenaikan harga emas pada tahun ini sangat luar biasa, jauh melampaui kenaikan normal. Budi Frensidy, Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia, menilai harga emas sudah melampaui batas kewajaran, namun penguatan bisa terus berlanjut jika aliran dana dari investor, terutama China, terus berlanjut. Budi memproyeksikan harga emas bisa mencapai US$ 3.750 per ons troi, dan emas Antam bisa tembus Rp 2,5 juta per gram.

Meskipun ada potensi koreksi, arus beli besar dari investor institusi, khususnya China, masih dapat mendukung kenaikan harga emas ke depannya.

Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2025 tercatat sebesar US$ 427,16 miliar, sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar US$ 427,90 miliar. Meskipun ULN tumbuh 4,7% secara tahunan, angka ini menunjukkan pelambatan dibandingkan dengan pertumbuhan 5,3% pada bulan sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh perlambatan ULN sektor publik serta kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta, selain juga penguatan mata uang dolar AS terhadap rupiah.

ULN pemerintah pada Februari 2025 tercatat sebesar US$ 204,7 miliar, sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan tahunan ULN pemerintah melambat menjadi 5,1% dari 5,3% pada bulan sebelumnya. Sementara itu, ULN swasta tercatat tetap di level US$ 194,8 miliar, namun mengalami kontraksi sebesar 1,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun ada penurunan, struktur ULN Indonesia secara keseluruhan tetap sehat, dengan rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 30,2%.

Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia, menilai kondisi ULN Indonesia saat ini relatif aman berkat dominasi ULN jangka panjang yang memberikan stabilitas. Namun, ia mengingatkan bahwa risiko terhadap perekonomian, terutama terkait ekspor dan nilai tukar rupiah, perlu diantisipasi. Banjaran mendorong diversifikasi pasar ekspor, penguatan sektor pariwisata, percepatan hilirisasi industri, serta penerapan strategi lindung nilai (hedging) terhadap risiko pelemahan rupiah dalam jangka panjang. Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar, penguatan cadangan devisa, dan efisiensi dalam pelaksanaan program pemerintah yang didanai melalui utang luar negeri.

PT Medela Potentia Tbk (MDLA) resmi mencatatkan diri sebagai perusahaan tercatat ke-13 di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2025. Perusahaan ini bergerak di bidang distribusi dan pemasaran produk farmasi, alat kesehatan, serta platform digital komersial. Meskipun didirikan pada 2011, perjalanan usaha Medela dimulai sejak 1980 melalui pendirian Anugrah Argon Medica dan dilanjutkan dengan beberapa akuisisi serta pendirian perusahaan baru untuk memperluas jaringan distribusi.

Direktur Utama MDLA, Krestijanto Pandji, mengungkapkan keunggulan perusahaannya dalam hal distribusi yang cepat, dengan produk yang dapat dikirim dalam waktu 24 jam ke lebih dari 70.000 titik penjualan di seluruh Indonesia. Medela juga tengah memperluas ekspansinya ke pasar internasional, terutama di ASEAN, dan menjalin kerja sama dengan perusahaan luar negeri, termasuk di China dan Filipina.

MDLA baru saja melaksanakan IPO, yang berhasil menghimpun dana sebesar Rp 685 miliar untuk mendukung ekspansi bisnis, termasuk pengembangan pabrik, pembelian gudang, dan peningkatan kapasitas produksi. Krestijanto menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih dua digit pada 2025, dengan proyeksi pendapatan mencapai Rp 16 triliun dan laba bersih sekitar Rp 370 miliar.

Meskipun harga saham MDLA setelah IPO tidak banyak bergerak, perusahaan ini tetap optimis dalam mencapai tujuan ekspansi dan meningkatkan kapasitas produksinya untuk memperkuat posisinya di pasar domestik maupun internasional.

Meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, menyusul kebijakan tarif bea masuk (BM) Amerika Serikat ke sejumlah negara mendorong investor global, termasuk di Indonesia, mengalihkan dana ke instrusmen investasi yang lebih stabil dan aman. Aset seperti emas dan properti kini menjadi pilihan utama. Sejumlah kalangan menilai, saat ini adalah momentum tepat untuk berinvestasi emas dan properti, karena prospek harga ke depan sangat menjanjikan. Sepanjang 2025, harga emas melonjak 25% ke level US$ 3.320 per troy ounces (oz) dibandingkan awal tahun US$ 2.646 per oz. Pada Rabu (16/4/20250) harga emas menyentuh level tertinggi (all time high/ATH) di US$ 3.357 per oz, dipicu makin kerasnya perang dagang antara AS dan China.

AS diketahui menaikkan tarif BM ke China hingga 245%. Beijing dikabarkan menolak pembalasan tarif, melainkan berniat menghantam ekspor jasa AS. Ke depan, harga emas disebut bisa menebus US$ 4.000 per oz. Skenario dasar Goldman Sachs, harga emas bertengger di US$ 3.700 per oz pada akhir 2025. Namun, jika AS resesi dan ketidakpastian makin meningkat, harga emas bukan mustahil menyentuh US$ 4.500 per oz. Sementara itu, harga properti yang kini cenderung tertekan menjadi pintu masuk untuk membeli. Sejarah kenaikan harga properti selepas pandemi Covid-19 berpotensi terulang lagi. Kala itu, banyak investor mendulang capital gain setelah membeli murah dan menjual tinggi. (Yetede) 

Pemerintah menargetkan negosiasi penerapan tarif resiprokal AS dirampungkan dalam waktu 60 hari ke depan. Dalam perundingan tersebut, Indonesia menawarkan sejumlah jalan tengah agar terjadi hubungan perdagangan yang tidak memberatkan salah satu pihak. Salah satu poin baru adalah penambahan impor pangan dari AS demi menyimbangkan neraca perdagangan. Sebelumnya, hanya berniat meningkatkan impor energi dari AS. Masuknya pangan ke paket negosiasi dilakukan karena tarif resiprokal AS mengancam ekspor sektor padat karya, seperti tekstil dan alas kaki. Seperti diketahui, AS mengeluarkan tarif kebijakan BM impor baru kepada beberapa negara di dunia yan berlaku mulai 9 April 2025. Indonesia kena tarif BM sebesar 32% dari tadinya 10%.

Sementara itu, AS  mengenakan tarif BM ke Tiongkok sebesar total 54%, Uni Eropa 20%, Jepang 24%, Korea Selatan 25%, India 26%, sedangkan tarif dasar mencapai 10%. Perkembangan terbaru, AS menunda penerapan tarif hingga 90 hari, kecuali untuk China, yang kini kena tarif 245%. Sejumlah negara, termasuk Indonesia menempuh jalur negosiasi. Berdasarkan data BPS, ekspor Indonesia ke AS naik menjadi US$ 26 miliar tahun lalu dibandingkan 2023 sebesar US$ 23 miliar. Porsinya mencapai 10,5% dari total ekspor US$ 264 miliar. Adapaun impor asal AS naik menjadi US$ 9,4 miliar dari US$ 9,2 miliar. Dengan demikian, Indonesia mencetak surplus perdagangan US$ 16,6 miliar. (Yetede)

Sebanyak lima emiten BUMN papan atas, yakni PT Bank rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia TbK (TLKM), dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) berencana melakukan pembelian kembali (buyback) saham dengan nilai total sekitar Rp 12 triliun. Aksi korporasi tersebut diharapkan dapat menambah likuiditas di pasar saham, di tengah hengkangnya dana asing yang mendekati angka Rp 50 triliun. Sejak awal tahun 2024 hingga penutupan perdagangan kamis (17/4/2025), saham BBRI telah terkoreksi 10,78% ke posisi Rp3.640, disusul BMRI yang melemah 19,30% ke Rp4.600, BBNI turun 7,13% ke Rp4.040, TLKM turun 5,9% ke Rp2.559, dan SMRG berkurang 25,53%. Manajemen Telkom mengungkapkan, perseroan berencana melaksanakan buyback saham sebanyak-banyaknya Rp 3 triliun menggunakan kas internal perusahaan. Emiten BUMN Telekomunikasi ini berencana memimta persetujuan aksi korporasi tersebut dalam rapat umum pemgang saham tahunan (RUPST) pada 27 Mei mendatang, dengan periode pelaksanaan buyback pada 28 Mei 2025-27 Mei 2026. (Yetede)

Nilai Utang Luar Negeri (ULN) yang tercatat US$ 427,2 miliar pada Februari 2025 atau lebih rendah dari posisi ULN pada januari 2025 yang sebesar US$ 427,9 miliar, dipengaruhi oleh penguatan  dolar AS. Berkaitan itu, pemerintah dan otoritas moneter diharapkan memantau gejolak perekonomian global dan kemampuan membayar utang tersebut. Berdasarkan data BI secara tahunan ULN Indonesia tumbuh 4,7% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 5,3% pada januari 2025. Perkembangan tersebut berasal dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta,. "Posisi ULN Februari 2025 dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah," jelas Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso. Dia menjelaskan, struktur ULN Indonesia tetap sehat karena pengelolaan  yang dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Hal ini tercermin dari penurunan rasio ULN Indonesia terhadap PDB menjadi 30,2% pada Februari 2025, dari 30,3 pada Januari 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,7% dari total ULN. BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN untuk menjaga struktur ULN. (Yetede)

PT PP Tbk (PTPP) mencatatkan kontrak baru senilai Rp 6,27 triliun pada kuartal 1-2025, meningkat 32% dibandingkan periode sama tahun lalu. "Perolehan nilai kontrak baru PTPP sampai dengan bulan Maret 2025 berhasil melebihi 151% dari yang di targetkan pada kuartal awal 2025, dan telah mencapai 21% dari target akhir tahun 2025," kata Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo. Joko menyebutkan, perolehan nilai kontrak baru itu didominasi oleh proyek dengan sumber dana BUMN sebesar 52,1% swasta 28,6%, dan pemerintah 19,3%. Adapaun raihan  kontrak baru tertinggi yaitu pada sektor pelabuhan sebesar 37,2%, gedung 32,9%, jalan dan jembatan 22,6%, bendungan 4,3%, irigasi 2,8%, serta minyak dan gas 0,3%. "Capaian kontrak baru yang berhasil diraih PPTP pada bulan Maret 2025 diantaranya yaitu Proyek New Priok East Access (NPEA) seksi II senilai Rp 2,33 triliun dan proyek mandiri Financial Center PIK senilai Rp878,3 miliar," ujar dia. Joko mengungkapkan bahwa terdapat proyek dengan nilai kontrak jumbo yang berhasil diperolah  PTPP diakhir kuartal 1-2025. Sehingga, terdapat kenaikan signifikan pada pencapaian nilai kontrak baru dari sebelumnya yang dilaporkan pada bulan februari 2025. (Yetede)

Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengabaikan permainan angka  tarif yang terus-menerus dilancarkan AS. Hal ini disampaikan pada Kamis (17/4/2025) menyusul pernyataan Gedung Putih yang  menguraikan tentang bagaimana China menghadapi pemberlakuan tarif balasan hingga 245 % oleh AS. Mengutip dokumen yang dirilis pada Selasa (15/4/2025), Gedung Putih mengatakan bahwa total bea masuk China termasuk tarif resiprokal terbaru mencapai sebesar 125%. Di mana pemberlakuan tarif 20% bertujuan mengatasi krisisi fentanil, dan penerapan besaran tarif sekitar 7,5% dan 100% ditujukan ke barang-barang tertentu guna mengatasi praktik-praktik perdagangan yang tidak adil. Minggu lalu, Pemerintah China sempat mengumumkan telah menghentikan aksi retaliasi tarif fan menyatakan penaikan berikutnya oleh AS akan dianggap sebagai lelucon yang tidak akan dihiraukan. Alih-alih terus berfokus pada tarif barang, China memilih menggunakan angkah-langkah lain, termasuk strategi menargetkan sektor jasa Amerika. Sementara Presiden Donald Trump sebagian berfokus dengan rencana tarif. Pemerintah China dilaporkan telah meluncurkan serangkaian tindakan pembatasan non-tarif, termasuk memperluas  kontrol ekspor mineral logam langka dan membuka perusahaan-perusahaan AS, seperti raksasa informasi DuPont dan perusahaan teknologi informasi Google. (Yetede)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pemerintah harus mempertegas aturan perlintasan sebidang antara jalur jalan dan jalur kereta yang menjadi penyebab kecelakaan fatal kereta dan kendaraan. Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan kecelakaan antara truk muatan kayu dan Kereta Api Commuter Line (CL) Jenggala relasi Indra - Sidoarjo di Jalan Perlintasan Langsung (JPL) 11 pada Selasa (8/4) lalu menjadi alasan perlunya penegasan aturan. "Terutama pada pedoman teknis perlintasan sebidang, seperti tata cara berlalu lintas di perlintasan sedibang. Ini sepele tapi fatal jika tidak disosialisasi dan dikampanyekan dengan masif," ungkapnya.

Djoko menjelaskan bahwa perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur  kereta api, pengemudi kendaraan wajib mendahulukan kereta api dan memberikan hak utama pada kendaraan yang lebih dulu melintasi rel. "Tidak mendahului ketika sudah ada kendaraan pertama yang melintasi perlintasan sebidang," katanya. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 770/KA.401/DRJD/2005 tentang Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang antara Jalan Dengan Jalur Kereta Api disebutkan setiap pengemudi kendaran bermotor dan tidak bermotor yang melintasi perlintasan sebidang kereta wajib mengurangi kecepatan kendaraan sewaktu melihat rambu peringatan adanya perlintasan. (Yetede)