Bantuan sosial dikucurkan guna membantu masyarakat miskin dan mempercepat pengentasan rakyat dari kemiskinan. Bantuan ini perlu dipadukan dengan program lain. Bank Dunia mencontohkan, bansos bisa dipadukan dengan penciptaan peluang yang lebih baik, dan memfokuskan sumber daya fiskal pada investasi yang berpihak pada masyarakat miskin. Atau, dipadukan dengan inklusi keuangan yang membantu rumah tangga bertahan dari guncangan ekonomi. Mengutip Wapres Ma’ruf Amin, program itu bertujuan memberdayakan masyarakat agar semakin mandiri. ”Kalau bansos ditambah dan diberikan terus, namanya melestarikan kemiskinan. Jadi, bagaimana supaya lama-lama bansos ini semakin sedikit,” kata Wapres (Kompas, 6/1/2024).

Publikasi Bank Dunia pada Mei 2023 menyebutkan, separuh penduduk Indonesia yang tak miskin rentan jatuh miskin saat kena guncangan. Guncangan cukup besar terjadi pada 2020, yakni pandemi Covid-19. Saat itu, banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau waktu kerja berkurang sehingga pendapatan merosot atau bahkan nol. Di sisi lain, dari 139,85 juta orang penduduk bekerja di Indonesia pada Agustus 2023, sebanyak 59,11 % bekerja di sektor informal. Umumnya, mereka tidak memiliki akses jaminan, kecuali mengupayakannya sendiri Di Indonesia, per Maret 2023, ada 25,9 juta penduduk miskin atau 9,36 % dari jumlah penduduk negeri ini. Jumlah penduduk miskin berkurang dibandingkan dengan September 2020 atau enam bulan pascapandemi Covid-19 dimulai, yang sebanyak 27,55 juta orang. BPS memberi catatan, penyaluran bansos mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

Alokasi anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2024 sebesar Rp 496,8 triliun, lebih besar dibandingkan 2023 yang Rp 439,1 triliun. Dalam APBN 2024, target prioritas perlindungan sosial berupa program keluarga harapan, program bansos sembako, asistensi rehabilitasi sosial, dan penyaluran bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Ada pula program Indonesia pintar, penyaluran subsidi bahan bakar minyak, subsidi bunga kredit usaha rakyat, dan bantuan langsung tunai (BLT) desa. Bansos berperan penting meringankan beban masyarakat miskin. Di masa pandemi, bansos sembako membantu mengurangi pengeluaran masyarakat miskin untuk membeli sembako. Adapun BLT, misalnya, bisa digunakan untuk menambah belanja makanan bergizi bagi rumah tangga miskin penerima bantuan. (Yoga)

Pemerintah resmi menerapkan formula baru penghitungan tarif Pajak Penghasilan atau PPh 21 mulai Januari 2024. Meski mekanismenya berubah, beban pajak pekerja tidak bertambah. Total jumlah pajak yang dipotong dari gaji pekerja setiap tahun tetap sama seperti sebelumnya. Bedanya, potongan pajak per bulan lebih rendah di 11 bulan pertama dan lebih tinggi pada bulan ke-12. Formula baru itu diatur dalam PP No 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemerintah juga baru saja merilis aturan teknisnya lewat Permenkeu (PMK) No 168 Tahun 2023. Dengan aturan tersebut, pemerintah akan menerapkan mekanisme tarif efektif rata-rata (TER) untuk menghitung besaran pajak pekerja. Formula baru itu menyederhanakan cara penghitungan potongan PPh 21 yang selama ini berlaku sehingga memudahkan wajib pajak dan pemberi kerja saat mengurus pajak.

Selama ini skema pemotongan pajak karyawan dinilai terlalu rumit karena setiap bulan wajib pajak dan pemberi kerja harus menghitung ulang besaran potongan pajaknya dengan menimbang berbagai kompoen pengurang penghasilan bruto, seperti biaya jabatan, tunjangan pensiun, iuran BPJS, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Lewat formula TER yang baru, cara menghitung PPh dibuat lebih sederhana. Wajib pajak dan pemberi kerja tidak perlu lagi menghitung ulang setiap komponen itu setiap bulan. Pemerintah sudah mengatur besaran tarif yang ajek dan membaginya ke dalam tiga kategori, yakni A, B, dan C. Pengelompokan tarif efektif itu didasarkan pada besaran PTKP pekerja sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungannya. Ada jenis tarif efektif bulanan (untuk pegawai tetap bergaji bulanan) serta tarif efektif harian (untuk pegawai tidak tetap). (Yoga)

Pemerintah berambisi meningkatkan nilai tambah produk tambang dalam negeri,termasuk nikel dan tembaga. Selain dengan mendorong pembangunan smelter yang juga bagian dari regulasi, pemerintah berniat menggenggam saham lebih besar di perusahaan tambang PT Vale Indonesia serta PT Freeport Indonesia. ”Deal” ditargetkan tercapai tahun ini. Hilirisasi berupa peningkatan nilai tambah produk pertambangan terus didengungkan pemerintah. Pada komoditas nikel, pemerintah telah melarang ekspor bijih (ore) nikel sejak 2020. Saat ini, tahapan minimal nikel untuk diekspor adalah feronikel, nickel pig iron (NPI), ataupun nickel matte yang diproduksi oleh PT Vale Indonesia (PTVI), yang telah beroperasi hampir setengah abad. Kontrak karya PTVI, yang dulu bernama PT International Nickel Indonesia (Inco), bakal berakhir pada 2025. Jika PTVI hendak melanjutkan operasi-produksi di Indonesia, kontrak perlu diperbarui menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Persyaratan yang harus dipenuhi ialah pelepasan saham atau divestasi kepada Indonesia.

Pemerintah Indonesia menyambut penambahan saham PTVI bagi Mind.id. Di sela-sela Konferensi KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2023 di San Francisco, AS, Jumat (17/11/2023) disaksikan Presiden Jokowi, dilakukan penandatanganan perjanjian pendahuluan (heads of agreement) penambahan saham untuk Indonesia. Lewat perjanjian awal tersebut, disepakati Mind.id akan menguasai 34 % saham PTVI atau yang terbesar. Sementara Vale Canada Limited (VCL) memegang 33,9 % dan Sumitomo Metal Mining Co Ltd (SMM) 11,5 %. Adapun saham PTVI yang selama ini dimiliki publik di Bursa Efek Indonesia 20,6 %. Pada komoditas tembaga, pemerintah berencana menambah saham nasional 10 % di PT Freeport Indonesia (PTFI). Itu bagian dari rencana perpanjangan IUPK PTFI, yang saat ini berlaku hingga 2041 menjadi 2061 (perpanjangan 2 x 10 tahun). Namun, perlu perbaikan regulasi untuk mewujudkan hal tersebut. Rencana peningkatan penguasaan saham Indonesia, baik di PTVI maupun PTFI, menjadi harapan agar sumber daya mineral bisa semakin dirasakan manfaatnya. (Yoga)

Pekerja usia muda semakin enggan bergabung menjadi anggota serikat pekerja. Disrupsi industri digital dan tren hubungan kerja yang fleksibel menjadi factor yang melatarbelakanginya. ”Semua pekerja, sesuai UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berhak memiliki serikat pekerja/serikat buruh. Masalahnya, sistem bekerja saat ini berbeda dengan kerja konvensional. Metode perekrutan ataupun penilaian kinerja karyawan sekarang mulai dipengaruhi oleh teknologi digital,” ujar analisis Indonesia Labor Institute, Rekson Silaban, di Jakarta, Senin (8/1/2024). Penduduk bekerja usia muda yang sekarang semakin mendominasi pasar kerja, menurut Rekson, lebih menyukai hubungan kerja yang tidak mengikat. Padahal, berjalannya serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) membutuhkan pekerja yang memiliki majikan tetap agar dapat diajak berunding.

Oleh karena itu, Rekson berpendapat, SP/SB perlu mereformasi diri agar relevan dengan pasar tenaga kerja yang semakin didominasi pekerja sektor jasa dan teknologi informasi. Pertama, federasi memerlukan SP/SB khusus pekerja jasa dan teknologi informasi. Kedua, cara rekrutmen dan advokasi anggota SP/SB diubah menjadi lebih menggunakan media digital. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Indrasari Tjandraningsih, menyatakan, kaderisasi dari SP/SB yang ada saat ini masih lemah. ”Faktor seperti itu membuat bergabung menjadi anggota serikat kurang populer di kalangan pekerja usia muda. Hubungan kerja yang semakin fleksibel juga menuntut pekerja mementingkan terus bekerja dan mengutamakan memperoleh pendapatan (dibandingkan berserikat),” tuturnya. (Yoga)

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan kuota pertalite pada 2024 sebesar 1,7 juta kiloliter atau lebih rendah dari 2023 yang sebesar 32,5 juta kiloliter. Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam konferensi pers penutupan Posko Natal dan Tahun Baru 2023-2024 Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, Senin (8/1/2024), mengatakan, pada 2023 realisasi pertalite atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan ialah 30 juta kiloliter atau 92,24 persen dari kuota. (Yoga)

Jeli melihat perubahan zaman dan tren konsumsi masyarakat menjadi salah satu kunci perusahaan agar bisa bertahan dan tumbuh berkelanjutan. Menjawab kebutuhan masyarakat dan menggali potensi pasar juga menjadi bagian integralnya. Demikian, pesan yang dibagikan Dirut PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi dan Wakil Presiden Direktur Asia Pulp Paper (APP) Suhendra Wiriadinata pada acara CEO Talks Kompas100 CEO Forum 2023 Powered by PLN. Masing-masing membagikan pengalamannya pada 1 Desember 2023 dan 17 November 2023. Ari menjelaskan, PT PLN Icon Plus adalah anak usaha PT PLN yang bergerak di bidang penyedia jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi digital bagi pelanggan. ”Jadi, kami punya major concern jadi value leverage ke publik dari layanan digitalisasi kelistrikan,” ujar Ari. PLN Icon Plus sudah memiliki 45 juta dari 85 juta pelanggan listrik yang telah mengunduh dan menggunakan aplikasi PLN Mobile untuk menikmati layanan ini. Digitalisasi, menurut Ari, sudah menjadi tren global.

Namun, isu pemerataan akses internet masih belum dirasakan di sejumlah daerah di Tanah Air. Berbekal infrastruktur kelistrikan dari PLN, PLN Icon Plus hadir menyambung koneksi digital di daerah-daerah itu. ”Kami menjangkau masyarakat suburban dan rural,” ujar Ari. Selain memperluas akses internet ke daerah-daerah, pihaknya menggali potensi bisnis dengan mengakomodasi perubahan tren konsumsi masyarakat akan internet yang tak sekadar konten atau bermain gim, tetapi bagaimana masyarakat melihat seberapa jauh konsumsi listrik dari solar panelnya atau CCTV-nya melalui jaringan internet. Pihaknya juga bekerja sama dengan banyak perusahaan rintisan teknologi untuk menciptakan permintaan akan layanan internet.

Suhendra menyatakan, perkembangan zaman, teknologi, dan tren gaya hidup digital makin mengurangi penggunaan kertas. Ini adalah keniscayaan. ”Kita tidak bisa lari dari era digitalisasi, otomasi, dan sebagainya. Maka, kami harus merespons segala perubahan itu,” ujar Suhendra. APP memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menggunakan otomasi mesin dari industri hulu hingga hilir. Ini meningkatkan efisiensi dan daya saing produksi. Digitalisasi menciptakan peluang baru yang dimanfaatkan perusahaan. Misalnya, seiring maraknya perdagangan digital, meningkat pula kebutuhan kertas kemasan untuk membungkus barang e-dagang. Pihaknya juga terus berinovasi menciptakan produk yang dibutuhkan masyarakat, misalnya, tisu untuk lap tangan, yang juga untuk tisu dapur dengan spesifikasi ramah lingkungan. (Yoga)

Warga Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jateng, seolah mendapat hadiah berupa hamparan pasir di tengah perairan yang kemudian dinamai Pulau Arnavat, yang dikembangkan menjadi tempat wisata, sekaligus diharapkan bisa menghalau abrasi yang selama ini menggerus daratan. Matahari di atas Pulau Arnavat bersinar cerah, Jumat (5/1/2024) siang. Sukoco (54), warga setempat, sejak pagi hilir mudik menuju Pulau Arnavat untuk mengantar pengunjung dengan kapalnya. Senyum lebar menghiasi wajah Sukoco. Pria itu menjadi salah satu yang ketiban pulung dengan adanya Pulau Arnavat. Sudah lima tahun terakhir Sukoco yang ”pensiun” dari aktivitas sebagai nelayan itu menjajal usaha baru, yakni mengantar-jemput pemancing. Normalnya, Sukoco bolak-balik 3-4 kali sehari untuk mengantar pemancing.

Sejak Pulau Arnavat viral pada akhir 2023, Sukoco bisa bolak-balik delapan kali sehari. Sekali jalan, kapal bermesin tempel 8 PK milik Sukoco mengangkut tujuh penumpang. Setiap penumpang dikenai biaya Rp 10.000. ”Semoga Pulau Arnavat bisa semakin ramai dikunjungi sehingga perekonomian masyarakat di sekitar sini bisa ikut terangkat,” ucapnya. Kades Surodadi, Supriyanto, mengatakan, setahun terakhir, muncul hamparan pasir di perairan 1 kilometer dari daratan Surodadi. Pada Oktober 2023, hamparan pasir itu menetap dan terus melebar hingga 60 hektar. Sejak saat itu, sejumlah kegiatan digelar di atas hamparan pasir tersebut. Salah satunya, penanaman mangrove pada November 2023. Acara digelar pemerintah desa setempat bersama Direktorat Polairud Polda Jateng. Dari acara itu, tercetus ide untuk menamai pulau itu dengan nama Arnavat, dari semboyan Polairud, yaitu Arnavat Dharpa Mahe, karena di laut kami bangga.

”Setelah informasi terkait Pulau Arnavat ini viral, banyak masyarakat yang berkunjung. Puncak kunjungan terjadi pada Desember 2023, di mana ada ratusan orang yang berkunjung dalam sehari,” ujar Supriyanto Pada Rabu (27/12/2023), Pemkab Demak meresmikan Pulau Arnavat sebagai destinasi wisata. SK Pembentukan Desa Wisata Surodadi juga dikeluarkan oleh Pemkab Demak. Setelah menjadi destinasi wisata, jumlah pengunjung ke Pulau Arnavat meningkat pesat. Pada pergantian tahun, pengunjung di pulau itu mencapai 1.000 orang sehari. Pengunjung hanya membayar parkir Rp 3.000 per kendaraan dan biaya menyeberang menggunakan perahu untuk pergi-pulang ke Pulau Arnavat Rp 10.000 per orang. (Yoga)

Potensi risiko kejahatan siber masih menjadi ancaman yang mengintai sektor jasa keuangan Tanah Air pada 2024. Berkaca dari tahun sebelumnya, kapasitas sumber daya internal perusahaan dinilai perlu diperhatikan guna mengantisipasi atau meminimalkan risiko terkait ancaman kejahatan siber. Indonesian Financial Group (IFG) Progress, dalam Economic Bulletin Issue 43 bertajuk ”Potret Risiko pada Sektor Jasa Keuangan dan Sektor Riil Tahun 2023” yang dirilis akhir tahun 2023, menemukan, aspek keamanan data dan informasi atau kejahatan siber menjadi risiko tertinggi pada  sektor jasa keuangan, baik dilihat dari potensi maupun dampaknya terhadap bisnis. Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Kholilul Rohman menyampaikan, survei tersebut dilakukan jauh sebelum terjadi gejolak global, seperti konflik di Timur Tengah dan gejolak menjelang tahun politik. Namun, berbagai risiko selama tahun 2023 juga berpotensi terjadi pada 2024 dengan tingkat kompleksitas lebih tinggi.

”Secara struktural, risiko 2024 dimungkinkan akan sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan kompleksitas yang lebih tajam, baik dari aspek internal maupun eksternal. Risiko tersebut diharapkan dapat termoderasi dengan adanya regulasi terkait keamanan siber, seperti implementasi UU PDP (UU Pelindungan Data Pribadi),” tuturnya saat dihubungi dari Jakarta, Senin (8/1/2024). Berdasarkan National Cybersecurity Index (NCSI) 2023, Indonesia berada pada peringkat ke-49 di dunia dengan indeks 63,64 atau terpaut 31,17 basis poin dari Belgia yang menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat keamanan siber terbaik. Terkait dengan keamanan siber sektor jasa keuangan, kajian IFG Progress juga menemukan, keterbatasan kompetensi menjadi tantangan terbesar dalam meningkatkan kapasitas internal.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) Pratama Persadha menyebutkan, sektor jasa keuangan menjadi salah satu target utama para aktivis sekaligus peretas (hacktivist) untuk mendapatkan akses pribadi, keuntungan finansial, prestise, tujuan politis, dan spionase. Ancaman tersebut akan menimbulkan kegaduhan dan menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi serta keuangan global mengingat sektor jasa keuangan tergolong dalam Infrastruktur Informasi Vital (IIV). ”Selain kerugian finansial, serangan siber memengaruhi kepercayaan public terhadap sektor jasa keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Hilangnya kepercayaan masyarakat dapat mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, dan politik,” lanjutnya. (Yoga)

Pemerintah telah menyiapkan setidaknya enam strategi untuk  mengamankan realisasi target penerimaan pajak dalam APBN 2024 yang ditetapkan sebesar 1.988,9 triliun. Target ini lebih besar sekitar 6,4% dari angka sementara realisasi penerimaan pajak selama 2023 yang mencapai Rp1.869,23 triliun. Keenam strategi yang terwujud  dalam kebijakan teknis pajak tahun 2024 itu meliputi pertama, perluasan basis pemajakan sebagai tindak lanjut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) melalui tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan impelementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)  sebagai Nomor Wajib Pajak  (NPWP). Kedua, penguatan kegiatan ekstensifikasi pajak serta pengawasan  terarah dan berbasis  kewilayahan dalam rangka  menjangkau seluruh potensi di setiap wilayah.

Ketiga, fokus kegiatan perencanaan penerimaan yang lebih terarah dan terukur melalui implementasi penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak dan Prioritas Pengawasan atas wajib pajak super kaya beserta WP grup, transaksi afiliasi, dan ekonomi digital. Keempat, optimalisasi implementasi core tax system atau Sistem Inti Adminitrasi Perpajakan melalui perbaikan layanan perpajakan, pengelolaan data yang berbasis risiko, dan tindak lanjut kegiatan  interoperabilitas data pihak ketiga. Kelima, penegakan hukum yang berkeadilan melalui optimalisasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan pemanfaatan kegiatan digital forensics. Keenam, insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi yang ditujukan untuk mendorong  pertumbuhan sektor tertentu dan memberikan kemudahan investasi.(Yetede)

Pemerintah menyatakan tujuan diplomasi ekonomi Indonesia jelas, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, memajukan kesejateraan rakyat dan meningkatkan kemandirian bangsa. Adapun diplomasi Indonesia selama satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo menghasilkan 27 perjanjian perdagangan dan ekonomi, baik dalam bentuk PTA, FTA, CEPA, maupun RCEP.  Demikian pidato Menteri Luar Negeri Retno Masudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024 yang disleenggarakan di Gedung Merdeka, bandung, Senin (8/1/2024). Retno menyebut kerja sama tersebut dijalin antara lain dengan Korea Selatan, Australia, Mozambik, Uni Emirat Arab, dan Chile. "Selama hampir 10 hari terakhir diplomasi ekonomi menjadi prioritas utama. Tujuannya jelas  yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, memajukan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan kemandirian bangsa," kata Retno. (Yetede)