Ditengah gejolak tahun politik yang memanas, porsi investasi asing pada 2023 merosot. Catatan pentingnya, penyerapan tenaga kerjanya juga anjlok. Menteri Investasi / Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu (24/1) mengatakan, investasi asing tidak tumbuh sebesar tahun-tahun sebelumnya. Ada dua faktor yang membuat pertumbuhan investasi asing terhambat. Pertama, acuan dasar target investasi dari tahun ke tahun terus meningkat signifikan sesuai instruksi Presiden Jokowi. Pada 2021, basis target investasi Rp 900 triliun, meningkat menjadi Rp 1.200 triliun pada 2022 dan Rp 1.400 triliun pada 2023. Kedua, faktor tahun politik yang membuat ketidakpastian meningkat. Hal itu membuat investor asing ragu-ragu menanamkan modal di Indonesia.

”Jujur saja, saya tidak bisa tutupi, sebagian investor itu wait and see. Namun, di atas itu sebenarnya masih ada kepercayaan (investor). Makanya, itu jadi tantangan bagi kami untuk tetap meyakinkan investor bahwa sekalipun di tahun politik seperti ini, kita tetap clear,” ujarnya. Di sisi lain, meski realisasi investasi berhasil melampaui target, penyerapan tenaga kerja masih minim. Sepanjang 2023, realisasi investasi ribuan triliun hanya menciptakan 1,8 juta lapangan kerja. Sekalipun naik dari tahun sebelumnya yang sebanyak 1,36 juta lapangan kerja, jumlah itu masih terhitung minim dibandingkan dengan nilai investasi besar yang masuk dalam beberapa tahun terakhir.

Bahlil mengakui, penyerapan tenaga kerja memang belum berbanding lurus dengan realisasi investasi. Namun, pemerintah tidak saja fokus menarik investasi padat modal, tetapi juga yang berbasis teknologi demi mengerek pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih masif. ”Kalau kita hanya berpikir padat karya, sampai ayam tumbuh gigi pun negara ini tidak akan maju karena padat karya itu, mohon maaf, gajinya terukur. Kalau kita hanya ciptakan lapangan kerja dengan gaji Rp 4 juta-Rp 5 juta terus, bagaimana kita mau naik kelas,” katanya. Berdasarkan data BKPM, total realisasi investasi langsung di Indonesia sepanjang 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun atau 101,3 % dari target yang ditetapkan Presiden dan 129 % dari target rencana strategis (renstra) pemerintah. (Yoga)

Sentimen Pemilu 2024 tidak akan berdampak signifikan terhadap keputusan investor asing di instrumen investasi berjangka dalam jangka panjang. Sebab, keputusan berinvestasi oleh para investor cenderung dipengaruhi oleh arah kebijakan suku bunga acuan bank sentral AS atau The Fed. Hal ini mengemuka dalam acara ”Smart Talk: Shifting Currents” yang diselenggarakan DBS Treasures Private Client di Jakarta, Rabu (24/1). Salah satu pembicara, DBS Chief Investment Officer (CIO) Hou Wey Fook, mengatakan, hasil Pemilu 2024 memberikan sedikit kekhawatiran bagi para investor. Namun, secara historis, dampak pemilu hanya dirasakan dalam jangka pendek dan tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian hingga periode satu tahun.

”Bagi investor, yang terpenting pemilu dapat berlangsung secara kondusif. Di sisi lain, para kandidat juga bisa dibilang sudah cukup dikenal oleh para investor atau bukan orang yang sama sekali baru. Siapa pun yang menang, dampaknya relatif tidak signifikan,” katanya. Para investor, akan melihat pertumbuhan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi yang akan diterapkan oleh pemimpin selanjutnya. Terkait kondisi perekonomian domestik ke depan, para investor asing masih tertarik terhadap Indonesia. Berdasarkan data setelmen sejak awal 2024 hingga 18 Januari, modal asing mengalir masuk ke Indonesia senilai Rp 29,22 triliun, terdiri dari beli neto investor asing sebesar Rp 5,72 triliun di pasar surat berharga negara (SBN), beli neto investor asing di pasar saham sebesar Rp 9,83 triliun, serta beli neto investor asing di Sekuritas Rupiah BI sebesar Rp 13,67 triliun. (Yoga)

Fenomena pekerja prekariat yang rentan miskin terus menguat. Kelompok ini belum semuanya masuk kriteria layak menerima bantuan sosial. Pekerja prekariat adalah pekerja yang tidak menentu jam kerja, kontrak, dan lingkup kerjanya. Contohnya, pekerja informal, pekerja rumah tangga, pekerja rumah tangga migran, spekerja mitra platform digital, dan pekerja sektor perawatan. Mereka tergolong tidak layak sebagai  penerima bansos untuk pekerja seperti bantuan subsidi upah (BSU) dan Kartu Prakerja. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, sejak pandemi Covid-19, pekerja prekariat semakin banyak. ”Salah satu problem bansos untuk pekerja adalah persyaratan penerimanya tercatat sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan belum merata,” ujar Wahyu saat menghadiri peluncuran buku Dilema Bansos, Rabu (24/1) di Jakarta.

Berdasarkan riset Migrant Care di tujuh kabupaten, selama pandemiCovid-19, tingkat penerimaan bansos ubsidi listrik di kalangan pekerja migran Indonesia mencapai 78 %. Berdasarkan survei Migrant Care tahun 2022, program Kartu Prakerja hanya bisa diakses oleh pekerja di daerah urban. Pelatihan keterampilan yang diberikan program itu memakai saluran internet sehingga hanya pekerja yang tinggal di perkotaan dengan akses internet lancar yang bisa mengikuti pelatihan. ”Indonesia mempunyai sejarah panjang penyaluran bansos yang lebih banyak untuk mengantisipasi situasi krisis. Namun, desain program bansos belum inklusif kepada kelompok pekerja, terutama pekerja prekariat yang rentan miskin,” kata Wahyu. Peneliti Pusat Penelitian Populasi BRIN, Yanu Endar Prasetyo, menemukan, sebanyak 23 program bansos yang dia teliti  cenderung hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan belum semuanya menyentuh individu kelas pekerja, seperti pekerja rentan. (Yoga)

Sektor swasta dinilai punya peran penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di daerah yang terdampak berakhirnya tambang batubara. Visi masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan batubara perlu diperluas agar transisi ekonomi berjalan mulus. Program Manajer Ekonomi Hijau Institute for Essential Services Reform (IESR) Wira A Swadana mengatakan, terdapat sejumlah kondisi di daerah penghasil batubara yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap transisi ekonomi dari batubara, terkait transisi mata pencarian masyarakat yang sebelumnya amat bergantung pada aktivitas pertambangan. Kelompok masyarakat ini perlu diarahkan untuk dapat menangkap peluang ekonomi di luar tambang, seperti pertanian, kehutanan, atau UMKM.

”Agar transisi ekonomi masyarakat berjalan mulus, dibutuhkan inisiatif perusahaan tambang batubara untuk mendiversifikasi bisnis di luar sektor batubara,” ujar Wira dalam diskusi ”Mengidentifikasi Peran Sektor Swasta dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat” di Jakarta, Rabu (24/1). Sebab, sektor swasta umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan pemerintah dan masyarakat. Contoh, PT Kideco melalui perusahaan saudaranya, Indika Nature, saat ini sedang mengerjakan beberapa proyek energy terbarukan di Kabupaten Paser, Kaltim. Pada saat yang sama, PT Kideco juga telah menginisiasi proyek pariwisata hijau, seperti Samurangau Ecopark, seluas 105 hektar. Di luar itu, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan tambang batubara dapat menjadi sumber pendanaan untuk pemberdayaan masyarakat karena potensi nilai dananya yang terus berkembang dan keinginan perusahaan untuk berusaha mencakup setiap aspek kehidupan masyarakat. (Yoga)