Perkembangan pesat teknologi yang melahirkan aksi massif perdagangan secara daring, rupanya belum mampu dioptimalkan oleh pemerintah untuk memompa penerimaan negara lebih tambun. Padahal, optimalisasi potensi pajak sangat mendesak karena pemerintah pada tahun ini mengobral diskon pajak untuk korporasi. Mulai dari perpanjangan tax holiday dan tax allowance, hingga terbaru diskon Pajak Penghasilan (PPh) Badan 10% untuk sektor pariwisata. 

Dus, pemerintah pun didorong untuk mencari sumber pajak baru guna menutupi besarnya belanja perpajakan untuk PPh Badan. Sayangnya, sejauh ini manuver pemangku kebijakan dianggap masih kurang tajam. Salah satu alasannya adalah realisasi penerimaan pajak atas transaksi elektronik alias Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang jauh dari angka potensi. Padahal, dengan tarif PPN sebesar 11% maka potensi penerimaan yang bisa dikantongi negara dari aktivitas secara daring pada tahun lalu mencapai Rp49,83 triliun. Artinya, ada potensi pajak Rp43,07 triliun yang belum terpungut.  Otoritas fiskal pun menyadari betul adanya keterbatasan setoran PPN PMSE yang masih jauh dari potensi. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, mengatakan pemerintah akan terus memantau tingkat kepatuhan pelaku PMSE dalam rangka mengoptimalkan potensi PPN. "Kami akan terus melakukan pengawasan kepada pelaku PMSE yang telah ditunjuk agar pemenuhan kewajiban perpajakan dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya kepada Bisnis, Selasa (23/1). Langkah konkret otoritas pajak memang sangat dinanti. Tak hanya demi menambah penerimaan, juga secara perlahan mengikis praktik shadow economy alias aktivitas ekonomi yang tidak terdeteksi dalam radar negara. Apalagi, potensi transaksi dagang-el terus mencatatkan kenaikan. BI bahkan mengestimasi nilai transaksi daring pada tahun ini mencapai Rp487 triliun, naik sebesar 7,5% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. 

Wakil Ketua Umum I Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang, mengusulkan agar pemerintah menciptakan platform digital yang secara otomatis mengutip PPN dalam setiap transaksi digital. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto, mengatakan ada beberapa faktor yang membatasi akselerasi penerimaan PPN PMSE. Pertama, konteks pemungutan PPN yang hanya terbatas pada pemanfaatan barang tidak berwujud maupun jasa dari luar Indonesia di dalam Indonesia melalui PMSE. Kedua, pemungutan PPN PMSE hanya menyasar PMSE yang memenuhi kriteria, sehingga tidak semua perusahaan mendapat penugasan tersebut. 

Pengamat Perpajakan Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar, mengatakan sesungguhnya dasar hukum untuk perluasan PPN PMSE cukup lengkap. Hanya saja, eksekusi dari otoritas pajak terbilang lamban.

Baru-baru ini Konferensi Iklim PBB (COP 28) di Dubai, berhasil mencapai kesepakatan “dana loss and damage” akibat perubahan iklim. Tujuannya mengompensasi dosa-dosa negara maju penghasil karbon ke negara berkembang dan miskin. Peluang ini harus dimanfaatkan Indonesia untuk pendanaan aksi iklim yang masif. Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu dari sepuluh penghasil karbon terbanyak di dunia (Worldmeter, 2022) dan hanya mampu 34% dari APBN untuk mendanai atau sebesar Rp3.461 triliun (Thaird Biennial Report, 2021). 

Hadirnya UU PPSK No. 4/2023 perihal omnibus law keuangan dan POJK No.14/2023 mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon pada Agustus 2023, juga menjadi alternatif pendanaan. Potensi perdagangan karbon diproyeksi mencapai Rp8.000 triliun dalam 5 tahun ke depan. Potensi ini didasari bahwa, Indonesia juga penyerap karbon terbesar yang mempunyai 3 juta hektare hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang 95.000 km pantai Indonesia. Sebenarnya, dukungan dari sektor jasa keuangan baik dalam pendanaan dan manajemen risiko sudah dihadirkan oleh regulator. 

Perusahaan asuransi selama ini juga penghasil emisi, yang berasal dari emisi tertanggung. Untuk menurunkannya, harus meningkatkan seleksi risiko hijau sehingga menjadi katalis. Sebagai salah satu teknik pengelolaan risiko, tak perlu disangsikan bahwa asuransi dapat berkontribusi pada tahap mitigasi risiko, pasca dan transisi perubahan iklim. 

Setidaknya, ada empat peranan asuransi. Pertama, memberikan assesmen dengan bobot besar bagi perusahaan yang aktivitasnya sudah bergerak ke energi terbarukan. Kedua, memberikan insentif berupa diskon tarif apabila perusahaan sudah melaksanakan laporan berkelanjutan dan mempunyai unit karbon. Ketiga, asuransi dapat memberikan ganti rugi atas kelebihan emisi (offset) yang dihasilkan oleh perusahaan yang aktivitasnya tidak dapat menyerap atau bahkan menghasilkan karbon (pembeli) karena hal tak terduga. Keempat, menjamin risiko pengiriman kredit karbon bagi perusahaan yang tidak mengeluarkan emisi bahkan mampu menyerap karbon (penjual).

Pengembangan fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon di Tanah Air membutuhkan strategi khusus agar bisa menyiasat besarnya investasi yang harus digelontorkan oleh investor. Fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS) harus dibangun secara terintegrasi dengan sumber karbon dioksida (CO2) yang akan diinjeksikan ke dalam reservoir. Dengan begitu, biaya pengangkutan dan penyimpanan karbon dari industri yang menghasilkan emisi bisa ditekan. Belladonna Troxylon Maulianda, Direktur Eksekutif Indonesia Carbon Capture and Storage, mengatakan bahwa pemerintah harus menarik industri hilir saling berdekatan sebagai collective emitter untuk menekan biaya angkut karbon dalam suatu kawasan reservoir penyimpanan karbon. Belladona membeberkan, biaya investasi dan pengoperasian CCS di dalam negeri saat ini masih terbilang mahal, karena Indonesia belum memiliki teknologi dan kemampuan kapasitas manufaktur untuk membuat rantai pasok fasilitas itu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri melaporkan bahwa biaya pengembangan CCS sebagian besar dipengaruhi oleh kegiatan penangkapan CO2, yakni sekitar 73% dari keseluruhan biaya. Berdasarkan studi Economic Research Institute for Asean and East Asia (ERIA), biaya penangkapan karbon sekitar US$45,92 per ton, dan penyimpanannya sekitar US$15,93 per ton. Managing Director & Partner at Boston Consulting Group (BCG) Lenita Tobing berpendapat, pengembangan CCS hub menjadi hal krusial untuk menjangkau keekonomian fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon. Di sisi lain, menurutnya, Indonesia diuntungkan dari segi geografis untuk mengembangkan CCS hub tersebut jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain di Asia Tenggara. Hitung-hitungan BCG memperlihatkan potensi ruang penyimpanan karbon di Indonesia mencapai 400—600 gigaton. Pemerintah sendiri saat ini tengah memperluas akses CCS ke luar wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi. Payung hukum setingkat Peraturan Presiden (Perpres) diharapkan bakal rampung bulan ini, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi jelas. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, perluasan sektor tersebut nantinya bakal memungkinkan industri di luar migas untuk ikut bertransaksi lewat skema CCS di dalam negeri, dan transboundary antarnegara. Di dalam negeri, sejumlah perusahaan migas kelas wahid, seperti BP, ExxonMobil, hingga Chevron sudah menyatakan minatnya untuk menjadi operator reservoir penyimpanan karbon. Menteri ESDM Arifin mengatakan, ketertarikan sejumlah perusahaan migas global itu dipantik oleh potensi kapasitas penyimpanan atau storage karbon yang terbilang besar dari beberapa lapangan migas yang telah habis dikuras.

Baterai berbasis nickel manganese cobalt atau NMC diyakini masih dilirik oleh pelaku industri kendaraan listrik di tengah lesatan tren transisi energi di berbagai belahan dunia. Kemampuan menyimpan listrik yang dimiliki baterai berbasis nikel menjadi daya tarik utama. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyebut baterai NMC memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan baterai berbasis lithium ferro-phosphate atau LFP yang selama ini hanya dijadikan sebagai alternatif. Baterai berbasis NMC juga diklaim jauh lebih efisien dibandingkan dengan material lainnya. Hal tersebut dinilai akan membuat nikel tetap menjadi komoditas utama dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. 

“Baterai LFP itu density-nya tetap tidak bisa menandingi nickel-based. Baterai LFP akan membutuhkan ukuran yang lebih besar dibandingkan NMC, sehingga membuatnya tidak seefisien baterai berbasis nikel,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi, Selasa (23/1). Keunggulan baterai kendaraan listrik berbasis nikel tersebut, kata dia, membuat Tesla Inc. tetap menggunakan baterai NMC untuk mobil yang dipasarkan di Amerika Serikat. Alasannya, jarak tempuh lintasan di Amerika Serikat terbilang panjang, dan hanya bisa diatasi oleh baterai berbahan nikel. Kondisi berbeda terjadi di China, sehingga Tesla Inc. memutuskan untuk menggunakan baterai LFP untuk mobil yang dipasarkan di negara tersebut. 

Deputi Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi Nurul Ichwan mengatakan bahwa investasi baterai NMC dan LFP di dalam negeri berpotensi tetap tumbuh hingga 2040. Nurul beralasan bahwa pertumbuhan jangka panjang itu didukung oleh perkembangan pasar kendaraan listrik yang masih baru saat ini. Untuk diketahui, pabrikan mobil listrik bahkan yang telah beredar di Indonesia, seperti Wuling Air Ev dan Binguo EV, termasuk tiga model BYD Atto, Seal, maupun Dolphin belakangan menggunakan baterai LFP. 

Di dalam negeri, nikel menjadi salah satu komoditas penting yang terus diupayakan pengembangannya oleh pemerintah. Sejumlah insentif dan kemudahan pun diberikan pemerintah agar penghiliran nikel bisa memberikan nilai tambah untuk Negara. Sayangnya, nikel menjadi komoditas logam dengan kinerja terburuk sepanjang 2023, dan pergerakan harganya berpotensi tidak cepat pulih dalam waktu dekat. Dalam sebagian besar kasus pelemahan harga, kekhawatiran mengenai pengetatan pasokan atau bahkan kekurangan pasokan nikel terbukti tidak berdasar atau mungkin terlalu dini. 

Namun, kekhawatiran tersebut terutama terjadi pada nikel, pasar yang telah dibanjiri dengan gelombang material baru dari produsen utama Indonesia. Pertumbuhan permintaan juga memudar. “Pasokan nikel terus meningkat. Namun, konsumsi tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan,” tulis analis Huatai Futures dalam catatan yang diposting di laman resminya. Goldman Sachs Group Inc. mengatakan dalam riset tanggal 18 Desember 2023 bahwa harga nikel akan mencapai US$10.000 per metrik ton dalam waktu 12 bulan.

Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo mengatakan, pihaknya telah menerbitkan SNI 9164 Biometana untuk bahan bakar sejak tahun lalu bersama Badan Sertifikasi Nasional untuk memuluskan pemanfaatan bio-CNG sebagai pengganti LPG. Menurutnya, bio-CNG dapat dimanfaatkan untuk menggantikan LPG nonsubsidi yang banyak digunakan oleh sektor industri dan komersial, sehingga dapat menjadi salah satu solusi dalam usaha pemerintah menurunkan impor komoditas tersebut. 

Pabrik yang dibangun oleh PT KIS Biofuels Indonesia tersebut merupakan bagian dari 25 pabrik bio-CNG lainnya, dengan total kapasitas 387.000 metrik ton. Sementara itu, CEO KIS Biofuel Indonesia Raghunath berharap Indonesia bisa menjadi negara penghasil bio-CNG terbesar di Asia. Berdasarkan catatan Bisnis, KIS Group menargetkan pembangunan 25 pabrik bio-CNG di Sumatra Utara dengan total nilai investasi mencapai US$110 juta. Pembangunan sejumlah pabrik tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2024. Adapun, produk bio-CNG dari proyek itu akan dibeli dengan kontrak jangka panjang oleh PT Unilever Oleochemical Indonesia untuk menggantikan bahan bakar fosil.

Developer asal Jepang Mitsubishi Estate Asia Pte. Ltd. menjajaki peluang pengembangan kondominium di Batam, Kepulauan Riau. Guna merealisasikan rencana itu, rombongan Mitsubishi Estate Asia mengunjungi Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Selasa (23/1). President Director Mitsubisi Estate Asia Yasuaki Oda menyatakan bahwa kunjungannya ke BP Batam merupakan kesempatan bagi perusahaan dalam mengeksplorasi potensi dan peluang investasi di Batam. Selain itu, imbuhnya, Batam juga sangat terbuka untuk investor asing. 

Pada kunjungan tersebut, Mitsubishi Estate Asia tak sendirian. Dalam rombongan itu juga ada pengembang asal Singapura, Tuan Sing Holding Limited. Head of Asset and Fund Management Tuan Sing Holdings (Opus Bay) Patrick Tan mengatakan bahwa pihaknya mengundang Mitsubishi untuk menjajaki potensi kerja sama yang dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi dan infrastruktur di Batam. Kolaborasi dengan Mitsubishi dinilai dapat mengakselerasi kemajuan proyek-proyek yang tengah dikembangkan di kawasan tersebut. Kemudahan akses kepada para investor dari BP Batam, imbuhnya, merupakan langkah pertama yang penting dalam meraup investasi.

Presiden Jokowi berjanji segera merealisasikan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT puso bagi petani yang gagal panen di Jateng. Presiden meminta agar bantuan tersebut segera digunakan untuk biaya tanam padi agar dalam waktu tiga-empat bulan ke depan panen sehingga produksi padi meningkat. Sehingga, Indonesia tak lagi bergantung pada impor beras. Apalagi, kata Presiden, saat ini 22 negara di dunia masih mengerem untuk ekspor beras. ”Moga-moga dalam waktu sangat dekat uangnya bisa segera diterima petani dan langsung bisa dipakai untuk tandur, tanam, tandur, tanam, dan segera panen. Kalau sudah panen, kita tidak usah banyak impor lagi dari negara lain,” ujar Presiden Jokowi di Kabupaten Grobogan, Jateng, Selasa (23/1).

Bantuan yang akan diberikan, menurut rencana, sebesar Rp 8 juta per 1 hektar lahan pertanian. Setiap kelompok tani bisa menerima bantuan gagal panen yang beragam, mulai dari Rp 122 juta, Rp 180 juta, hingga Rp 200 juta. Di Jateng, Presiden mencatat terdapat 16.000 hektar lahan yang terdampak El Nino, banjir dan kekeringan panjang. Penerima bantuan puso kali ini adalah petani dari Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati. Di sisi lain, harga gabah di tingkat petani saat ini cukup menggembirakan. Tiga tahun lalu, harga gabah masih berkisar Rp 4.200-Rp 4.300 per kg. ”Sekarang (harga gabah) Rp 7.800, Rp 7.600.” ucap Presiden. Pemerintah akan terus berupaya menjaga agar harga gabah di tingkat petani seimbang dengan harga beras di tingkat konsumen. Petani harus puas dengan harga gabah, sedangkan masyarakat tak terbebani ketika membeli beras. (Yoga)

Mandiri adalah tidak bergantung pada orang lain atau berdiri sendiri. Kemandirian bisa berlaku pada banyak hal, termasuk dalam pengadaan pangan. Indonesia, negara berpenduduk 270 juta jiwa, adalah konsumen beras nomor empat di dunia dibawah China, India, dan Bangladesh. Mengutip data Departemen Pertanian AS (USDA), rata-rata konsumsi beras Indonesia 35,367 juta ton per tahun pada periode 2020/2021 dan 2022/2023. Adapun rata-rata produksinya per tahun pada periode 2018/2019 hingga 2022/2023 sebanyak 34,36 juta ton. Produksi gabah kering giling, menurut data BPS, masih terpusat di Jawa dan Sumatera.

Wilayah selain Jawa dan Sumatera yang memerlukan beras dalam jumlah yang melampaui produksi daerah itu akan mendatangkan dari daerah lain. Ada biaya transportasi dan logistik yang ditambahkan pada harga beras di daerah tujuan. Ketergantungan Indonesia atas beras kadang tak sebanding dengan produksi di dalam negeri. Produksi beras bisa terganggu luas panen padi yang menyusut, kekeringan, dan kebanjiran. Di sisi lain, sebagian masyarakat meninggalkan pangan lokal dan beralih ke beras sehingga menambah kebutuhan beras di Indonesia. Situasi ini membuat beras kerap kali menjadi komoditas penyumbang utama inflasi karena harganya yang naik.

Jalan pintas dan langkah cepat ditempuh pemerintah saat menghadapi situasi itu. Seperti pada awal tahun ini, pemerintah menggulirkan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta menyalurkan bantuan beras. Cadangan beras pemerintah juga diperkuat dengan cara segera menyerap gabah petani dan mempercepatimpor beras. Tahun ini, pemerintah akan mengimpor 2 juta ton beras (Kompas, 23/1). Berdasarkan data BPS, impor beras pada 2023 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni 3,062 juta ton. Adapun pada 2019-2022 tak sampai 500.000 ton per tahun. Namun, impor tak menyejahterakan petani. Apalagi jika impor dilakukan secara terus-menerus, yang bisa membuat kemandirian pangan kian jadi angan-angan. (Yoga)