Aliran dana asing ke Indonesia yang meningkat seminggu terakhir menunjukkan sentimen positif pasar di tengah ketidakpastian ekonomi global. Fenomena ini akan membuat kinerja Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat beberapa bulan ke depan dan menaikkan penjualan surat utang negara. Data BI menunjukkan, aliran modal asing masuk bersih di pasar keuangan domestik mencapai Rp 7,66 triliun pada 15-18 Januari 2024. Hal ini dibaca analis pasar modal sebagai sentiment positif pasar pada awal 2024. Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Dimas Krisna Ramadhani, Senin (22/1) mencatat, sepekan terakhir, investor asing membeli produk investasi di pasar reguler sebesar Rp 537 miliar, bahkan dalam sebulan terakhir telah mencapai Rp 9,19 triliun.

”Kenaikan harga saham blue chip seperti bank-bank besar dapat terjadi seiring dengan akumulasi pembelian yang dilakukan oleh investor asing. Jika aliran dana asing masih akan terjadi hingga beberapa waktu ke depan, kita bisa mengharapkan kenaikan IHSG dapat terjadi lagi dan membentuk level tertinggi barunya ke depan,” tuturnya. Dua pekan terakhir, pergerakan IHSG cenderung datar di posisi 7.200-7.250 setelah sempat memecahkan rekor di level 7.323,58 pada perdagangan perdana 2024, Selasa (2/1). Pada Senin (22/1), IHSG ditutup menguat 20,52 poin atau 0,28  ke level  7.247. (Yoga)

Laporan survei LinkedIn dan Cencuswide menunjukkan banyak pekerja yang berusaha mencari pekerjaan baru. Akan tetapi, mereka mengaku kesulitan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan perusahaan. Survei yang dilakukan LinkedIn dan Cencuswide terhadap 1.004 pekerja di Indonesia menunjukkan 85 % pekerja mengaku masih ingin mencari pekerjaan baru pada 2024 walaupun 2024 dibayang-bayangi isu ketidakpastian ekonomi. Motivasi utamanya ada dua, yakni keseimbangan hidup (42 %) dan kenaikan pendapatan (35 %). Survei yang dilakukan secara daring pada 24 November-15 Desember 2023, mayoritas diikuti responden berusia 18-42 tahun. Lebih setengahnya bekerja di level manajer dan sisanya karyawan dan direktur.

Sebanyak 294 responden bekerja lebih dari 7 tahun, 280 orang bekerja 3-4 tahun, 186 orang bekerja 1-2 tahun, 156 orang bekerja 5-6 tahun, dan 88 orang bekerja kurang dari setahun. Lokasi terbanyak di Jakarta, Jabar, dan Jatim. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar, Senin (22/1) di Jakarta mengatakan, sejak pandemi Covid-19, mencari pekerjaan baru relatif sulit. Apabila ada pembukaan lowongan kerja, jumlahnya tidak sebanding dengan pencari kerja. ”Saat ini memang marak PHK, tetapi perusahaan tidak serta-merta mau merekrut baru sebab ada faktor penghematan biaya. Lalu, ada kecenderungan perekrutan berbasis relasi,” ujarnya.

Selain itu, isu ketidakpastian ekonomi semakin berkorelasi dengan ketidakpastian hubungan kerja. Pola bekerja kontrak diperkirakan semakin naik. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirah berpendapat, di Indonesia masih ada masalah kurikulum pendidikan yang tak tersambung dengan persyaratan keterampilan dunia industri. Di sisi lain, kualifikasi lowongan kerja ada yang terlalu tinggi. Founder dan Managing Director Headhunter Indonesia Haryo Suryosumarto mengatakan, 90 % pelamar yang melamar pekerjaan tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh perusahaan. (Yoga)

Ancaman kenaikan harga komoditas ataupun bahan pokok buntut aksi transisi ekonomi hijau atau greenflation masih jauh dari struktur ekonomi Indonesia yang berada di tahap awal peralihan dari sektor ekstraktif menuju sektor yang lebih berkelanjutan atau lebih hijau. Meski begitu, risiko ini tetap perlu diantisipasi sejalan dengan upaya Indonesia meningkatkan bauran energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Secara sederhana, terminologi inflasi hijau (green inflation/greenflation), menurut Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (EBRD), merupakan kenaikan biaya atau inflasi serta permasalahan rantai pasok untuk sejumlah komoditas dan barang, yang terjadi buntut dari proyek ramah lingkungan.

Istilah greenflation mengemuka dan jadi perbincangan publik setelah disinggung cawapres no urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saat mengajukan pertanyaan ke cawapres no urut 3, Mahfud MD, dalam debat cawapres di Jakarta, Minggu (21/1) malam. Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menilai, proses transisi truktur ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau masih berada di tahap awal. Secara ekonomi makro, fenomena inflasi hijau, seperti yang terjadi di negara-negara yang sudah mapan dalam transisi energi bersih, masih belum berisiko untuk Indonesia. Berbeda dari Brasil ataupun negara-negara Uni Eropa, proses transisi energi di Indonesia masih stagnan dalam dua dekade terakhir.

Sejak tahun 2005, Pemerintah Indonesia mencanangkan tingkat bauran energi terbarukan mencapai 25 % pada 2025, yang dipangkas menjadi 23 % pada 2025. Tahun ini, bauran energi terbarukan pada energi primer masih berada di angka 13,1 % sehingga  target akan kembali direvisi. ”Walaupun masih jauh, bukan berarti tidak diantisipasi. Salah satu potensi greenflation yang paling dekat dengan Indonesia adalah inflasi yang dipicu mahalnya harga listrik yang bersumber dari energi terbarukan,” ujarnya di Jakarta, Senin (22/1). 

Bedasar data CESS, tarif listrik dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Rp 1.037 per kilowatt jam (kWh). Semakin jauh dari kawasan perkotaan, tarif listrik dari energi alternatif semakin tinggi. Sedang tarif listrik yang diproduksi PLTU batubara, rata-rata Rp 700 per kWh. Secara hukum ekonomi, lanjut Ali, pelaku industri atau konsumen akan memilih harga yang lebih murah. (Yoga)

Saat hutan kian menyusut, sekelompok perempuan Dayak di Kalteng terus mengasah kemampuan mengolah kekayaan alam. Lewat kriya rotan, tangan-tangan terampil mereka telaten menjaga masa depan. Jumat (12/1) pagi, Yaya (49) meniti jalan berlumpur menuju hutan di Desa Kalumpang, Kabupaten Kapuas, Kalteng. Yaya langsung memanen rotan tanpa sarung tangan, ia mengambil batang rotan yang berduri, lalu dibabat menggunakan parang. Hanya butuh 40 menit untuk mendapatkan 10 rotan yang bersih dari duri. Rotan yang diambil Yaya adalah jenis irit, panjangnya 10 meter. Diameternya 2-4 cm. Rotan jenis ini dikenal kuat dan cocok untuk beragam kerajinan tangan. ”Rotan ini nanti digunakan untuk bahan pembuatan tas, topi, hingga tikar,” kata Yaya. 

Tak jauh dari rumah Yaya, Rusidah (48) tengah mengolah rotan menggunakan pisau, lalu membelah batang rotan menjadi 4-8 bagian. Proses ini disebut ngalingking dalam bahasa Dayak Ngaju. Proses berikutnya menjangat atau mengikis rotan yang sudah dibelah. Hasil kikisan itu nanti akan dianyam. Terlihat sederhana, tetapi butuh 1-2 minggu dari pengambilan rotan hingga menghasilkan rotan siap anyam. Untuk menganyam menjadi tas, butuh waktu setengah hari, sedangkan untuk meng-anyam menjadi tikar butuh waktu tiga hari. Hasil anyaman rotan dijual kepada pengumpul seharga Rp 60.000-Rp 100.000 untuk tas dan Rp 500.000-Rp 1 juta untuk tikar. Dalam sebulan, mereka bisa menghasilkan setidaknya 100 tas dan tikar. 

Kerja bersama Yaya dan Rusidah adalah dua dari 30 ibu yang bergabung di Kelompok Tani Hurung Hapakat. Dalam Bahasa setempat, Hurung Hapakat artinya kerja bersama.Manajer Program Pantau Gambut Dimas Novian Hartono menjelaskan, kelompok ibu-ibu di Kalumpang merupakan komunitas yang selama ini hidup berdampingan dengan gambut. Sebagian besar kawasan di Kalumpang yang ditanam rotan adalah gambut. ”Rotan hasil hutan bukan kayu yang selama ini dijaga di Kalumpang, mereka menjaga hutan lewat rotan,” katanya. (Yoga)

Jelang pemilu, program bantuan sosial kerap dikaitkan sebagai komoditas elektoral. Hal ini tidak terlepas dari temuan sejumlah bansos yang memuat pesan atau gambar pasangan calon tertentu. Bantuan sosial berupa beras ukuran 10 kg dengan gambar paslon peserta pilpres ditemukan di beberapa daerah di Jateng dan fotonya beredar di Whatsapp. Laporan investigasi harian Kompas, Kamis (18/1) juga menemukan banyak kasus politisasi bansos oleh caleg di daerah pemilihan. Dengan modus memanipulasi Program keluarga Harapan (PKH), para caleg menunggangi pesan agar para pemilih di daerah itu mencoblos sang caleg nantinya.

Bansos ataupun bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sarana bantuan negara bagi warga yang sedang kesulitan ekonomi. UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang diubah menjadi UU No 14/2019 tentang Pekerja Sosial menyebutkan, bansos merupakan bagian dari skema perlindungan sosial yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan sosial. Selama masa pandemi Covid-19 dari Maret 2019 hingga akhir 2022, berbagai bentuk bansos terbukti sangat membantu perekonomian masyarakat yang didera kemandekan kegiatan ekonomi karena dilakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat).

Tapi, bansos kerap kali dipakai menjadi lahan manipulasi dan alat tunggangan untuk memengaruhi pilihan politik karena sifatnya yang langsung mengena kepada penerimanya. Hal ini membuat bantuan negara tersebut dapat dialihkan penyebutannya sebagai bantuan personal. Untuk tahun 2024, sudah dianggarkan Rp 450 triliun dana bansos dalam berbagai sektor. Tak hanya untuk bulan-bulan akhir 2023, Presiden Jokowi bahkan sudah merencanakan bansos hingga pemilu putaran kedua demi menjaga kondisi ekonomi masyarakat. Selain dirasakan sebagai sapaan negara kepada warga negara yang langsung mengena pada kebutuhannya, bansos juga bisa dilihat sebagai upaya negara mengikat warganya dalam ikatan pamrih dan kepentingan yang rawan penyelewengan politik. (Yoga)

Inding (49) merapikan anyaman berbahan rotan di teras rumahnya, di Desa Kalumpang, Kabupaten Kapuas, Kalteng, Sabtu (13/1). Ia sibuk membuat tas rotan berbentuk tabung atau nama anjat dalam bahasa Dayak Ngaju, sementara anak dan cucu-cucunya memperhatikan dia. Inding tengah membuat anjat dengan gambar asai, anak lelaki yang berkacak pinggang. Asai merupakan sebutan bagi lelaki Dayak pemberani. Pola itu di kalangan perajin Dayak Nagju dikenal sebagai yang paling sulit lantaran polanya sangat berbeda dari pola umum yang biasanya bergambar daun, akar, atau tameng dengan sedikit sisi. Selain itu, semua kriya rotan dengan gambar asai biasanya dipakai untuk upacara adat tertentu. Pola asai dianggap sakral sehingga tak semua ibu-ibu bisa dan mau membuatnya. Inding biasa menyelesaikan dua tas dalam sehari.

Kriya rotan dijual ke pengumpul Rp 60.000-Rp 100.000 untuk tas, untuk tikar Rp 500.000-Rp 1 juta. Dalam sebulan, Inding menghasilkan 100 tas dengan berbagai pola dan jenis tas. Namun, berapa pun pesanan yang datang, ia bisa memenuhinya. Ada 30 ibu-ibu lain yang membuat kriya rotan. Mereka tergabung dalam Kelompok Tani Hurung Hapakat. Ketua Kelompok Hurung Hapakat, Rica Kusmirawaty mengungkapkan, dia dan ibu-ibu lain biasa membuat kriya saat musim hujan, karena hujan kerap memicu banjir yang membuat aktivitas warga di luar rumah terbatas. Juga menganyam rotan, lanjut Rica, merupakan cara ibu-ibu di Desa Kalumpang bertahan hidup. ”Ini untuk memenuhi kebutuhan hidup pascalarangan membakar. Kebijakan larangan membakar membuat runyam kehidupan mereka,” katanya. Sejak delapan tahun lalu, mereka tak lagi menyentuh ladangnya, karena mereka belum bisa mengolah ladang tanpa membakar.

”Dulu kami tidak pernah kurang beras. Hasil ladang cukup setahun, bahkan bisa untuk makan di tahun berikutnya atau dijual. Sayur-mayur, ikan, dan segalanya bisa kami dapatkan saat masih berladang,” tutur Rica. ”Kalau jual rotan aja enggak laku lagi, tetapi setelah jadi tas harganya berlipat. Makanya, kami belajar ke mana-mana agar ada kesempatan supaya tas rotan kami lebih baik lagi,” kata Rica. Gayung bersambut, harapan serupa diinginkan Pantau Gambut. Organisasi nonpemerintah yang berjejaring di Sembilan provinsi ini fokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia. Pada Senin (15/1) Pantau Gambut mengundang perwakilan Hurung Hapakat ke Palangkaraya, juga pejabat daerah dari Kapuas yang diajak memetakan masalah rotan dan mencari solusi atas tantangan tersebut.

Manajer Program Pantau Gambut Dimas Novian Hartono menjelaskan, rotan dipilih sebagai jalan untuk mengembangkan komunitas yang tinggal di atas lahan gambut. ”Tujuan besarnya, kami ingin membuat platform bersama dengan komunitas lalu nanti (kriya rotan) dihubungkan dengan investor, tentunya investor hijau,” ungkap Dimas. Ketua I Bidang Pengembangan Kerajinan Disperindag UMKM, dan Koperasi Kapuas Ferdinan Jumanto menjelaskan, pemda membuat ruang pamer milik Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) di Kapuas dan di Provinsi Kalteng. ”Jadi, nanti ibu-ibu bisa simpan hasil karyanya ditempat itu tanpa pungutan. Kalau terjual, uangnya kami transfer. Kalau ada program dan anggaran, biasanya juga kami beli dulu,” papar Ferdinan. (Yoga)

Skema transisi energi yang dicanangkan pemerintah Indonesia dinilai sudah tepat dalam mencapai titik keseimbangan antara target emisi  karbon netral dan menjaga daya beli masyarakat. Transisi yang dilakukan gardual merupakan solusi untuk mencegah terjadinya inflasi hijau (Greenflation). Demikian benang merah jawaban atas pertanyaan yang diajukan Investor Daily  kepada sejumlah narasumber terkait upaya yang perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya greenflation dalam transisi energi. Mereka dihubungi secara terpisah pada Senin (22/1/2024). Adapun para narasumber tersebut yakni Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, Anggota Dewan Energi Nasional  (DEN) Satya W Yudha, Sekretaris  DEN Djoko Siswanto, ketua Indonesia Center for Renewables Energy Studies (ICRES) Suyra Darma, Direktur Riset Institute for Development  of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya, serta managing Director Enerfy Shift Institute Putra Adhiguna. Anggota DEN Satya W Yudha  mengatakan, DEN sudah melakukan mitigasi risiko  terhadap dampak yang ditimbulkan dalam transisi energi hijau. (Yetede)

Langkah pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atau jasa hiburan terhadap diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa pada kisaran 40-75% menimbulkan kegaduhan bagi pelaku usaha di sektor tersebut. Ini karena minimnya komunikasi  dan belum masif antara pemerintah dengan pelaku usaha. Guna mengatasi kekisruhan tersebut, maka pemerintah menerbitkan aturan melalui Menteri Dalam Negeri yakni Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/402/SJ tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur DKI Jakarta dan bupati/walikota. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan yang ada, kepala daerah memiliki kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk melakukan pengurangan tarif PBJT atas Jasa Hiburan yang tarifnya 40% sampai dengan 75%. Dengan kewenangan tersebut, kepala daerah dapat mengurangi tarif  sebelumnya. Pemberian insentif fiskal dengan pengurangan tarif PBJT hiburan tersebut cukup ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. (Yetede)