Tesla Masih Gunakan baterai Nikel di China
Yuniati Turjandini
26 Jan 2024 Investor Daily (H)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaskan, Tesla masih menggunakan baterai lithium ion yang mengandung nikel untuk mobil listrik yang dijual di China. Artinya, tidak semua mobil listrik Tesla di China menggunakan baterai lithium ferro Phosphate (LFP). "Jadi, LG memasok nickel based battery untuk model mobil listrik yang diproduksi Tesla di Shanghai," ucap Luhut melalui video di akun Instagram pribadinya. Pernyataan Luhut tersebut menanggapi pernyataan Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Tom Lembong bahwa tesla sudah tak memakai lagi baterai lithium ion untuk mobil listrik China. Luhut tidak memungkiri penggunaan baterai LFP di mobil listrik mulai berkembang. "Memang, suatu ketika, tidak tertutup kemungkinan nikel ini makin berkurang penggunaannya. Sekarang, hilirisasi nikel kita mengarah ke katoda baterai mobil listrik baterai lithium ion. Jadi ekspor kita sudah sangat maju, karena tidak hanya bergantung lagi pada bahan mentah," ujar Luhut. (Yetede)
Daya Saing Digital Indonesia Naik Paling Cepat
Yuniati Turjandini
26 Jan 2024 Investor Daily (H)
Daya saing digital Indonesia pada tahun lalu naik enam peringkat ke posisi 45 dunia dari tahun 2022, berdasarkan riset World Digital Competitiveness Ranking (WDCR) 2023 yang disusun oleh International Institute for Management Development (IMD) asal Swiss. Peningkatan peringkat yang cepat di antara negara Asean itu ditopang oleh investasi dan munculnya pengusaha bidang teknologi informasi dan startup di tanah Air. Dalam lima tahun terakhir, daya saing digital Indonesia terus naik hingga 11 peringkat dari posisi 56 dunia pada 2019. Hal ini menunjukkan keberhasilan perbaikan transformasi digital yang signifikan di tanah Air. Riset IMD juga menunjukkan daya saing digital Tanah Air lebih unggul dibandingkan sejumlah negara Asia lain, yakni India (peringkat 49), Filipina (59, dan Mongolia (63).
Kantongi Laba Rp 48,66 Triliun BCA Incar NIM 5,5%
Yuniati Turjandini
26 Jan 2024 Investor Daily (H)
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) secara konsolidasi menutup tahun 2023 dengan membukukan laba bersih sebesar Rp48,66 triliun, meningkat 19,41% dibandingkan periode 2022 sebesar Rp 40,75 triliun. Tahun ini perseroan menyiapkan startegi untuk menjaga profitabilitas yang terlihat dari margin bunga bersih (net interest margin/NIM). Dari sisi profitabilitas , laba tersebut didorong dari pendapatan bunga bersih (net income interest/NII) yang tumbuh 17,5% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 23,9 triliun, sehingga total pendapatan operasional tercatat sebesar Rp 99,3 triliun atau naik 14,4% (yoy). Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, struktur dari dana pihak ketiga (DPK) setiap bank berbeda, BCA sendiri mengandalkan dana murah (current account saving account/CASA) yang saat ini sebesar 80,3% dari total DPK yang sebesar Rp 1.101,7 triliun sepanjang 2023. (Yetede)
Istana: Pernyataan Presiden Soal Kampanye Banyak Disalahartikan
Yuniati Turjandini
26 Jan 2024 Investor Daily (H)
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menilai kenyataan Presiden Jokowi bahwa presiden boleh berkampanye, telah banyak disalahartikan. Penjelasan presiden tersebut merupakan respon menjawab pertanyaan media terkait aturan main dalam berdemokarsi bagi menteri maupun presiden. "Pernyataan Bapak Presiden di Halim, Rabu (24/1), telah banyak disalahartikan. apa yang disampaikan oleh Presiden dalam konteks menjawab pertanyaan media tentang menteri yang ikut tim sukses," kata Ari Dwipayana. Dia mengatakan, dalam pandangan Presiden, sebagaimana diatur dalam pasal 281 Undang-Undnag No.7 tahun 2017 tentang pemilu bahwa kampanye boleh mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. "Artinya Presiden boleh berkampanye. Ini jelas ditegaskan dalam undang-undang," kata Ari. (Yetede)
Tiga Perusahaan Bidik IBST, Nilai Akuisisi Rp 11,4 Triliun
Yuniati Turjandini
26 Jan 2024 Investor Daily (H)
Penjualan saham emiten penyewaan menara telekomunikasi (tower) terafiliasi Group Sinar Mas, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) ditaksir bisa menyentuh angka Rp9,8-11,4 triliun. sebanyak tiga perusahaan tower papan atas berpotensi tertarik untuk mengakuisisi saham IBST. Inti Bangun Sejahtera merupakan perusahaan tower terbesar kelima di indonesia yang memiliki 3.383 menara telekomunikasi, 5.791 penyewa, dan 16.642 km serat optik di fiber to the building (FFTB) fiber/ to the home (FTTH)/fiber to the tower (FTTT). Sebanyak 79,9% saham IBST dikuasai PT Bakti Taruna Sejati, disusul 8,5% milik PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), 0.00001% milik PT Inovasi Mas Mobilitas, dan 11,6 saham publik. "Meskipun data peserta tender tidak diungkapkan, kami yakin bahwa tiga perusahaan tower teratas di indonesia kemungkinan besar akan berada diantara para pelamar tersebut," tulis Indo Premier Sekuritas dalam riset terbarunya, yang dikutip Kamis (25/1/2024). (Yetede)
Paruh Kedua 2024 Investasi Akan Melesat
Yuniati Turjandini
26 Jan 2024 Investor Daily
Geliat investasi dinilai akan meningkat pada paruh kedua tahun 2024 selaras dengan berkurangnya aksi wait and see investor terkait dengan pemilu. Di sisi lain, peluang investasi akan terbuka pada semester II-2024 sejalan dengan terbukanya ruang pemotongan suku bunga global sehingga memicu risiko dan sentimen, terutama pada pasar portfolio. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, target investasi sebesar Rp 1.650 triliun tahun 2024 cukup menantang bagi pemerintah. Apalagi mempertimbangkan potensi perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi Amerika Serikat dan China, tingkat suku bunga bank sentral global yang masih bertahan di level tinggi seperti saat ini diperkirakan masih akan berlangsung setidaknya sampai semester I-2024 sehingga berpotensi menekan minat investasi asing. "jadi kami melihat peluang investasi tahun 2024 masih terbuka meski memang masih akan ada beberapa tantangan di awal tahun," kata Joshua. (Yetede)
Select Hotels Group Bidik 50 Hotel di Indonesia
Yuniati Turjandini
26 Jan 2024 Investor Daily
Select Hotels Group, Jepang membidik 50 hotel kelolaan di indonesia. Kini, operator itu mengantongi empat hotel. "Target kami di Indonesia adalah 50 hotel. kami akan memberikan perlakuan istimewa terhadap 10 hotel pertama yang menandatangani kontrak dengan kami, berupa diskon assesment fee. Sekarang ini di 2024 kami sudah menandatangani MoU sebanyak 4 hotel di Jakarta dan Bali," jelas Nakamura, CEO Select Hotel Group Japan.
Jaringan operator hotel itu mengaku siap mengembangkan bisnis perhotelan di Indonesia. Langkah tersebut dimulai dengan satu hotel yang dikelola di Bekasi, Enso Hotel by Celecton. Menurut Nakamura, selain empat hotel yang sudah melakukan MoU, terdapat pula beberapa project lain yang masih dalam pembahasan karena membutuhkan investasi yang tidak sedikit. "Kami hadir di Indonesia bukan sekedar untuk mengelola hotel milik owner, akan tetapi kami siap juga untuk berinvestasi dalam hal join partner ataupun membangun sendiri dengan brand kami," ujarnya. (Yetede)
Bola Salju Utang Pemerintah
Yuniati Turjandini
26 Jan 2024 Tempo
Peningkatan utang pemerintah tidak menjamin pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyebutkan tidak ada hasil istimewa dari utang pemerintah yang menembus Rp 8.114,9 triliun per Desember 2023. Tingginya utang yang selaras dengan kenaikan beban bunga utang, kata dia, justru membebani APBN serta mengurangi belanja negara. Kenaikan jumlah utang membuat anggaran untuk kepentingan publik tersedot bagi pembayaran bunga utang.
Berkurangnya ruang fiskal ini, kata dia, melemahkan kemampuan negara untuk mengurangi tingkat kemiskinan, termasuk progam menurunkan angka stunting. “Ini menjadi masalah utama yang sangat memprihatinkan akibat melemahnya kemampuan APBN,” katanya, Kamis, 25 Januari 2024. Anthony menilai kebijakan fiskal lebih berpihak kepada pemilik modal dan masyarakat menengah-atas. Dia mempertanyakan perbaikan kondisi masyarakat miskin. Tingkat kemiskinan hanya turun dari 10,96 persen pada 2014 menjadi 9,22 persen pada 2019, dan naik lagi menjadi 9,36 persen pada Maret 2023. “Tidak ada peningkatan kesejahteraan yang berarti, tidak ada pengurangan angka kemiskinan yang berarti,” katanya. (Yetede)
Penanda Kerentaan Utang Negara
Yuniati Turjandini
26 Jan 2024 Tempo
Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) kerap dijadikan tolok ukur tingkat kesehatan kepemilikan utang Indonesia. Berdasarkan konsensus internasional yang kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas aman rasio utang terhadap PDB adalah tidak lebih dari 60 persen.
Pada akhir 2023, total utang Indonesia menembus Rp 8.145 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 38,59 persen. Angka itu lebih baik dibanding pada akhir 2022 yang mencatatkan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,70 persen dengan total utang kala itu sebesar Rp 7.734 triliun. Dengan standar stok utang terhadap PDB tersebut, Indonesia dapat dikatakan masuk ke dalam negara dengan kinerja utang yang baik. Terlebih jika dibanding negara maju, seperti Jepang dan Amerika Serikat, yang rasio utang terhadap PDB-nya masing-masing menembus 200 persen dan 100 persen.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto memastikan pemerintah mengelola utang dengan sangat hati-hati serta akuntabel. “Rasio utang Indonesia tergolong rendah jika dibanding negara-negara peers,” ujarnya kepada Tempo, kemarin. Dia mencontohkan Malaysia memiliki rasio 66 persen, Filipina 60,9 persen, Thailand 61 persen, Argentina 85 persen, Brasil 72,87 persen, serta Afrika Selatan 67,4 persen. (Yetede)
Siap-Siap Tarif Pajak Tinggi Mengintai UMKM
Hairul Rizal
26 Jan 2024 Kontan (H)
Puluhan juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mesti bersiap merogoh kantong lebih dalam. Jika selama ini UMKM menikmati skema tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5%, mulai tahun 2025 mereka harus membayar pajak sesuai aturan Undang-Undang Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dengan kata lain, tarif pajak UMKM bakal naik tahun depan. Sebagai gambaran, tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 55/2022 dapat digunakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki nilai peredaran bruto dari usaha di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Namun tarif PPh final 0,5% tersebut paling lama tujuh tahun bagi wajib pajak (WP) orang pribadi, empat tahun untuk WP badan berbentuk koperasi dan CV, serta tiga tahun untuk WP badan berbentuk perseroan terbatas. Jangka waktu itu terhitung sejak wajib pajak yang terdaftar sebelum maupun setelah tahun 2018.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencontohkan, Tuan A sebagai wajib pajak orang pribadi terdaftar tahun 2015, maka dia bisa menggunakan fasilitas tarif PPh final 0,5% mulai dari 2018 hingga 2024. Sementara Tuan B, terdaftar tahun 2020, maka dia bisa memanfaatkan tarif PPh final 0,5% mulai tahun 2020 hingga tahun 2026. Sampai berita ini naik cetak, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemkeu Yon Arsal serta Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemkeu Dwi Astuti tidak menjawab pertanyaan dan permintaan penjelasan yang diajukan KONTAN.
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai, pemberlakuan tarif normal memang membuat wajib pajak orang pribadi UMKM merasa terbebani. Untuk itu, mereka sering diarahkan untuk memakai NPPN. Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman bilang, penggunaan tarif PPh final 0,5% memiliki untung rugi. Bagi perusahaan yang laporan keuangannya rugi, tentu akan mengalami rugi jika menggunakan PPh final 0,5% lantaran tetap membayar pajak. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal berpendapat, pemberlakuan tarif PPh normal akan membebani UMKM. Khususnya mereka yang belum pulih dari efek pandemi Covid-19. Apalagi bila dibebankan biaya produksi yang masih tinggi.









