WAJAH BARU PARIWISATA TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS
Setelah lebih dari dua tahun ditutup akibat pandemi Covid- 19,
Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, kembali dibuka
untuk umum. Pariwisata TNWK kali ini mengedepankan kesejahteraan satwa, pemberdayaan
masyarakat, dan keberlanjutan. Adila Zakia (10) mengelus belalai gajah dengan
lembut di area Pusat Latihan Gajah, TNWK, Kamis (18/1/). Ia lantas memandikan
seekor gajah jinak dengan selang air, didampingi sang pawang. Adila yang datang
jauh-jauh dari Riau mengaku senang bisaberkunjung ke TNWK dan melihat
gajah-gajah jinak di sana. Sang ayah, Sunu Istiqomah Danu (47), mengatakan,
keluarganya sengaja berwisata ke TNWK untuk melihat gajah-gajah jinak yang
dipelihara di taman nasional tersebut.
Ia penasaran mendengar kabar TNWK buka dengan konsep baru.
”Kami kebetulan sedang pulang kampung ke Lampung. Kami ke sini karena ingin
mengenalkan anak-anak dengan alam,” kata Sunu. Sunu dan keluarganya membeli
beberapa paket wisata di TNWK, seperti memandikan gajah seharga Rp 150.000 per orang
dan paket berfoto dengan gajah Rp 20.000 per orang. Selain itu, wisatawan juga
membayar tiket masuk ke dalam TNWK Rp 5.000 per orang. Sunu senang bisa
mengajak anaknya berwisata ke TNWK. Meski begitu, ia merasa fasilitas yang
disediakan di TNWK masih terbatas, antara lain, tempat bersantai untuk
wisatawan masih terbatas. Ia berharap, pengelola TNWK bisa meningkatkan sarana
dan prasarana agar wisatawan lebih nyaman.
Selain itu, pengalaman yang ditawarkan dalam konsep baru wisata
alam TNWK juga dinilai masih terbatas. Pengelola perlu menyiapkan pengalaman
yang lebih seru untuk wisatawan. Annisa Putri (23), wisatawan asal Lampung
mengatakan ”Sekarang sudah enggak kayak dulu, kita bisa lihat gajah main sirkus
dan atraksi. Sekarang hanya bisa berfoto dengan gajah atau memandikan gajah,”
ucapnya.Ia sebenarnya berharap bisa menaiki gajah jinak yang ada di TNWK.
Namun, ternyata hal itu sudah tidak diperbolehkan karena dianggap tidak
memperhatikan kesejahteraan satwa.
Rudi Hartono (35) warga Desa Labuhan Ratu IX, yang juga
pelaku usaha jasa wisata, mengatakan, dengan konsep baru tersebut, tarif wisata
di TNWK menjadi lebih mahal. Ia mengaku kesulitan menawarkan paket wisata
kepada para agen travel. ”Kalau dulu paket wisata TNWK bisa saya jual Rp 90.000
per orang, sudah termasuk kendaraan, tour guide, makan dan minum, serta paket
wisata berkeliling satu hari di TNWK dan desa penyangga. Kalau sekarang, kita
tawarkan di harga Rp 150.000-Rp 190.000 per orang, tapi belum deal semua, masih
banyak yang pikir-pikir,” kata Rudi. Sukatmoko, Humas TNWK mengatakan, konsep baru
wisata alam di TNWK dilakukan dengan mengintegrasikan wisata desa yang dikelola
oleh masyarakat. Desa-desa penyangga yang ada di sekitar TNWK dilibatkan untuk
menyediakan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di TNWK. (Yoga)
DANA DESA DAN ARAH PEMBANGUNAN DESA CAPRES-CAWAPRES 2024
Arah pembangunan desa yang diusung ketiga pasangan capres-cawapres
2024 dalam forum debat capres-cawapres keempat pada Minggu (21/1/2024) masih
belum banyak berubah dari apa yang telah berjalan. Program peningkatan dan optimalisasi
dana desa masih menjadi unggulan ketiga paslon yang sepakat bahwa kedua hal tersebut
dibutuhkan untuk menuju kemandirian desa dalam jangka panjang. Mengangkat tema
Pembangunan Ber-kelanjutan; Lingkungan Hidup; Energi dan Sumber Daya Alam; Pangan;
Agraria; Masyarakat Adat; dan Desa; debat yang diikuti oleh para cawapres itu memberikan
kesempatan ketiga peserta untuk menyampaikan pandangannya tentang persoalan
wilayah desa, dimana ketiganya sama-sama menonjolkan desa sebagai akar dari
pembangunan Indonesia, selaras dengan visi-misi yang diusung ketiga paslon dalam
Pemilu 2024.
Cawapres no 1 Muhaimin Iskandar menjawab pembangunan yang
berakar dari desa harus diteruskan. Menurut dia, selama ini paradigma
pembangunan dari desa sudah berjalan seiring bertambahnya dana desa yang diberikan
pemerintah. Dengan keberhasilan itu, menambahkan dana desa untuk membangun desa
tidak hanya di bidang infrastruktur, tetapi juga perekonomian dapat mempercepat
kemajuan dan kesejahteraan desa. Maka, nantinya ia akan meningkatkan dana desa
menjadi Rp 5 miliar setiap desa yang diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan desa.
Gibran Rakabuming Raka, Cawapres no 2 berpendapat, penting
untuk menumbuhkan rasa kepemilikan warga desa pada desanya terlebih dahulu,
yang diwujudkan melalui program pembangunan yang melibatkan warga desa. Ia mencontohkan
keberhasilan salah satu desa di Mojokerto yang mengusung konsep crowdfunding
untuk membangun desa wisata. Mahfud MD, Cawapres no 3 menambahkan contoh pemba-ngunan
desa yang berhasil di Daerah Istimewa Yogyakarta di mana pemerintah desa dan
warganya sukses mengelola koperasi, irigasi, dan UMKM desanya, karena desa
dengan kewenangannya mampu mengoptimal-kan sumber daya dan kearifan lokal yang
ada sehingga bermanfaat banyak. Sementara di daerah-daerah lain, negara masih
terlalu mengintervensi pembangunan desa sehingga potensi-potensi lokal kurang
dikembangkan. (Yoga)
Risiko Korupsi Meningkat
Risiko korupsi di Indonesia meningkat menyusul turunnya
integritas lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah, pada 2023. Selain
sistem pengadaan barang dan jasa, penyebab fundamental turunnya integritas lembaga
pemerintahan di antaranya adalah tingginya ongkos pemilihan umum dan pemilihan
kepala daerah serta lemahnya sistem pendanaan partai politik. KPK, Jumat (26/1)
merilis, Indeks Integritas Nasional 2023 berada di angka 70,97 atau dibulatkan
menjadi 71. Angka tersebut didapat dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)
2023 terhadap 508 pemkab / kota, 38 pemeprov, serta 93 kementerian / lembaga. Angka
tersebut tidak hanya di bawah target integritas nasional, yakni 74, tetapi juga
turun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2022, Indeks Integritas
Nasional berada di angka 71,94 dan 2021 di angka 72,43.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, hasil SPI 2023
menunjukkan tren penurunan Indeks Integritas nasional. Hal ini, secara
sederhana, bisa diartikan risiko korupsi di lembaga pemerintahan semakin
tinggi. ”Fakta bahwa Indeks Integritas Nasional secara umum cenderung turun
mengindikasikan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sistem
tata kelola, regulasi, dan komitmen yang harus diperbaiki,” kata Johanis saat
peluncuran hasil survei SPI di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/1). Johanis
mengungkapkan, ada sejumlah persoalan fundamental yang menyebabkan turunnya
Indeks Integritas Nasional selama tiga tahun terakhir. Salah satunya adalah
tingginya ongkos politik, baik untuk pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).
Kondisi itu diperparah dengan lemahnya pendanaan partai politik. (Yoga)
Ujung Harapan Pengusaha Hiburan
PPnBM Mobil Hybrid Perlu Dihapus
Ekonomi AS Lampaui Estimasi, Rupiah Melemah
Pengusaha Tempuh Jucicial Review Aturan Pajak Hiburan
BNI Bukukan Laba Bersih Rp 21 Triliun
Presiden Minta Pernyataan soal Kampanye Tidak Ditarik Kemana-mana
Mitra Pack Masuk LQ45, Penilaian BEI Dipertanyakan
Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan evaluasi mayor sejumlah indeks pada bulan ini. Salah satu rebalancing indeks yang cukup menyita perhatian pelaku pasar adalah LQ45. Sebab, Saham PT Mitra Pack Tbk (PTPM) tiba-tiba merangsek masuk menggeser emitan milik Prajogo Pangestu seperti PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) dan emiten menara, PT Towers Bersama Infrastucture Tbk (TBIG). Selain dua emiten tersebut, rebalancing indeks LQ45 juga mendepak PT Indika Energy Tbk (IND) dan PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) dari daftar saham likuid. Sebagai gantinya, BEI kemudian memasukkan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MTEL), dan PT Pertamina Geothormal Energy Tbk (PGEO), disamping PTMP. Masuknya PTMP sebagai konstituen LQ45 layaknya kuda hitam yang mendadak memunculkan perbincangan di kalangan para pelaku pasar. Sebab, diukur dari sisi likuiditas dan fundamental, PTPM dinilai tidak layak menjadi penghuni indeks LQ45. Bahkan yang paling ekstrem, kehadiran PTPM dibarisan saham-saham unggulan dipandang seabagai pesenan. (Yetede)









