Otoritas jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan kredit tahun ini tumbuh 9-11% secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan target OJK dan juga proyeksikan Bank Indonesia (BI) tahun sebelumnya yang sebesar 10-12% (yoy).  Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga didukung  oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil risiko  yang terjaga sehingga mampu menghadapi potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global. "Mencermati berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil, OJK optimis tren positif kinerja sektor keuangan akan berlanjut. Kredit perbankan diproyeksikan tumbuh sebesar 9-11%, didukung pertumbuhan dana ketiga sebesar 6-8%" ungkap Mahendra. (Yetede)

Kinerja bank-bank besar seperti Himbara dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) kian berkibar. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) bahkan menyentuh rekor tertinggi atau all time high (ATH)  pada perdagangan Selasa (20/2/2024) di level Rp 6.300. Dividen menggiurkan dan potensi gain yang masih cukup besar juga menjadi magnet tersendiri bagi investor untuk  memburu saham bank-bank tersebut. Daya tarik bank-bank  besar makin menjadi ditengah memudarnya sentimen ketidakpastian sejalan dengan transisi pemerintah yang dinilai kalangan analis akan berjalan smooth. Para pelaku pasar tak lagi bersikap wait and see dibayangi ketidakpastian. Hal ini didorong aliran dana investor asing yang turut mendongkrak performa saham-saham bank besar. Selain BBRI yang naik 3,28%, saham PT Bank  Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Tabungan  Negara Tbk (BBTN) pada perdagangan Selasa (20/202024) juga kompak bertengger di zona hijau. (Yetede)

Kementerian Pertanian (Kementan) optimistis tensi kenaikan harga beras mulai mereda pada Maret tahun ini atau saat panen raya skala luas terjadi serempak di banyak daerah di Indonesia. Produksi beras pada Maret 2024  diperkirakan mencapai 3,51 juta ton, jauh lebih tinggi dibandingkan Januari dan Februari yang masing-masing hanya 0,91 juta ton  dan 1,39 juta ton, sementara konsumsi per bulan sekitar 2,54 juta ton. Adapun rerata nasional harga beras medium pada 20 februarai 2024 telah menembus Rp 14.120 per kilogram (Kkg), padahal sepanjang Februari 2023 masih Rp 11.660 per kg. Berdasarkan Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (KSABPS) amatan Desember 2023. Produksi padi nasional Januari 2024 sebesar 1,58 juta ton gabah kering giling (GKG), februari 2,42 juta ton, dan maret 6,1 juta ton, itu sejalan luas panen Januari 2024 yang sekitar 315 ribu hektare (ha), Februari 478 ribu ha. (Yetede)

Calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN), dan meningkatkan rasio penerimaan negara bila terpilih untuk memimpin Indonesia dalam periode 2024-2029. Langkah ini upaya sebagai transformasi kelembagaan dan tata kelola  untuk menggenjot kenaikan penerimaan negara. dengan terbentuknya BPN maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian keuangan (Kemenkeu) akan dilebur menjadi institusi tersendiri dan terpisah dari Kemenkeu. Adapun saat ini DJP dan DJBC berada dibawah kewenangan Kemenkeu. Anggota Dewan pakar Tim Kampanya Nasional Prabowo-Gibran Drajad WIbowo menerangkan upaya membentuk BPN merupakan wujud transformasi kelembagaan yang diharapkan akan meningkat geliat penerimaan negara. (Yetede)

Kalangan pebisnis berharap kabinet pemerintahan baru, terutama mereka yang duduk di tim ekonomi, mampu menjawab tantangan perekonomian ke depan, termasuk mengantisipasi pelemahan pertumbuhan akibat resesi global. Pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming berpeluang memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Belum kelar perhitungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), beredar sejumlah nama yang digadang-gadang bakal menduduki posisi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran. Sejumlah nama lama di Kabinet Indonesia Maju, serta beberapa sosok baru berseliweran. Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi), Erick Thohir (Menteri BUMN), Rosan Perkasa Roeslani (Ketua TKN Prabowo-Gibran) hingga Mahendra Siregar (Ketua Dewan Komisioner OJK) adalah di antara nama-nama yang beredar. Sosok terakhir disebut-sebut sebagai calon menteri keuangan yang diusulkan kalangan pengusaha. Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menegaskan, hingga kini belum ada pembahasan spesifik soal nama-nama menteri. Drajad bilang, susunan kabinet juga akan melibatkan diskusi dengan para ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Selama ini, KIM disokong antara lain oleh Partai Gerinda, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat. "Selain Presiden Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang akan membahas (kabinet) adalah para ketum partai politik KIM," ungkap Drajad. Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden belum bisa dimintai konfirmasinya ihwal keterlibatan Presiden Jokowi terkait penyusunan kabinet Prabowo Gibran. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani berharap susunan kabinet ke depan lebih mempertimbangkan parameter kemudahan berusaha dan investasi. Dengan demikian, hambatan birokrasi dan ketidakpastian di lapangan bisa ditekan. Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintahan baru membawa Indonesia ke dalam pertumbuhan ekonomi yang positif. "Saat ini transisi kepemimpinan mau tidak mau dihadapkan kondisi perekonomian dunia yang penuh ketidakpastian," sambung dia.

Calon presiden - calon wakil presiden (Capres-Cawapres) Probowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang berpeluang memenangi pilpres satu putaran, berjanji akan mengerek penerimaan negara. Salah satu strateginya adalah mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN). Rencana ini masuk dalam daftar Delapan Program Hasil Terbaik Cepat yang menjadi fokus Prabowo-Gibran. Dengan mendirikan BPN, pemerintah baru ingin mengerek rasio penerimaan negara menjadi 23% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini melonjak signifikan. Mengacu data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan negara sepanjang 2023 Rp 2.637,2 triliun, atau 12,62% terhadap PDB tahun lain sebesar Rp 20.892 Triliun. Upaya Prabowo-Gibran mengerek penerimaan negara tidak hanya berhenti dengan membentuk BPN saja. Sistem pajak yang sesuai dengan visi misi Prabowo-Gibran akan dilanjutkan. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pembentukan BPN tidak akan mampu meningkatkan penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak. Selain itu, Fajry melihat pembentukan BPN belum tentu bisa memburu para ekonomi bayangan atau shadow economy perlu ditangani aparat penegak hukum terlebih dahulu. Ditambah lagi, Direktorat Jendral  (Ditjen) pajak kini memiiki sistem pajak canggih bernama Core Tax System. Hal ini membuat pembentukan BPN kurang relevan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, proses pembentukan BPN jelas membutuhkan waktu lama. Sebab, bukan hanya persoalan pembentukan badan baru saja.

Resesi ekonomi Inggris dan Jepang berisiko mengganggu perekonomian global dan akan merambat ke negara-negara berkembang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, beberapa lembaga internasional telah memprediksi bahwa perekonomian negara-negara maju akan cukup tertekan. Penyebabnya, kenaikan suku bunga yang tinggi dalam waktu yang sangat singkat di berbagai negara. Ditambah lagi, adanya resesi Inggris dan Jepang yang berpotensi semakin menekan perekonomian, termasuk terhadap negara-negara anggota G7. Meski resesi ekonomi Jepang akan berdampak terhadap perdagangan Indonesia lantaran merupakan salah satu mitra utama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap perekonomian Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan dari sisi investasi.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah terlaksana. Laju bisnis sektor transportasi dan logistik diproyeksi bakal positif. Presiden Direktur PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA), Prodjo Sunarjanto menjelaskan ASSA tidak terlibat banyak dalam melayani distribusi logistik selama Pemilu 2024. Sebab, pangsa pasar ASSA masih meliputi kebutuhan korporasi dan institusi. "Terkait rencana bisnis ASSA, kami akan menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pemilu dan pembentukan kabinet," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (20/2). Untuk itu Prodjo memprediksi, pendapatan ASSA Group antara Rp 4,7 triliun - Rp 4,8 triliun di tahun 2024 ini. Namun ia tidak merinci proyeksi pendapatan di tahun 2023. Sementara pendapatan ASSA hingga 30 September 2023 sebesar Rp 3,46 triliun. Yang jelas agar bisa mengejar target tersebut, ASSA, menurut Prodjo, sudah menganggarkan belanja modal alias capital expenditure (capex) sekitar Rp 1,5 triliun - Rp 1,6 triliun tahun ini. Salah satunya adalah untuk melakukan peremajaan dan tambahan armada, antara 4.500- 5.000 unit armada tahun ini. Direktur Keuangan PT MPX Logistics International Tbk (MPXL), James S Chandra  menyatakan, distribusi pemilu 2024 tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Sebab, bisnis MPXL berfokus pada angkutan komoditas infrastruktur. Maka, di tahun 2024 ini, MPXL menargetkan pendapatan Rp 222 miliar. Target ini naik 59% secara tahunan alias year on year (yoy) dibanding pendapatan tahun 2023. Menurut James, target di tahun 2024 sudah sangat realistis. Target tersebut sudah memprediksi dampak langsung maupun tidak langsung selama masa pemilu. Dalam waktu dekat, MPXL akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Agendanya adalah membahas beberapa poin terkait kinerja perusahaan tahun 2023, strategi  di tahun 2024 dan pembagian deviden. Reza Priyambada, Investment Consultant Reliance Sekuritas Indonesia melihat, pergerakan saham-saham emiten transportasi dan logistik cenderung bervariasi satu sama lainnya. Ini tergantung dari kinerja bisnis dan likuiditas saham para emiten. Di kedua sektor itu, Reza  merekomendasikan beli saham Hasnur Internasional Shipping (HAIS) dan ASSA dengan target harga masing-masing Rp 248 dan Rp 750 per saham.