Pembangunan infrastruktur digital menjadi prioritas yang digarap pemerintah untuk meningkatkan akses teknologi informasi dan komunikasi hingga ke pelosok wilayah Indonesia. Tahun ini, belanja negara untuk akses digital senilai Rp12,16 triliun. Ferdi Kaeng, Kepala Desa Bowombaru Utara, bercerita warga desanya mesti mencari-cari sinyal hingga ke gunung atau pinggir pantai untuk sekadar berselancar di internet atau berkomunikasi. Hal itu berlangsung tatkala infrastruktur digital belum menjangkau wilayahnya. Desa Bowombaru Utara terletak di Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Talaud di Provinsi Sulawesi Utara. Letak desa tersebut berada di tengah Laut Sulawesi. Menuju Bowombaru Utara dari pusat kota Sulawesi Utara yakni Manado, jaraknya hampir sama dari desa itu ke Davao, Filipina. Desa itu pula yang dipilih Istana untuk kegiatan peresmian operasional Base Transceiver Station (BTS) milik Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dan akses internet di desa tertinggal, terdepan, terluar (3T), serta pengoperasian dan integrasi satelit Republik Indonesia pada 28 Desember 2023. Presiden Joko Widodo datang langsung mengunjungi pulau terluar itu untuk melakukan peresmian operasional BTS. Kepala Negara juga sempat melakukan dialog lewat sambungan jarak jauh dengan guru sekolah dan anggota tentara. Pembangunan infrastruktur BTS oleh Bakti sempat terhenti karena dugaan korupsi yang menjerat sejumlah pejabatnya. Namun, pemerintah memutuskan tetap melanjutkan proyek pembangunan BTS untuk pemerataan jaringan komunikasi. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, alokasi belanja Kemenkominfo senilai Rp14,85 triliun. Dari nilai belanja tersebut, alokasi belanja terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) senilai Rp12,16 triliun, hampir 82% dari total belanja. Dari sisi penyediaan akses internet, targetnya menjadi 33.465 titik eksisting dari sebelumnya 6.934 titik pada 2019. 

Berdasarkan statistik yang diolah oleh DataIndonesia, terdapat dua provinsi di Indonesia yang memiliki penetrasi internet kurang dari 60% yakni Sulawesi Barat (59,11%) dan Papua Pegunungan (57,3%). Sementara itu, sebanyak delapan provinsi memiliki tingkat penetrasi internet antara 60%—70%. Kepala Divisi Infrastruktur Satelit Bakti Kemenkominfo, Sri Sanggrama Aradea menyampaikan sejak 2015 sampai dengan saat ini, pemerintah melalui Bakti telah melaksanakan program untuk memberikan layanan telekomunikasi bagi instansi pemerintah dan masyarakat dalam area Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informasi (WPUTI). Selanjutnya juga penyediaan layanan kapasitas satelit telekomunikasi dalam rangka mendukung Bakti Aksi, Bakti, Sinyal, dan Satelit Multifungsi Pemerintah (Satelit Republik Indonesia-1), penyediaan layanan satelit menggunakan teknologi high troughput satellite (HTS) dengan kapasitas 150 Gbps. Sementara itu, para penyedia jasa internet service provider (ISP) mengusulkan sejumlah strategi untuk pemerataan akses internet hingga ke luar Jawa. Menurut Ketua Umum Aso­sia­si Penyedia Jaringan Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif, pemerintah perlu mempertimbangkan moratorium izin baru ISP di sejumlah kota yang sudah memiliki lebih dari 50 penyelenggara ISP. Mengutip data APJII, saat ini terdapat 993 ISP secara nasional. Naik hampir 200 ISP dalam 1 tahun terakhir dengan penetrasi mayoritas di Pulau Jawa. Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menuturkan persoalan kesenjangan pemerataan dan kecepatan internet di Indonesia karena akses infrastruktur yang masih banyak dibangun Indonesia bagian barat, terutama di Jawa. Rencana moratorium izin ISP, katanya, perlu dilakukan supaya ada perhatian pengembangan akses di kawasan luar Jawa.

Pemerintah perlu mengatur harga layanan internet di industri penyedia jasa internet. Sebab, pertarungan tarif di industri internet service provider (ISP) Tanah Air saat ini dipandang sudah sangat tidak sehat. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengatakan bahwa harga jual layanan internet rumahan saat ini sudah jauh di bawah tarif bawah untuk basic service senilai Rp200.000. “Saat ini harga jual layanan yang rumahan sudah terlalu rendah. Untuk broadband, angka yang rasional untuk basic service Rp200.000. Namun, banyak yang jual di bawah itu,” kata Arif kepada Bisnis pekan lalu. Berdasarkan data APJII, masyarakat Indonesia rata-rata mengeluarkan Rp150.000—Rp300.000 per bulan untuk layanan ISP broadband. Kondisi tersebut, katanya, sangat tidak sehat bagi industri yang mengeluarkan investasi tidak sedikit dalam menggelar jaringan ISP. Investasi yang dikeluarkan mencakup pengadaan material yang mayoritas masih impor, biaya jasa, dan perizinan. Berdasarkan kondisi-kondisi yang ada, Arif menilai ketentuan yang diperlukan industri adalah pembatasan harga atas dan harga bawah. Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang melakukan identifikasi masalah terkait dengan wacana moratorium ISP di Pulau Jawa. Moratorium dinilai akan mengurai kompetisi yang masih terpusat di Pulau Jawa. Namun, strategi tersebut perlu disertai dengan insentif bagi penyelenggara ISP yang menggelar jaringan di luar Pulau Jawa. Lebih jauh, kebijakan-kebijakan extraordinary yang pro industri dinilai juga berpotensi mempercepat penetrasi internet di Indonesia. Tanpa adanya dorongan kebijakan, Arif memperkirakan kenaikan tingkat penetrasi internet nasional hanya akan tertahan di kisaran 1%—2% per tahun. Sementara itu, Vice President Retail Business PT Moratel Yan Arliansah menyatakan pasar di Pulau Jawa masih sangat besar khususnya untuk fixed broadband dengan jenis layanannya unlimited. Dia mencermati beberapa operator dapat memberikan harga layanan paling dasar dimulai Rp150.000 per bulan dan dapat meraup untung. Pelaku usaha juga sudah secara mandiri atau melalui asosiasi meminta kepada pemerintah agar adanya regulasi yang memudahkan dalam proses perizinan. Namun, alih-alih memudahkan, adanya perizinan online justru menyulitkan.

Indonesia merupakan pasar empuk bagi pengembangan bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan peningkatan kelas menengah, peluang industri tersebut kian menggiurkan. Hasil suvei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang diolah oleh DataIndonesia mencatat jumlah penduduk di Indonesia yang terkoneksi internet sebanyak 221,56 juta jiwa atau 79,5% dari total jumlah penduduk yang mencapai 278,7 juta jiwa. Rata-rata pengeluaran masyarakat untuk konsumsi berlangganan internet broandband mayoritas di kisaran Rp100.000—Rp300.000 dengan porsi mencapai 67,4%. Sementara itu, pelanggan yang mengeluarkan biaya antara Rp300.000—Rp500.000 sebanyak 22,5%. Belanja masyarakat untuk internet mobile, terbanyak ada di kisaran Rp50.000—Rp100.000 dengan persentase sebanyak 45%, disusul masyarakat yang berlangganan dengan biaya Rp10.000—Rp50.000 dengan porsi sebanyak 35,3%. Tingginya konsumsi masyarakat yang mengakses layanan internet tergambar dari bisnis yang ditekuni oleh operator telekomunikasi. Perusahaan pelat merah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., misalnya, mencatat pendapatan senilai Rp111,24 triliun hingga kuartal III/2023 atau tumbuh 2,17% dibandingkan dengan periode yang sama 2022. PT XL Axiata Tbk. juga mencatat pertumbuhan pendapatan dari Rp21,6 triliun pada kuartal III/2022 menjadi Rp23,87 triliun pada kuartal ketiga tahun lalu. Head of External Communication XL Axiata Henry Wijayanto mengatakan bahwa sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. 

Dengan demikian, upaya operator telekomunikasi untuk melakukan penetrasi ke wilayah-wilayah baru, baik di Pulau Jawa dan luar Jawa dapat berjalan mulus. “Menurut kami kebutuhan layanan internet bagi masyarakat di Jawa masih cukup tinggi, dan ini juga dilayani oleh beragam penyedia jasa layanan internet dan ISP, sehingga masyarakat memiliki beragam pilihan untuk menentukan layanan internet yang akan digunakan. Hal ini tentunya memberikan konsekuensi adanya kompetisi di bisnis ini untuk memberikan layanan internet yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (16/2). Sementara itu, PT Telekomuniksi Indonesia (Persero) melalui anak usahanya, PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menyiapkan berbagai infrastruktur terkait dengan rencana kerja sama pengembangan internet berbasis satelit. Ketika dikonfirmasi Bisnis, SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom Ahmad Reza menjelaskan bahwa pihaknya membangun ground infrastructure berupa 9 gateways dan 1 Point of Presence (PoP) untuk menjangkau layanan di Tanah Air. Alhasil, tujuan utama Telkomsat adalah mendukung program pemerataan pembangunan jaringan telekomunikasi broadband dan memperkecil kesenjangan layanan digital pada beberapa wilayah Indonesia. AVP External Communication Telkom Sabri Rasyid pun menekankan pada prinsipnya teknologi satelit lebih tepat untuk berperan sebagai layanan backhaul B2B atau perantara antara jaringan utama dengan jaringan cabang yang belum memiliki jaringan telekomunikasi terrestrial. Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd. Rauf mengatakan bahwa Satelit Merah Putih 2 mengandalkan platform Spacebus 4000B2 dengan usia desain 15 tahun.

Gelombang tinggi pada Februari ini berisiko bagi pelayaran. Di Laut Arafuru, tanker minyak MT Koan tenggelam dihantam ombak. Cuaca ekstrem juga masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga 2,5 meter terjadi di wilayah perairan Maluku. Masyarakat pesisir yang hendak melaut dan berlayar diimbau waspada mengingat risiko terhadap keselamatan cukup tinggi. Prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Ambon, Suaif Iriyanto, menjelaskan, gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di Maluku terjadi di Laut Arafuru, Laut Seram, Laut Banda, perairan Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Babar.

Hal ini didorong oleh pola angin kencang dengan kecepatan 6 hingga 25 knot yang bergerak dari bagian utara hingga timur laut Indonesia. Selain itu, gelombang tinggi juga didorong angin yang bergerak dengan kecepatan 4-25 knot di wilayah barat daya Indonesia. Dengan kondisi tersebut, aktivitas masyarakat yang menggunakan perahu nelayan, tongkang, dan feri masuk dalam kategori risiko tinggi keselamatan pelayaran. ”Selain di Laut Arafuru, kecepatan angin tertinggi terjadi di Selat Makassar dan Laut Natuna Utara serta diprediksi terjadi hingga Minggu (18/2). Kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter berisiko bagi perahu nelayan,” ucapnya di Ambon, Maluku, Sabtu (17/2). (Yoga) 

Seperti janji di pidato kemenangannya yang akan merangkul semua unsur dan kekuatan, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mulai melakukan konsolidasi awal dengan menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jatim, Sabtu (17/2). Golkar, salah satu partai pengusung Prabowo, pun menyatakan pertemuan itu untuk memperkuat persaudaraan, termasuk membahas hal-hal ke depan demi melanjutkan pembangunan. Partai Amanat Nasional (PAN) juga menilai pertemuan itu sebagai hal positif. Namun, konsolidasi awal ini dinilai belum sampai pada pembicaraan pembagian jabatan di kabinet, tetapi baru pada fase transisi pembentukan pemerintahan baru. Apalagi mengingat perolehan suara Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo tak memperoleh efek ekor jas atau dampak dari pencalonan Prabowo di Pilpres 2024 sehingga membutuhkan dukungan dari parpol lain untuk memastikan stabilitas politik.

Seusai pertemuan, Prabowo menyampaikan, pertemuannya dengan Yudhoyono bertujuan untuk menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan terhadapnya. Ia mengaku dukungan Yudhoyono sangat luar biasa baginya. Pertemuan itu juga sekaligus sebagai konsolidasi awal untuk memberikan posisi terhormat dan strategis kepada kader-kader terbaik Demokrat di pemerintahannya nanti. ”Pada intinya saya datang ke sini untuk sowan dan ucapkan terima kasih dan lapor kepada senior saya (di militer),” kata Prabowo kepada wartawan. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief menyampaikan, pertemuan itu terkait hasil pilpres dan pemilu. Apalagi kemenangan Prabowo di Pacitan mencapai 70 %. Hasil perolehan suara sementara yang dipublikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) KPU menunjukkan Prabowo-Gibran unggul di Kabupaten Pacitan 69,65 %. (Yoga) 

Pencoblosan pemilu baru saja usai, tapi tak semua warga menikmatinya dengan menggunakan hak pilih atau nyoblos. Uang terbatas dan ketiadaan waktu menghalangi sebagian warga Indonesia mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) guna memilih calon pemimpin dan wakil mereka. Seperti Lusinem (52) asisten rumah tangga di Ciputat, Tangsel, Banten, beserta suami dan dua anaknya. Ketika sebagian besar orang berbondong-bondong ke TPS, Lusinem sibuk mengurus pekerjaan rumah tangga di kontrakannya di Ciputat, Rabu (14/2) pagi. Setelah itu, ia bergegas ke rumah majikannya dan tenggelam dalam pekerjaan rumah tangga hingga matahari meninggi dan pemungutan suara di TPS rampung. ”Saya memutuskan tidak ikut pemilu tahun ini. Enggak punya uang untuk pulang kampung,” ucap Lusinem yang ber-KTP Gombong, Jateng. Suami dan dua anak laki-lakinya juga ber-KTP Gombong. Seperti Lusinem, mereka juga tak menggunakan hak pilihnya tahun ini karena alasan yang sama.

Ia mengikuti perkembangan politik melalui media sosial dan tahu, warga yang punya hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya di daerah lain di luar daerah asalnya. ”Tapi mengurusnya, kan, repot dan makan waktu. Lha, saya, kan, kerja, bapaknya (suami) juga kerja. Kapan bisa ngurus begituan,” ujarnya.  ”Saya sih pengen nyoblos tapi takut dompetnya boncos. Sebentar lagi Lebaran, mending duitnya ditabung untuk mudik nanti,” kata Lusinem. Jika saat pemilu Rabu lalu ia pulang bersama suami dan kedua anaknya, perlu ongkos besar, naik bus dari Jakarta ke Gombong, keluar uang Rp 600.000 pergi-pulang. Belum ongkos ojek, makan, beli oleh-oleh, dan bagi-bagi sedikit uang kepada keluarga di kampung. Habisnya bisa jutaan rupiah. ”Kalaupun saya ikut nyoblos, toh, enggak akan ada perubahan langsung pada nasib orang kecil seperti saya. Siapa pun yang menang, saya tetap (kerja) jadi pembantu rumah tangga. Bapaknya (suami) tetap jadi kuli proyek. Enggak mungkin jadi pembantu presiden,” katanya, diikuti tawa. (Yoga) 

Kesuksesan hitung cepat Litbang Kompas tak luput dari peran penting lebih dari 2.000 petugas lapangan dan war room (ruangan hitung cepat) yang hampir seluruhnya mahasiswa. Selain mendapat uang saku, mereka mendapat banyak manfaat dari keterlibatan mereka dalam hitung cepat dan survei. Grace Efata (24), tenaga lepas hitung cepat Litbang Kompas asal Bekasi, mendapat banyak pengalaman berharga saat menjadi bagian dari tim survei Litbang Kompas. Ia telah terlibat dalam berbagai proyek, termasuk survei debat capres-cawapres yang lalu, survei dari klien, serta Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) Kompas.

Grace pertama kali mengetahui kesempatan menjadi tenaga lepas survei Litbang Kompas melalui sebuah blog. Penulis blog berbagi pengalaman menjadi petugas survei hitung cepat Litbang Kompas pada Pemilu 2019, yang menumbuhkan rasa penasaran Grace. Ia pun mendaftar sebagai tenaga lepas hitung cepat dan diterima. ”Motivasi aku ikut pekerjaan sampingan ini sebenarnya memperluas jaringan kerja, pengalaman juga tentunya,” ujar Grace, Senin (12/2). Bagi Grace, pengalaman ini juga meningkatkan keterampilan dalam percakapan.

Maulana Yusuf Iskandar (24) sebelumnya pernah terlibat dalam survei Litbang Kompas. Ia mendapatkan informasi awal dari temannya. Maulana terlibat dalam pekerjaan lepas sebagai petugas survei untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jika ada panggilan, dengan senang hati ia akan mendaftarkan diri lagi. Uang saku yang ia terima bervariasi tergantung dari kerumitan survei, antara Rp 300.000 dan Rp 600.000 untuk satu proyek, yang menurut Maulana dan petugas survei lainnya cukup sepadan. Apalagi, mereka juga mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru yang tidak bisa dinilai dengan uang. Selain itu, mereka bisa merasakan kebersamaan dengan petugas survei lainnya dari kampus-kampus berbeda. (Yoga) 

Kenaikan harga beras yang bervariasi masih terjadi di banyak daerah dan dikhawatirkan berlangsung hingga bulan Ramadhan. Musim tanam padi yang terganggu akibat El Nino ditengarai memicu minimnya panen sehingga harga beras naik. Di Pasar Tambak Rejo, Surabaya, Sabtu (17/2) beras dengan kualitas medium rata-rata dipasarkan dengan harga Rp 11.817 per kg, naik 4,25 % atau Rp 482 per kg dibandingkan hari sebelumnya, di Rp 11.335 per kg. Adapun beras dengan kualitas premium mengalami kenaikan harga lebih tinggi. Rata-rata pedagang menjual beras premium Rp 14.959 per kg, naik Rp 1.082 per kg dari hari sebelumnya, di Rp 13.877 per kg, kenaikannya mencapai 7,80 %. Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, Sabtu (17/2) mengatakan, kenaikan harga beras dipicu tingginya harga gabah ditingkat petani.

Bahkan, harga gabah kering panen saat ini mencapai Rp 7.410 per kg, lebih tinggi 48,2 % dibanding harga acuan yang ditetapkan pemerintah, di Rp 5.000 per kg. Kenaikan harga gabah tersebut dipicu menurunnya produksi beras secara nasional karena minimnya panen di musim hujan. itu, Kabid Perdagangan dan Pengendalian Harga Pokok Penting Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Sidik Wibowo berpendapat, kenaikan harga beras kali ini disebabkan faktor El Nino yang membuat musim tanam mundur. Fenomena iklim yang ditandai dengan kekeringan tersebut menyebabkan hujan terlambat turun di Cirebon. Akhirnya, masa tanam yang harusnya dimulai Oktober-Desember mundur hingga Januari dan Februari. Selain itu, lahan pertanian di sejumlah kecamatan juga dilanda kekeringan. ”Jadi, produksi beras berkurang. Kalaupun ada gabah, harganya sudah mahal,” ucap Sidik.  (Yoga)