Alarm waspada menyala dari pasar global. Sejumlah negara mitra dagang Indonesia resmi memasuki resesi ekonomi, dengan pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut-turut. Misalnya Jepang, salah satu pemain ekonomi utama dunia. Negara Matahari Terbit itu mencatat pertumbuhan kuartal IV-2023 melorot 0,4% year-on-year (yoy), melanjutkan kontraksi 3,3% yoy di kuartal sebelumnya. Selanjutnya, perekonomian Inggris selama tiga bulan terakhir 2023 turun 0,3% yoy, bahkan lebih dalam dari penyusutan 0,1% yoy pada kuartal III-2023. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, performa kedua negara itu akan berdampak ke Indonesia, terutama dari jalur perdagangan dan investasi. Dari sisi perdagangan, nilai ekspor Indonesia ke Jepang di sepanjang 2023 tercatat senilai US$ 18,88 miliar, menyusut 19% dibandingkan realisasi ekspor 2022. Angka ekspor ke Jepang pada tahun lalu memegang porsi 7,63% terhadap total ekspor Indonesia. Sedangkan dari sisi penanaman modal asing (PMA), Jepang menduduki peringkat keempat sebagai negara yang paling banyak membenamkan investasinya di Indonesia. Dana investasi dari Jepang di sepanjang tahun lalu tercatat sebesar US$ 4,6 miliar.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga mewanti-wanti, resesi Jepang akan berdampak signifikan pada Indonesia. "Dampaknya akan dirasakan dari sisi perdagangan dan investasi," terang dia, kemarin. Produk utama ekspor Indonesia ke Jepang antara lain batubara, bijih tembaga, produk peralatan dan mesin elektronik, serta nikel. Jika penurunan ekspor berlanjut, kata dia, tak menutup kemungkinan ada risiko penurunan surplus neraca perdagangan Indonesia. Bahkan, risiko defisit neraca perdagangan. Indonesia juga harus lebih aktif menjemput bola. Dalam hal ini, bisa dengan memanfaatkan situasi yang ada. David mengambil contoh. Indonesia bisa mengimpor bahan baku dari China. Mengingat saat ini bahan baku China melimpah dan bisa diperoleh dengan harga murah. Kemudian, bahan baku itu diolah di dalam negeri. Bahkan bisa juga mengundang investor yang mau menanamkan modal di Indonesia untuk mengolah bahan baku tersebut. Bahan baku yang sudah diolah menjadi barang jadi, kemudian diekspor ke negara seperti Amerika Serikat (AS) atau negara lain yang mengurangi produk dari China. Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Suswijono mengungkapkan pemerintah telah memetakan potensi penurunan ekspor ke depan. Pemerintah pun bersiap menjajaki pasar baru dalam upaya diversifikasi negara tujuan ekspor di luar negara tradisional.

Warga eks Kampung Bayam yang kini tinggal di Kampung Susun Bayam yang berada di kawasan Jakarta International Stadium (JIS), Jakut, kembali diintimidasi dengan beragam berita bohong di media sosial. Mulai dari kabar warga telah menerima kompensasi hingga menunggangi masalah untuk keuntungan pribadi. Kelompok Tani Kampung Bayam Madani yang dipimpin Muhammad Furkon, Minggu (18/2) menuturkan, sejak menempati Kampung Susun Bayam, intimidasi dan fitnah tak pernah usai. ”Setelah dikriminalisasi, sekarang beragam berita bohong terus berdatangan agar kami segera hengkang dari rumah susun ini,” katanya. Salah satu berita bohong yang santer terdengar adalah tudingan warga Kampung Susun Bayam telah menerima kompensasi dari pembangunan JIS. Padahal, warga tidak pernah mendapatkan kompensasi sepeser pun. ”Yang diterima adalah uang kerahiman sebesar Rp 47,5 juta yang ditujukan untuk kelompok tani, bukan individu,” kata Furkon.

Uang tersebut digunakan untuk membangun hunian sementara di atas lahan seluas 2.000 meter persegi untuk 50 unit. Hunian sementara berlokasi di Jalan Tongkol X Pergudangan Krapu, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, di lahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas peminjaman PT Jakarta Propertindo. Furkon menjelaskan, dirinya telah memiliki dasar yang jelas penggunaan uang tersebut, yakni untuk membangun hunian sementara selama rumah susun dibangun. Selain itu, dirinya menerima kabar jika ada pihak yang menganggap warga yang menempati rumah susun saat ini bukanlah warga Kampung Bayam. Padahal, mereka yang tinggal di rumah susun merupakan warga asli Kampung Bayam. ”Itulah sebabnya, kami tetap bertahan untuk tinggal di sini karena inilah satu-satunya ruang hidup yang kami punya,” kata Furkon. (Yoga) 

Pemerintah di berbagai belahan bumi bergerak bersama mengatur perusahaan raksasa teknologi atau giant tech. Tingkat urgensi dan cakupannya masif, belum pernah dialami oleh industri mana pun sebelumnya. Langkah ini berpotensi mengubah cara kerja internet dan mengubah arus data digital secara global. Mengutip Axios, terdapat lima bentuk utama regulasi yang diterapkan terhadap perusahaan raksasa teknologi oleh sejumlah negara. Bentuknya meliputi peraturan perpajakan, privasi konsumen, antimonopoli, moderasi konten, dan kecerdasan buatan. Soal peraturan perpajakan, negara-negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bahkan membuat solusi mengenakan pajak bagi perusahaan raksasa teknologi. Beberapa negara bagian AS, mengenakan pajak bagi perusahaan raksasa teknologi dari Eropa. Terkait peraturan privasi konsumen, peraturan perundang-undangan privasi data Uni Eropa, yakni Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), sudah berlaku enam tahun. Peraturan ini memaksa perusahaan-perusahaan raksasa teknologi, termasuk dari AS, tunduk.

Soal pengaturan antimonopoli, Eropa adalah yang paling getol. Eropa terus melakukan penyelidikan dan memperkenalkan peraturan perundang-undangan pasar digital (Digital Markets Act). Melalui peraturan ini, perusahaan-perusahaan raksasa teknologi dari AS didefinisikan sebagai ”penjaga gerbang”. Maksudnya, mereka adalah pihak yang memberikan layanan penting bagi bisnis karena menjangkau pelanggan secara luas, tetapi sekaligus menjadi penghambat. Mengutip The New York Times, China Tahun 2021, memaksa perusahaan raksasa internetnya, seperti Alibaba, Tencent, dan ByteDance, untuk secara terbuka berjanji mengikuti aturan mereka dalam melawan monopoli.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, pengaturan perpajakan kepada perusahaan raksasa teknologi sama susahnya dengan mengatur monopoli yang berpotensi mereka lakukan. Oleh karena itu, pembahasan peraturan, seperti perpajakan yang dilakukan oleh OECD, juga sempat berlangsung alot. ”Salah satu tujuan beberapa negara mengatur perusahaan teknologi asing adalah melindungi barang dalam negeri. Dalam konteks platform e-dagang, misalnya, pasar yang diciptakan sebenarnya bukan pasar yang sempurna karena ada risiko dijadikan ruang memasukkan barang ilegal,” katanya. (Yoga) 

Keputusan KPU menunda proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 di tingkat kecamatan demi memperbaiki data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap memunculkan kecurigaan. Langkah memperbaiki Sirekap dengan menyinkronkan data di formulir C1.Hasil Plano dan data dalam Sirekap seharusnya tidak sampai mengganggu proses rekapitulasi. Informasi bahwa KPU menunda proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan diungkapkan kelompok masyarakat sipil pemantau pemilu dan peserta pemilu, Minggu (18/2). Informasi salah satunya berangkat dari adanya surat pemberitahuan dari KPU Kota Tangerang, Banten, yang memberitahukan adanya penundaan proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Dalam surat itu, Ketua KPU Kota Tangerang Qori Ayatullah meminta agar rapat pleno rekapitulasi suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dijadwalkan ulang menjadi 20 Februari 2024.

Khusus bagi yang sudah berjalan, rapat diminta diskors, juga hingga 20 Februari. Permintaan disebut atas arahan KPU RI pada 18 Februari 2024 untuk memastikan kualitas data Sirekap yang akan digunakan untuk rekapitulasi di kecamatan agar lebih akurat. Jika mengacu Peraturan KPU No 5 Tahun 2024, jadwal rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan berlangsung pada 15 Februari hingga 2 Maret 2024. Selain di Tangerang, informasi serupa diterima dari penyelenggara pemilu di Kaltara, seperti disampaikan politikus PDI-P yang juga calon anggota legislatif Kaltara, Deddy Yevri Sitorus. ”Ada informasi di daerah, KPU pusat memerintahkan penghentian rekapitulasi suara di kecamatan, yang tidak dikonsultasikan dengan peserta pemilu dan Komisi II DPR,” kata Deddy melalui keterangan tertulis. Deddy memperoleh informasi alasan penghentian karena Sirekap mengalami kendala di pembacaan data. Ia pun kaget dengan alasan itu karena Sirekap bukan metode penghitungan suara yang resmi.

Ditambah lagi, penghentian proses rekapitulasi suara seharusnya hanya bisa dilakukan dalam kondisi force majeure, seperti gempa bumi atau kerusuhan massa. Akibatnya, muncul kecurigaan bahwa hal itu untuk mengakali suara peserta pemilu tertentu. Untuk itu, Deddy meminta KPU memberi penjelasan. ”Kalau dibiarkan, akan banyak yang teriak bahwa kuat kecenderungan KPU sedang melakukan kejahatan kepemiluan kalau dasarnya Sirekap, bukan force majeure yang sebenarnya,” katanya. Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin yang menerima informasi serupa pun bingung dengan keputusan KPU. Adanya problem perbedaan data antara formulir C1.Hasil Plano (berisi jumlah raihan suara setiap peserta pemilu) di sejumlah TPS dan data di Sirekap seharusnya tidak sampai menunda proses rekapitulasi suara. Ini terutama karena hasil resmi pemilu diperoleh dari proses rekapitulasi suara secara berjenjang dari TPS hingga tingkat nasional, bukan Sirekap. (Yoga) 

Strategi pemerintah untuk memperluas daya jangkau layanan teknologi komunikasi dan informasi terus berjalan melalui pembangunan base transceiver station (BTS) dan perluasan jaringan internet. Hal itu bertujuan agar masyarakat di penjuru wilayah Nusantara dapat memperoleh akses memadai. Hanya saja, para pelaku industri dan penyedia jasa layanan internet, masih memberi porsi besar untuk menyasar pasar di Pulau Jawa. Butuh strategi yang komprehensif agar layanan jaringan dan data mampu menjangkau wilayah di luar Jawa. Rencana matang yang tengah disiapkan yakni pengembangan jaringan teknologi informasi dan komunikasi berbasis satelit, salah satunya lewat investasi oleh Starlink milik pengusaha global Elon Musk. Dalam situsnya, Starlink menjadikan wilayah Indonesia dalam daftar tunggu operasional bisnis miliknya. Rencana tersebut mesti diakselerasi dengan mengacu pada regulasi yang adil dan saling menguntungkan. Jangan sampai pengembangan jaringan digital berbasis satelit, menghambat berbagai sasaran besar pemerintah dalam pemerataan infrastruktur jaringan dan menciptakan ketidakseimbangan persaingan bisnis di industri telekomunikasi.

Performa indeks harga saham gabungan atau IHSG ngegas dalam 2 hari terakhir perdagangan pekan lalu. Pemilihan umum presiden dan legislatif yang berjalan lancar dan aman tentu menjadi katalis yang direspons positif oleh pelaku pasar. Kami tidak sedang berspekulasi bahwa keunggulan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming dalam hitung cepat oleh sejumlah lembaga survei telah menghadirkan sentimen positif ke bursa saham. Kendati, tak sedikit analis di lini masa meyakini bahwa kemenangan kedua pasangan itu dalam satu putaran pemilihan suara bakal menghadirkan kepastian lebih cepat atas keberlanjutan proyek-proyek ekonomi yang melibatkan dunia usaha ke depan. Di samping, stabilitas politik dan keamanan nasional bakal relatif lebih kondusif. Tak heran, pelaku pasar saham sungguh mengapresiasi situasi politik yang bergulir saat ini. Buktinya, saat banyak bursa global terkoreksi pada akhir pekan lalu, IHSG justru melanjutkan penguatan selepas pemilu yang digelar Rabu (14/2). Indeks-indeks Wall Street, misalnya, berguguran oleh sentimen laporan inflasi Amerika Serikat yang memicu kekhawatiran pemangkasan suku bunga The Fed tidak akan terjadi secepat yang diperkirakan tahun ini. S&P 500 terperosok 0,48% ke level 5.005,57. Indeks Dow Jones Industrial Average terkoreksi 145,13 poin atau turun 0,37% menjadi 38.627,99. Adapun, Nasdaq Composite juga jatuh 0,82% ke level 15.775,65. Kondisi ini terjadi karena situasi geopolitik yang memicu tingkat permintaan domestik di sejumlah negara menuju ketidakpastian. Banyak negara bahkan telah diproyeksikan mengalami resesi sejak akhir 2023. Setelah Inggris, Jepang ikut terseret ke jurang resesi setelah perekonomiannya menyusut selama dua kuartal berturut-turut. Pekan lalu, investor asing mencatatkan beli bersih atau net buy senilai Rp8,22 triliun di Bursa Efek Indonesia. Dari pantauan kami, asing mengoleksi saham-saham big cap di sektor perbankan seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Derasnya aliran dana asing ke pasar saham pekan lalu mendorong indeks komposit tumbuh 1,39% dalam sepekan ke level 7.335,54.