Langkah pemerintah menggelontorkan beras ke ritel, pasar swalayan, dan pasar-pasar di daerah ternyata belum mampu menahan kenaikan harga beras. Harga beras di sejumlah daerah hingga Minggu (18/2) masih terus naik. Sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah sepanjang pekan lalu belum cukup untuk meredam lonjakan harga. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah lanjutan untuk mengatasi persoalan ini. Berdasarkan pantauan Kompas, harga beras medium di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jabar, pada Minggu sudah melesat hingga Rp 17.500 per kg. Hanya dua hari, kenaikannya Rp 2.500 per kg. Fadhil (24), pedagang di Pa- sar Kosambi, mengaku, kenaikan ini terbilang tinggi. Biasanya harga beras medium hanya Rp 13.000 per kg. Dari distributornya di Sragen, Jateng, ia mendapat informasi bahwa mereka tidak memiliki banyak stok untuk dijual. Harga beras premium pun belum terkendali, dari biasanya Rp 16.000 per kg kini menjadi Rp 18.000 per kg. Fadhil berharap pemerintah bisa mencari jalan keluar masalah ini.

”Semua jenis beras susah didapat. Saya sudah pesan 3 ton beras ke distributor di Jateng sejak dua pekan lalu. Namun, sampai sekarang belum ada barangnya,” kata Fadhil lesu. Harga beras saat ini sudah jauh melampaui HET yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp 10.900-Rp 11.800 per kg berdasarkan zonasi untuk beras medium. Branch Corporate Communication Alfamart Bandung Elisa Refila mengungkapkan, pelaku usaha ritel kesulitan memenuhi stok beras premium. ”Kondisi ini terjadi di ritel kami dan supermarket lainnya. Kami terus berupaya mengatasi kondisi ini dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat,” ujarnya. Tidak hanya di kota besar, kelangkaan beras premium juga terjadi di sentra padi, seperti di Kabupaten Cirebon. Sabtu (17/2) sore, seorang warga, Artantiani Putri (32), kesulitan mendapatkan beras premium. Di supermarket Griya Jamblang, tempat penjualan beras kosong melompong. (Yoga) 

Intergrasi bisnis dan serangkaian akuisisi akan melambungkan kinerja emiten energi dan mineral PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Lini bisnis Petrindo yang demikian agresif dan lengkap melebarkan sayap usaha di sektor strategis membuat perseroan siap  menghasikan nilai tambah yang menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan. Integrasi Petrindo tercermin pada produk dan layanan yang diberikan. Lihat saja, sepak terjang salah satu entitas anaknya, PT Tamtama Perkasa (TP). Bisnis TP terkoneksi mulai dari proses penambangan, ketersediaan jalan, proses screening , pelabuhan, hingga fasilitas penimbunan batu bara. Nyaris dari semua fasilitas  dalam ekosistem batu bara dimiliki TP. Kini, perseroan fokus menuntaskan pembangunan intermediaary stockpile (ISP) yang digarap sejak kuartal IV-2023. (Yetede)

Sebanyak enam program percepatan transformasi digital nasional strategis kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah berdampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama perekonomian pedesaan , prestasi pendidikan, kemudahan layanan kesehatan, serta indeks untuk UMKM dan startup. Pada era pemerintahan Joko Widodo yang berjalan selama dua periode, yakni  pada 2014-2019 dan 2019-2024, Kemenkominfo menjalankan enam program kerja utama strategis sebagai upaya percepatan transformasi digital nasional. Khusus pada periode kedua (2019-2024), kementerian ini mempercepat realisasi program digitalisasi. Program meliputi penyediaan infrastruktur seluler atau menara telekomunikasi (based tranciever station/BTS) di daerah terjauh, tertinggal, dan terdepan (3T), fasiitas jaringan seluler 4G di daerah non-3T, Beasiswa Talenta Digital, literasi digital, memfasilitasi UMKM masuk ke platform digital, dan pembinaan pelaku usaha rintisan berbasis teknologi. (Yetede)

Kementerian PPN/Bapennas bersama Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan PT Dirgantara Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (NKB) Pengembangan Ekosistem Industri Kedirgantaran Provinsi Bali. Komitmen kesepahaman itu, mengingat besarnya potensi sektor pemeliharaan dan perbaikan pesawat udara atau maintence, repair, overhaul (MRO) dan purnajual serta layanan jasa penerbangan, pendidikan-pelatihan serta kebandarudaraan. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bapennas Amalia Ardininggar Widyasanti mengatakan eksosistem kedirgantaraan ditopang besarnya potensi industri MRO diharapkan mengangkat aktivitas ekonomi baru, khususnya di wilayah bali Utara. "Dengan ekosistem kedirgantaraan terutama pada besarnya potensi industri MRO di bali yang mana sesuai Peta Jalan Ekosistem Industri Kedirgaantaran 2022-2045, potensinya mencapai US$ 2 miliar. Ini akan mendorong aktivitas di Bali Utara. pada akhirnya ini juga mendorong diversifikasi ekonomi Bali yang berkembang dari pariwisata," kata Amalia. (Yetede)

Ekspor Indonesia terancam oleh resesi ekonomi di sejumlah negara dan konflik geopolitik. Pemerintah diminta menerapkan strategi jitu untuk menyelamatkan ekspor, salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Jepang, mitra dagang nomor empat Indonesia, masuk jurang resesi tahun lalu, setelah ekonomi kontraksi selama dua kuartal beruntun. Pada 2023, ekspor Indonesia ke Jepang mencapai  US$ 18,8 miliar, sedangkan investasi asing langsung (foreign direct invesment/FDI). Perusahaan Jepang di negara ini mencapai US$ 4,63% miliar, berada di posisi keempat. Sementara itu, ekonomi Inggris pun turun 0,3% pada kuartal IV-2023, lebih buruk dari kuartal sebelum kontraksi 0,1%. Tekanan ekspor semakin berat, seiring prahara di Laut Merah yang membuat ekspor Indonesia ke Eropa terganggu. Hingga kini, konflik di kawasan itu tak kunjung mereda, melainkan semakin panas. Berdasarkan riset S&P Global, sekitar 12% pelayaran dunia melewati laut Merah. Kini, beberapa kapal besar memilih menempuh jarak yang lebih jauh mengitari Afrika untuk sampai Eropa demi menghindari Laut Merah. (Yetede)

Lonjakan harga beras ke rekor tertinggi terjadi sebulan terakhir. Di sejumlah daerah, beras premium dan medium juga raib dari pasar tradisional dan toko ritel modern. Kenaikan harga beras jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah itu terjadi seiring mundurnya masa panen dan berkurangnya pasokan dari sentra produksi (Kompas, 17/2/2024). Sebelumnya, pemerintah dalam berbagai kesempatan juga melontarkan sinyal ancaman inflasi pangan. Lonjakan harga beras berpotensi mendongkrak inflasi, yang berarti memukul daya beli masyarakat. Untuk meredam gejolak harga, pemerintah terus melakukan operasi pasar, mengguyur pasar dengan beras Bulog. Bantuan pangan melalui penyaluran beras bantuan 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat dilanjutkan hingga Juni 2024.

Setelah Juni 2024, pemerintah menyatakan akan melihat kemampuan APBN. Bulog menjamin, stok beras 1,180 juta ton aman hingga Ramadhan dan Lebaran. Stok ini ditopang beras impor karena pengadaan dalam negeri terkendala produksi yang turun dan tingginya harga gabah tingkat petani. Defisit produksi dalam negeri terjadi delapan bulan terakhir, tetapi BPS memprediksi puncak panen dan surplus beras akan terjadi Maret 2024. Ironisnya, jelang panen raya Maret, pemerintah justru berencana impor beras 1 juta ton. Jumlah ini gabungan sisa kuota impor 2023 dan sebagian dari kuota impor 2024 (2 juta ton). Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan cadangan beras memang penting, tetapi pemerintah juga harus memastikan penggelontoran beras impor tak menekan harga gabah kering panen petani.

Meski sempat mengalami surplus secara sporadis, produksi beras nasional relatif stagnan, bahkan turun rata-rata 1 % per tahun sepuluh tahun terakhir. Padahal, konsumsi terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Kita memahami, dengan defisit produksi beras dalam negeri yang masih harus ditutup dengan impor, stabilisasi harga dan pasokan beras tak bisa mengabaikan situasi global. Kenaikan harga beras dewasa ini juga merupakan fenomena global. Bank Dunia memperkirakan kenaikan harga beras akibat El Nino dan kebijakan larangan ekspor negara produsen masih akan berlanjut pada 2024, dengan harga diperkirakan belum akan turun hingga 2025. (Yoga) 

Indonesia perlu mewaspadai dan mengantisipasi ”banjir” produk impor murah China ditengah perlambatan ekonomi negara tersebut. Pengawasan dan penyelidikan atas barang impor itu perlu lebih ditingkatkan agar tidak merugikan pelaku usaha di dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani, Minggu (18/2) mengatakan, saat ini, industri manufaktur di China tengah kelebihan hasil produksi. Pasar domestik tidak mampu menyerap produk-produk itu lantaran daya beli masyarakat melemah. ”Dalam kondisi itu, China bisa saja menerapkan dumping atau menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih murah dibandingkan dengan di dalam negeri,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta. Harga barang dan jasa di tingkat konsumen serta produsen tengah mengalami deflasi terburuk. Hal itu merupakan cerminan pelemahan daya beli masyarakat, sekaligus tertahannya geliat industri domestik China.

Biro Statistik Nasional China mencatat, pada Januari 2024 China mengalami deflasi 0,8 % secara tahunan. Penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) itu merupakan penurunan terbesar dalam 14 tahun terakhir atau sejak September 2009. Harga barang dan jasa di tingkat produsen juga deflasi 2,5 % secara tahunan. Indeks Harga Produsen (IHP) tersebut masih melanjutkan tren deflasi selama 16 bulan berturut-turut atau sejak Oktober 2022. Pemerintah Indonesia perlu mewaspadai potensi ”banjir” produk impor China. Strategi, mekanisme, dan kapabilitas penyelidikan serta penegakan antidumping terhadap impor dari China perlu ditingkatkan. Upaya itu, ujar Shinta, sangat penting dan krusial untuk melindungi pasar dan industri dalam negeri. (Yoga) 

Dua hari setelah pemungutan suara, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan karena ingin mengurangi subsidi energi demi mendanai program makan siang gratis, janji populis yang mereka umbar selama kampanye. Rencana itu dilontarkan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, dalam wawancara dengan Bloomberg TV, Kamis (15/2). Di situ, Eddy ditanyai soal sumber dana untuk merealisasikan program makan siang gratis senilai Rp 400 triliun yang menjadi ”senjata” andalan Prabowo-Gibran selama kampanye. Eddy menjawab, cara pertama dengan meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia hingga mengimbangi negara tetangga di kawasan. Kedua, mengurangi subsidi yang tidak terlalu dibutuhkan, seperti subsidi energi yang penyalurannya kerap salah sasaran. Ia optimistis sumber dana itu bisa didapat dalam waktu 2-3 bulan setelah Prabowo menjabat.

”Saat ini, Indonesia punya anggaran subsidi energi Rp 350 triliun. Sebanyak 80 % dari subsidi itu dinikmati mereka yang tidak berhak mendapatkannya. Jadi, kami akan melakukan penyesuaian (finetune) terhadap subsidi itu,” kata Eddy, dikutip dari tayangan Bloomberg TV. Ucapan Eddy sontak menjadi pembicaraan hangat. Narasi yang muncul di media sosial, Prabowo-Gibran ingin memangkas subsidi BBM dan menaikkan pajak. Warganet pun khawatir harga BBM naik, inflasi meroket, dan tarif pajak ke depan lebih mahal. Saat dihubungi pada Jumat (16/2), Eddy menjelaskan, TKN Prabowo-Gibran tidak ingin memangkas subsidi BBM. Pihaknya hanya mau mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini dinikmati masyarakat mampu supaya lebih tepat sasaran. Misalnya, untuk masyarakat miskin, UMKM dan yayasan kemanusiaan, dengan menyempurnakan data penerima. Lalu menyempurnakan peraturan untuk menegaskan kriteria masyarakat yang berhak menerima subsidi energi, lengkap dengan sanksi jika ada yang melanggar. (Yoga)