Intervensi dan transaksi politik rawan terjadi dalam penunjukan penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat, terutama karena mereka akan menjabat di tengah penyelenggaraan pemilu legislatif, presiden, serta pemilihan kepala daerah serentak nasional pada 2024. Untuk menutup celah masuknya kepentingan politik itu, penunjukan penjabat harus dibuat transparan dan melibatkan partisipasi publik. Berdasarkan data Kemendagri, masa jabatan 101 kepala-wakil kepala daerah akan berakhir mulai pertengahan Mei 2022, disusul 171 kepala-wakil kepala daerah pada 2023. Hingga pilkada serentak nasional 2024 tuntas, daerah-daerah itu akan dipimpin penjabat kepala daerah. Penjabat gubernur ditunjuk presiden, sedangkan penjabat bupati/wali kota akan ditentukan oleh Mendagri.

Sebelum masa jabatan ratusan kepala-wakil kepala daerah ini berakhir, upaya intervensi dan transaksi politik, baik oleh sejumlah ASN maupun partai politik, sudah terdengar. ASN, misalnya, menjanjikan imbalan uang atau mengamankan suara partai politik yang membantu ASN agar dipilih menjadi penjabat. Terkait hal itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menyiapkan sistem yang memadai agar pemilihan penjabat kepala daerah terbebas dari kepentingan politik. Menurut dia, masih ada waktu sekitar satu bulan bagi pemerintah untuk menghadirkan seleksi yang transparan serta terbuka bagi partisipasi publik.

Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI Eko Prasojo mengusulkan agar Kemendagri mengumumkan kepada publik terkait siapa saja ASN yang memenuhi syarat menjadi penjabat kepala daerah. Proses seleksinya juga harus dibuka. Ia mengusulkan pembentukan tim panitia seleksi untuk menguji para calon penjabat. Tim bisa berisi lima ahli yang independen, kredibel, dan dikenal luas oleh publik. Mengingat banyaknya daerah yang akan dipimpin oleh penjabat, Kemendagri dapat membentuk setidaknya dua hingga tiga tim untuk mempercepat pengujian. Kemendagri harus memonitor dan mengevaluasi kerja para penjabat. Masyarakat dapat ikut mengawasi dan memberikan masukan. Hasil evaluasi kelak menjadi pertimbangan untuk melanjutkan atau justru memberhentikan penjabat kepala daerah tertentu. (Yoga)

Optimisme membubung dari pemerintah soal proyeksi pertumbuhan ekonomi triwulan II-2022. Peredaran uang THR di periode ini bak oasis di tengah kelesuan konsumsi masyarakat akibat gejolak harga pasar domestik. Presiden Jokowi telah meneken Perpres No 16 Tahun 2022 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022, dimana Kemenkeu mengalokasikan anggaran THR pegawai negeri dan pensiunan tahun ini sebesar Rp 34,3 triliun. Angka ini lebih besar dari alokasi 2021 (Rp 30,6 triliun), yang ditujukan untuk 8,8 juta jiwa. THR untuk pegawai negara akan cair pada H-10 hari raya Idul Fitri. Melihat momentumnya, banyak yang menganggap pencairan THR untuk aparatur negara dan pensiunan bisa memberi efek ganda bagi perekonomian di triwulan II-2022. Terlebih lagi, tahun ini pemerintah telah mencabut larangan perjalanan mudik dengan menimbang situasi pandemi yang mulai terkendali.

Tahun ini THR dibayarkan dengan besaran gaji/pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok, termasuk di antaranya tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum, serta tambahan 50 persen tunjangan kinerja. Dengan asumsi setiap pegawai negeri menanggung tiga anggota keluarga, penyaluran THR untuk 5,5 juta jiwa pegawai sedikitnya akan mendorong 16,5 juta masyarakat melakukan belanja di periode hari raya Idul Fitri tahun ini. Gabungan nilai THR sektor swasta dan pemerintah yang mencapai Rp 200 triliun bila seluruhnya bisa berputar pada periode Idul Fitri tahun ini tentu akan berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi di triwulan II-2022, setidaknya pertumbuhan ekonomi ditriwulan II tahun ini bisa berada di atas 5 % ditopang peredaran uang THR pegawai pemerintah dan swasta. (Yoga)

Kementerian Investasi dan Dana Indonesia (Dana) bekerja sama memperluas jangkauan perizinan bagi pelaku UMKM. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno saat penandatanganan kerja sama, Senin (18/4) mengatakan, sesuai amanat UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah mendorong sebanyak mungkin pelaku UMKM memiliki NIB. Setelah mengantongi NIB serta izin usaha/ komersial, mereka berhak mengakses fasilitas usaha lain, seperti fasilitas standar nasional dan pendampingan untuk program pembinaan jaminan produk halal. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga 18 Desember 2021, sebanyak 570.105 NIB telah diterbitkan, sebagian besar merupakan usaha mikro dan kecil.

Guna mendapatkan NIB, setiap pelaku usaha harus mendaftar melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS), sesuai PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. ”Semakin banyak layanan publik, baik perbankan maupun non-perbankan, mewajibkan UMKM melampirkan dokumen legal. NIB jadi persyaratan minimal,” kata Kasi Pelayanan Konsultasi Perizinan Berusaha Kementerian Investasi Siti Tiefryani Fahlyah. Terkait sasaran NIB, kata Siti, BKPM akan menyasar UMKM yang berjualan di toko daring dan lokapasar, karena Potensinya besar.

Co-Founder dan CEO Dana Vincent Iswara menyatakan, kerja sama Dana dengan BKPM memungkinkan semua UMKM mengajukan permohonan NIB melalui aplikasi Dana Bisnis. Integrasi sistem seperti ini diharapkan mempermudah UMKM. Persyaratan dokumen yang harus disiapkan oleh pelaku UMKM dalam mengajukan NIB di aplikasi Dana Bisnis sama dengan di OSS. Misalnya, NIK dan pengesahan bentuk badan usaha dari Kemenkumham. Selain itu, UMKM harus terdaftar sebagai pengguna Dana Bisnis. (Yoga)

Daya beli buruh di perkotaan Indonesia menurun secara bulanan pada Maret 2022 kendati ada tren kenaikan upah. Kenaikan harga kebutuhan pokok diduga menjadi pemicu. Badan Pusat Statistik, Senin (18/4), merilis data upah nominal dan upah riil buruh informal perkotaan Maret 2022 secara nasional. Buruh informal perkotaan yang diteliti adalah buruh bangunan bukan mandor, buruh potong rambut wanita, dan asisten rumah tangga. (Yoga)

Militer Ukraina menguasai sejumlah daerah disekitar ibu kota Kyiv pasca-invasi Rusia yag dimulai pada 24 Februari lalu. Pos-pos yang dijaga tentara Ukraina bertebaran disejumlah titik Kyiv, Bucha. Jejak perang Rusia-Ukraina yang merusak berbagai infrstruktur masih terlihat di kota-kota tersebut.Kota Chernihiv di utara Kyiv yang berbatasan langsung dengan Belarusia -sekutu Rusia- baru sepekan dibebaskan dari  pasuka Rusia. Rumah-rumah dipinggiran kota hampir rata dengan tanah. Bangkai tank milik pasukan Ukraina teronggok di sudut jalan. Pada 12 April lalu, ada iring-iringan kendaraan militer yang melintas sambil menyeret tank dengan simbol "O",  merujuk pada kendaraan militer tentara Belarusia, Konvoi itu terjadi  beberapa menit setelah terjadi letusan dari berbagai arah pinggiran kota. Vlad, pasukan Ukraina dari Batalion Tank Pertama, mengatakan tentara Rusia menggempur Chernihiv sampai akhir Maret.Artileri dan misil tak henti-hentinya meluncur lalu meledak, "Anggota regu saya tak ada yang tewas atau terluka," ujarnya. (Yetede)

DPR meminta struktur organisasi Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) disiapkan begitu peraturan turunan UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN rampung dirumuskan. Kualitas SDM mesti diutamakan dalam pengisian organisasi otorita agar sesuai dengan kebutuhan. Sebab, tugas otorita relatif berat, yakni menyelenggarakan pemerintahan sekaligus mempersiapkan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara. Enam aturan turunan UU IKN sudah selesai diharmonisasi Kemenkumham. Aturan turunan berupa tiga PP dan tiga perpres telah diserahkan kepada Kementerian Setneg untuk mendapat persetujuan Presiden Jokowi. Peraturan pelaksana tersebut semestinya sudah diundangkan paling lambat dua bulan setelah UU disahkan, yaitu pada 15 April 2022.

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa (17/4) mengatakan, rampungnya perumusan peraturan pelaksana UU IKN menjadi penanda dimulainya pembangunan IKN baru. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengisi organisasi Otorita IKN Nusantara, dimana sekarang baru ada Kepala dan Wakil Kepala IKN saja. Berdasarkan draf Perpres tentang Otorita IKN, ada sejumlah struktur organisasi perangkat Otorita IKN yang perlu segera diisi untuk membantu Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, yaitu Sekretariat Otorita IKN, Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN, serta unit teknis. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Otorita IKN. (Yoga)

Indeks Pembangunan Manusia dan kondisi ekonomi di 101 daerah yang akan diisi penjabat kepala daerah pada 2022 cukup variatif. Kemendagri perlu cermat memilih penjabat agar mereka bisa mengatasi beragam tantangan di daerah. Gelombang pertama penjabat kepala daerah mulai bertugas pertengahan Mei 2022. Pemerintah pusat perlu memperhatikan dengan cermat karakteristik dan tantangan daerah yang amat bervariasi dalam proses seleksi penjabat kepala daerah, agar penjabat kepala daerah dapat bergerak cepat mendorong pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, penjabat yang bertugas mampu meningkatkan kualitas hidup warganya. Hasil kajian Litbang Kompas menunjukkan beragamnya kondisi 101 daerah yang akan dipimpin penjabat kepala daerah tahun 2022. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, 77 daerah di bawah rata-rata nasional dan 24 di atas rata-rata nasional. Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 72 daerah berada di bawah rata-rata nasional, sedangkan 29 daerah di atas rata-rata nasional. Dari sisi kategori IPM, 42 daerah tinggi dan sangat tinggi, sementara 59 sedang serta rendah.

Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB University, Hermanto Siregar (17/4) mengatakan, pengaruh pandemi Covid-19 belum selesai.Pertumbuhan ekonomi nasional memang sudah positif, tetapi masih di bawah rata-rata sebelum pandemi. Kondisi ini terpotret di level daerah yang rata-rata pertumbuhan ekonominya di bawah rata-rata nasional. Karena itu, penjabat kepala daerah hendaknya memiliki kapasitas yang tinggi. Jika kapasitas yang dimilikinya biasa-biasa, hal itu akan membuat upaya mengangkat sektor sosial dan ekonomi di daerah terasa berat. Kondisi IPM setiap daerah merefleksikan tantangan yang harus dihadapi penjabat yang akan ditempatkan di daerah tersebut. Maka, pengisian penjabat tidak bisa sembarangan dan harus disesuaikan dengan IPM setiap daerah. Untuk daerah dengan IPM rendah, dibutuhkan penjabat yang mampu mengidentifikasi kondisi riil masyarakat dan  memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan yang berpusat pada manusia. Di daerah dengan IPM tinggi, penjabat tinggal mengembangkan program yang sudah ada. (Yoga)

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dirilis BI pekan lalu menunjukkan, pada triwulan I-2022 kapasitas produksi dunia usaha berada pada level 73,08 %, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya pada level 72,60 %. Kendati bertumbuh, kapasitas produksi itu masih berada di bawah rata-rata tiga tahun terakhir, yakni 74,53 %. (Yoga)

Pandemi Covid-19 belum usai. Namun, kegairahan sepanjang Ramadhan tahun ini kembali terasa di tempat-tempat makan. Para pengelola rumah makan sampai ”terbirit-birit” melayani pesanan. Dengan begitu, roda perekonomian kembali berputar. Asep Maulana (28) luar biasa sibuk menerima pesanan konsumen. Di depan Kedai Peda Pelangi, pembeli berbaris hingga 10-an meter. Beres sejenak di kasir, Asep mengalihkan perhatiannya ke meja untuk meracik es kopi susu. Kompor yang tak berhenti menyala sejak siang mengembuskan udara yang membuat gerah. Nadya Fathani (23) alias Hani tak kalah sibuk memenuhi pesanan. Dia menggoreng perkedel jagung, menyiapkan piring beralaskan daun pisang, dan mengganti wajan dengan pan khusus telur ceplok. Di sela-selanya, dia masih harus meladeni konsumen yang mencoba menyela, memesan dari samping kedai. Hingga menjelang Maghrib, Peda Pelangi yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, itu masih ramai pembeli. Tak hanya Asep dan Hani yang kewalahan, pemilik Kedai Peda Pelangi, Nadya Pratiwi danYusuf Dharmawan, pun turun tangan. Pukul 18.30, kesibukan melandai meski masih ada sisa pesanan yang harus dituntaskan. Setengah jam berlalu, mereka bisa sedikit bersenda gurau, mengobrol, dan sekejap mengecek ponsel.

Suasana menjelang berbuka di Antasore Japanese Dining di Antasari, Jaksel , Kamis (14/4), tak jauh berbeda. Sejak pukul 17.00, Rio Pratama, sang koki, beserta lima juru masak sudah sibuk menyiapkan pesanan. Mereka terlihat wara-wiri di dapur yang hanya berbatas kaca hingga masuk saat berbuka. Demi menyelesaikan pesanan, Rio dan tim memilih hanya minum secara cepat lebih dahulu untuk membatalkan puasa. Sushi roll, ramen, hingga aneka minuman berseliweran dibawa pelayan dari dapur. Salah satunya Venny Tri Wulandari yang sudah siap sejak pukul 16.00. Ramainya pengunjung pada hari itu membuat Venny bingung mencari posisi pemesan. ”Penuh banget bukber tahun ini. Dari kapasitas 100 orang, selalu penuh. Untuk minggu ini saja, udah enggak ada slot lagi untuk berbuka,” ujarnya.

Suasana di XXI Lounge Plaza Senayan saat buka puasa bersama, Jumat (15/4), relative lebih terkendali. Lokasi yang privat dengan jumlah undangan terbatas dan menu yang sudah dipesan di muka membuat suasana hiruk-pikuk tak terasa. Para pelayan mengisi meja makan prasmanan dengan cekatan, tanpa menarik perhatian. Menjelang berbuka puasa, semua menu telah dihidangkan, mulai dari kolak, kurma, kue tradisional, puding, salad, hingga makanan utama. Begitu azan Maghrib menggema, para pelayan menghilang ke belakang untuk membatalkan puasa. Di Ramen Ya yang berlokasi di pusat perbelanjaan di Jaksel, sebagian pelanggan minta pesanannya diantar sebelum berbuka sehingga menguntungkan bagi pelayan dan bagian dapur. Saat jam berbuka, beberapa tamu tetap ada yang datang dan bersedia menunggu. Namun, bagi yang datang sendiri, masih ada sejumlah bangku yang tersedia. Tamu pun tak perlu lama menunggu pesanan. Direktur Komunikasi Pemasaran Hotel Raffles Jakarta Mirah Marhaendra mengungkapkan, dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah pelanggan terutama untuk berbuka puasa meningkat 25 %. Ini, menurut dia, disebabkan kebijakan pemerintah soal penanganan pandemi yang terbilang lebih fleksibel sehingga berdampak positif pada antusiasme pelanggan. (Yoga)

Pemerintah telah menetapkan kebijakan THR keagamaan dan gaji ke-13 tahun 2022 bagi ASN dan pensiunan. Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang mulai membaik pascapandemi, serta untuk menjaga daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi global, THR tahun ini akan diberikan lebih besar daripada tahun 2020 dan 2021. Kebijakan THR dan gaji ke-13 bagi ASN dan pensiunan ASN itu diatur PP No 16 Tahun 2022. Anggaran yang dialokasikan untuk ASN pusat yang bekerja di kementerian/lembaga dan TNI/Polri adalah Rp 10,3 triliun. Untuk ASN yang bekerja di daerah, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 15 triliun yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dapat ditambahkan dari APBD 2022 sesuai kemampuan fiskal setiap daerah, alokasi anggaran THR pensiunan sebesar Rp 9 triliun, berasal dari pos bendahara umum negara.

Menkeu Sri Mulyani  (16/4) mengatakan, untuk THR tahun ini dilakukan penyesuaian besaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komposisi THR diberikan sebesar gaji atau pensiunan pokok, tunjangan yang melekat pada gaji (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan), serta tambahan 50 % tunjangan kinerja. ASN pusat yang akan menerima THR tahun ini 1,8 juta orang, ASN daerah 3,7 juta orang, dan pensiunan 3,3 juta orang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini merupakan wujud penghargaan atas kontribusi ASN di pusat dan daerah selama dua tahun terakhir ini dalam membantu penanganan pandemi Covid-19. Selain pembayaran THR dan gaji ke-13, pemerintah juga kembali mengizinkan ASN untuk melakukan mudik hari raya. ”Mendagri meminta kepada semua kepala daerah untuk segera menindaklanjuti arahan Presiden berdasarkan PP yang sudah ada,” kata Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro. (Yoga)