Inovasi bisnis sering mengikut sertakan survei. Hasilnya digunakan untuk membuat produk. Hasil survei pula digunakan untuk materi pemasaran. Untuk mengajak konsumen membeli produk itu, dikeluarkanlah hasil survei yang lebih mudah ditangkap publik dan sedikit ”bumbu-bumbu” teks, video, atau foto yang makin mendekatkan produk itu dengan keseharian konsumen. Meski begitu, tidak sedikit pula, ketika menjadi materi pemasaran, semua rencana itu ambyar karena reaksi publik. Pada 2017, Pepsi melakukan kesalahan besar. Sebuah iklan yang dibintangi Kendall Jenner membuat model tersebut bergabung dengan kerumunan multietnis yang bergaya. Mereka turun ke jalan dan berkumpul untuk tujuan yang tidak terlalu jelas. Akan tetapi, publik melihat aksi tersebut mengeksploitasi, sekaligus mereduksi protes Black Lives Matter yang diduga menjadi ide dasar adegan tersebut. Jenner berjalan ke polisi dan menawarinya sekaleng soda. Polisi meminumnya kemudian kerumunan bersorak, ”Masalahnya, apa pun itu, terpecahkan selamanya!” Iklan ”sederhana” ini membuat keributan. Menurut laman Quartz, semua orang membencinya. Dalam waktu 48 jam, kemarahan publik memaksa Pepsi menarik iklan yang tak jelas nadanya itu dan meminta maaf. Merek tersebut membutuhkan 9 bulan untuk memulihkan reputasinya di kalangan milenial.

Secara keseluruhan, kasus ini merupakan pelajaran tentang bahaya yang mengintai pada upaya ”wakewashing”, upaya dangkal dari sutu merek untuk terlibat pada aktivisme yang sedang berkembang. Merek berupaya masuk di dalamnya, tetapi konsumen mengidentifikasi hal itu sebagai cara munafik atau sama sekali tidak bermakna yang memicu kemarahan orang di media sosial. Merek berusaha masuk ke dalam isu sensitif, tetapi sesungguhnya konsumen paham dan menilai cara itu tidak baik. Asosiasi bernama  Interactive Advertising Bureau (IAB) Eropa pernah mengadakan survei terhadap 90 eksekutif senior Eropa yang bekerja di sektor periklanan digital. Mereka terdiri dari agensi, perusahaan teknologi iklan, dan penerbit. Mereka menemukan bahwa lebih dari tiga perempat (77 %) menganggap keamanan merek sebagai prioritas utama. Survei mengungkapkan 57 % responden setuju bahwa keamanan merek makin menjadi tantangan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya,terutama karena pengiklan sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah isu-isu aktual.  Peserta survei juga mengungkapkan langkah-langkah untuk mengamankan merek di kanal digital. Beberapa teknis pemasaran digital bisa mengurangi masalah di dalam pemasaran digital. Untuk itu, IAB menerbitkan panduan praktik terbaik di seluruh Eropa bersama dengan temuan surveinya. (Yoga)

Pemerintah masih kesulitan melacak dan mendeteksi aset obligor dan debitor penerima dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI senilai Rp 91,29 triliun. Karena itu, sinergi antara Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI dan otoritas terkait terus diperkuat. Sejak pembentukan Satgas BLBI sejak, April 2021 hingga akhir Maret 2022, Kemenkeu mencatat jumlah aset dari obligor dan debitor BLBI yang telah disita pemerintah baru Rp 19,16 triliun atau 17 % target. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, total nilai aset BLBI mencapai Rp 110,45 triliun, terdiri atas aset kredit eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan piutang bank dalam likuidasi (BDL) sebesar Rp 101,8 triliun, aset property senilai Rp 8,06 triliun, dan aset surat berharga senilai Rp 489,4 miliar. Selain itu, terdapat juga aset saham senilai Rp 77,9 miliar, aset inventaris senilai Rp 8,47 miliar, dan aset nostro senilai Rp 5,2 miliar.

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu Purnama Sianturi mengatakan, masih terbatasnya cakupan sitaan aset disebabkan sulitnya pemerintah mengakses para obligor dan debitor yang tidak kooperatif dan berupaya lari dari tanggung jawab. Saat ini, lanjut Purnama, Satgas BLBI akan memprioritaskan perampasan aset terhadap 46 obligor dan debitor. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 di antaranya berada di dalam negeri, sedangkan 11 lainnya diketahui berada di luar negeri. Dari ke-46 obligor dan debitor tersebut, baru 25 obligor dan debitor yang telah melalui proses pemanggilan, pemblokiran, atau penyitaan aset. Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres No 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI pada 6 April 2021. Pemerintah memberikan waktu penugasan Satgas BLBI sampai 31 Desember 2023. (Yoga)

Jelang Lebaran kali ini terasa lebih semarak ketimbang dua tahun terakhir. Pandemi Covid-19 yang melandai menjadi kesempatan warga membelanjakan uangnya, salah satunya membeli baju baru di ajang Jakarta Clothing Expo atau JakCloth. Pameran tahunan ini kembali diramaikan pengunjung yang mayoritas anak muda. Ribuan pengunjung antusias berbelanja dengan tetap menerapkan prokes. ”Kata teman, banyak brand yang jualan di sini dan promosi juga. Saya ngincer baju style anak muda sekarang,” kata Muhammad Fadil (19), salah satu pengunjung, Minggu (24/4). Ia membelanjakan jatah THR untuk belanja di JakCloth sebesar Rp 500.000. Ahmad Roy (19), teman Fadil, juga berhasrat membeli pakaian model trendi yang cocok untuk perawakannya yang ramping. ”Selain buat Lebaran, buat sehari-hari juga,” katanya.

Ada juga pengunjung setia JakCloth, seperti Muhammad Sumardi (23), warga Tangerang. Sejak pertama kali ke JakCloth tahun 2018, ia rutin datang setiap tahun, utamanya jelang Idul Fitri. Hari itu, ia pergi bersama sepupunya yang berusia 17 tahun. Ia ”meracuni” kerabatnya untuk mencari kaus merek lokal yang banjir diskon sejak pukul 13.00. Tidak terasa, mereka pun menjelajah toko itu lebih dari empat jam hingga sekitar pukul 16.30. Dengan membawa uang sisa THR lebih dari setengah juta rupiah, Sumardi memborong lima kaus. Padahal, jika tanpa diskon, ia hanya bisa membeli tiga di antaranya. Beruntung, ia menemukan promo potongan harga untuk kaus yang ingin dibelinya. Di hari ketiga itu, ia agak kecewa karena menemukan banyak outlet kehabisan stok. Walakin, kekecewaannya terobati karena dengan harga tiket Rp 25.000 per orang, diskon yang didapat bisa lebih dari itu.

JakCloth di Jakarta kali ini melibatkan 340 gerai merek dari sejumlah daerah. Produk yang ditawarkan meliputi pakaian, tas, dan sepatu. Pameran JakCloth di Jakarta ini dilangsungkan serentak bersama beberapa daerah lainnya, seperti Lampung, Malang, dan Bekasi. Ajang ini pun memanfaatkan momentum jelang Lebaran, saat sebagian warga mendapat penghasilan lebih dari THR. ”Pengunjung kami, kan, bukan kalangan menengah atas, jadi THR sangat berguna. Di samping itu, barang bisa dijual dengan harga murah karena outlet yang memproduksi bisa langsung bertemu pembeli,” kata Novianti Bustomi selaku tim penyelenggara JakCloth. Ia pun optimistis jumlah pengunjung tahun ini bisa dua sampai tiga kali lipat acara pada Desember 2021. (Yoga)

Tanggal 23 April diperingati sebagai Hari Buku dan Hari Hak Cipta Sedunia. Hari itu menjadi ajang meningkatkan literasi dan kegemaran membaca buku di masyarakat. Selain minat baca yang masih harus digenjot, dunia perbukuan juga menghadapi tantangan lain, seperti disrupsi akibat transformasi digital, pembajakan, dan pandemic Covid-19. Di Indonesia, pandemi berdampak ke turunnya penjualan buku. Ini tampak dari survei Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi)terhadap 127 perusahaan penerbit buku di Indonesia pada 2020. Sebanyak 58,2 % penerbit melaporkan penjualan buku turun lebih dari 50 %. Ketum Ikapi Arys Hilan Nugraha mengatakan, pandemi berdampak berbeda di negara lain, khususnya negara dengan tingkat literasi tinggi. Penjualan buku di Finlandia, negara dengan tingkat literasi tertinggi di dunia, justru  meningkat. ”Ada yang disebut coronavirus escapism, yaitu orang-orang membeli buku ketika harus diam di rumah. Pertumbuhan (penjualan) audiobook di Finlandia mencapai 200 %. Sementara itu, pertumbuhan buku cetak 2 % dan buku PDF 12 ,”  kata Arys pada Selasa (26/4/2022).

Penurunan penjualan buku juga berdampak ke penumpukan stok di gudang. Itu sebabnya penerbit mulai membatasi jumlah buku yang akan dicetak. Satu judul buku umumnya dicetak 3.000 eksemplar. Namun, kini satu judul buku dicetak 1.500-2.000 eksemplar. ”Karena jumlah cetaknya sedikit, biaya cetak per eksemplar buku pun naik. Ini menjadi persoalan lain lagi karena harga buku ikut naik,” tutur Arys.

Penerbit buku Indonesia mesti bersaing dengan penjual buku bajakan di lokapasar (marketplace). Pembajak buku mampu memanen keuntungan karena menjual buku lebih murah daripada toko buku atau distributor buku resmi. Penjual buku bajakan umumnya menjual buku dengan harga seperlima, seperempat, hingga sepertiga lebih murah dibandingkan dengan buku asli, karena pembajak buku hanya perlu membayar biaya cetak buku. Sementara itu, buku asli lebih mahal karena mesti membayar biaya cetak, biaya distribusi, honor editor, ilustrator, hingga royalti penulis. (Yoga)

Uji coba rekayasa lalu lintas dengan sistem ganjil genap di Jalan Tol Trans-Jawa berlanjut Selasa (26/4), pada pukul 11.00-13.00, mulai Km 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga Km 188 di Gerbang Tol (GT) Palimanan, Cirebon, Jabar. Berdasarkan pantauan Kompas, dalam uji coba Senin kemarin sempat terjadi kepadatan lalu lintas karena ada kendaraan berpelat genap yang diarahkan keluar di GT Karawang Barat. Setelah uji coba dihentikan, arus lalu lintas normal lagi. Kabag Operasi Korlantas Kombes Eddy Djunaedi mengatakan, ada dua catatan evaluasi terkait uji coba kemarin. Pertama, petugas menemukan ada pengendara yang belum tahu tentang uji coba itu. Akibatnya, masih ada kendaraan berpelat genap yang masuk lokasi uji coba pada tanggal ganjil. Kedua, ada perlambatan saat arus dialihkan. Mulai Km 46 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, polisi membuat kanalisasi di lajur kiri bagi kendaraan berpelat nomor tak sesuai tanggal untuk dialihkan ke GT Karawang Barat. Adapun lajur tengah dan lajur kanan digunakan untuk kendaraan sesuai tanggal. Untuk mengoptimalkan uji coba berikutnya, Eddy menyatakan, petugas terus memasifkan sosialisasi agar masyarakat memahami jadwal uji coba, jumlah personel yang bertugas dalam uji coba juga akan ditambah, terutama antara GT Cikampek Utama dan GT Palimanan.

Direktur Lalu Lintas Polda Jabar Kombes Romin Thaib menjelaskan, kendaraan yang tidak bisa melintasi jalan tol karena tak sesuai dengan aturan ganjil genap akan diarahkan keluar tol terdekat. Di jalan non-tol, strategi rekayasa lalu lintas diserahkan kepada koordinasi antarpolres sesuai dinamika lapangan. Kasat Lalu Lintas Polresta Cirebon Komisaris Alan Haikel mengatakan, penerapan ganjil genap di tol bisa mengalihkan kendaraan ke jalur pantura Cirebon. Karena itu, Polresta Cirebon mengantisipasi kepadatan di jalur pantura. Selain menutup penggalan jalan yang dapat memicu kendaraan menyeberang jalur, polisi juga membangun pos pengamanan dan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik. Kapolresta Cirebon Kombes Arif Budiman mengatakan, 35 personel yang tergabung dalam tim urai juga siap bertugas jika terjadi kemacetan. Sebanyak 15 petugas di antaranya bersiaga di jalur tol, dari perbatasan Majalengka, Jabar, hingga Brebes, Jateng. Dua tim lainnya yang masing-masing berjumlah 10 orang berjaga di jalur arteri. (Yoga)

Mudik adalah bukti nyata urbanisasi. Istilah mudik muncul karena warga bertempat tinggal bukan di kampung halaman leluhur mereka. Menjelang Lebaran tiba, urusan mudik mengerucut menjadi soal bagaimana mengatasi kemacetan di jalan menuju kampung halaman. Tahun 2022 ini, pemerintah memprediksi ada 85,5 juta pemudik. Saat arus balik, tidak hanya kemacetan yang menjadi perhatian pemerintah, para pemangku kebijakan di kota juga mengkhawatirkan bertambahnya jumlah pemudik yang kembali ke kota. Dengan keterampilan pas-pasan, penduduk baru dari desa dianggap berpotensi menimbulkan masalah berikutnya di kota, seperti bertambahnya pengangguran dan meluasnya permukiman kumuh.

Faktor pendorong urbanisasi adalah kondisi di desa yang tidak menguntungkan, sedangkan faktor penariknya adalah situasi di kota yang memberikan harapan. Persepsi tentang faktor pendorong dan faktor penarik itu biasanya dilihat dari sisi ekonomi. Keterbatasan kesempatan kerja dan penghasilan yang tidak memadai di desa dihadapkan pada harapan untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih tinggi di kota. Jika harapan tersebut terpenuhi, para migran dari desa biasanya tidak melupakan keluarga dan kerabat yang tinggal di kampung halamannya. Pada saat mereka mudik, mengalir pula rezeki hasil bekerja di kota. Banyak di antara mereka bahkan rutin mengirimkan uang kepada keluarganya yang masih tinggal di desa. Salah satu sisi positif urbanisasi ialah mengungkit kesejahteraan warga desa,baik melalui pemudik maupun uang kiriman mereka.

Tidak semua penduduk desa yang bermigrasi ke kota bersifat permanen. Petani yang sudah melewati masa tanam dan sedang menunggu masa panen adalah kelompok yang sering melakukan migrasi sementara ke kota.Mereka biasanya masuk ke sektor informal. Urbanisasi juga berdampak negatif pada wilayah perdesaan. Penduduk yang bermigrasi ke kota adalah kelompok usia produktif sehingga kepindahan kelompok ini akan mengurangi sumber daya manusia potensial di perdesaan. Kepindahan kelompok usia muda ke kota tidak selalu disebabkan alasan ekonomi. Kemilau kota besar dengan beragam fasilitas publik, itu daya tarik lain bagi kaum muda. Media massa, terutama televisi di Indonesia, sangat urban-centric. Migrasi penduduk desa usia produktif telah menjadikan desa kehilangan SDM potensialnya. (Yoga)

Terbitnya UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua No 2/2021 atas perubahan kedua terhadap UU No 21/2001 beriringan dengan disetujuinya pemekaran 3 provinsi baru di tanah Papua: Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Majelis Rakyat Papua (MRP),lembaga yang diamanatkan otsus sebagai representasi orang Papua, mengajukan uji materi terhadap UU Otsus Jilid 2 yang dianggap merugikan kepentingan dan hak konstitusional orang asli Papua (OAP) itu. Penolakan melalui demonstrasi rakyat Papua terhadap Otsus Jilid 2 dan pemekaran yang dipaksakan oleh pemerintah di Jakarta mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, Yakob Meklok dan Esron Weipsa di kota Dekai, Yahukimo, 15 Maret 2022. Asal-muasal kisruh ini adalah usaha kepengaturan negara dengan argument memperpendek rentang kendali pemerintahan menuju kesejahteraan rakyat Papua. Seolah tenggelam dari isu pemekaran daerah, salah satu amanat UU Otsus Jilid 2 yang tertuang dalam PP No 107/2021 adalah penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041. RIPPP memuat proyeksi kondisi Papua 20 tahun yang akan datang, berisi arah dan strategi percepatan pembangunan Papua. Inilah dokumen teknokratik ambisius yang mencoba ”merumuskan dan menuntun percepatan kemajuan” bagi rakyat Papua.

Pemekaran daerah yang sebelumnya harus disetujui MRP dan DPRP, sekarang ditambah bisa juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan DPR. Dokumen-dokumen pembangunan dan pemekaran Papua adalah proyek ambisius, tetapi nirrekognisi terhadap pergumulan kekerasan dan penderitaan rakyat Papua. Hal itu ditunjukkan dalam artikel Noer Fauzi Rahman, ”Paradigma Pembangunan Papua” (Kompas, 29/3). Meski terkesan emansipatif dan ”memajukan” manusia Papua, basis argumentasinya sangat kering dengan konteks kuasa, kekerasan, dan penjajahan yang dialami rakyat Papua. Inilah praktik artikulasi akademik dan kebijakan tercanggih dari penggunaan pengetahuan demi kekuasaan, bukan untuk pembebasan kemanusiaan (rakyat Papua). Penting dikaji lebih mendalam perspektif transformasi dan mobilitas Papua yang memfokuskan pada kelompok dan jaringan generasi muda yang bergerak dalam berbagai bidang, seperti literasi dan sastra, media visual, pendidikan, gerakan perempuan, dan jurnalisme Papua. (Yoga)

Tren laporan pembayaran THR keagamaan meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah diminta lebih gesit dan proaktif menangani pengaduan yang masuk demi memastikan hak pekerja terpenuhi. Selama ini pelanggaran terus berulang karena pemerintah dinilai terlalu pasif dan tidak tegas terhadap perusahaan yang melanggar. Tujuh hari menjelang Lebaran atau tenggat pembayaran THR keagamaan, jumlah laporan yang masuk ke Posko THR pada 8-25 April 2022 mencapai 3.304 laporan, terdiri dari 2.063 konsultasi THR dan 1.241 pengaduan THR. Laporan yang masuk berupa penghitungan THR yang tidak sesuai ketentuan, THR yang belum dibayarkan, dan THR yang tidak dibayarkan sama sekali. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar (25/4) mengatakan, dari pengalaman yang sudah-sudah, Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan di daerah seharusnya merespons laporan yang masuk secara lebih proaktif. Ia menyoroti langkah pemerintah yang memilih menindaklanjuti pengaduan setelah batas waktu pembayaran THR berakhir pada 25 April 2022. Menurut dia, respons itu terlalu pasif serta membuat pengawasan dan penegakan sanksi tidak efektif. Dengan menunggu sampai H-7 Lebaran, potensi pekerja tidak mendapat THR sebelum hari raya semakin besar.

Komisioner Ombudsman RI Robert Endi Jaweng, menambahkan, sistem pengawasan ketenagakerjaan menghadapi tantangan besar dari segi kuantitas, kualitas, dan integritas. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, berbagai problem ketenagakerjaan klasik, seperti pembayaran THR, akan terus berulang. Hingga 2021, jumlah pengawas ketenagakerjaan hanya 1.686 orang dan terpusat di ibu kota provinsi. Idealnya diperlukan 6.000 pengawas yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Jumlah pengawas tersebut sangat timpang dibanding jumlah perusahaan yang terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan per tahun 2021, yaitu 343.000 perusahaan. Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Tim Substansi VI Ombudsman Ahmad Sobirin menambahkan, Ombudsman akan mengawasi pelaksanaan Posko THR yang dibuat pemerintah tahun ini. Masyarakat yang sudah mengadu, tetapi tidak ditindaklanjuti pemerintah,dapat melapor ke Ombudsman. Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap mengatakan, pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan seputar THR. Pemerintah telah menempatkan petugas mediator hubungan industrial melalui kolom konsultasi daring di situs poskothr.kemnaker.go.id untuk melayani para pelapor yang hendak berkonsultasi. Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh petugas pengawas ketenagakerjaan dengan melakukan pemeriksaan ke perusahaan dan memastikan THR dibayar sesuai ketentuan. (Yoga)

Menkominfo Johnny G Plate saat membuka webinar Women in Digital Entrepreneurship, 21 April 2022, mengatakan, tingkat partisipasi perempuan Indonesia dalam kewirausahaan tertinggi di Asia Tenggara. Pernyataannya ini mengutip laporan riset Google bertajuk Advancing Women in Entrepreneurship (November 2020). Studi tersebut menyurvei secara daring 18.123 perempuan dan laki-laki di 12 negara. Selain Indonesia, 11 negara lain juga disurvei, yaitu Argentina, Brasil, Jepang, Kenya, Korsel, Malaysia, Meksiko, Nigeria, Afsel, Thailand, dan Vietnam. Mereka berasal dari beragam latar belakang pendidikan, profesi, dan lokasi geografis. Separuh responden perempuan di Indonesia mengidentifikasi diri sebagai pengusaha. Ini tertinggi dibanding 11 negara lain yang diteliti. Baik responden laki-laki maupun perempuan di Indonesia menempatkan waktu berkualitas bersama keluarga di jajaran lima alasan teratas mengapa mereka mengejar atau tertarik menjadi wirausaha.

Kemauan kuat perempuan Indonesia menjadi wirausaha juga tecermin dalam Survei Populix bertajuk The Women preneurial Spirit in Indonesia (2022). Sebanyak 35 % dari 743 responden perempuan wirausaha beralasan menjadi pengusaha karena ingin membantu perekonomian keluarga, 67 % di antaranya tetap ingin melanjutkan usaha. Mereka tidak segan memanfaatkan momen tertentu, seperti Ramadhan, untuk meningkatkan penjualan. Selain dari mulut ke mulut, 68 % responden menyebut pernah memakai aplikasi pesan instan dan media sosial untuk promosi. Hanya saja, tidak banyak perempuan calon wirausaha percaya diri. Mereka umumnya takut gagal dan tidak yakin bagaimana berbisnis dengan teknologi digital. Sementara di kalangan perempuan yang sudah menjadi pengusaha, mereka mengakui salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya keterampilan pemasaran, terutama pemasaran digital.Di kalangan perempuan kelas menengah bawah, cerita perempuan terjun menjadi wirausaha dan memakai teknologi digital lebih kompleks lagi. Mulai dari keterbatasan kepemilikan perangkat sampai keterbatasan akses jaringan internet. (Yoga)

Zakat merupakan konsep jaminan sosial yang lebih dulu ada dibandingkan dengan konsep jaminan sosial modern yang sekarang banyak diterapkan di negara-negara. Merujuk UU  No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sesuai dengan ajaran Islam, terdapat delapan golongan masyarakat yang berhak menerima zakat. Mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil (pengelola) zakat, orang-orang yang dilembutkan hatinya untuk Islam seperti mualaf, budak atau hamba sahaya, orang-orang yang berutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah), dan orang-orang yang bepergian untuk keperluan maslahat seperti menuntut ilmu. Dengan sasaran sedemikian, pemanfaatan zakat juga mencakup sebagai program penanggulangan kemiskinan yang serupa dengan sistem jaminan sosial.Akan tetapi, hal itu hanya dapat terwujud jika potensi zakat yang ada bisa dioptimalkan penghimpunan dan pengelolaannya.

Wapres Ma’ruf Amin pada World Zakat Forum 2019 mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat lebih dari Rp 230 triliun. Namun, hanya 3,5 % yang berhasil dihimpun dan dimanfaatkan oleh pemerintah. Dalam laporan Outlook Zakat Indonesia 2019 yang dilansir Badan Amil Zakat Nasional RI (BaznasRI), salah satu penelitian terkait potensi penghimpunan zakat di Indonesia adalah yang dilakukan oleh Firdaus, Beik, Irawan, dan Juanda (2012). Penelitian tersebut menyebutkan, potensi zakat di Indonesia sekitar Rp 217 triliun yang dihitung dari berbagai sumber, di antaranya dari penghasilan dan perusahaan. Besaran potensi ini setara 1,57 %PDB Indonesia tahun 2010. Penelitian lainnya (Sudibyo, 2018), potensi penghimpunan zakat dapat mencapai 3,4 % PDB apabila zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak. Besarnya potensi tersebut belum terealisasi secara optimal. Data Baznas, 2021 dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang berhasil dihimpun secara nasional sebesar Rp 14,11 triliun. Dalam satu dekade terakhir, dana yang berhasil dihimpun tahun 2021 ini tumbuh 538 %. Pada tahun 2012, dana ZIS yang terhimpun baru Rp 2,21 triliun. Untuk tahun 2022, masih diliputi suasana pandemi, dana ZIS nasional ditargetkan bisa mencapai Rp 26 triliun.

Dari dana ZIS yang terhimpun 2021 sebesar Rp 14,11 triliun tersebut, penyalurannya tercatat Rp 12,22 triliun yang dibagi ke dalam lima kategori. Porsi terbesar (68,6 %) ditujukan untuk kegiatan kemanusiaan. Selebihnya ditujukan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Khusus untuk zakat, pada Baznas Pusat terhimpun dana sebesar Rp 447,5 miliar yang mayoritas disalurkan untuk kegiatan kemanusiaan, khususnya kepada fakir-miskin. Secara rata-rata, dana zakat yang disalurkan kepada kelompok fakir-miskin mengambil porsi 60-70 % dana yang dihimpun. Tak diragukan lagi, peran zakat berkontribusi besar mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampaknya akan lebih besar lagi jika dana yang terhimpun lebih besar dari tahun ke tahun. (Yoga)