Serikat Petani Kelapa Sawit meminta Kejagung menguak mafia industri sawit dari hulu ke hilir. Tak hanya kasus gratifikasi izin ekspor, Kejagung juga perlu mengusut penyaluran subsidi minyak goreng kemasan sederhana dan premium yang pernah digulirkan pemerintah awal tahun ini. Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto  mengatakan, petani sawit mengapresiasi dan mendukung langkah Kejagun menuntaskan kasus dugaan gratifikasi izin ekspor CPO dan produk turunannya. Petani sawit pengelola

Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra PG Talattov berpendapat, setiap kebijakan yang digulirkan pemerintah selalu memiliki celah munculnya kejahatan ekonomi dan risiko moral/aji mumpung. Kasus dugaan gratifikasi izin ekspor CPO dan produk turunannya menunjukkan masih ada kejahatan kerah putih yang menjadi momok bagi perekonomian nasional. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menekankan pentingnya membenahi tata niaga, terutama dalam pendistribusian. Selama ini belum ada sistem memadai untuk memantau pendistribusian produk-produk sawit itu. Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga menuturkan, saat ini produsen-produsen minyak goreng anggota GIMNI dilibatkan menggulirkan program minyak goreng curah bersubsidi. GIMNI tak hanya bertanggung jawab memproduksi minyak goreng curah, tetapi diminta mengawasi pendistribusiannya hingga ke pengecer. (Yoga)

Dari laporan Colliers Indonesia, pada triwulan I-2022 hanya ada 278 unit apartemen baru yang terjual di Jakarta. Permintaan terhadap apartemen menurun dibandingkan triwulan IV-2021 yang sebanyak 516 unit. Senior Associate Director Research Colliers Indonesia Ferry Salanto, Kamis (21/4) mengatakan, pembelian apartemen bukan prioritas utama dalam situasi sekarang. (Yoga)

Daya tarik Lebaran di segi ekonomi  terekam dalam perbincangan warganet di media sosial dan pemberitaan media massa daring. Berdasarkan pantauan Litbang Kompas melalui aplikasi Talkwalker selama sepekan (11-17 April 2022), terdapat 2.425.000 perbincangan warganet dari berbagai platform media social terkait kata kunci ”Lebaran” dan ”Idul Fitri”. Perbincangan ini telah menghasilkan interaksi sebanyak 1,1 juta akun pengguna media sosial. Selain soal mudik, topik tertinggi ialah perbincangan seputar mode pakaian Lebaran yang menjadi perhatian warganet. Momentum ini juga dimanfaatkan oleh lokapasar untuk menyebarkan promosi di media sosial. Salah satu toko daring yang berhasil memanfaatkan momentum ini ialah Lazada Indonesia yang menduduki urutan teratas percakapan tertinggi di kalangan warganet. Lazada Indonesia berhasil menggaet 92,5 ribu interaksi warganet melalui video singkat di platform Tiktok. Di kanal tersebut, Lazada Indonesia mempromosikan event Lebaran Mega Sale yang berisi berbagai diskon untuk berbagai barang, khususnya pakaian, yang menjadi incaran konsumen menjelang Lebaran.

Lokapasar lainnya yang juga gencar memanfaatkan momentum ini ialah Shopee Indonesia.Tagar#KetupatShopee menjadi tagar terpopuler yang digunakan warganet, terutama di Twitter. Sebab, setiap hari hingga hari raya nanti, Shopee Indonesia menggelar kuis berhadiah dan warganet yang terlibat wajib menyertakan tagar tersebut. Fenomena lainnya yang dapat dicermati di Twitter ialah semakin gencarnya para pemilik toko daring yang menjajakan foto barang jualannya secara sporadis, misalnya di kolom komentar suatu cuitan. Usaha promosi terselubung seperti ini juga diikuti oleh akun-akun dropshipper dan reseller dari berbagai toko daring. Tujuannya tentu sama, memanfaatkan momentum persiapan Lebaran untuk menarik pembeli. Gencarnya promosi jualan ti- dak hanya di sektor ritel pakaian, tetapi juga menjalar ke sektor jual beli kendaraan. Dalam rekaman kata kunci dan tagar terkait ”Lebaran” dan ”Idul Fitri”, terdapat cukup banyak tagar promo mobil bekas dan baru, khususnya tipe SUV (sport utility vehicle) yang cocok digunakan sebagai sarana mudik bersama keluarga. (Yoga)

Penipu berkedok cinta atau love scammer di aplikasi kencan dan media sosial ternyata banyak berkeliaran di Indonesia, sedikitnya ada 91 korban yang mengalami eksploitasi finansial dan eksploitasi seksual. Korban umumnya terdampak berkepanjangan, seperti kesulitan ekonomi dan gangguan emosi. Pelacakan terhadap terduga penipu dan korban dilakukan sepanjang Maret-April 2022 di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, dan Sulsel. Empat terduga yang terlacak adalah Faris Ahmad Faza (31), Muhammad Iqbal Pangestu (29), Leonardus Wahyu Dewala (32), dan Emirat Moniharapon (29). Dari empat terduga penipu berkedok cinta ini, tiga orang, kecuali Leonardus Dewala, sudah dilaporkan ke kepolisian atas dugaan penipuan. Sebanyak 17 korban dari tiga terduga penipu mengalami kerugian lebih dari Rp 1 miliar. Sementara ada 74 perempuan mengaku mengalami eksploitasi seksual Dewala, baik secara verbal maupun fisik. Faris Ahmad Faza diduga menguras uang hingga Rp 350 juta dari sembilan korban di Jatim dan Jateng. Para korban mayoritas perempuan berusia 25-33 tahun yang dijadikan pasangan lebih dahulu lewat cinta palsu dalam kurun 12 bulan (2021-2022). Empat dari sembilan korban Faza sudah melaporkan ke kepolisian di wilayah masing-masing atas dugaan penipuan.

”Dia posesif, melarang saya dekat dengan orang lain,” ujar CB (33), analis keuangan sebuah bank di Purwokerto, Jateng, yang kehilangan Rp 60 juta selama berhubungan dengan Faza. Di Purwokerto, Faza juga menipu seorang dokter berinisial IT. IT mengenal Faza dengan nama Areza di aplikasi Tinder. Setelah bertemu di Tinder, IT dan Faza berhubungan lewat Whatsapp. Kepada IT, Faza mengaku memiliki  usaha yang tengah kolaps dan membutuhkan dana. IT tertipu hingga Rp 80 juta karena bualan Faza. Adapun Mohammad Iqbal Pangestu dilaporkan dua dari empat korbannya. Saat beraksi, Iqbal bergerak cepat, mendekati korban, mengeksploitasi,dan meninggalkannya begitu saja kurang dari dua pekan. Ini dilakukan pada WT (25), perempuan pekerja BUMN di Semarang, dan AM (26), pegawai swasta di Jakarta. Iqbal memperdaya WT lewat aplikasi Line, sementara AM lewat Bigo. Terduga lain yang dilaporkan ke polisi adalah Emirat Moniharapon. Dia dilaporkan atas dugaan penipuan oleh pengusaha perhiasan, RK (43). Ibu satu anak ini merasa dieksploitasi Emirat melalui hubungan palsu dengan kerugian materi Rp 180 juta. Sementara itu, meski tak menghadapi laporan polisi, Leonardus Wahyu Dewala menghadapi tuduhan mengeksploitasi seksual 74 perempuan. Dewala diduga memanipulasi data diri untuk memikat pasangan. Dewala aktif di aplikasi kencan Bumble, Tinder, dan OKCupid sepanjang 2018-2020. Korban-korbannya menuding dia berbohong sebagai lulusan salah satu kampus di Swiss.

Tak semua korban dengan mudah menceritakan nasibnya. Untuk dapat berkomunikasi dengan korban, harus melalui perantara, baik teman, kerabat, pendamping, maupun sesame korban lain. Menurut Ketua Kelompok Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Natsir Kongah, tren kejahatan penipuan berkedok cinta di medsos dan aplikasi kencan semakin marak selama pandemi. Natsir menyebut penipuan ini membahayakan dan termasuk dalam salah satu kejahatan siber. Penipu tidak hanya menyasar korban di dalam negeri, tetapi juga korban di luar negeri. PPATK menemukan kerugian Rp 8,13 miliar penipuan berkedok cinta dalam rentang 2020 sampai 2022. (Yoga)

Pada tahun 2020, upah pekerja laki-laki turun 6 % dari Rp 3,16 juta per bulan menjadi Rp 2,98 juta per bulan. Sementara penurunan upah pekerja perempuan, 4 %, dari Rp 2,45 juta per bulan menjadi Rp 2,35 juta per bulan. Pada tahun 2021, upah pekerja laki-laki masih turun menjadi Rp 2,96 juta per bulan. Sementara pada pekerja perempuan, upah yang  diterima masih sama. Meski demikian, kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan tetap terlihat, yakni berkisar Rp 600.000 hingga Rp 700.000.

Akibat pandemi, penurunan upah terbesar pada tahun 2020 dialami oleh pekerja yang berpendidikan rendah (SD ke bawah), sebesar 8,3 % dari Rp 1,8 juta per bulan menjadi Rp 1,65 juta per bulan. Sementara pada pekerja lulusan perguruan tinggi, upah turun 6,8 % menjadi Rp 4,1 juta per bulan. Penurunan upah pada kelompokvini berlanjut pada 2021 menjadivRp 3,99 juta per bulan.Penurunan upah terjadi sebagai dampak dari lesunya perekonomian yang didera pandemi. Selain mengurangi jumlah karyawan, perusahaan juga mengurangi jam kerja karyawan. Hal itu berimbas pada pengurangan gaji/upah. Hingga tahun 2021 masih terdapat 27,67 juta buruh/karyawan/pegawai yang menerima upah rendah, yaitu kurang dari Rp 35,5 juta per tahun. (Yoga)

Proses pemilihan 272 penjabat kepala daerah rentan melahirkan praktik jual beli jabatan. KPK menaruh perhatian besar terhadap ancaman itu. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha (19/4), mengatakan, potensi konflik kepentingan dalam pemilihan penjabat kepala daerah sangat besar. Hanya ada satu pihak yang menentukan, yakni pemerintah pusat melalui Kemendagri. Jika proses itu tidak dilakukan secara terbuka dan menihilkan ruang partisipasi publik, potensi penyelewengan akan kian besar. Bentuk penyelewengan yang memungkinkan terjadi ialah praktik jual beli jabatan. ASN calon penjabat kepala daerah menawarkan uang kepada pihak yang berwenang menentukan penjabat agar dirinya dipilih. Praktik ini sudah kerap diungkap KPK, tetapi umumnya terjadi pada level jabatan di pemda. Jika praktik itu dibiarkan, korupsi lebih besar memungkinkan terjadi. ASN yang dipilih akan berpikir untuk balik modal saat menjadi penjabat. Akibatnya, APBD dikorupsi, bisa juga berkongkalikong dengan pengusaha, memuluskan perizinan ataupun memberikan proyek tertentu, dengan imbalan suap.

Menanggapi potensi korupsi itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya akan memberikan atensi pada proses pemilihan penjabat kepala daerah tersebut. Salah satu yang menjadi kekhawatiran, menurut Plt Jubir KPK Ali Fikri, munculnya praktik jual beli jabatan dalam proses pemilihan penjabat. Ia membenarkan uang suap yang dikeluarkan bagi seseorang untuk bisa mendapat jabatan tertentu membuka potensi korupsi yang lebih besar saat orang itu menjabat. Banyak penyelenggara negara yang ditangkap KPK karena proses yang diwarnai dengan suap. Maka, KPK berharap proses pemilihan penjabat mampu mencegah praktik jual beli jabatan. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menuturkan, saat ini era keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas. Sebagai contoh, mekanisme perencanaan dan penganggaran pemda sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kemendagri. Hal ini ia klaim sudah bisa menutup celah bagi para penjabat kepala daerah dan pejabat lainnya untuk bermain anggaran. (Yoga)

PT Merial Esa divonis membayar denda Rp 200 juta dan mengganti kerugian negara Rp 126,135 miliar karena terbukti menyuap anggota DPR dan pejabat Badan Keamanan Laut untuk memenangkan tender proyek pengadaan satelit pemantau dan pesawat nirawak di Bakamla tahun 2016. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang juga meminta penutupan seluruh atau sebagian perusahaan selama setahun. Putusan itu dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Surachmat, Selasa (19/4). Vonis hakim itu lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya, jaksa KPK menuntut PT Merial Esa dengan pidana denda Rp 275 juta. Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa biaya pengganti kerugian negara Rp 133 miliar dan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan selama satu tahun. Apabila pidana denda tidak dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda milik PT Merial Esa dapat disita oleh jaksa untuk membayar denda itu. Jangka waktu pembayaran dapat diperpanjang sebanyak satu kali selama satu bulan. (yoga)

Upaya peningkatan daya saing industry perlu diiringi dengan reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Pelaku industri tidak bisa sekadar berperan pasif dalam menyerap tenaga kerja lulusan vokasi, tetapi ikut bertanggung jawab menyelenggarakan program vokasi demi mengurangi potensi ketidakcocokan atau mismatch di pasar kerja. Selama ini, program vokasi yang dijalankan pemerintah tidak berjalan optimal. Lulusan pendidikan vokasi justru menyumbang tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi dari tahun ke tahun. Data BPS per Agustus 2021, TPT tamatan  SMK merupakan yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, sebesar 11,13 %.

Senior Advisor Proyek SED-TVET (Sustainable Economic Development Through Technical and Vocational Education and Training) GIZ-Jerman Rudy Djumali (19/4) mengatakan, program vokasi di Indonesia selama ini tidak berhasil karena sistem pendidikan dan pelatihan vokasi tidak terintegrasi dengan kebutuhan dunia industri. Untuk menjawab tantangan disrupsi ketenagakerjaan, pendekatan program vokasi harus digeser dari yang selama ini berorientasi penawaran (supply) menjadi permintaan (demand) pasar kerja. Dengan kata lain, kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi harus disesuaikan dengan kebutuhan riil dunia industri. (Yoga)

Disebut daya belinya turun oleh BPS, kalangan buruh informal yang selama pandemi tak jelas nasibnya kini mencoba berpikir positif menyambut pemulihan ekonomi. Momentum lebaran diharapkan mendongkrak rezeki mereka kembali. Caswanto (63) buruh bangunan informal asal Brebes, Jateng,berkata  ”Sehari, saya dibayar Rp 120.000, kerja dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kalau seminggu gajinya bisa Rp 890.000,” tuturnya. Sebagian kecil penghasilannya untuk hidup seadanya di Ibu Kota, ia tinggal bersama satu buruh bangunan lain di kontrakan Rp 400.000 per bulan. Penghasilan kurang dari UMP DKI Jakarta yang Rp 4,6 juta per bulan itu juga tersedot untuk kebutuhan makan. Sebagian besar uangnya ia kirim ke Brebes untuk istrinya yang bekerja sebagai petani. Caswanto berharap ia dapat menabung lebih agar bisa pulang ke kampung halaman di Lebaran kali ini.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, kembali bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat di perkotaan seperti Jakarta bisa dengan cepat menghidupi angkatan kerja, yaitu pengangguran atau pekerja yang masuk usia kerja. Selama pandemi, sektor industri perdagangan dan jasa, khususnya formal, banyak ditinggalkan karena pengurangan karyawan, pekerja beralih profesi, atau pekerja urban kembali ke desa. Dengan pelonggaran aturan mobilitas dan terkendalinya kasus pandemi di Jakarta, tingkat pengangguran terbuka kembali turun hingga 8,5 % di Agustus 2021. Tren ini, memengaruhi permintaan tenaga kerja di sektor yang diisi buruh informal. ”Akan tetapi, meski ada kenaikan harga, Lebaran bisa menolong meningkatkan konsumsi masyarakat,” ujarnya. Daya beli masyarakat yang beruang yang tak tertahankan di momen ini pun bisa menjadi berkah bagi buruh informal seperti Caswanto. (Yoga)

Penetapan pejabat Kemendag serta tiga petinggi perusahaan minyak sawit sebagai tersangka dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya oleh Kejaksaan Agung menguak permufakatan memuluskan penjualan minyak goreng ke luar negeri dengan mengesampingkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Hal ini ditengarai menjadi salah satu faktor yang sempat menyebabkan kelangkaan minyak goreng di Tanah Air.

Dua dari empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor. Dua orang lainnya adalah Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group Stanley MA dan GMr Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Togare Sitanggang. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (19/4), tersangka ditahan Kejagung di tempat terpisah, yakni Rutan Salemba Cabang Kejagung dan Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel.

”Kami telah melakukan penyidikan dan menemukan indikasi kuat adanya perbuatan tindak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng yang telah membuat masyarakat kecil menjadi susah karena harus mengantre dan juga terjadi kelangkaan minyak goreng. Negara juga harus mengucurkan bantuan langsung tunai minyak goreng yang nilainya tak kecil,” kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Mendag Muhammad Lutfi dalam siaran pers mengatakan, ”Kami mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini dan siap memberi informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum.” (Yoga)