Buruknya kondisi buruh migran Indonesia di rumah tahanan imigrasi di Sabah merupakan masalah yang berulang. Perusahaan harus memastikan bahwa komoditas yang dihasilkan bukan dari pola relasi kerja yang tidak adil. Temuan Koalisi Buruh Migran (KBMB) perihal buruknya kondisi buruh migran Indonesia yang terlantar di rumah tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia, dinilai merupakan masalah lawas yang tak terselesaikan dan berulang. Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Zainal Arifin, menilai pemerintah tak serius melindungi buruh migran, meski telah meratifikasi konvensi internasional perlindungan hak-hak pekerja migran serta anggota keluarganya.  Konvensi itu kemudian disahkan  melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021. "Lemahnya pengawasan dan perlindungan sejak sebelum keberangkatan hingga sampai di negara tujuan menjadikan persoalan buruh migran seperti lingkaran setan dan berulang," ujar Zainal saat dihubungi kemarin. (Yetede)

Pemilihan umum RI masih dua tahun lagi. Tetapi, sejak tahun lalu demamnya sudah marak. Gejala begini tidak baru. Juga tidak universal. Semangat berpolitik dibutuhkan demokrasi, asal tidak meluap jadi berlebihan, hingga nyaris pecah perang saudara. Panasnya suhu politik dua pemilu terdahulu (2014, 2019) berlanjut tahunan. Di sela-selanya ditambah  panasnya pemilihan gubernur DKI Jakarta (2017). Dalam semua peristiwa itu, yang paling bersemangat bukan elite  politik yang berebut jabatan, melainkan pendukung fanatic mereka. Banyak persahabatan hancur. Kerukunan keluarga jadi retak. Di Indonesia, pemilu seakan-akan menjadi pertarungan kekuatan ekstrem baik lawan ekstrem buruk. Disebut ”seakan-akan” karena kenyataan bisa sangat berbeda.

Setelah terpilih sebagai Presiden RI dan wakilnya (2019), Jokowi-Ma’ruf Amin mengajak pesaing mereka, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, bergabung dalam kabinet negara. Betapa mubazir persaingan dan kebencian antar pendukung mereka terdahulu yang sempat berbuntut huru-hara. Pihak yang kalah tidak menerima hasil pemilu. Kebencian antar kubu nyaris memecah keutuhan bangsa. Bukannya jera, gairah masyarakat umum tampaknya sudah terpacu menyambut Pemilu 2024. Seakan-akan hasil pemilu tidak penting. Agaknya berjuang habis-habisan mendukung elite dari satu kubu melawan elite kubu lain sudah cukup memberikan kenikmatan tersendiri. Mungkin karena semangat, gairah, dan tenaga di negeri ini berlimpah ruah. Perlu disalurkan. Pemilu 2024 masih dua tahun lagi tapi  demamnya sudah marak. (Yoga)

Upaya menurunkan emisi dengan merestorasi ekosistem hutan dan lahan perlu melibatkan peran serta masyarakat lokal sejak awal. Tujuannya, agar hasil yang diraih lebih optimal baik dari aspek lingkungan maupun ekonomi. Co-founder Rimba Raya Conservation Eka Ginting dalam webinar B20 side event tentang upaya dekarbonisasi melalui peran serta komunitas lokal, Jumat (24/6) mengemukakan, partisipasi komunitas lokal adalah syarat inti dalam pengembangan karbon hutan atau proyek untuk menghasilkan karbon kredit dari upaya perlindungan hutan.

Saat ini, Rimba Raya Conservation juga memiliki sejumlah program pemulihan ekosistem dan proyek karbon yang melibatkan langsung masyarakat lokal, salah satunya di Riau. Pelibatan komunitas lokal melalui proyek dekarbonisasi khususnya di hutan itu akan memberikan tiga manfaat. Manfaat pertama yaitu menghasilkan pendapatan tambahan, kedua meningkatkan kualitas hidup, dan ketiga mengembangkan inovasi,” ujarnya.

Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto menyatakan, salah satu komitmen dan upaya pemerintah dalam menurunkan emisi di sektor kehutanan dan tata guna lahan dilakukan dengan menetapkan penyerapan karbon bersih atau FoLU Net Sink tahun 2030. Agus mengakui, upaya mencapai FoLU Net Sink 2030 membutuhkan dukungan semua pihak termasuk aspek pendanaan dan SDM. Implementasi ini diperkirakan membutuhkan dana lebih dari Rp 200 triliun dengan porsi kebutuhan terbesar untuk pembangunan hutan tanaman industri sekitar Rp 76 triliun. (Yoga)

Kejaksaan Tinggi Papua tengah mengusut kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, tahun anggaran 2017-2018. Kasus yang merugikan negara Rp 40 miliar tersebut telah menghambat layanan listrik bagi masyarakat setempat. Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana (24/6) mengatakan, pihaknya mendukung penuh kejaksaan mengungkap kasus korupsi anggaran pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Pegunungan Bintang hingga tuntas.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua menemukan pengadaan kabel untuk jaringan listrik tidak sesuai spesifikasi standar, yakni berbahan aluminium. Selain itu, panjang kabel hanya 3 kilometer. Seharusnya kabel yang disiapkan PT Nusa Power berbahan tembaga. Sementara kabel untuk pembangunan jaringan listrik sesuai kontrak tender sepanjang 17 kilometer. Spei mengungkapkan, mangkraknya pembangunan jaringan listrik menyebabkan masyarakat belum dapat menikmati layanan listrik selama 24 jam dalam sehari. Kini, layanan listrik baru beroperasi di Distrik Oksibil, ibu kota Pegunungan Bintang, dari pukul 17.00 hingga 02.00 WIT. (Yoga)

Kementerian Keuangan menyatakan, realisasi  serapan anggaran Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)  hingga 17 Juni 2022 yang baru Rp113,5 triliun atau 24,9% dari pagu atau anggaran sebesar Rp455,62 triliun, lebih dikarenakan pandemi Covid-19 yang terkendali serta UMKM dan korporasi yang mulai bangkit. Dengan perkembangan ini, pemerintah pun mempunyai ruang untuk merelokasi dan mere-focusing sebagian anggaran PC-PEN ke pos-pos lain seperti penguatan bantuan sosial (bansos), subsidi energi dan pangan yang telah menjadi problem global. Sementara untuk klaster Penguatan Pemulihan ekonomi khususnya program-program kementerian/lembaga (K/L), mulai ada kemajuan setelah proses tender pengadaan selesai dilakukan. "Selanjutnya untuk program insentif, saat ini banyak UMKM atau korporasi sudah mulai pulih dan bangkit, sehingga fasilitas yang disediakan pemerintah pemanfaatannya relatif kecil," ucap Staf Ahli Kementerian Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya. (Yetede)

Anggaran subsidi BBM dan elpiji hingga akhir Mei membengkak menjadi Rp75,4 triliun. Angka itu naik jauh dibanding pada tahun sebelumnya, yang sebesar Rp56,5 triliun. Selain karena perbedaan harga BBM di dalam negeri dan harga minyak dunia, lonjakan terjadi lantaran volume konsumsi BBM. "Ini yang perlu dikendalikan Pertamina," kata Sri Mulyani saat berbicara dalam konferensi  pers terkait dengan APBN pada Kamis lalu. Hingga tanggal 31 Mei, realisasi BBM yang mendapat subsidi, seperti solar dan minyak tanah, naik dari 5 juta kiloliter secara tahunan, penyaluran solar diperkirakan mencapai Rp16 juta, lebih tinggi dari kuota awal yang ditetapkan 15,10 juta kiloliter. Estimasi kelebihan kuota tersebut membuat pemerintah harus menambah anggaran kompensasi dan subsidi energi. Dalam APBN 2022, pemerintah mengasumsikan Indonesian cruid price diangka US$ 63 per barel. (Yetede)

Kementerian Kesehatan (Kemkes) melaporkan, per Jumat (24/6), ada 70 kasus hepatitis akut misterius di Indonesia. Sebanyak 16 kasus berstatus probable atau diduga terinfeksi hepatitis misterius.

Perkara penyesuaian besaran iuran peserta BPJS Kesehatan masih belum tampak kepastiannya, kendati pemerintah berencana menguji coba kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 1 Juli mendatang. "Sampai sekarang kementerian dan lembaga masih melakukan kajian dan simulasi untuk memastikan keberlanjutan, peningkatan mutu, dan ekuitas program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)," ujar anggota Dewan JKN, Muttaqien, kepada Tempo, kemarin. Juru bicara BPJS Kesehatan, Arief Budiman, menuturkan kajian yang dilakukan lembaganya bersama DJSN dan Kementerian Kesehatan tidak hanya menyoalkan iuran peserta. Secara umum, tiga lembaga ini tengah merumuskan definisi operasional kelas standar yang bisa berimbas tak hanya pada iuran, tapi juga kualitas layanan dan tarif INA-CBG's (pembayaran dengan sistem paket berdasarkan penyakit pasien). (Yetede)

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang luasnya 1,389 juta hektar merupakan benteng terakhir berbagai jenis flora dan fauna endemis. Di sana tumbuh padma raksasa (Rafflesia arnoldii) dan bunga bangkai (Amorphophallus titanum) yang sangat langka. TNKS juga menjadi habitat harimau sumatera dan Gajah. Karena kekayaannya itu, sejak 2004 TNKS dan dua taman nasional lain di Sumatera, yakni TN Gunung Leuser dan TN Bukit Barisan Selatan, diakui sebagai situs warisan dunia hutan hujan tropis oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO).

Ison (43) bercerita, sebenarnya enggak ada yang mau jadi pembalak karena nyawa taruhannya. Namun, mau gimana lagi, itu demi makan anak dan istri. Ison mulai menebang kayu di hutan TNKS sejak usia 17 tahun. Awalnya, hanya untuk kebutuhan material saat keluarganya  membangun rumah. Namun, lama-lama, dia juga mulai sering diupah para cukong (pemilik pabrik pengolahan kayu ilegal) untuk ke hutan menebang kayu jenis meranti. Di daerah Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Jambi, Syahban berladang di wilayah TNKS, walau ia tahu itu dilarang, karena hanya bertani yang mereka bisa.

Persoalan yang sama dihadapi HN, petani bawang di sekitar Puncak Rakutak, Desa Sukarame, Bandung, Jabar. Setahun terakhir, HN menggarap lahan di kawasan Cagar Alam Kawah Kamojang. Meski menyadari melanggar aturan, aktivitasnya tetap dilakukan karena dia tak kebagian lahan di desanya. Ketimbang membeli lahan seharga  puluhan juta per hektar, merambah kawasan cagar alam menjadi pilihan yang lebih realistis. Setahun lalu, HN membuka lahan dengan bantuan petani lain. ”Untuk 150 tumbak (2.100 meter persegi) ini, modalnya Rp 15 juta, mulai buka lahan sampai ke panen,” katanya.

Pelaksana Harian Kepala Balai Besar TNKS Teguh Ismail, Jumat (13/5), mengatakan, pembalakan dan perambahan hutan erat kaitannya dengan kebutuhan ekonomi warga. Karena itu, Balai Besar TNKS mengutamakan upaya pencegahan untuk menyelesaikan persoalan itu. Pelaksana Harian Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jabar Himawan Sasongko mengatakan, perlu pendekatan khusus untuk menurunkan perambahan dari kawasan Cagar Alam Kawah Kamojang. Menurut dia, memenjarakan perambah yang merupakan masyarakat kecil bukanlah solusi terbaik. (Yoga)

Sejumlah negara mulai mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Afghanistan. Di luar isu Taliban, persoalan kemanusiaan jadi perhatian utama saat Afghanistan diempas bencana. Setidaknya hingga saat ini lebih dari 1.000 orang dikabarkan tewas akibat gempa itu. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Kamis (23/6), menyatakan akan memberikan bantuan kemanusiaan sebesar satu juta USD atau Rp 14,8 miliar. Pemerintah Jepang juga bakal  memberikan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan. Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Seiji Kihara mengatakan dalam sebuah konferensi pers di Tokyo, pihaknya sedang mengoordinasikan langkah-langkah untuk memberikan dukungan kebutuhan segera ke Afghanistan. Jepang sedang mendiskusikan dan menganalisis kebutuhan lokal di lokasi bencana.

Sebelumnya, PBB menyatakan Program Pangan Dunia (WFP) mengirim makanan dan peralatan logistik ke daerah-daerah yang terkena dampak, dengan tujuan awalnya mendukung 3.000 rumah tangga. ”Rakyat Afghanistan sudah menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya menyusul konflik selama beberapa dekade, kekeringan parah, dan perekonomian. Gempa bumi hanya akan menambah kebutuhan kemanusiaan yang sudah sangat besar yang mereka tanggung setiap hari,” kata Gordon Craig, Wakil Direktur Negara WFP di Afghanistan. AS juga bergerak membantu melalui lembaga bantuan internasional mereka, USAID, dan entitas pemerintah federal lainnya. Jake Sullivan, salah satu penasihat keamanan nasional pemerintahan Presiden Joe Biden, mengungkapkan, AS berkomitmen untuk melanjutkan dukungannya kepada rakyat Afghanistan. (Yoga)