Indonesia menawarkan diri menjadi pembawa pesan damai antara Ukraina dan Rusia yang sedang berperang. Indonesia juga berusaha mendorong agar hambatan ekspor aneka komoditas kedua negara itu bisa segera diatasi. Dengan demikian, aneka komoditas itu bisa masuk pasar internasional. Tawaran tersebut disampaikan Presiden Jokowi kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Rabu (29/6) dalam pertemuan di Istana Mariinsky, Kyiv, Ukraina. Zelenskyy menerima Jokowi dalam pertemuan bilateral pada pukul 15.15-16.10 waktu setempat. ”Saya menawarkan diri  membawa pesan dari Presiden Zelenskyy untuk Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera,” ujarnya.

Selepas dari Kyiv, Jokowi akan bertolak menuju Moskwa, Rusia. Di sana, Presiden Rusia Vladimir Putin akan menerima Jokowi di Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia. Pertemuan di Kremlin dijadwalkan pada Kamis (30/6) ini. Seusai pertemuan dengan Zelenskyy dan sebelum meninggalkan Kyiv, Presiden Jokowi bersama Menlu Retno LP Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menerima Kompas. Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan, yang terpenting dalam kunjungannya ke Ukraina dan Rusia adalah mengupayakan titik temu di antara kepentingan kedua negara sehingga perang bisa berakhir. Persoalan pangan yang sangat genting dinilai dapat menjadi titik temu tersebut. (Yoga)

Berdasarkan data BPS, jumlah pekerja informal naik dari 75,5 juta orang sebelum pandemi (Februari 2020) menjadi 77,68 juta orang di awal pandemi (Agustus 2020). Pada Februari 2021, jumlah pekerja informal naik lagi menjadi 78,14 juta orang. Jumlah tersebut kemudian sempat turun tipis pada Agustus 2021 menjadi 77,91 juta orang. Fenomena meningkatnya pekerja informal di awal pandemi itu bisa dipahami sebagai respons atau siasat menghadapi krisis. Saat itu, lowongan kerja di sektor formal memang terbatas. Berbagai sektor usaha masih terpuruk sehabis diterjang  gelombang Covid-19. Akan tetapi, pada Februari 2022, ketika pertumbuhan ekonomi kembali menguat selama dua triwulan berturut-turut di kisaran 5 %, jumlah pekerja di sektor informal justru meledak.

BPS mencatat, ada 81,33 juta pekerja informal pada Februari 2022, bertambah 3,19 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Jumlah pekerja informal ini bertambah 5,83 juta orang dibandingkan kondisi sebelum pandemi (Februari 2020). Alih-alih mereda, tren informalisasi kerja justru kian menjadi-jadi. Hasil olahan terhadap data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2022 oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan, dalam satu tahun terakhir, ada 4,55 juta tenaga kerja baru yang terserap di pasar kerja. Namun, 70,1 % (3,19 juta orang) masuk ke sektor informal. Informalisasi kerja yang meledak justru ketika perekonomian berada di jalur pertumbuhan positif itu menunjukkan adanya problem struktural yang lebih mendasar. Anomali ini juga mencerminkan realitas bahwa pertumbuhan ekonomi 5 % yang dicapai selama dua triwulan terakhir ini sebenarnya belum cukup berkualitas.

Ekonom Indef, Abdul Manap Pulungan, mengatakan, ledakan informalisasi itu tidak lepas dari gejala deindustrialisasi dini selama 15 tahun terakhir ini. Total kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB nasional terus menurun. Pada triwulan I- 2022, kontribusi sektor pengolahan 19,19 %, turun dari 19,83 % pada tahun sebelumnya. Meskipun nilai investasi di sektor sekunder naik dan indeks manufaktur selalu ekspansif, sektor pengolahan sebenarnya tengah lesu. Naik turunnya dinamika perekonomian global dan krisis rantai pasok dunia yang tak berkesudahan ikut berdampak pada ketidakyakinan perusahaan untuk kembali membuka rekrutmen tenaga kerja baru dalam skala besar. (Yoga)

Toriq Abdullah (25), warga Kecamatan Kalidoni, Palembang, tidak merasakan air bersih dalam enam tahun terakhir. Setiap hari dia harus menggunakan air rawa yang berwarna kuning dan berbau untuk mandi. Toriq harus menggunakan dua saringan air agar kekeruhan air berkurang. Namun, saringan itu tak mampu membuat air lebih jernih lagi. Air tetap keruh dan baunya seperti karat yang sangat menyengat. Meski begitu, Toriq hanya bisa pasrah karena jaringan air bersih belum masuk ke lingkungan tempat tinggalnya. Untuk kepentingan memasak, mencuci, dan minum dia harus membeli air setidaknya Rp 300.000 per bulan. Upaya warga untuk mendapatkan jaringan air bersih sudah dimintakan berkali-kali ke PDAM Tirta Musi Palembang, namun tidak membuahkan hasil.

Jati Purwanti (29), warga Tanjung Barangan, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang, mengalami hal serupa. Air yang didapatkan dari sumur dengan kedalaman lima meter di belakang rumahnya juga keruh dan menguning, walau sudah menggunakan penyaring air, tetap saja air masih berbau, apalagi ketika pada musim kemarau, kondisi air akan semakin buruk. Jangankan digunakan untuk minum, air dipakai untuk mandi pun tidak layak. Jati harus membeli air 1.400 liter per minggu dengan harga Rp 70.000. ”Saya pun harus berebut air bersih dengan tetangga karena mereka juga mengalami permasalahan yang sama,” ungkapnya. Mendapatkan air bersih di ibu kota Sumsel jauh lebih sulit dibanding tempat kelahirannya Kabupaten Muara Enim. Bahkan, biaya air lebih mahal dibanding biaya listrik.

Direktur PDAM Tirta Musi Palembang Andi Wijaya Adani menyangkal ada diskriminasi dalam penyaluran air bersih. ”Kapasitas pengelolaan air minum di PDAM memang belum memadai untuk mengaliri seluruh daerah di Palembang,” ujarnya. Saat ini kapasitas asupan air baku (intake) PDAM Tirta Musi Palembang sekitar 4.500 liter per detik. Dengan kekuatan itu, PDAM Tirta Musi baru bisa mengaliri 82 % total kebutuhan warga dengan jumlah pelanggan sekitar 312.000 (data tahun 2021). Akibat keterbatasan infrastruktur tersebut, ketersediaan air bersih di Palembang juga belum 24 jam, rata-rata ketersediaan air bersih di Palembang sekitar 13 jam per hari, bahkan, masih ada wilayah yang hanya teraliri air bersih PDAM sekitar 3 jam per hari. (Yoga)

Wajah Dusun Aik Mual, Desa Sekotong Timur, Lombok Barat, NTB, perlahan berubah ketika tersedia fasilitas pendidikan, kesehatan, dan air bersih sejak 2016. Kini, perkawinan anak juga coba dikikis habis. Saat ini sudah ada AFC Health Center alias Puskesmas Pembantu Plus Bakti Nusantara Aik Mual, selain dilengkapi peralatan medis, di puskesmas ini juga terpasang instalasi listrik tenaga surya sehingga pelayanan tak akan terganggu jika listrik padam. Tersedia pula sumur, tendon air, dan toilet komunal yang sangat membantu kebutuhan dasar warga. ”Alhamdulillah sekarang tak jauh lagi ambil air. Warga dusun lain juga bisa ke sini. Jalan sudah ada, paling lama 5-10 menit (naik sepeda motor) sudah dapat air bersih. Kalau mau berobat sudah dekat, turun bukit jalan kaki paling 15-30 menit sampai. Ini membantu dan jadi mudah sekarang,” kata Muainah (38), Jumat (24/6).

Pembangunan berbagai fasilitas publik di Aik Mual dan beberapa dusun lain itu dimotori oleh Yayasan Tunas Bakti Nusantara (YTBN) bersama Pemkab Lombok Barat, Kepolisian Daerah NTB, dan didukung TNI. Berdasarkan data YTBN, dari lima dusun di Desa Sekotong Timur, yaitu Aik Mual, Memomang, Aik Mual Utara, Bunleleng, dan Bunleleng Selatan, ada 286 keluarga dari 345 keluarga (82,89 %) yang belum memiliki akses pada jamban bersih. Hal ini diperparah sulitnya mendapatkan akses air bersih dan fasilitas kesehatan. Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid menegaskan, pihaknya akan melanjutkan program yang digagas bersama YTBN. Salah satunya, menyalurkan atau membuat penampungan air bersih di sejumlah dusun sekitar. Tantangan itu tentu tak mudah karena kondisi geografis Desa Sekotong Timur merupakan perbukitan.

Perubahan di Dusun Aik Mual serta kawasan Desa Sekotong Timur juga terlihat dari pola pikir warga. Kepala Dusun Aik Mual Mudtazam (30) mengatakan, sebelum ada program pembangunan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta program pembelajaran dan penyuluhan dari YTBN, dirinya dan warganya sangat tertutup. Mudtazam juga pelaku perkawinan anak. Menikah pada usia di bawah 15 tahun merupakan hal biasa di dusunnya itu. Penetrasi pembangunan mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga akses air bersih serta perjumpaan yang intens dengan sukarelawan YTBN ataupun petugas pemerintah daerah, polisi, dan TNI membuka cakrawala warga. (Yoga)

Mekanisme penyaluran subsidi energi dinilai mendesak diperbaiki agar lebih tepat sasaran. Jika penyalurannya tidak tepat, gelontoran anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi yang tahun ini mencapai Rp 500 triliun akan minim manfaatnya bagi pemulihan ekonomi nasional. Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects Juni 2022 menyebutkan, anggaran subsidi energi yang bersumber dari APBN sebagian besar menguntungkan rumah tangga kelas menengah atas. Kedua kelompok rumah tangga itu menyerap 42-73 % BBM bersubsidi dan 29 % elpiji bersubsidi. Bank Dunia merekomendasikan pemerintah menghapus subsidi energi guna memperbesar alokasi anggaran untuk bantuan sosial.

Penghentian subsidi energi dapat menghemat dana sebesar 1 % dari PDB. Penghematan dapat dialihkan untuk menambah anggaran untuk bantuan sosial sebesar 0,5 % dari PDB sebagai bantalan ekonomi kelompok rumah tangga bawah. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio N Kacaribu (28/6) menyatakan, saat ini subsidi energi turut dinikmati oleh golongan masyarakat mampu, hanya 23,3 % penggunaan elpiji 3 kg oleh masyarakat golongan miskin, sementara 57,9 % lainnya merupakan golongan masyarakat mampu. (Yoga)

Komisi II DPR RI dan pemerintah menyetujui tiga rancangan undang-undang daerah otonomi baru (RUU DOB) di Papua pada pembahasan tingkat pertama. Tiga rancangan undang-undang itu adalah RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Papua  pegunungan. "Apakah setuju dengan tiga RUU ini untuk diteruskan ke pembahasan tingkat  dua, pada paripurna terdekat untuk pengembalian keputusan," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kunia dalam rapat kerja di kompleks Gedung DPR RII, Jakarta Selatan, Selasa (28/6). Doli mengatakan Komisi II dan pemerintah dalam waktu dekat akan membahas RII dua provinsi baru di Papua lainnya, yaitu Papua Barat Daya dan Papua Utara. "Kita lihat perkembangan satu dua hari ini, apakah dimungkin dalam waktu dekat, kita akan tambah satu lagi Papua Barat Daya. Kemungkinan tidak juga terlalu lama akan dimekarkan Provinsi Papua Utara," kata Doli. (Yetede)

Presidensi B20 yang dipegang oleh Indonesia sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam G20 akan memperkuat peranan strategis Asean di kancah global. Asean yang telah tumbuh menjadi kawasan regional yang terus mengembangkan kemitraan ekonomi dan perdagangannya memiliki peranan penting dalam meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi dunia. Asean menyumbang peningkatan PDB yang signifikan seiring pertumbuhan ekonomi Asia, bahkan diprediksi 50% dari total PDB dunia pada 2040. Beberapa negara Asean seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Singapura bahkan sangat aktif memberikan pengaruh pada tata kelola rantai pasok di Asia Pasifik dengan kontribusi produksi dan distribusinya, mendorong peningkatan 40% total konsumsi dunia. Dengan Presidensi G20-B20 Indonesia, konsensus bersama yang akan dicapai melalui pertemuan multilateral ini diharapkan mampu memberi jalan keluar tidak hanya mengatasi krisis akibat pandemi, tetapi juga navigasi untuk berselancar atas situasi geopolitik dan geoekonomi dunia tersebut. Asean memegang peranan krusial dalam permasalahan dan tantangan global sebagaimana menjadi agenda penting Presidensi G20 Indonesia, yakni transisi energi, digitalisasi dan kesehatan global. Kerja sama regional ini mengemban posisi strategis perihal kemitraan ekonomi dan perdagangan global-multilateral yang berpotensi meningkatkan konektivitas, pertumbuhan dan pemulihan ekonomi dunia. Untuk transisi energi, Asean bahkan bergerak maju menjadikan pembangunan hijau sebagai fondasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama strategis dengan negara-negara yang telah lebih dahulu menginisiasi pembangunan hijau. Di antaranya melalui inisitiaf Asean Climate and Energy Project serta Working Group on Climate Change yang sukses merangkul banyak kerja sama strategis dengan negara-negara yang selangkah lebih depan soal penanganan masalah lingkungan serta perubahan iklim di seluruh dunia.

Laporan terbaru Tim Pencari Fakta Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) tak hanya menyudutkan pemerintah Malaysia, tapi juga Indonesia. Sedikitnya 149 warga negara Indonesia meninggal di Depot Tahanan Imigran di Sabah, Malaysia, sejak awal 2021 hingga Juni 2022. Banyak pekerja migran yang dideportasi menderita sakit, ditengarai akibat buruknya perlakuan yang mereka alami selama mendekam dalam rumah detensi imigrasi. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, termasuk yang tertohok oleh laporan tersebut. Ditemui Avit Hidayat dari Tempo di kantornya, Senin 27 Juni 2022, benny mengaku telah menerima informasi  tentang buruknya perlakuan  terhadap pekerja migran di rumah tahanan imigrasi Malaysia. "Saya itu datang langsung ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Selain bertemu untuk urusan penempatan, saya menyampaikan protes langsung agar ini menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia," kata Benny. (Yetede)

Pemerintah didorong untuk mengembangkan potensi remitansi alias pengiriman uang dari luar negeri oleh buruh imigran, yang sempat menurun akibat pandemi Covid-19. Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, mengatakan arus remitansi melemah 20% karena pembatasan mobilitas selama dua tahun terakhir. Sepanjang 2020, dana kiriman buruh imigran itu berkisar Rp160 triliun. "Padahal biasanya bisa lebih dari Rp185 triliun. Potensinya masih bisa didorong lagi," ucap Anis kepada Tempo, kemarin. Meskipun nilainya turun, Anis menilai remitansi buruh migran tetap berkontribusi jumbo terhadap perekonomian Indonesia, khususnya untuk pembangunan di daerah. "Kalau tidak ada sumbangan devisa dari remintansi, kita bisa kolaps selama dua tahun pandemi," Biasanya remintansi pekerja Indonesia pun dianggap masih terlalu tinggi, yaitu di atas 2%. Saat ini rata-rata biaya remintansi secara global adalah 6%. (Yetede)

Pemerintah akan menyediakan 300 ribu ton minyak goreng curah setiap bulan untuk menjaga pasokan sehingga harganya turun. Penasihat Khusus Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Bidang Pengembangan Teknologi Berkelanjutan Rachmat Kaimuddin (28/6) mengatakan pasokan tersebut didapat dari hasil DMO. "Kami minta eksportir dukung ini, untuk berkorban dan membantu. Saat ini jumlahnya sekitar 300 ribu ton per bulan atau 3,6 juta ton per tahun," kata Rachmat.

Rachmat menuturkan jumlah tersebut juga jauh di atas kebutuhan rata-rata minyak goreng curah masyarakat Indonesia yang hanya 230 ribu ton per bulan. Persediaan yang lebih itu, katanya, dilakukan agar pemerintah bisa memastikan jumlah minyak goreng curah dalam negeri aman. Rachmat juga menuturkan alasan penggunaan aplikasi itu untuk membeli minyak goreng agar tidak ada penimbunan. Selain itu, dengan Peduli Lindungi pemerintah bisa mengetahui ke mana saja minyak komoditas itu mengalir. (Yoga)