Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkit soal besarnya anggaran subsidi untuk energi. Bahkan, dana tersebut bisa digunakan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN). Jokowi mengungkapkan anggaran subsidi energi tahun ini membengkak menjadi Rp 502 triliun. Sementara, kebutuhan anggaran untuk IKN hanya Rp 466 triliun dari APBN. "Kita harus ingat subsidi kita besar sekali, bisa dipakai untuk membangun Ibu Kota karena angkanya sudah Rp 502 triliun," ungkapnya dalam Rakernas II PDIP, Selasa (21/6). Menurutnya, subsidi energi yang membengkak ini harus dilakukan untuk melindungi rakyat. Sebab, pemerintah tidak bisa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) terutama jenis Pertalite, LPG 3 Kg hingga listrik. Kondisi inilah yang dinilai harus diketahui oleh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan APBN sebagai bantalan untuk tidak membebani masyarakat dengan kenaikan harga energi. "Ini enggak mungkin enggak kita subsidi, akan ramai kita juga. Hitung-hitungan sosial politiknya juga kita kalkulasi. Jadi ini yang rakyat harus diberitahu bahwa ada kondisi global yang sangat berat," jelasnya. Langkah subsidi yang dilakukan pemerintah di tengah kenaikan harga energi dunia ini dijelaskan tercermin dari harga BBM, khususnya harga Pertalite di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga. "Harga bensin, BBM di Indonesia, Pertalite Rp 7.650 per liter, Pertamax Rp 12.500 per liter sampai Rp 13 ribu per liter. Coba kita lihat (negara) dekat saja. Singapura harga bensin sudah Rp 31 ribu per liter, di Jerman harga bensin sudah sama Rp 31 ribu per liter, di Thailand Rp 20 ribu per liter, kita masih Rp 7.650 per liter," ungkapnya. Namun, hal ini dinilai tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu panjang. Pasalnya, keuangan negara lama-lama juga bisa ambruk. "Ini semua yang harus kita mengerti. Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini," pungkasnya.

Hasil survei Litbang Kompas pada periode Juni 2022 menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap  pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin sebesar 6,8 % dibandingkan hasil survei Januari 2022, di angka 67,1 % dari 73,9 % pada Januari 2022. Terkait hal ini, kinerja Kabinet Indonesia Maju perlu lebih dioptimalkan, terutama dalam mengatasi kenaikan harga barang, penyediaan lapangan kerja, dan pemberantasan korupsi.  Penurunan tingkat kepuasan ini terlihat di bidang yang disurvei, yakni politik dan keamanan (polkam), penegakan hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Aspek ekonomi dan penegakan hukum mencatatkan penurunan tingkat kepuasan terdalam, masing-masing 14,3 % dan 8,4 %.

Khusus di bidang ekonomi, ketidakpuasan tertinggi terkait kinerja pemerintah mengendalikan harga barang dan jasa dengan angka 64,5 %. Di urutan kedua, dalam penyediaan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran sebesar 54,2 %. Turunnya tingkat kepuasan publik tersebut selaras dengan menurunnya angka keyakinan publik kepada kinerja pemerintahan Jokowi-Amin. Menanggapi hasil survei itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sabtu (18/6) meminta masyarakat memahami efek dari situasi global yang tidak mudah diatasi, tak hanya oleh Pemerintah Indonesia, tetapi juga semua negara. Saat ini pemerintah masih fokus untuk mencari keseimbangan akibat perkembangan geopolitik global, di antaranya dengan mencari solusi atas problem pangan dan energi yang harganya terus melambung. (Yoga)

Dihadapkan pada berbagai ancaman dan tantangan persoalan yang semakin pelik, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin beserta kabinet pemerintahannya menurun, tercermin pada hasil Survei Kepemimpinan Nasional Kompas periode Juni 2022. Tercatat 67,1 % responden puas terhadap kinerja pemerintahan, meski terbilang masih dominan, proporsi kepuasan publik itu menurun dibanding sebelumnya, pada Januari 2022. Saat itu, kabinet pemerintahan Jokowi-Amin diapresiasi hampir tiga perempat masyarakat dan menjadi puncak capaian kepuasan publik selama ini. Tampaknya, kepemimpinan dan kerja kabinet mengatasi tekanan pandemi selama dua tahun terakhir menjadi sandaran penilaian kepuasan dan keyakinan masyarakat kepada pemerintah.

Penurunan kepuasan publik terjadi di setiap kinerja bidang persoalan, mulai dari perekonomian, kesejahteraan sosial, politik dan keamanan, hingga penegakan hukum. Persoalan perekonomian paling menonjol, hanya 50,5 % yang menyatakan puas. Padahal, pada penilaian sebelumnya, 64,8 % mengungkapkan rasa puas. Upaya pemerintah mengendalikan harga barang kebutuhan dan jasa paling banyak dikeluhkan. Kenaikan beragam harga barang kebutuhan dalam enam bulan terakhir menjadi sasaran terbesar ketidakpuasan masyarakat.

Pada survei kali ini, tinggi rendahnya apresiasi publik diekspresikan secara berbeda oleh setiap latar belakang kelompok masyarakat. Semakin tinggi status sosial ekonomi responden, kian rendah penilaian kepuasan yang mereka utarakan. Sebaliknya, semakin rendah sosial ekonomi responden, semakin tinggi kepuasan yang diutarakan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari beragam kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi kepada kelompok masyarakat ekonomi bawah. Namun, pemerintah cenderung tak campur tangan terhadap risiko yang ditanggung masyarakat menengah dan atas. (Yoga)

Penulis bernama Nikole Wintermeier di salah satu tulisannya di laman Crobox mengatakan, pembelian barang atau layanan mewah membantu individu membangun narasi diri tentang status, kekayaan, atau keunikan. Semua itu adalah simbol yang membawa individu lebih dekat dengan diri ideal mereka. Namun, terkadang, jika produk tidak membawa individu lebih dekat ke diri ideal ini, mereka kehilangan kepenuhannya saat membeli produk atau mendapatkan layanan. Kita bisa belajar dari beberapa produk dan layanan kelas atas yang gagal membaca keinginan konsumen. Salah satunya adalah soal kebutuhan riset mendalam tentang persoalan atau kebutuhan konsumen. Mereka tak cukup didekati dengan asumsi. Riset mendalam dibutuhkan agar muncul inovasi yang pas kebutuhan dan keinginan konsumen.

Chief Executive Officer at DynaLux Consulting Omar Chaoui dalam salah satu tulisannya di akun LinkedIn-nya. menulis, apabila merek Anda berhenti berinovasi dan terus mengulangi hal yang sama berulang kali, Anda pasti akan menghadapi tantangan luar biasa pada masa depan. Merek lain sangat mungkin mencuri perhatian publik. Pada titik waktu tertentu, hal itu ditandai dengan kecepatan merek memperoleh pelanggan baru melambat. Ketika itu terjadi, mungkin semua sudah terlambat. Omar mengatakan, jelas merupakan sebuah kesalahan ketika pebisnis mengabaikan tren pasar, riset, dan inovasi Semua itu adalah beberapa elemen kunci untuk kelangsungan hidup bisnis Anda pada masa depan. (Yoga)

Organisasi Buruh Internasional atau ILO mencatat, mayoritas pekerja rumah tangga atau PRT belum mendapat perlindungan sosial yang komprehensif. Terlepas dari kontribusi vital mereka terhadap kehidupan masyarakat, pekerja domestic yang mayoritas dipekerjakan secara informal itu bekerja di lingkungan kerja yang rentan. Hal itu tercantum dalam laporan yang dirilis ILO Jumat pekan lalu, bertepatan dengan Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional yang diperingati setiap 16 Juni. Laporan bertajuk ”Making the Right to Social Security a Reality for Domestic Workers” itu mencatat, hanya 6 % PRT di seluruh dunia yang memiliki akses ke program perlindungan sosial yang komprehensif, 94 % sisanya kekurangan akses ke berbagai program perlindungan, seperti tunjangan sakit, pengangguran, usia tua, kecelakaan kerja, keluarga, bersalin, cacat, dan ahli waris.

Berhubung 76,2 persen PRT atau 57,7 juta orang adalah perempuan, minimnya jaminan perlindungan sosial itu menambah kerentanan yang dihadapi perempuan buruh serta mempertajam problem ketimpangan jender (gender gap) di lingkungan kerja. PRT yang sebagian besar dipekerjakan tanpa hubungan kerja resmi atau informal juga membuat mereka semakin tidak tersentuh program perlindungan sosial. Di Indonesia, mayoritas pekerja domestic dikecualikan dari UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena statusnya sebagai pekerja informal. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) mencatat, mayoritas pekerja domestik dipekerjakan tanpa kontrak tertulis, yang membuat majikan atau pemberi kerjanya ”terbebas” dari kewajiban mendaftarkan pekerjanya di program Jamsostek. (Yoga)

Pemerintah bakal menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 untuk membiayai  kelanjutan program  Kartu Prakerja pada 2023. Karena manfaat yang diterima oleh para peserta, program bantuan sosial ini menjadi salah satu  yang tetap dipertahankan meskipun program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dihapus tahun depan, guna mendukung pengembalian defisit APBN ke level  tidak lebih dari 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). "Kartu Prakerja masih tahun depan, tapi akan kita dorong yang model offline, kombinasi mode online dan offline. Anggarannya mungkin kita potong juga, sekarang masih Rp20 triliun, tahun depan kita turun menjadi Rp 10 triliun," ujar Menteri Koordinator Bidang  Perekonomian Airlangga Hartarto. Tahun depan pemerintah masih menyiapkan anggaran untuk bantalan subsidi bagi masyarakat kurang mampu yang nilainya diperkirakan tidak kurang dari Rp300 triliun, sedangkan stimulus PC-PEN yang tahun mencapai Rp455,62 triliun. (Yetede)

Pandemi Covid-19 membuat warga Kota Jakarta yang jatuh miskin kian bertambah meskipun BPS DKI Jakarta menyebut angkanya mulai berkurang. Saking banyaknya warga yang jatuh miskin karena pagebluk, situasi Jakarta seperti terlempar kembali ke tahun 2007 atau mundur 15 tahun karena jumlah warga miskin sama banyaknya. Badut jalanan, manusia boneka, dan manusia gerobak yang kini makin jamak dijumpai di jalanan Ibu Kota merupakan sebagian kecil dari warga miskin kota. Mereka mencari remah rupiah dari siapa pun yang bersimpati.

Aldi Saputra (19) pergi pulang Senen-Tanah Abang demi rupiah dari pengunjung dan pedagang di pasar dan stasiun. Kamis (16/6) pagi, anak keenam dari Sembilan bersaudara ini mengenakan kostum badut bergegas ke blok-blok pasar.  Ia bisa mengantongi Rp 200.000-Rp 450.000 dari seputaran pasar dan stasiun di Tanah Abang dalam sehari. Jabri (60), manusia gerobak asal Bumiayu, Brebes, Jateng, Siang hingga sore, berkeliling Kampung Melayu untuk memulung botol plastik. Dalam satu putaran, dia bisa mengantongi Rp 20.000. Ketika malam, Jabri menjadi penjaga pintu pasar. Jam kerjanya mulai pukul 19.00 hingga subuh dengan upah Rp 1 juta setiap bulan.

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada Kamis menjelaskan, melalui berbagai program penanganan kemiskinan sebetulnya Pemprov DKI Jakarta mulai bisa mengurangi angka kemiskinan Jakarta. Berdasarkan data dari BPS DKI Jakarta, Maret 2017 angka kemiskinan di Kota Jakarta 3,77 %. Angka itu terus menurun sampai di September 2019 menjadi 3,42 %. Kenaikan terjadi mulai Maret 2020 atau saat pandemic Covid-19 merebak. Sejak itu, persentase angka kemiskinan naik menjadi 4,53 % dengan jumlah warga miskin 480.860 orang. (Yoga)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat, hingga kini, 83 perusahaan telah memanfaatkan relaksasi pelunasan pita cukai. Pemberian pelonggaran selama tenggat waktu hingga 90 hari, dari sebelumnya 60 hari. Pemberian fasilitas ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.04/2022 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, NTT, Rabu (1/6), Presiden Jokowi mengajak semua komponen bangsa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan penyelenggaraan negara serta dalam kehidupan sehari-hari. Pidato Presiden tidak hanya mencerminkan adanya krisis pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan  kebangsaan, tetapi juga lebih khusus dalam visi dan misi elite dalam penyelenggaraan kenegaraan. Pancasila adalah tema umum kebudayaan Indonesia. Jika budaya mencakup sistem nilai dan sistem simbol, dalam kegiatan yang terlihat praktis, seperti upacara kenegaraan, birokrasi, dan ekonomi, tecermin nilai-nilai yang merupakan tema umum dari budaya masyarakatnya. Secara ideal, Pancasila merupakan rujukan nilai dalam praktik bernegara dan berbangsa.

Krisis budaya terjadi dalam bentuk pertentangan antara nilai-nilai ideal (ideologi) Pancasila dan kenyataan. Korupsi bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Krisis juga menjelma sebagai bentuk ”perang budaya” berupa pertempuran visi untuk membentuk Indonesia seperti apa yang diangankan. Pertarungan antara orang-orang yang hendak menerapkan nilai-nilai Pancasila dan yang memandang Pancasila hanya sebagai sistem simbol. Pertempuran itu bisa berlangsung dalam berbagai front, mulai dari gedung DPR, ruang-ruang lobi politik, wacana media dan akademis, ceramah keagamaan, media sosial, hingga seni, teater, dan demonstrasi atau parlemen jalanan. Perang budaya melibatkan unsur-unsur budaya, seperti teknologi, ekonomi, politik, masyarakat, dan komunikasi. Jika kekuatan integrasi di antara unsur-unsur budaya dan aktor-aktor budaya lemah, polarisasi dan disintegrasi sosial akan mudah terjadi.

Secara ideal, kaum politisilah yang seharusnya menjaga ideologi keadilan ketimbang hanya mengutamakan kepentingan pasar. Selama ini, pertarungan antara visi keadilan dan liberalisme budaya dan ekonomi telah terkandung dalam kerangka demokrasi, yang melibatkan debat publik, kampanye pemilu, politik legislatif, lobi-lobi, proses hukum dan kasus pengadilan, penetapan agenda oleh kelompok kepentingan dan kelompok pemikir, gerakan keagamaan, wacana akademis, protes dan demonstrasi, peristiwa media, debat televisi, serta budaya populer. Sementara itu, para seniman kontemporer mengerahkan karya seni sebagai artileri ”simbolis” untuk memulai perang budaya melawan sensor dan memperjuangkan kebebasan berbicara. (Yoga)

Konsep dana perantara keuangan atau financial intermediary funds (FIF) untuk persiapan penanganan pandemi di masa depan dimatangkan. Sejumlah negara anggota G20 berkomitmen untuk mendukung mekanisme itu, termasuk Indonesia. Jubir Kemenkes untuk G20, Siti Nadia Tarmizi, di Jakarta, Jumat (17/6), mengatakan, konsep pembentukan mekanisme FIF disepakati negara-negara anggota G20. Indonesia berkomitmen atas dana sebesar 50 juta dollar AS. (Yoga)