Pemerintah berupaya menyederhanakan prosedur penyaluran BBM jenis solar bersubsidi untuk nelayan. Upaya ini untuk merespons persoalan seretnya solar bersubsidi bagi nelayan di sejumlah wilayah. Masalah dinilai krusial bagi perikanan tangkap. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengemukakan, pihaknya sedang mengevaluasi persoalan distribusi solar bersubsidi untuk nelayan. Kuota solar bersubsidi yang dialokasikan untuk sektor perikanan berkisar 2,6 juta kiloliter. Dari jumlah itu, 2,1 juta kiloliter diperuntukkan bagi nelayan kapal berukuran maksimal 30 gros ton (GT).

KKP telah mendorong penyederhanaan aturan penyaluran BBM, antara lain, melalui pemanfaatan kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) sebagai syarat utama mendapatkan BBM bersubsidi. Persoalannya, kartu Kusuka masih sulit dijangkau nelayan kecil. Zaini mengakui, hingga saat ini jumlah nelayan yang memiliki kartu Kusuka baru 980.000 dari target pemanfaatan kartu Kusuka untuk 2 juta nelayan. Sementara itu, persoalan harga solar industri mahal dikeluhkan nelayan kapal-kapal besar. Saat ini, harga solar industri sudah menembus Rp 17.300 per liter. Biaya solar mencapai 80 persen dari total biaya operasional. Menurut Ketua I Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Dwi Agus, harga solar industri terus melesat sejak awal Juni 2022 yang Rp 15.300 per liter. Sementara biaya operasional hanya bisa ditutup jika harga solar maksimum Rp 12.000 per liter. (Yoga)

Pada 2022, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus menekan pedal gas untuk merombak jajaran pimpinan BUMN. Perombakan dilakukan dengan mengganti direksi dan komisaris dengan sosok yang dinilai layak untuk mengisi posisi tersebut. Selain masuk dalam program transformasi BUMN, ada beberapa alasan utama pencopotan dan pengangkatan para petinggi BUMN, khususnya kepemimpinan perempuan. Erick menargetkan pada 2023 kepemimpinan perempuan di BUMN akan mencapai 25 persen. Hal ini bertujuan untuk memberikan spotlight kepada para profesional perempuan di BUMN untuk mewujudkan kinerja yang lebih cemerlang. Kendati bertujuan positif, perombakan ini semestinya tetap diisi oleh sosok yang berintegritas tinggi. Integritas merupakan sikap yang sering dipersyaratkan ketika perusahaan membuka lowongan untuk mengisi jabatan di perusahaan tersebut. Integritas identik dengan kejujuran, jadi apabila seseorang dikatakan memiliki integritas berarti orang tersebut jujur. 

Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak memiliki integritas, maka akan menimbulkan fraud di perusahaan. Kasus dugaan suap antar-BUMN, yakni PT Angkasa Pura II (PT AP II) dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) pada 2019, menjadi salah satu contoh nyata kurangnya integritas pimpinan BUMN. Selain itu, pimpinan BUMN juga harus menjadi teladan dalam menginternalisasikan nilai-nilai utama budaya perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Dengan demikian, BUMN akan dipimpin oleh pemimpin yang andal, memiliki effort, dan daya juang. Dalam hal ini, figur pemimpin yang memiliki sense of crisis dan sense of belonging terhadap BUMN yang dipimpinnya.

Sudah memberikan sejumlah manfaat bagi percepatan pembangunan ekonomi nasional, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Cipateker) kini dalam proses revisi sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Manfaat yang diberikan UU ini, antara lain  kemudahan pendaftaran  perusahaan terbatas (PT) perseorangan, sertifikasi halal untuk UMKM dibiayai APIN, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pendirian  soverign wealth  fund (SWF), UU Ciptaker sudah terbukti memberikan kemudah berinvestasi di Indonesia. "Setelah selesai UU PPP, kini saatnya kita memperispakan revisi UU Cipta Kerja dengan rujukan UU PPP yang baru. MK membatalkan karena PPP-nya tidak ada. Nah,sekarang PPP  sudah ada. Tentu akan bisa disegerakan. Ada waktu dua tahun pemerintah akan dorong," Ucap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. UU Cipta Kerja yang terdiri atas 186 pasal telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020. (Yetede)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkit soal besarnya anggaran subsidi untuk energi. Bahkan, dana tersebut bisa digunakan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN). Jokowi mengungkapkan anggaran subsidi energi tahun ini membengkak menjadi Rp 502 triliun. Sementara, kebutuhan anggaran untuk IKN hanya Rp 466 triliun dari APBN. "Kita harus ingat subsidi kita besar sekali, bisa dipakai untuk membangun Ibu Kota karena angkanya sudah Rp 502 triliun," ungkapnya dalam Rakernas II PDIP, Selasa (21/6). Menurutnya, subsidi energi yang membengkak ini harus dilakukan untuk melindungi rakyat. Sebab, pemerintah tidak bisa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) terutama jenis Pertalite, LPG 3 Kg hingga listrik. Kondisi inilah yang dinilai harus diketahui oleh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan APBN sebagai bantalan untuk tidak membebani masyarakat dengan kenaikan harga energi. "Ini enggak mungkin enggak kita subsidi, akan ramai kita juga. Hitung-hitungan sosial politiknya juga kita kalkulasi. Jadi ini yang rakyat harus diberitahu bahwa ada kondisi global yang sangat berat," jelasnya. Langkah subsidi yang dilakukan pemerintah di tengah kenaikan harga energi dunia ini dijelaskan tercermin dari harga BBM, khususnya harga Pertalite di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga. "Harga bensin, BBM di Indonesia, Pertalite Rp 7.650 per liter, Pertamax Rp 12.500 per liter sampai Rp 13 ribu per liter. Coba kita lihat (negara) dekat saja. Singapura harga bensin sudah Rp 31 ribu per liter, di Jerman harga bensin sudah sama Rp 31 ribu per liter, di Thailand Rp 20 ribu per liter, kita masih Rp 7.650 per liter," ungkapnya. Namun, hal ini dinilai tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu panjang. Pasalnya, keuangan negara lama-lama juga bisa ambruk. "Ini semua yang harus kita mengerti. Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini," pungkasnya.

Hasil survei Litbang Kompas pada periode Juni 2022 menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap  pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin sebesar 6,8 % dibandingkan hasil survei Januari 2022, di angka 67,1 % dari 73,9 % pada Januari 2022. Terkait hal ini, kinerja Kabinet Indonesia Maju perlu lebih dioptimalkan, terutama dalam mengatasi kenaikan harga barang, penyediaan lapangan kerja, dan pemberantasan korupsi.  Penurunan tingkat kepuasan ini terlihat di bidang yang disurvei, yakni politik dan keamanan (polkam), penegakan hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Aspek ekonomi dan penegakan hukum mencatatkan penurunan tingkat kepuasan terdalam, masing-masing 14,3 % dan 8,4 %.

Khusus di bidang ekonomi, ketidakpuasan tertinggi terkait kinerja pemerintah mengendalikan harga barang dan jasa dengan angka 64,5 %. Di urutan kedua, dalam penyediaan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran sebesar 54,2 %. Turunnya tingkat kepuasan publik tersebut selaras dengan menurunnya angka keyakinan publik kepada kinerja pemerintahan Jokowi-Amin. Menanggapi hasil survei itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sabtu (18/6) meminta masyarakat memahami efek dari situasi global yang tidak mudah diatasi, tak hanya oleh Pemerintah Indonesia, tetapi juga semua negara. Saat ini pemerintah masih fokus untuk mencari keseimbangan akibat perkembangan geopolitik global, di antaranya dengan mencari solusi atas problem pangan dan energi yang harganya terus melambung. (Yoga)

Dihadapkan pada berbagai ancaman dan tantangan persoalan yang semakin pelik, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin beserta kabinet pemerintahannya menurun, tercermin pada hasil Survei Kepemimpinan Nasional Kompas periode Juni 2022. Tercatat 67,1 % responden puas terhadap kinerja pemerintahan, meski terbilang masih dominan, proporsi kepuasan publik itu menurun dibanding sebelumnya, pada Januari 2022. Saat itu, kabinet pemerintahan Jokowi-Amin diapresiasi hampir tiga perempat masyarakat dan menjadi puncak capaian kepuasan publik selama ini. Tampaknya, kepemimpinan dan kerja kabinet mengatasi tekanan pandemi selama dua tahun terakhir menjadi sandaran penilaian kepuasan dan keyakinan masyarakat kepada pemerintah.

Penurunan kepuasan publik terjadi di setiap kinerja bidang persoalan, mulai dari perekonomian, kesejahteraan sosial, politik dan keamanan, hingga penegakan hukum. Persoalan perekonomian paling menonjol, hanya 50,5 % yang menyatakan puas. Padahal, pada penilaian sebelumnya, 64,8 % mengungkapkan rasa puas. Upaya pemerintah mengendalikan harga barang kebutuhan dan jasa paling banyak dikeluhkan. Kenaikan beragam harga barang kebutuhan dalam enam bulan terakhir menjadi sasaran terbesar ketidakpuasan masyarakat.

Pada survei kali ini, tinggi rendahnya apresiasi publik diekspresikan secara berbeda oleh setiap latar belakang kelompok masyarakat. Semakin tinggi status sosial ekonomi responden, kian rendah penilaian kepuasan yang mereka utarakan. Sebaliknya, semakin rendah sosial ekonomi responden, semakin tinggi kepuasan yang diutarakan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari beragam kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi kepada kelompok masyarakat ekonomi bawah. Namun, pemerintah cenderung tak campur tangan terhadap risiko yang ditanggung masyarakat menengah dan atas. (Yoga)

Penulis bernama Nikole Wintermeier di salah satu tulisannya di laman Crobox mengatakan, pembelian barang atau layanan mewah membantu individu membangun narasi diri tentang status, kekayaan, atau keunikan. Semua itu adalah simbol yang membawa individu lebih dekat dengan diri ideal mereka. Namun, terkadang, jika produk tidak membawa individu lebih dekat ke diri ideal ini, mereka kehilangan kepenuhannya saat membeli produk atau mendapatkan layanan. Kita bisa belajar dari beberapa produk dan layanan kelas atas yang gagal membaca keinginan konsumen. Salah satunya adalah soal kebutuhan riset mendalam tentang persoalan atau kebutuhan konsumen. Mereka tak cukup didekati dengan asumsi. Riset mendalam dibutuhkan agar muncul inovasi yang pas kebutuhan dan keinginan konsumen.

Chief Executive Officer at DynaLux Consulting Omar Chaoui dalam salah satu tulisannya di akun LinkedIn-nya. menulis, apabila merek Anda berhenti berinovasi dan terus mengulangi hal yang sama berulang kali, Anda pasti akan menghadapi tantangan luar biasa pada masa depan. Merek lain sangat mungkin mencuri perhatian publik. Pada titik waktu tertentu, hal itu ditandai dengan kecepatan merek memperoleh pelanggan baru melambat. Ketika itu terjadi, mungkin semua sudah terlambat. Omar mengatakan, jelas merupakan sebuah kesalahan ketika pebisnis mengabaikan tren pasar, riset, dan inovasi Semua itu adalah beberapa elemen kunci untuk kelangsungan hidup bisnis Anda pada masa depan. (Yoga)

Organisasi Buruh Internasional atau ILO mencatat, mayoritas pekerja rumah tangga atau PRT belum mendapat perlindungan sosial yang komprehensif. Terlepas dari kontribusi vital mereka terhadap kehidupan masyarakat, pekerja domestic yang mayoritas dipekerjakan secara informal itu bekerja di lingkungan kerja yang rentan. Hal itu tercantum dalam laporan yang dirilis ILO Jumat pekan lalu, bertepatan dengan Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional yang diperingati setiap 16 Juni. Laporan bertajuk ”Making the Right to Social Security a Reality for Domestic Workers” itu mencatat, hanya 6 % PRT di seluruh dunia yang memiliki akses ke program perlindungan sosial yang komprehensif, 94 % sisanya kekurangan akses ke berbagai program perlindungan, seperti tunjangan sakit, pengangguran, usia tua, kecelakaan kerja, keluarga, bersalin, cacat, dan ahli waris.

Berhubung 76,2 persen PRT atau 57,7 juta orang adalah perempuan, minimnya jaminan perlindungan sosial itu menambah kerentanan yang dihadapi perempuan buruh serta mempertajam problem ketimpangan jender (gender gap) di lingkungan kerja. PRT yang sebagian besar dipekerjakan tanpa hubungan kerja resmi atau informal juga membuat mereka semakin tidak tersentuh program perlindungan sosial. Di Indonesia, mayoritas pekerja domestic dikecualikan dari UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena statusnya sebagai pekerja informal. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) mencatat, mayoritas pekerja domestik dipekerjakan tanpa kontrak tertulis, yang membuat majikan atau pemberi kerjanya ”terbebas” dari kewajiban mendaftarkan pekerjanya di program Jamsostek. (Yoga)

Pemerintah bakal menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 untuk membiayai  kelanjutan program  Kartu Prakerja pada 2023. Karena manfaat yang diterima oleh para peserta, program bantuan sosial ini menjadi salah satu  yang tetap dipertahankan meskipun program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dihapus tahun depan, guna mendukung pengembalian defisit APBN ke level  tidak lebih dari 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). "Kartu Prakerja masih tahun depan, tapi akan kita dorong yang model offline, kombinasi mode online dan offline. Anggarannya mungkin kita potong juga, sekarang masih Rp20 triliun, tahun depan kita turun menjadi Rp 10 triliun," ujar Menteri Koordinator Bidang  Perekonomian Airlangga Hartarto. Tahun depan pemerintah masih menyiapkan anggaran untuk bantalan subsidi bagi masyarakat kurang mampu yang nilainya diperkirakan tidak kurang dari Rp300 triliun, sedangkan stimulus PC-PEN yang tahun mencapai Rp455,62 triliun. (Yetede)

Pandemi Covid-19 membuat warga Kota Jakarta yang jatuh miskin kian bertambah meskipun BPS DKI Jakarta menyebut angkanya mulai berkurang. Saking banyaknya warga yang jatuh miskin karena pagebluk, situasi Jakarta seperti terlempar kembali ke tahun 2007 atau mundur 15 tahun karena jumlah warga miskin sama banyaknya. Badut jalanan, manusia boneka, dan manusia gerobak yang kini makin jamak dijumpai di jalanan Ibu Kota merupakan sebagian kecil dari warga miskin kota. Mereka mencari remah rupiah dari siapa pun yang bersimpati.

Aldi Saputra (19) pergi pulang Senen-Tanah Abang demi rupiah dari pengunjung dan pedagang di pasar dan stasiun. Kamis (16/6) pagi, anak keenam dari Sembilan bersaudara ini mengenakan kostum badut bergegas ke blok-blok pasar.  Ia bisa mengantongi Rp 200.000-Rp 450.000 dari seputaran pasar dan stasiun di Tanah Abang dalam sehari. Jabri (60), manusia gerobak asal Bumiayu, Brebes, Jateng, Siang hingga sore, berkeliling Kampung Melayu untuk memulung botol plastik. Dalam satu putaran, dia bisa mengantongi Rp 20.000. Ketika malam, Jabri menjadi penjaga pintu pasar. Jam kerjanya mulai pukul 19.00 hingga subuh dengan upah Rp 1 juta setiap bulan.

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada Kamis menjelaskan, melalui berbagai program penanganan kemiskinan sebetulnya Pemprov DKI Jakarta mulai bisa mengurangi angka kemiskinan Jakarta. Berdasarkan data dari BPS DKI Jakarta, Maret 2017 angka kemiskinan di Kota Jakarta 3,77 %. Angka itu terus menurun sampai di September 2019 menjadi 3,42 %. Kenaikan terjadi mulai Maret 2020 atau saat pandemic Covid-19 merebak. Sejak itu, persentase angka kemiskinan naik menjadi 4,53 % dengan jumlah warga miskin 480.860 orang. (Yoga)