Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah fakta baru terkait dengan Khilafatul Muslimin. Setelah menangkap Abdul Qadir Hasan Baraja, pemimpin kelompok anti-Pancasila itu, polisi menemukan sistem pendidikan tersendiri ala Khilafatul  Muslimin dan pengikut yang dikategorikan sebagai warga negara. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (16/6), mendefinisikan gerakan Khilafatul Muslimin sebagai pelanggaran hukum terkait perlawanan terhadap ideologi negara. Agar tidak meluas, Fadil memerintahkan jajarannya berkoordinasi dengan polda-polda lain yang menangani kasus serupa.

Pangdam Jayakarta Mayjen Untung Budiharto mendukung kepolisian memberantas kelompok tersebut. ”Organisasi ini melanggar hukum dan berpropaganda mengajak warga mengikuti paham mereka. Tugas kita menghindarkan mereka terjerumus pada paham ini,” ujarnya. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyampaikan, kasus ini diusut sejak laporan konvoi Khilafatul Muslimin di Jaktim, 29 Mei 2022 dan penetapan status tersangka kepada pemimpin tertinggi mereka,Abdul Qadir Hasan Baraja, di Lampung, 7 Juni 2022. ”Juga ditemukan delik baru, di mana kegiatan mereka melanggar Undang-Undang (UU) Sisdiknas dan UU tentang Pesantren,” ucap Hengki. (Yoga)

Rencana pengenaan bea meterai atas dokumen elektronik syarat/ketentuan di platform digital menuai kritik kendati rencana itu belum akan diterapkan segera. Wakil Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan, Kamis (16/6), berpendapat, pengenaan bea meterai berpotensi menciptakan perlakuan perpajakan berbeda antara ekosistem perdagangan daring dan luring. (Yoga)

Sebanyak 127 pemilah sampah fasilitas pengolahan sampah untuk bahan bakar alternatif di Cilacap, Jateng, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. ”Semua anggota Paguyuban Pemilah Sampah di RDF Jeruklegi,” kata Ketua Paguyuban Pemilah Sampah RDF Jeruklegi Tumin Maryanto, Kamis (16/6). Kartu peserta diberikan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) Pabrik Cilacap, unit usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, disaksikan Kepala Cabang BPJS Cilacap Dewi Manik. (Yoga)

Tahun 39 SM, Julius Caesar memenangi perang kolosal melawan suku Galea. Kemenangan membuat popularitasnya meningkat. Kejayaan gemilang mendorongnya berniat menaklukkan wilayah Italia yang dipisahkan Sungai Rubicon. Senat khawatir, kalau ia semakin berjaya, popularitasnya mengancam Senat. Senat lalu memerintahkan Julius Caesar kembali ke Roma tanpa membawa pasukannya yang amat setia kepadanya. Julius Caesar menghadapi pilihan politik dilematis. Akhirnya, ia memutuskan melanjutkan perang dengan mengatakan kalimat yang sangat terkenal hingga kini; Alea Iacta Est. Maknanya, dadu sudah dilempar, perang harus dilanjutkan. Kisah ini berlanjut, mengakibatkan perang saudara Romawi. Julius Caesar menang dan menjadi awal Kekaisaran Romawi, menggantikan Republik Romawi.

Legenda itu mirip serpihan pidato Presiden Jokowi dalam Rakernas Projo di Magelang, Jateng. Kalimatnya: ”Ojo kesusu, meskipun mungkin ada salah satu capres (Ganjar Pranowo) di sini”. Walaupun bernada datar disertai senyuman, ungkapan tersebut oleh banyak kalangan dianggap genderang perang terhadap para capres. Lebih dari itu, ia seakan menarik garis tegas dengan PDI Perjuangan yang terbelah, antara pendukung Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Persepsi publik, ia siap berhadapan dengan Megawati Soekarnoputri. Pemihakan Presiden Joko Widodo ibaratnya dinamit politik yang dapat mengguncangkan jagat perpolitikan nasional, serta mengakibatkan hubungannya dengan Megawati mulai retak.

Dugaan publik bahwa Presiden Joko Widodo mendukung Ganjar Pranowo dapat dipahami mengingat tingkat elektabilitas Gubernur Jateng itu cenderung meningkat. Misalnya survei Charta Politika yang dirilis Juni 2022; elektabilitas Ganjar Pranowo meraih 31,2 %, Prabowo Subianto (23,4 %) dan Anies Baswedan (20 %). Jajak pendapat SMRC, 10-17 Mei 2022, Ganjar Pranowo meraih 30,3 %, Prabowo Subianto (27,3 %), dan Anies Baswedan (22,6 %). Namun, publik kecele, pidato Presiden Jokowi berbeda sekali dengan maklumat perangnya Julius Caesar. Setelah pidato, Presiden Joko Widodo dan Megawati tampak semakin mesra, seperti hubungan cinta antara ibu dan putranya. Dalam berbagai kesempatan, misalnya pertemuan empat mata di Istana Negara sebelum pelantikan ketua dan wakil ketua serta dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 7 Juni 2022, dan peresmian Masjid At-Taufiq di Jakarta Selatan, 8 Juni, Presiden Jokowi kelihatan sangat menghormati Ketum PDI-P Megawati. Sebaliknya, Megawati sangat keibuan. (Yoga)

Tantangan yang tidak mudah dari dalam negeri ataupun berskala global menanti Kabinet Indonesia Maju yang sudah dirombak oleh Presiden Jokowi, Rabu (15/6). Presiden menyampaikan harapan besar terhadap dua menteri dan tiga wamen yang baru dilantik untuk mengatasi urusan kebutuhan pokok dalam negeri dan pertanahan. Di sisi lain, ada pandangan skeptis yang menganggap reshuffle kali ini lebih untuk menata koalisi ketimbang menata kinerja. Tiga dari lima menteri dan wamen yang dilantik pada Rabu, merupakan petinggi parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Ketum PAN Zulkifli Hasan menjadi Mendag menggantikan M Lutfi. Petinggi Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni sebagai Wamen Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala BPN, serta Sekjen PBB Afriansyah Noor sebagai Wamenaker. Presiden juga melantik mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Sofyan Djalil. Selain itu, John Wempi Wetipo, Wamen PUPR, menjadi Wamendagri.

Sebelum pelantikan, Jokowi mengundang ketua umum parpol makan siang bersama di Istana Negara. Selain Zulkifli, Airlangga Hartarto (Golkar), Suharso Monoarfa (PPP), dan Prabowo Subianto (Gerindra) yang merupakan anggota kabinet, hadir pula Megawati Soekarnoputri (PDIP), Surya Paloh (Nasdem), dan Muhaimin Iskandar (PKB). Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan, saat ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat memerlukan kerja nyata. ”Kerja-kerja turun ke lapangan penting untuk melihat langsung persoalan yang utamanya berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Kalau urusan ekspor, saya kira juga jadi urusan Mendag,” tuturnya.

Seusai pelantikan, Zulkifli mengatakan, ia berdiskusi dengan Presiden tentang berbagai permasalahan ekonomi, termasuk terkait minyak goreng. ”Insya Allah, bersama teman-teman, bisa cepat menyelesaikan, terutama minyak goreng. Ketersediaannya ada. Harga terjangkau. Jangan lama-lama, kasihan rakyatnya. Itu saya kira prioritas,” ucapnya. Sementara itu, Hadi menyatakan akan segera menyelesaikan masalah pertanahan, khususnya masalah sertifikat rakyat yang saat ini baru terealisasi 81 juta sertifikat dari total target 126 juta sertifikat. Hadi juga mengatakan akan menyelesaikan masalah sengketa tanah. Menurut Wakil Ketum KADIN Indonesia Shinta W Kamdani, Mendag yang baru akan menemui banyak tantangan untuk mengendalikan perdagangan dalam dan luar negeri. (Yoga)

Pengelolaan sampah elektronik masih menjadi permasalahan sampah di Indonesia. Apabila sampah elektronik dikelola baik, selain mengatasi permasalahan lingkungan, juga mendatangkan manfaat ekonomi. Nilai dari optimalisasi daur ulang sampah elektronik di Indonesia diperkirakan mencapai 1,8 miliar USD. Potensi ini diperoleh dari hasil studi Aulia Qisthi, kandidat doktor University of Technology Melbourne bidang pengelolaan limbah elektronik. Studi ini juga telah terbit di Journal of Cleaner Production, Agustus 2020. Aulia memperkirakan nilai potensi ekonomi dari daur ulang sampah  elektronik diIndonesia lebih besar dari hasil studi tersebut. Sebab, studi itu hanya menghitung sampah elektronik berupa ponsel, tablet, komputer, dan laptop.

”Pada 2020 setidaknya terdapat potensi daur ulang 12,5 ton tembaga, 119 ton perak, 21 ton emas, 54 ton paladium, dan 10 ton platinum. Potensi ekonomi ini mencapai 1,8 miliar USD,” ujar Aulia dalam seminar bertajuk ”Sampah Elektronik:  Peluang, Tantangan, dan Nilai Ekonomi”, Rabu (15/6). Selain potensi ekonomi, pengelolaan sampah elektronik juga dapat mengurangi emisi karbon. Aulia mencatat, daur ulang sampah elektronik sebanyak 1 ton dapat mengurangi penambangan logam di alam sehingga berkontribusi juga pada penurunan sebanyak 1.400 ton emisi karbon. (Yoga)

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama adalah satu dari delapan koperasi bermasalah yang harus menyelesaikan pembayaran utang sesuai dengan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Pengadilan Niaga. Gagal bayar uang simpanan milik anggota koperasi, yang totalnya mencapai Rp 8,6 triliun, hingga kini masih samar-samar nasib penyelesaiannya. Uang tersebut adalah simpanan anggota dari puluhan juta, ratusan juta, hingga miliaran rupiah, dari hasil jerih payah bekerja dan disiapkan sebagai bekal pensiun. Salah satu anggota KSP Sejahtera Bersama menyimpan uang Rp 120 juta untuk bekal di masa tua. Menabung di bank tidak menjadi pilihannya. Alasan menyimpan di koperasi adalah ada kemudahan mendapat pinjaman meski harus terlebih dulu tercatat sebagai anggota. Lagi pula, setoran pinjaman yang dikenakan bunga ujung-ujungnya akan mengalir ke anggota koperasi sebagai dividen atau yang biasa disebut sisa hasil usaha (SHU). Dulu, ia dan sejumlah orang lain yang saling ajak untuk masuk sebagai anggota koperasi kini saling meratap membayangkan nasib uang simpanan yang seolah-olah lenyap di depan mata.

Sebagaimana dilaporkan kepada Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah, utang yang dibayarkan KSP Sejahtera Bersama baru Rp 134,7 miliar. Jumlah ini masih berada di bawah kewajiban pembayaran tahap pertama. Bahkan, proses pembayaran tahap pertama seharusnya sudah diselesaikan pada Desember 2021 sebesar 4 % atau Rp 200 miliar. Bulan Juni ini sesungguhnya sudah masuk proses pembayaran tahap kedua sebesar 4 %. Lagi-lagi, pintu penyelesaian terasa terkunci. Baru-baru ini, salah satu anggota KSP Sejahtera Bersama terpaksa menyebarkan video singkat desakan sejumlah anggota koperasi yang mengadukan persoalan ini kepada Bareskrim Polri. Selain KSP Sejahtera Bersama, tujuh koperasi lain yang masuk radar putusan PKPU Pengadilan Niaga adalah KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia. Total dana diperkirakan Rp 20 triliun. Untuk KSP bermasalah, pemerintah harus mendorong agar koperasi tersebut fokus pada pembayaran utang kepada anggota. (Yoga)

Putusan perkara korupsi di Mahkamah Agung belakangan ini jauh memenuhi rasa keadilan masyarakat. alih-alih menegakkan marwah sebagai benteng terakhir penegak hukum, lembaga peradilan tertinggi ini seperti menjelma menjadi pelindung para koruptor. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah terkesan memposisikan terdakwa kasus korupsi sebagai korban dan menyebut pebuatan terdakwa sebagai tindakan yang tidak menyalahi aturan. Putusan terbaru berkaitan dengan penolakan kasasi jaksa KPK atas perkara terdakwa kasus suap Samin Tan, yang dimumkan pada 9 Juni lalu. Mahkamah menguatkan putusan pengadilan pertama yang memvonis bebas pengusaha batu bara itu dari dakwaan memberi suap kepada anggota DPR dari Partai Golkar, Eni Maulani Saragih. Menurut Jaksa, suap itu untuk membantu memuluskan pengurusan terminasi kontrak tambang batu bara milik Samin di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kendati pertimbangannya absurd, Mahkamah menilai tepat vonis bebas tersebut. (Yetede)

Bekas Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemenhan ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lain dalam perkara dugaan korupsi pengadaan satelit Slot Orbit 123 derajat bujur timur di Kemenhan tahun 2012 sampai 2021. Dalam kasus tersebut, kerugian negara mencapai Rp 500,5 miliar. Direktur Penindakan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejagung Brigjen Edy Imran (15/6) mengatakan, tim penyidik koneksitas akhirnya menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan satelit Slot Orbit 123 BT di Kemenhan, salah satunya Laksamana Muda (Purn) AP yang merupakan bekas Dirjen Kekuatan Pertahanan (periode Desember 2013-Agustus 2016), dua tersangka lainnya adalah SCW selaku Dirut PT Dini Nusa Kesuma dan AW selaku Komut PT Dini Nusa Kesuma.

Penetapan tersangka itu dilakukan setelah proses penyidikan selama empat bulan. Edy menuturkan, ketiga tersangka diduga melakukan penunjukan langsung untuk kegiatan sewa satelit tanpa surat keputusan dari Menhan. Perusahaan yang ditunjuk adalah Avantee. Proses pengadaan itu juga tidak dibarengi pembentukan tim evaluasi pengadaan, serta tidak ada penetapan pemenang oleh menteri pertahanan selaku pengguna anggaran. (Yoga)

Berbeda dengan prediksi, Presiden Joko Widodo memilih melakukan reshuffle atau perombakan mini di Kabinet Indonesia Maju. Presiden hanya mengganti dua menterinya, yakni Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dengan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan serta Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dengan Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Kepala Riset FAC Sekuritas Indonesia Wisnu Prambudi Wibowo menyebut, semula pelaku pasar keuangan berharap menteri baru akan dipilih dari kalangan profesional non-partai agar bisa menyelesaikan permasalahan persoalan dengan baik. Harapan pasar, "Akselerasi permasalahan di bidang perdagangan dapat terselesaikan dengan baik," katanya. Dengan pemilihan kader politik memegang tampuk pimpinan di Kementerian Perdagangan, kata Wisnu, respon pasar cenderung netral.