Tahun 39 SM, Julius Caesar memenangi perang kolosal melawan suku Galea. Kemenangan membuat popularitasnya meningkat. Kejayaan gemilang mendorongnya berniat menaklukkan wilayah Italia yang dipisahkan Sungai Rubicon. Senat khawatir, kalau ia semakin berjaya, popularitasnya mengancam Senat. Senat lalu memerintahkan Julius Caesar kembali ke Roma tanpa membawa pasukannya yang amat setia kepadanya. Julius Caesar menghadapi pilihan politik dilematis. Akhirnya, ia memutuskan melanjutkan perang dengan mengatakan kalimat yang sangat terkenal hingga kini; Alea Iacta Est. Maknanya, dadu sudah dilempar, perang harus dilanjutkan. Kisah ini berlanjut, mengakibatkan perang saudara Romawi. Julius Caesar menang dan menjadi awal Kekaisaran Romawi, menggantikan Republik Romawi.

Legenda itu mirip serpihan pidato Presiden Jokowi dalam Rakernas Projo di Magelang, Jateng. Kalimatnya: ”Ojo kesusu, meskipun mungkin ada salah satu capres (Ganjar Pranowo) di sini”. Walaupun bernada datar disertai senyuman, ungkapan tersebut oleh banyak kalangan dianggap genderang perang terhadap para capres. Lebih dari itu, ia seakan menarik garis tegas dengan PDI Perjuangan yang terbelah, antara pendukung Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Persepsi publik, ia siap berhadapan dengan Megawati Soekarnoputri. Pemihakan Presiden Joko Widodo ibaratnya dinamit politik yang dapat mengguncangkan jagat perpolitikan nasional, serta mengakibatkan hubungannya dengan Megawati mulai retak.

Dugaan publik bahwa Presiden Joko Widodo mendukung Ganjar Pranowo dapat dipahami mengingat tingkat elektabilitas Gubernur Jateng itu cenderung meningkat. Misalnya survei Charta Politika yang dirilis Juni 2022; elektabilitas Ganjar Pranowo meraih 31,2 %, Prabowo Subianto (23,4 %) dan Anies Baswedan (20 %). Jajak pendapat SMRC, 10-17 Mei 2022, Ganjar Pranowo meraih 30,3 %, Prabowo Subianto (27,3 %), dan Anies Baswedan (22,6 %). Namun, publik kecele, pidato Presiden Jokowi berbeda sekali dengan maklumat perangnya Julius Caesar. Setelah pidato, Presiden Joko Widodo dan Megawati tampak semakin mesra, seperti hubungan cinta antara ibu dan putranya. Dalam berbagai kesempatan, misalnya pertemuan empat mata di Istana Negara sebelum pelantikan ketua dan wakil ketua serta dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 7 Juni 2022, dan peresmian Masjid At-Taufiq di Jakarta Selatan, 8 Juni, Presiden Jokowi kelihatan sangat menghormati Ketum PDI-P Megawati. Sebaliknya, Megawati sangat keibuan. (Yoga)

Tantangan yang tidak mudah dari dalam negeri ataupun berskala global menanti Kabinet Indonesia Maju yang sudah dirombak oleh Presiden Jokowi, Rabu (15/6). Presiden menyampaikan harapan besar terhadap dua menteri dan tiga wamen yang baru dilantik untuk mengatasi urusan kebutuhan pokok dalam negeri dan pertanahan. Di sisi lain, ada pandangan skeptis yang menganggap reshuffle kali ini lebih untuk menata koalisi ketimbang menata kinerja. Tiga dari lima menteri dan wamen yang dilantik pada Rabu, merupakan petinggi parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Ketum PAN Zulkifli Hasan menjadi Mendag menggantikan M Lutfi. Petinggi Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni sebagai Wamen Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala BPN, serta Sekjen PBB Afriansyah Noor sebagai Wamenaker. Presiden juga melantik mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Sofyan Djalil. Selain itu, John Wempi Wetipo, Wamen PUPR, menjadi Wamendagri.

Sebelum pelantikan, Jokowi mengundang ketua umum parpol makan siang bersama di Istana Negara. Selain Zulkifli, Airlangga Hartarto (Golkar), Suharso Monoarfa (PPP), dan Prabowo Subianto (Gerindra) yang merupakan anggota kabinet, hadir pula Megawati Soekarnoputri (PDIP), Surya Paloh (Nasdem), dan Muhaimin Iskandar (PKB). Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan, saat ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat memerlukan kerja nyata. ”Kerja-kerja turun ke lapangan penting untuk melihat langsung persoalan yang utamanya berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Kalau urusan ekspor, saya kira juga jadi urusan Mendag,” tuturnya.

Seusai pelantikan, Zulkifli mengatakan, ia berdiskusi dengan Presiden tentang berbagai permasalahan ekonomi, termasuk terkait minyak goreng. ”Insya Allah, bersama teman-teman, bisa cepat menyelesaikan, terutama minyak goreng. Ketersediaannya ada. Harga terjangkau. Jangan lama-lama, kasihan rakyatnya. Itu saya kira prioritas,” ucapnya. Sementara itu, Hadi menyatakan akan segera menyelesaikan masalah pertanahan, khususnya masalah sertifikat rakyat yang saat ini baru terealisasi 81 juta sertifikat dari total target 126 juta sertifikat. Hadi juga mengatakan akan menyelesaikan masalah sengketa tanah. Menurut Wakil Ketum KADIN Indonesia Shinta W Kamdani, Mendag yang baru akan menemui banyak tantangan untuk mengendalikan perdagangan dalam dan luar negeri. (Yoga)

Pengelolaan sampah elektronik masih menjadi permasalahan sampah di Indonesia. Apabila sampah elektronik dikelola baik, selain mengatasi permasalahan lingkungan, juga mendatangkan manfaat ekonomi. Nilai dari optimalisasi daur ulang sampah elektronik di Indonesia diperkirakan mencapai 1,8 miliar USD. Potensi ini diperoleh dari hasil studi Aulia Qisthi, kandidat doktor University of Technology Melbourne bidang pengelolaan limbah elektronik. Studi ini juga telah terbit di Journal of Cleaner Production, Agustus 2020. Aulia memperkirakan nilai potensi ekonomi dari daur ulang sampah  elektronik diIndonesia lebih besar dari hasil studi tersebut. Sebab, studi itu hanya menghitung sampah elektronik berupa ponsel, tablet, komputer, dan laptop.

”Pada 2020 setidaknya terdapat potensi daur ulang 12,5 ton tembaga, 119 ton perak, 21 ton emas, 54 ton paladium, dan 10 ton platinum. Potensi ekonomi ini mencapai 1,8 miliar USD,” ujar Aulia dalam seminar bertajuk ”Sampah Elektronik:  Peluang, Tantangan, dan Nilai Ekonomi”, Rabu (15/6). Selain potensi ekonomi, pengelolaan sampah elektronik juga dapat mengurangi emisi karbon. Aulia mencatat, daur ulang sampah elektronik sebanyak 1 ton dapat mengurangi penambangan logam di alam sehingga berkontribusi juga pada penurunan sebanyak 1.400 ton emisi karbon. (Yoga)

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama adalah satu dari delapan koperasi bermasalah yang harus menyelesaikan pembayaran utang sesuai dengan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Pengadilan Niaga. Gagal bayar uang simpanan milik anggota koperasi, yang totalnya mencapai Rp 8,6 triliun, hingga kini masih samar-samar nasib penyelesaiannya. Uang tersebut adalah simpanan anggota dari puluhan juta, ratusan juta, hingga miliaran rupiah, dari hasil jerih payah bekerja dan disiapkan sebagai bekal pensiun. Salah satu anggota KSP Sejahtera Bersama menyimpan uang Rp 120 juta untuk bekal di masa tua. Menabung di bank tidak menjadi pilihannya. Alasan menyimpan di koperasi adalah ada kemudahan mendapat pinjaman meski harus terlebih dulu tercatat sebagai anggota. Lagi pula, setoran pinjaman yang dikenakan bunga ujung-ujungnya akan mengalir ke anggota koperasi sebagai dividen atau yang biasa disebut sisa hasil usaha (SHU). Dulu, ia dan sejumlah orang lain yang saling ajak untuk masuk sebagai anggota koperasi kini saling meratap membayangkan nasib uang simpanan yang seolah-olah lenyap di depan mata.

Sebagaimana dilaporkan kepada Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah, utang yang dibayarkan KSP Sejahtera Bersama baru Rp 134,7 miliar. Jumlah ini masih berada di bawah kewajiban pembayaran tahap pertama. Bahkan, proses pembayaran tahap pertama seharusnya sudah diselesaikan pada Desember 2021 sebesar 4 % atau Rp 200 miliar. Bulan Juni ini sesungguhnya sudah masuk proses pembayaran tahap kedua sebesar 4 %. Lagi-lagi, pintu penyelesaian terasa terkunci. Baru-baru ini, salah satu anggota KSP Sejahtera Bersama terpaksa menyebarkan video singkat desakan sejumlah anggota koperasi yang mengadukan persoalan ini kepada Bareskrim Polri. Selain KSP Sejahtera Bersama, tujuh koperasi lain yang masuk radar putusan PKPU Pengadilan Niaga adalah KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia. Total dana diperkirakan Rp 20 triliun. Untuk KSP bermasalah, pemerintah harus mendorong agar koperasi tersebut fokus pada pembayaran utang kepada anggota. (Yoga)

Putusan perkara korupsi di Mahkamah Agung belakangan ini jauh memenuhi rasa keadilan masyarakat. alih-alih menegakkan marwah sebagai benteng terakhir penegak hukum, lembaga peradilan tertinggi ini seperti menjelma menjadi pelindung para koruptor. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah terkesan memposisikan terdakwa kasus korupsi sebagai korban dan menyebut pebuatan terdakwa sebagai tindakan yang tidak menyalahi aturan. Putusan terbaru berkaitan dengan penolakan kasasi jaksa KPK atas perkara terdakwa kasus suap Samin Tan, yang dimumkan pada 9 Juni lalu. Mahkamah menguatkan putusan pengadilan pertama yang memvonis bebas pengusaha batu bara itu dari dakwaan memberi suap kepada anggota DPR dari Partai Golkar, Eni Maulani Saragih. Menurut Jaksa, suap itu untuk membantu memuluskan pengurusan terminasi kontrak tambang batu bara milik Samin di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kendati pertimbangannya absurd, Mahkamah menilai tepat vonis bebas tersebut. (Yetede)

Bekas Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemenhan ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lain dalam perkara dugaan korupsi pengadaan satelit Slot Orbit 123 derajat bujur timur di Kemenhan tahun 2012 sampai 2021. Dalam kasus tersebut, kerugian negara mencapai Rp 500,5 miliar. Direktur Penindakan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejagung Brigjen Edy Imran (15/6) mengatakan, tim penyidik koneksitas akhirnya menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan satelit Slot Orbit 123 BT di Kemenhan, salah satunya Laksamana Muda (Purn) AP yang merupakan bekas Dirjen Kekuatan Pertahanan (periode Desember 2013-Agustus 2016), dua tersangka lainnya adalah SCW selaku Dirut PT Dini Nusa Kesuma dan AW selaku Komut PT Dini Nusa Kesuma.

Penetapan tersangka itu dilakukan setelah proses penyidikan selama empat bulan. Edy menuturkan, ketiga tersangka diduga melakukan penunjukan langsung untuk kegiatan sewa satelit tanpa surat keputusan dari Menhan. Perusahaan yang ditunjuk adalah Avantee. Proses pengadaan itu juga tidak dibarengi pembentukan tim evaluasi pengadaan, serta tidak ada penetapan pemenang oleh menteri pertahanan selaku pengguna anggaran. (Yoga)

Berbeda dengan prediksi, Presiden Joko Widodo memilih melakukan reshuffle atau perombakan mini di Kabinet Indonesia Maju. Presiden hanya mengganti dua menterinya, yakni Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dengan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan serta Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dengan Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Kepala Riset FAC Sekuritas Indonesia Wisnu Prambudi Wibowo menyebut, semula pelaku pasar keuangan berharap menteri baru akan dipilih dari kalangan profesional non-partai agar bisa menyelesaikan permasalahan persoalan dengan baik. Harapan pasar, "Akselerasi permasalahan di bidang perdagangan dapat terselesaikan dengan baik," katanya. Dengan pemilihan kader politik memegang tampuk pimpinan di Kementerian Perdagangan, kata Wisnu, respon pasar cenderung netral. 

Presiden Joko Widodo kembali ke ritual awal, yang memilih Rabu Pahing, (15/6), dalam melakukan perombakan kebinet. Kemarin, Presiden menunjuk Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Selain Zulkifli, Presiden juga menunjuk mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanjo sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggantikan Sofyan Djalil. Selain Zulkifli dan Hadi, Presiden juga melantik John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri; Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan; dan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN. Di Istana Negara, Kepala Negara menyebut Zulkifli memiliki pengalaman panjang dan mumpuni di lapangan. Presiden berharap sosok Zulfikli mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi, salah satunya minyak goreng.

“Kita melihat semuanya, rekam jejak pengalaman, kemudian terutama untuk kemampuan manajerial. Sekarang bukan hanya makro, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan. Saya lihat Pak Zul dengan pengalaman, rekam jejak yang panjang, akan sangat bagus untuk Mendag,” kata Jokowi, Rabu (15/6). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku sudah mengenal sang menteri cukup lama sehingga kerja sama yang baik pasti akan terjalin. “Koordinasinya juga akan baik,” katanya. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengungkapkan perubahan susunan (reshuffle) kabinet oleh Presiden untuk membuat kinerja pemerintah lebih lincah. Sementara itu, Zulkifli meyakini mampu menjalani semua amanah dan tugas dari Presiden Jokowi dengan bekal pengalamannya hingga saat ini.

Berdasarkan laporan Institute for Management Development berjudul World Competitiveness Yearbook 2022, indeks daya saing kemudahan berusaha Indonesia berada di peringkat 44, turun dibandingkan dengan tahun lalu yang di posisi 37. Celakanya, indikator yang mencerminkan efisiensi birokrasi terpuruk ke posisi 35 pada tahun ini. Faktanya, sebagian besar substansi pada UU No. 11/2020 telah diimplementasikan pada tahun lalu. Laporan itu mencatat, ada sejumlah kendala yang dihadapi Indonesia dalam memperbaiki ekosistem investasi atau kemudahan berusaha. Salah satunya adalah regulasi yang belum sepenuhnya menyokong perbaikan iklim bisnis. Apabila ditelaah lebih lanjut, UU Cipta Kerja sejatinya menyajikan berbagai fondasi hukum yang bermuara pada perbaikan iklim investasi atau kemudahan berusaha. Mulai dari perampingan birokrasi, kemudahan perizinan, hingga sistem digital yang bisa dimanfaatkan oleh investor.

Bisnis mencatat, kendati UU Cipta Kerja telah berlaku, masih ada banyak kendala dalam ekosistem investasi. Pertama ketersediaan instrumen regulasi dalam bentuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang hingga 12 April 2022 hanya terdapat 123 dari 508 pemerintah kabupaten/kota yang menyusun Perda PBG. Kedua digital map, dari kebutuhan sebanyak 2.000 peta digital hingga Maret 2022 hanya tersedia 56. Ketiga rencana detail tata ruang (RDTR) yang masih tersedia di 70 daerah. Keempat, tidak tercakupnya sebagian besar lapangan usaha di dalam sistem OSS sehingga menghambat akses pengajuan izin oleh calon investor.

Sejumlah menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju disebut akan diganti Presiden Jokowi. Beberapa sosok yang diajak bicara Presiden menyebut bahwa Presiden ingin ada perkuatan dan konsolidasi di kabinet agar pemerintahan berjalan efektif jelang Pemilu 2024. Hingga Selasa (14/6) pukul 23.00, keputusan presiden terhadap pergantian, pertukaran posisi, dan penambahan menteri belum ditandatangani Presiden Jokowi. Dikabarkan, lebih dari dua menteri dan dua wakil menteri (wamen) akan diganti atau bertukar posisi. Namun, situasi masih dinamis sehingga perubahan bisa terjadi hingga saat terakhir.

Pelantikan dikabarkan akan dilakukan Presiden Jokowi pada siang hari ini di Istana Negara. Rangkaian pelantikan akan dimulai dengan kedatangan para pimpinan partai politik untuk bertemu dengan Presiden. Setelah itu, Presiden mengenalkan menteri baru dan menteri yang bertukar posisi, serta wakil menteri yang baru ke wartawan. Sejak Selasa (14/6) sore hingga pukul 22.00, sejumlah menteri dan tokoh bergantian datang ke Istana Negara. Mendag Muhammad Lutfi menjadi menteri yang pertama datang ke Istana sekitar pukul 14.00. Wamenkes Dante Saksono Harbuwono juga datang dan diterima Presiden pukul 14.15. Pada pukul 15.30, Menhan Prabowo Subianto juga tiba di Istana. Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad H Wibowo mengungkapkan, ada spekulasi yang menyebut akan ada nama besar yang diberhentikan dari Kabinet Indonesia Maju. Selain itu, rumor PAN akan mendapatkan amanat satu menteri dan satu wakil menteri di kabinet juga muncul. (Yoga)