Perang Budaya

;

Perang Budaya

Sosial, Budaya, dan Demografi Yoga 18 Jun 2022 Kompas (H)

Pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, NTT, Rabu (1/6), Presiden Jokowi mengajak semua komponen bangsa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan penyelenggaraan negara serta dalam kehidupan sehari-hari. Pidato Presiden tidak hanya mencerminkan adanya krisis pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kebangsaan, tetapi juga lebih khusus dalam visi dan misi elite dalam penyelenggaraan kenegaraan. Pancasila adalah tema umum kebudayaan Indonesia. Jika budaya mencakup sistem nilai dan sistem simbol, dalam kegiatan yang terlihat praktis, seperti upacara kenegaraan, birokrasi, dan ekonomi, tecermin nilai-nilai yang merupakan tema umum dari budaya masyarakatnya. Secara ideal, Pancasila merupakan rujukan nilai dalam praktik bernegara dan berbangsa.

Krisis budaya terjadi dalam bentuk pertentangan antara nilai-nilai ideal (ideologi) Pancasila dan kenyataan. Korupsi bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Krisis juga menjelma sebagai bentuk ”perang budaya” berupa pertempuran visi untuk membentuk Indonesia seperti apa yang diangankan. Pertarungan antara orang-orang yang hendak menerapkan nilai-nilai Pancasila dan yang memandang Pancasila hanya sebagai sistem simbol. Pertempuran itu bisa berlangsung dalam berbagai front, mulai dari gedung DPR, ruang-ruang lobi politik, wacana media dan akademis, ceramah keagamaan, media sosial, hingga seni, teater, dan demonstrasi atau parlemen jalanan. Perang budaya melibatkan unsur-unsur budaya, seperti teknologi, ekonomi, politik, masyarakat, dan komunikasi. Jika kekuatan integrasi di antara unsur-unsur budaya dan aktor-aktor budaya lemah, polarisasi dan disintegrasi sosial akan mudah terjadi.

Secara ideal, kaum politisilah yang seharusnya menjaga ideologi keadilan ketimbang hanya mengutamakan kepentingan pasar. Selama ini, pertarungan antara visi keadilan dan liberalisme budaya dan ekonomi telah terkandung dalam kerangka demokrasi, yang melibatkan debat publik, kampanye pemilu, politik legislatif, lobi-lobi, proses hukum dan kasus pengadilan, penetapan agenda oleh kelompok kepentingan dan kelompok pemikir, gerakan keagamaan, wacana akademis, protes dan demonstrasi, peristiwa media, debat televisi, serta budaya populer. Sementara itu, para seniman kontemporer mengerahkan karya seni sebagai artileri ”simbolis” untuk memulai perang budaya melawan sensor dan memperjuangkan kebebasan berbicara. (Yoga)