Mahasiswa di masa kini diharapkan tidak hanya lulus dari perguruan tinggi kemudian menjadi pegawai atau karyawan. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, mereka seharusnya bisa menjadi pembuka lapangan pekerjaan dengan berani berwirausaha. Kemendikbudristek memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri menjadi calon wirausaha melalui program Wirausaha Merdeka. Pemerintah berkolaborasi dengan perguruan tinggi memantik minat dan semangat mahasiswa untuk berwirausaha, mulai dari menanamkan pemikiran dan kompetensi dasar, meningkatkan pengalaman, meningkatkan kemampuan daya kerja, hingga meningkatkan kapasitas dan kualitas mahasiswa sebagai lulusan perguruan tinggi.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek Sri Suning Kusumawardani mengatakan, wirausaha termasuk dalam kelompok yang sangat besar membantu perekonomian negara, bahkan dalam kondisi sulit. Mahasiswa sebagai generasi penerus yang lebih melek digital seharusnya mempunyai peluang lebih besar untuk berwirausaha dibandingkan dengan generasi sebelumnya. ”Selama belajar di perguruan tinggi pelaksana, kami menitipkan adik-adik mahasiswa untuk mendapatkan pendampingan dari praktisi dan akademisi bisnis yang berpengalaman untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa,” kata Sri dalam pembukaan Wirausaha Merdeka di PK Ojong Lecture Theater, Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, Banten, Jumat (1/9). (Yoga)

Usulan penambahan kuota elpiji 3 kg dalam waktu dekat belum menimbulkan masalah. Akan tetapi, ke depan, akan membebani anggaran. Pemerintah mengusulkan kuota elpiji bersubsidi 3 kg sebanyak 8,03 juta ton dalam RAPBN 2024. Tambahan kuota akan disertai rencana transformasi distribusi yang tepat sasaran. Sementara sejumlah fraksi di Komisi VII DPR mengusulkan kuota ditambah lebih banyak menjadi 8,5 juta ton. Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/8) mengatakan, usulan itu disertai kebijakan pendistribusian elpiji tepat sasaran pada 2024.

”(Dengan) melanjutkan upaya transformasi subsidi elpiji 3 kg menjadi berbasis orang dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat,” ujarnya (Kompas, 1/9). Alasan yang mengemuka adalah ekonomi yang pulih pascapandemi membutuhkan pasokan energi agar ekonomi bisa lari kencang. Tambahan pula, elpiji tersebut digunakan oleh UMKM. Sepanjang tahun lalu pemerintah menyalurkan elpiji 3 kg dengan total 7,799 juta ton, bertambah 4,5 % dibandingkan penyaluran tahun 2021 sebesar 7,462 juta ton. Tahun 2022 subsidi elpiji telah melebihi angka Rp 100 triliun. (Yoga)

DPR resmi menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan RAPBN 2024, tetapi terdapat sejumlah catatan soal sasaran pembangunan ekonomi yang menantang. Struktur belanja dalam desain fiskal tahun depan akan dikerucutkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam rapat kerja pemerintah dengan Komisi XI DPR, Kamis (31/8) seluruh fraksi di DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro sesuai usulan pemerintah yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2024. Penetapan asumsi dasar ekonomi makro menjadi langkah awal paling penting dalam proses penyusunan anggaran negara karena berfungsi sebagai landasan menyusun APBN. Penyusunan RAPBN 2024 itu akan dilakukan selama tiga bulan ke depan oleh DPR dan pemerintah sebelum disahkan pada Oktober 2024.

Asumsi dasar ekonomi makro untuk 2024 yang disepakati pemerintah dengan Komisi XI DPR itu adalah pertumbuhan ekonomi 5,2 % secara tahunan, tingkat inflasi tahunan 2,8 %, nilai tukar rupiah Rp 15.000 per USD, dan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,7 %. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan, mengatakan, fraksinya tidak keberatan dengan asumsi dasar ekonomi makro yang diusulkan pemerintah. Tantangan ke depan adalah menyusun struktur belanja RAPBN agar benar-benar bisa mencapai target sasaran pembangunan, seperti menekan kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran, mengecilkan rasio gini, serta membuka lapangan kerja baru. (Yoga)

Indeks Kepercayaan Industri Agustus 2023 berada di posisi 53,22, lebih rendah 0,09 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Sekretaris Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Yan Sibarang Tandiele, Kamis (31/8/2023), mengatakan, subsektor yang mengalami kontraksi adalah subsektor industri logam dasar serta industri reparasi, pemasangan mesin dan peralatan. (Yoga)

Pemerintah mengusulkan kuota elpiji bersubsidi 3 kg sebanyak 8,03 juta ton dalam RAPBN 2024. Tambahan kuota akan disertai rencana transformasi distribusi yang tepat sasaran. Sejumlah fraksi di Komisi VII DPR mengusulkan kuota ditambah lebih banyak menjadi 8,5 juta ton. Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/8) mengatakan, usulan itu disertai kebijakan pendistribusian elpiji tepat sasaran pada 2024. ”(Dengan) melanjutkan upaya transformasi subsidi elpiji 3 kg menjadi berbasis orang dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat,” ujarnya. Dalam upaya transformasi subsidi itu, pendataan pengguna elpiji 3 kg telah dilakukan pada 2023 berbasis teknologi.

Transformasi elpiji bersubsidi itu, ujar Arifin, mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Merespons usulan tersebut, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin, mengatakan, kuota elpiji 3 kg pada 2023 yang diperkirakan terlampaui menjadi sinyal meningkatnya perekonomian nasional. Oleh karena itu, volume 8,03 juta ton dalam Nota Keuangan RAPBN 2024 dinilai terlalu kecil. Sementara itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, menuturkan, elpiji 3 kg selama ini menjadi tulang punggung sektor UMKM di Indonesia. ”Mulai dari UMKM makanan, ataupun lainnya. Bahkan, peternakan juga menggunakan elpiji 3 kg. Maka, kami mengusulkan (volume) 8,5 juta metrik ton,” katanya. (Yoga)

Sebanyak 98 dokter spesialis dan subspesialis dari tiga RS pemerintah di Kota Jayapura, Papua, yaitu RSUD Jayapura, RSUD Abepura, dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura. untuk sementara tidak bertugas di pelayanan poli bagi pasien rawat jalan. Aksi yang dimulai sejak Kamis (31/8) itu sebagai bentuk protes karena Pemprov Papua tidak mengabulkan permintaan revisi kebijakan pemotongan tunjangan tambahan penghasilan pegawai hingga 72,5 %. Pelayanan poli RSUD Jayapura dan RSUD Abepura tetap berjalan seperti biasa. Dokter umum untuk sementara menggantikan dokter spesialis dan subspesialis serta pertugas melayani warga yang berobat di ruang layanan poli. Ketua Komite Medik RSUD Jayapura Yunike Howay mengatakan, pihaknya bersama Komite Medik RSUD Abepura dan RSJ Abepura telah sepakat bahwa dokter spesialis dan subspesialis tidak bertugas di layanan poli. Sebab, belum ada solusi dari Pemprov Papua untuk merealisasikan tuntutan mereka.

Yunike memaparkan, terjadi pengurangan pembayaran  tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) hingga 72 % sejak Januari hingga Agustus tahun ini berdasarkan Pergub Papua No 9 Tahun 2023. Ia menegaskan, pihaknya meminta Pemprov Papua merevisi kembali Pergub Papua No 9/2023. Sebab, regulasi ini bertentangan dengan Permenkes No HK 01.07/Menkes/545 Tahun 2019. Sesuai permenkes, dokter spesialis dan subspesialis yang bekerja di RS provinsi mendapat TPP senilai Rp 24 juta per bulan, dokter spesialis serta subspesialis yang bekerja di RS  rujukan regional senilai Rp 25,5 juta per bulan. Dokter spesialis dan subspesialis di RS pemerintah daerah lainnya Rp 27 juta per bulan. ”Saat ini para dokter hanya  mendapat tunjangan TPP Rp 3,9 juta hingga Rp 7 juta. Padahal, tugas kami bukanlah pegawai negeri sipil seperti biasanya dan waktu kerja yang panjang,” kata Yunike. (Yoga)

Sektor energi dan sumber daya mineral khususnya di pertambangan masih menghadapi beragam tantangan yang tidak mudah. Salah satu isu yang mencuat adalah mendorong pengusaha tambang untuk meningkatkan komitmen terhadap proses reklamasi lahan bekas tambang. Dari tahun ke tahun, persoalan reklamasi menjadi pekerjaan rumah yang belum juga tertunaikan. Akibatnya, kondisi lingkungan wilayah sekitar pertambangan menjadi taruhannya. Padahal, kegiatan reklamasi tambang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan setelah melakukan penambangan sesuai dengan izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Hal ini dibuat ketika perusahan mengajukan izin usaha pertambangan (IUP). Selama ini, pertambangan dilihat sebagai aktivitas bisnis yang sangat kompleks, rumit, dan sarat risiko. Kegiatan pertambangan juga memiliki daya ubah lingkungan yang begitu besar, sehingga memerlukan perencanaan total yang matang. Perencanaan aktivitas pertambangan sejak awal sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan sekaligus pengembangan pegawai dan masyarakat sekitar tambang. Selain itu, pengelolaan lingkungan harus berjalan seiring dengan operasional tambang. Dengan demikian, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang tidak meninggalkan persoalan pada kemudian hari. Proses rehabilitasi atau reklamasi lahan pascatambang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata guna lahan. Selain itu, reklamasi lahan pasca tambang terkait dengan upaya konservasi untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari potensi bahan galian.

Sulitnya menjinakkan inflasi di Amerika Serikat (AS), diiringi dengan pasar tenaga kerja yang kuat dan upah yang meninggi, mendorong bank sentral mereka (The Fed) masih merespons dengan menaikkan suku bunga acuan (Fed Rate) di tahun ini. Setidaknya selama 2023, The Fed telah tercatat menaikkan 100 bps Fed Rate, atau secara kumulatif telah meningkat 11 kali sejak awal 2002. Dengan hal tersebut, Fed Rate saat ini telah mencapai angka 5,25%—5,50%, yang merupakan tingkat tertinggi dalam 22 tahun terakhir. Belum cukup sampai disitu, pada Jumat (25 Agustus 2023), Jerome Powell masih mengingatkan bahwa Fed Rate masih akan berada di level yang tinggi (higher-for-longer) dan masih membuka kemungkinan akan meningkatkan Fed Rate tersebut jika tingkat inflasi masih jauh dari target inflasi mereka senilai 2%. Akibatnya, pasar turut merespons dengan mengasumsikan bahwa Fed Rate masih akan mungkin naik satu kali lagi atau meningkat 25 bps dari nilai saat ini dan akan berada antara 5,50% hingga 5,75% di pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) 1 November 2023 atau paling lambat di FOMC 13 Desember 2023. Sementara, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di 24 Agustus 2023, BI kembali menyiratkan stance prosiklikal mereka dengan tetap mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di angka 5,75%. Sehingga sejak 19 Januari 2023, dapat dilihat bahwa tidak ada perubahan BI7DRR. Hal yang tentunya cukup berbeda dibandingkan dengan apa yang terjadi pada Fed Rate. Namun, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga perlu dilihat secara menyeluruh. Meningkatnya penerbitan surat utang di AS, dengan ekspektasi kenaikan dari US$11 miliar di Agustus 2023 dan terus meningkat 60% hingga mencapai US$354 miliar di Agustus 2024 mendatang; di samping peningkatan risiko pelemahan ekonomi China; dan dorongan dedolarisasi yang diinisiasi melalui Local Currency Transaction antara Indonesia dengan Malaysia, Thailand, China dan Jepang juga perlu menjadi perhatian. Selain itu, dalam periode 31 Juli—24 Agustus 2023, persepsi risiko investasi Indonesia yang diindikasikan Credit Default Swap (CDS) 5 tahun telah naik 10,82 poin; rupiah pun terdepresiasi sebesar 1,26%; IHSG turun 0,68%, dan yield SUN 10 tahun naik 28,0 bps. Karenanya sangat dipahami bahwa dorongan likuiditas dalam negeri dengan dorongan efektivitas implementasi Penerimaan Devisa dari Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan diterbitkannya Surat Berharga Rupiah BI (SRBI) pada 15 September 2023 mendatang menjadi kebijakan pro-cyclical yang diharapkan berdampak positif bagi stabilitas rupiah nantinya.

JAKARTA,ID-Penyelesaian polusi udara memerlukan pendekatan holistk yang melibatkan semua sektor. Selain itu, pemerintah perlu didorong mencari solusi yang benar-benar  efektif dan berkelanjutan  untuk mengatasi polusi  yang sudah akut, terutama di jakarta. Sebelumnya Presiden Jokowi akan memberikan sanski administratif hingga penutupan kepada  industri yang tidak memasang scrubber untuk mengatasi polusi udara. Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat mengatakan, kendaraan bermotor bukan satu-satunya penyebab polusi. Faktanya, asap industri, terutama dari PLTU berbahan bakar batu bara ikut berkontribusi pada kualitas udara yang buruk. Konsumsi batu bara oleh PLTU, kata dia, menghasilkan polutan berbahaya. Itu artinya, dengan peningkatan kendaraan listrik, permintaan listrik akan meningkat. hal ini akan meningkatkan batu bara dan polusi.  Dia menilai, konsumsi untuk kendaraan berlistrik mungkin tampak menarik. Akan tetapi, ini mungkin hanya dinikmati  oleh segelintir orang. Karena itu, sebuah pendekatan yang lebih inklusif seperti memperbaiki transportasi publik akan menjadi jalan keluar. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pakar sosiologi politik sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Kuskridho Ambardi menyebut Nahdatul Ulama (NU) dan Presiden Jokowi berpotensi untuk menentukan kemenangan calon presiden (capres) 2024. Hasil survei berbagai lembaga menyatakan jarak keterpiihan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berselisih tipis dan masih masuk dalam batas galat (margin of error) Untuk itu, dukungan dari NU sangat  diperlukan karena organisasi yang telah berusia dua abad itu memiliki basis massa loyal tradisional yang bisa digerakkan oleh sebuah tim. Faktor penting lainnya adalah Presiden Jokowi yang memiliki sentimen positif yang banyak atribut yang disukai pemilih. "Kalau magnet presiden Jokowi itu sebagai presiden yang punya atribut yang disukai pemilih dan sentimennya positif. Kalau NU punya basis massa besar, jadi dua-duanya baik NU maupun Presiden Jokowi saya kira akan menentukan apalagi tambahan suara yang diperlukan hanya 5-7%," kata Kuskrindo dalam keterangan tertulisnya terima di Jakarta. (Yetete)