Tak pelak, hal ini menimbulkan ancaman bagi keselamatan jiwa masyarakat. Pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Agus Dwi Susanto pada 11 Februari 2023 mengingatkan bahwa polusi udara yang kian parah saat ini bisa memicu berbagai penyakit paru, seperti infeksi saluran pernapasan atas, tuberculosis, asma, dan penyakit paru obstruksi kronis. Alhasil, ini juga membebani perekonomian kita dari segi pengeluaran anggaran kesehatan. Lihat saja, data BPJS Kesehatan menunjukkan selama periode 2018-2022, anggaran yang ditanggung untuk penyakit respirasi mencapai angka signifikan dan memiliki kecenderungan peningkatan tiap tahunnya. Pemerintah jelas tidak tinggal diam. Sejumlah solusi jangka pendek maupun jangka panjang pun dipersiapkan. Solusi jangka pendek antara lain berupa pemberlakuan kembali kebijakan bekerja dari rumah alias work from home bagi para Aparatur Sipil Negara demi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang ditengarai menjadi salah satu sebab utama perburukan polusi. Beberapa solusi jangka panjang juga diterapkan. Dua di antaranya yang menjadi fokus tulisan ini adalah pemberlakuan pajak karbon bagi industri yang menghasilkan emisi karbon tinggi—satu sebab utama lain dari polusi—dan pemberian insentif bagi kendaraan listrik yang dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Kontraproduktivitas juga bisa terjadi pada insentif yang diberikan pada pengembangan energi baru terbarukan (EBT) lain di luar listrik. Merujuk Donny Yusgiantoro dalam Kebijakan Energi Lingkungan (LP3ES, 2017), pemanfaatan sejumlah EBT juga mengandung sejumlah masalah serius. Misalnya, kegiatan geotermal berpotensi mengubah kontur permukaan tanah dan dapat menyebabkan terjadinya longsor.

JAKARTA – Satu per satu petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tiba di Grha Gus Dur, Jalan Gayungsari Timur VIII-IX, Surabaya, Jumat sore, 1 September 2023. Area parkir yang biasanya lengang dalam sekejap dipenuhi mobil. Petang itu, pengurus PKB memiliki agenda penting. Mereka akan membahas tawaran kerja sama dari Partai NasDem untuk menduetkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam kontestasi pemilihan presiden 2024.

Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid mengatakan, pada Jumat pagi, pengurus pusat sebenarnya sudah menggelar rapat pleno di Jakarta untuk membahas tawaran NasDem. Namun rapat itu hanya meminta agar keputusan diambil dalam rapat pleno gabungan Dewan Pengurus Pusat PKB yang melibatkan seluruh jajaran pengurus internal partai. "Jadi, bukan hanya Dewan Syuro PKB dan Tanfidz, tapi juga seluruh badan otonom diundang, seluruh anggota fraksi diundang, bahkan pimpinan pengurus wilayah atau DPW PKB juga diundang," ujarnya

Rapat pleno gabungan itulah yang digelar di Grha Gus Dur, yang sehari-hari menjadi kantor Dewan Pengurus Wilayah PKB Jawa Timur. Adapun keputusan rapat adalah menerima tawaran NasDem. Keputusan ini didukung oleh seluruh pengurus yang hadir dalam rapat. Begitu juga dengan kiai. "Kami menerima dan menindaklanjuti tawaran NasDem pada ketua umum kami, Gus Muhaimin Iskandar," kata Hasanuddin. (Yetede)

Animo masyarakat berlibur dan melakukan perjalanan wisata terus bertumbuh. Bahkan, belanja masyarakat untuk berwisata sudah lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelum pandemi Covid-19. Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Yudita Wahyu Dewanti mengatakan, antusiasme masyarakat berekreasi sangat tinggi setelah pandemi, terbukti dari pertumbuhan nilai transaksi kartu kredit Bank Mandiri untuk liburan dan perjalanan wisata. Bank Mandiri mencatat nilai transaksi kartu kredit untuk kategori travel selama periode Januari-Agustus 2023 mencapai Rp 2,8 triliun, tumbuh 71,4 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hingga akhir tahun, pertumbuhannya diharapkan mencapai 80 %.

”Nilai transaksi tersebut sudah melampaui periode sama tahun 2019 atau sebelum pandemi. Jadi, luar biasa animo berwisata dan bepergian dari nasabah-nasabah kami,” kata Yudita saat membuka Kompas Travel Fair (KTF) 2023 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (1/9). KTF 2023 akan berlangsung hingga Minggu (3/9). Vice President Card Head Bank Mandiri Bery Agung Puspandika mengatakan, berdasarkan data transaksi, saat ini cenderung berimbang antara perjalanan ke luar negeri dan domestik. Hal ini efek program Kemenparekraf yang menggalakkan berwisata ke berbagai penjuru Nusantara. (Yoga)

Mahasiswa di masa kini diharapkan tidak hanya lulus dari perguruan tinggi kemudian menjadi pegawai atau karyawan. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, mereka seharusnya bisa menjadi pembuka lapangan pekerjaan dengan berani berwirausaha. Kemendikbudristek memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri menjadi calon wirausaha melalui program Wirausaha Merdeka. Pemerintah berkolaborasi dengan perguruan tinggi memantik minat dan semangat mahasiswa untuk berwirausaha, mulai dari menanamkan pemikiran dan kompetensi dasar, meningkatkan pengalaman, meningkatkan kemampuan daya kerja, hingga meningkatkan kapasitas dan kualitas mahasiswa sebagai lulusan perguruan tinggi.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek Sri Suning Kusumawardani mengatakan, wirausaha termasuk dalam kelompok yang sangat besar membantu perekonomian negara, bahkan dalam kondisi sulit. Mahasiswa sebagai generasi penerus yang lebih melek digital seharusnya mempunyai peluang lebih besar untuk berwirausaha dibandingkan dengan generasi sebelumnya. ”Selama belajar di perguruan tinggi pelaksana, kami menitipkan adik-adik mahasiswa untuk mendapatkan pendampingan dari praktisi dan akademisi bisnis yang berpengalaman untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa,” kata Sri dalam pembukaan Wirausaha Merdeka di PK Ojong Lecture Theater, Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, Banten, Jumat (1/9). (Yoga)

Usulan penambahan kuota elpiji 3 kg dalam waktu dekat belum menimbulkan masalah. Akan tetapi, ke depan, akan membebani anggaran. Pemerintah mengusulkan kuota elpiji bersubsidi 3 kg sebanyak 8,03 juta ton dalam RAPBN 2024. Tambahan kuota akan disertai rencana transformasi distribusi yang tepat sasaran. Sementara sejumlah fraksi di Komisi VII DPR mengusulkan kuota ditambah lebih banyak menjadi 8,5 juta ton. Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/8) mengatakan, usulan itu disertai kebijakan pendistribusian elpiji tepat sasaran pada 2024.

”(Dengan) melanjutkan upaya transformasi subsidi elpiji 3 kg menjadi berbasis orang dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat,” ujarnya (Kompas, 1/9). Alasan yang mengemuka adalah ekonomi yang pulih pascapandemi membutuhkan pasokan energi agar ekonomi bisa lari kencang. Tambahan pula, elpiji tersebut digunakan oleh UMKM. Sepanjang tahun lalu pemerintah menyalurkan elpiji 3 kg dengan total 7,799 juta ton, bertambah 4,5 % dibandingkan penyaluran tahun 2021 sebesar 7,462 juta ton. Tahun 2022 subsidi elpiji telah melebihi angka Rp 100 triliun. (Yoga)

DPR resmi menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan RAPBN 2024, tetapi terdapat sejumlah catatan soal sasaran pembangunan ekonomi yang menantang. Struktur belanja dalam desain fiskal tahun depan akan dikerucutkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam rapat kerja pemerintah dengan Komisi XI DPR, Kamis (31/8) seluruh fraksi di DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro sesuai usulan pemerintah yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2024. Penetapan asumsi dasar ekonomi makro menjadi langkah awal paling penting dalam proses penyusunan anggaran negara karena berfungsi sebagai landasan menyusun APBN. Penyusunan RAPBN 2024 itu akan dilakukan selama tiga bulan ke depan oleh DPR dan pemerintah sebelum disahkan pada Oktober 2024.

Asumsi dasar ekonomi makro untuk 2024 yang disepakati pemerintah dengan Komisi XI DPR itu adalah pertumbuhan ekonomi 5,2 % secara tahunan, tingkat inflasi tahunan 2,8 %, nilai tukar rupiah Rp 15.000 per USD, dan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,7 %. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan, mengatakan, fraksinya tidak keberatan dengan asumsi dasar ekonomi makro yang diusulkan pemerintah. Tantangan ke depan adalah menyusun struktur belanja RAPBN agar benar-benar bisa mencapai target sasaran pembangunan, seperti menekan kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran, mengecilkan rasio gini, serta membuka lapangan kerja baru. (Yoga)

Indeks Kepercayaan Industri Agustus 2023 berada di posisi 53,22, lebih rendah 0,09 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Sekretaris Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Yan Sibarang Tandiele, Kamis (31/8/2023), mengatakan, subsektor yang mengalami kontraksi adalah subsektor industri logam dasar serta industri reparasi, pemasangan mesin dan peralatan. (Yoga)

Pemerintah mengusulkan kuota elpiji bersubsidi 3 kg sebanyak 8,03 juta ton dalam RAPBN 2024. Tambahan kuota akan disertai rencana transformasi distribusi yang tepat sasaran. Sejumlah fraksi di Komisi VII DPR mengusulkan kuota ditambah lebih banyak menjadi 8,5 juta ton. Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/8) mengatakan, usulan itu disertai kebijakan pendistribusian elpiji tepat sasaran pada 2024. ”(Dengan) melanjutkan upaya transformasi subsidi elpiji 3 kg menjadi berbasis orang dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat,” ujarnya. Dalam upaya transformasi subsidi itu, pendataan pengguna elpiji 3 kg telah dilakukan pada 2023 berbasis teknologi.

Transformasi elpiji bersubsidi itu, ujar Arifin, mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Merespons usulan tersebut, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin, mengatakan, kuota elpiji 3 kg pada 2023 yang diperkirakan terlampaui menjadi sinyal meningkatnya perekonomian nasional. Oleh karena itu, volume 8,03 juta ton dalam Nota Keuangan RAPBN 2024 dinilai terlalu kecil. Sementara itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, menuturkan, elpiji 3 kg selama ini menjadi tulang punggung sektor UMKM di Indonesia. ”Mulai dari UMKM makanan, ataupun lainnya. Bahkan, peternakan juga menggunakan elpiji 3 kg. Maka, kami mengusulkan (volume) 8,5 juta metrik ton,” katanya. (Yoga)

Sebanyak 98 dokter spesialis dan subspesialis dari tiga RS pemerintah di Kota Jayapura, Papua, yaitu RSUD Jayapura, RSUD Abepura, dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura. untuk sementara tidak bertugas di pelayanan poli bagi pasien rawat jalan. Aksi yang dimulai sejak Kamis (31/8) itu sebagai bentuk protes karena Pemprov Papua tidak mengabulkan permintaan revisi kebijakan pemotongan tunjangan tambahan penghasilan pegawai hingga 72,5 %. Pelayanan poli RSUD Jayapura dan RSUD Abepura tetap berjalan seperti biasa. Dokter umum untuk sementara menggantikan dokter spesialis dan subspesialis serta pertugas melayani warga yang berobat di ruang layanan poli. Ketua Komite Medik RSUD Jayapura Yunike Howay mengatakan, pihaknya bersama Komite Medik RSUD Abepura dan RSJ Abepura telah sepakat bahwa dokter spesialis dan subspesialis tidak bertugas di layanan poli. Sebab, belum ada solusi dari Pemprov Papua untuk merealisasikan tuntutan mereka.

Yunike memaparkan, terjadi pengurangan pembayaran  tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) hingga 72 % sejak Januari hingga Agustus tahun ini berdasarkan Pergub Papua No 9 Tahun 2023. Ia menegaskan, pihaknya meminta Pemprov Papua merevisi kembali Pergub Papua No 9/2023. Sebab, regulasi ini bertentangan dengan Permenkes No HK 01.07/Menkes/545 Tahun 2019. Sesuai permenkes, dokter spesialis dan subspesialis yang bekerja di RS provinsi mendapat TPP senilai Rp 24 juta per bulan, dokter spesialis serta subspesialis yang bekerja di RS  rujukan regional senilai Rp 25,5 juta per bulan. Dokter spesialis dan subspesialis di RS pemerintah daerah lainnya Rp 27 juta per bulan. ”Saat ini para dokter hanya  mendapat tunjangan TPP Rp 3,9 juta hingga Rp 7 juta. Padahal, tugas kami bukanlah pegawai negeri sipil seperti biasanya dan waktu kerja yang panjang,” kata Yunike. (Yoga)

Sektor energi dan sumber daya mineral khususnya di pertambangan masih menghadapi beragam tantangan yang tidak mudah. Salah satu isu yang mencuat adalah mendorong pengusaha tambang untuk meningkatkan komitmen terhadap proses reklamasi lahan bekas tambang. Dari tahun ke tahun, persoalan reklamasi menjadi pekerjaan rumah yang belum juga tertunaikan. Akibatnya, kondisi lingkungan wilayah sekitar pertambangan menjadi taruhannya. Padahal, kegiatan reklamasi tambang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan setelah melakukan penambangan sesuai dengan izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Hal ini dibuat ketika perusahan mengajukan izin usaha pertambangan (IUP). Selama ini, pertambangan dilihat sebagai aktivitas bisnis yang sangat kompleks, rumit, dan sarat risiko. Kegiatan pertambangan juga memiliki daya ubah lingkungan yang begitu besar, sehingga memerlukan perencanaan total yang matang. Perencanaan aktivitas pertambangan sejak awal sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan sekaligus pengembangan pegawai dan masyarakat sekitar tambang. Selain itu, pengelolaan lingkungan harus berjalan seiring dengan operasional tambang. Dengan demikian, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang tidak meninggalkan persoalan pada kemudian hari. Proses rehabilitasi atau reklamasi lahan pascatambang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata guna lahan. Selain itu, reklamasi lahan pasca tambang terkait dengan upaya konservasi untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari potensi bahan galian.