Rencana PT Perusahaan Gas Negara Tbk. me­naikkan harga jual gas pada 1 Oktober 2023 menuai protes dari pelaku usaha. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kebijakan yang diambil oleh BUMN gas ini tentunya akan menambah beban baru bagi para pebisnis. Padahal, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tidak memberi izin kepada PGN untuk menaikkan harga jual kepada pelanggan komersial dan industri di luar penerima harga gas bumi tertentu atau HGBT. Selain mendapat penolakan dari Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian yang membawahi pelaku usaha manufaktur sebagai pengguna terbesar gas yang berasal dari PGN turut menyatakan penolakannya. Berdasarkan surat edaran yang diterima Bisnis, penyesuaian harga terjadi untuk sejumlah kategori pelanggan. Harga gas untuk pelanggan komersial dan industri PB-KSv yang awalnya dipatok seharga US$9,78 per MMbtu, akan naik menjadi US$11,99 per MMbtu. Untuk pelanggan Bronze 1 dipatok Rp10.000 per meter kubik, sebelumnya Rp6.000 per meter kubik yang akan mulai ditetapkan per 1 Januari 2024. Padahal, pertengahan tahun ini, tujuh industri penerima harga gas tertentu yaitu sebesar US$6 per MMbtu sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 121/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, telah mengalami kenaikan harga. Kementerian Perindustrian menyebutkan kenaikan tersebut tentunya memberatkan dunia usaha, padahal masih banyak yang belum menerima insentif sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Pelaku usaha dalam hal ini diwakilkan oleh sejumlah aso­siasi menyatakan penolakannya. Gas sebagai energi dan bahan baku memiliki porsi besar dalam biaya produksi, untuk industri makanan dan minuman misalnya menggunakan gas sebagai energi sebesar 50% dari biaya produksi.

Ini adalah waktu yang menarik bagi kepemimpinan Indonesia dalam persaingan global menuju titik nol. Saat Jakarta menjadi tuan rumah KTT Asean 2023, Indonesia juga sedang bersiap-siap menyambut kehadiran pasar karbon dan perdagangan karbon.Seperti halnya pasar baru lainnya, akan ada peluang dan risiko, dan yang paling penting bagi investor atau pengembang proyek yang ingin terlibat adalah memastikan bahwa mereka memahami kekhususan pasar dan apa yang ingin dicapai.Kita telah melihat pasar karbon bermunculan di seluruh dunia dalam dua dekade terakhir dan sekarang kita melihat adanya peningkatan keterkaitan dan koordinasi antara pasar nasional dengan investasi dan perdagangan internasional. Keputusan Indonesia untuk mengizinkan investor asing membeli kredit yang dihasilkan dari skema yang baru saja diluncurkan ini memiliki potensi untuk menarik pendanaan baru bagi proyek-proyek lingkungan yang sangat dibutuhkan, tetapi juga meningkatkan kompleksitas sistem itu sendiri. Indonesia merupakan rumah bagi sejumlah besar hutan hujan dunia, serta hutan bakau yang luas yang merupakan penyimpan ‘karbon biru’ yang sangat penting dan harus dilindungi atau dipulihkan. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan dan menjadi tuan rumah bagi solusi berbasis alam yang merupakan penghasil utama kredit karbon. Potensi maksimum Indonesia untuk mitigasi iklim berbasis alam diperkirakan mencapai 177% dari kontribusi nasional Indonesia di semua sektor berdasarkan Perjanjian Paris. Hal ini berarti bahwa jika Indonesia dapat mencapai potensi NBSnya, Indonesia akan menjadi pengekspor utama kredit karbon. Kredit yang diperdagangkan adalah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPEGRK), yang menunjukkan jumlah pengurangan emisi gas rumah kaca, yang dikuantifikasi ke dalam satuan ton karbon dioksida. Kredit-kredit ini akan menjalani audit dan verifikasi yang signifikan untuk menentukan nilai dasarnya, sebelum memasuki bursa. Diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sistem Registrasi Nasional (SRN) akan menilai proyek-proyek baru untuk memastikan bahwa desain dan implementasinya menghasilkan kredit karbon dengan integritas tinggi. Metodologi yang memenuhi syarat saat ini di bawah SRN adalah metodologi yang disetujui oleh Kementerian, Standar Nasional Indonesia, dan UNFCCC.

Kemenaker mengeluhkan jumlah kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum kunjung mencakup seluruh penduduk bekerja. Padahal, program jamsostek diyakini memiliki manfaat besar bagi pekerja. Salah satunya, dapat menurunkan angka kemiskinan. ”Begitu besarnya manfaat dari jamsostek, tetapi belum diimbangi dengan jumlah kepesertaan yang ada,” ucap Menaker Ida Fauziyah dalam siaran pers pembukaan Forum Komunikasi Jamsostek, Senin (4/9) malam, di Jakarta. Dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS per Februari 2023, menurut Ida, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia 211,59 juta orang. Penduduk yang bekerja 138,63 juta orang.

Sesuai data BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2023, jumlah kepesertaan baru 37,40 juta penduduk bekerja. Terdiri dari peserta penerima upah (31,05 juta orang), peserta bukan penerima upah (6,35 juta orang), peserta pada sektor jasa konstruksi (7,40 juta orang), dan pekerja migran Indonesia (391.344 orang). Artinya, dari semua penduduk bekerja yang telah terlindungi jamsostek sebanyak 26,97 %, dan 7,61 persen di antaranya merupakan pekerja sektor informal. ”Kondisi seperti itu perlu didiskusikan tentang bagaimana memastikan seluruh penduduk bekerja bisa mendapatkan pelayanan jamsostek. Saya rasa semua pemangku kepentingan di ketenagakerjaan harus berkolaborasi dan bersinergi,” kata Ida. (Yoga)

JAKARTA,ID-Kesetaraan akan menjadi nilai (value) utama yang harus dihormati bersama oleh Perhimpunan  Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Asean. Bahkan, nilai kesetaraan  akan tetap dijunjung bersama dalam bingkai  persatuan dan kebersamaan, meski nilai tersebut saat ini terlihat telah menjadi barang langka di dunia. "Tapi di Asean berbeda, kesetaraan justru menjadi value utama yang kita hormati dan kita junjung bersama dalam bingkai persatuan dan kebersamaan, sehingga kapal besar Asean dapat terus melaju," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato pada Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 Asean di Jakarta, Selasa (05/09/2023). Dalam pidatonya di hadapan para pemimpin Asean itu, Presiden cukup intensif memberikan penekanan terhadap isu kesetraan, meski tidak menjabarkan lebih rinci terkait kesetraan yang terjadi di dunia saat ini. Dalam pidatonya yang berlangsung sekitar lima menit 21 detik itu, Jokowi menyebut kata 'setara' atau 'kesetaraan' hingga sebanyak lima kali. Bahkan, Presiden pun menyebutkan, bahwa banyak persoalan yang yang mencuat di dunia selama ini bermula dari adanya ketidaksetaraan. "Banyak ketidakadilan dan konflik terjadi akibat tidak adanya kesetaraan," ucap Jokowi. (Yetede)

JAKARTA,ID-Masalah Myanmar dan Asean Outlook in Indo-Pasific (AOIP) menjadi dua fokus pembahasan dalam Reatreat Session pada konferensi tingkat tinggi (KTT) ke-43 Asean yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di Jakarta, Selasa (05/09/2023). Dalam kesempatan itu, ia mengingat bahwa Lima Poin Konsensus (5PC) akan tetap menjadi pedoman utama Asean dalam menyelesaikan krisis Myanmar. "Terkait implementasi 5PC, saya ingin ingatkan bahwa 5PC adalah upaya kolektif Asean sebagai keluarga, yang telah disepakati para pemimpin Asean di Jakarta pada 24 April 2021. Dan 5PC akan tetap jadi pedoman utama Asean," ujar dia. Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi, diskusi mengenai masalah dilakukan dengan sangat terbuka dan para pemimpin me-review implementasi dari 5PC sesuai mandat KTT 40 dan 41. "Kesimpulannya, tidak ada kemajuan yang signifikan dalam implementasi 5PC. Semua memahami situasi yang sangat pelik, complicated, dan tidak mudah untuk diselesaikan. Dan semua,  pemimpin tadi sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Indonesia," kata dia. (Yetede)

Agenda ”mendorong keberlanjutan karet dan pengembangan karet berkelanjutan” jadi tema sentral temu Asosiasi Negara-negara Produsen Karet Alam di Palembang pekan lalu. Slogan ”keberlanjutan” mengemuka karena karet dihadapkan pada sejumlah tantangan yang mengancam kelangsungannya, antara lain, tren penurunan harga karet dunia,konversi tanaman karet, serta isu perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. Selain itu, pasar karet alam dunia tengah berubah ke arah permintaan karet alam beserta produk turunannya yang berkelanjutan (Kompas, 4/9). Pertemuan negara-negara anggota ANRPC ini berlangsung di tengah gonjang-ganjing industri karet nasional. Berbagai faktor menyebabkan kian terpuruknya kinerja sektor ini, tecermin dari terus menurunnya produksi beberapa tahun terakhir. Sangat rendahnya produktivitas dan fluktuasi harga karet menjadi momok terbesar yang belum teratasi hingga kini. Rendahnya harga karet dunia menyebabkan petani karet tidak mampu merawat kebunnya. Banyak dari mereka yang akhirnya memilih menelantarkan kebun atau mengonversi tanaman karet menjadi tanaman lain yang lebih prospektif.

Akibatnya, berbeda dengan banyak negara lain, seperti Vietnam, Laos, Kamboja, dan Pantai Gading, yang justru melakukan ekspansi lahan, luasan perkebunan karet Indonesia justru terus menyusut karena konversi lahan. Tak terurusnya kebun membuat produktivitas lahan sangat rendah, hanya 300 kilogram (kg) karet remah/hektar/tahun, jauh di bawah negara penghasil karet lain yang bisa 1.300 kg/ hektar/tahun. Di sisi hilirnya, kita juga masih tertinggal dalam hilirisasi menuju produk karet hilir bernilai tambah tinggi karena pemerintah selama ini abai membangun industri hilirnya. Perlu uluran tangan pemerintah agar industri ini tak kian terpuruk. Tidak hanya dukungan di hilir dalam bentuk bantuan untuk peremajaan tanaman atau pemupukan, tetapi juga secara serius mendorong hilirisasi dan integrasi dengan  rantai pasok industri serta proyek-proyek pembangunan. (Yoga)

ASEAN Business Advisory Council 2023 menetapkan lima agenda prioritas, yakni pemberdayaan UMKM, konektivitas masyarakat secara digital, memastikan ketahanan pangan dan kesehatan, dekarbonisasi ekonomi, serta memfasilitasi investasi dan perdagangan negara-negara ASEAN. Sejalan dengan itu, ASEAN BAC 2023 meluncurkan delapan proyek. Ketua ASEAN Business Advisory Council Arsjad Rasjid, yang juga Ketua Kadin Indonesia, mengemukakan, lima isu prioritas ASEAN BAC 2023 diterjemahkan ke dalam delapan proyek. Proyek-proyek itu dinilai menjadi solusi inovatif bagi kawasan.

Proyek warisan ASEAN-BAC 2023 meliputi ASEAN QR Code, Marketplace Lending Platform, Wiki Entrepreneur, ASEAN Net Zero Hub, dan Carbon Center of Excellence. Selain itu, ASEAN One Shot Campaign, Inclusive Closed-Loop Model of Agriculture Product, dan Representative of ASEAN Business Entity. ”Upaya mencapai integrasi ekonomi ASEAN harus memberikan dampak yang konkret,” ujar Arsjad, dalam ASEAN Business and Investment Summit 2023, di Jakarta, Senin (4/9). (Yoga)

Sejumlah perusahaan modal ventura milik negara bersinergi membentuk Merah Putih Fund, yang pada putaran pendanaan pertama berhasil mengumpulkan investasi sebesar 300 juta USD. Merah Putih Fund bertujuan mempercepat pengembangan ekosistem usaha rintisan di Tanah Air. ”Setiap modal ventura milik BUMN perlu disinergikan. Tujuannya agar mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi ekosistem perusahaan rintisan bidang teknologi atau start up dalam negeri. Suntikan investasi yang akan dilakukan oleh Merah Putih Fund bersifat akselerasi bagi start up yang sedang menuju status unicorn,” ujar Wakil Menteri BUMN Rosan Perkasa Roeslani, saat menghadiri acara Perjanjian Partisipasi Merah Putih Fund, Senin (4/9) di Jakarta.

Perjanjian Partisipasi Merah Putih Fund dilakukan oleh Mandiri Capital Indonesia (Bank Mandiri), MDI Ventures (Telkom), BRI Ventures (BRI), Telkomsel Mitra Inovasi (Telkomsel), dan BNI Ventures (BNI). Perjanjian partisipasi tersebut menandai peresmian Merah Putih Fund. Dari 300 juta USD dana investasi putaran pertama yang terkumpul, porsi yang paling besar berasal dari Telkom Grup. Rosan menekankan agar Merah PutihFund menjaga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas selama proses penyuntikan dana kepada start up. Legalitas start up juga harus diutamakan. (Yoga)

Total investasi swasta di sektor hiburan di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp 20 triliun. ”Ini mainly play, artinya entertainment, hotel, dan sebagainya, termasuk ruang terbuka hijau,” kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono dalam keterangan tertulis, Senin (4/9/2023). Sampai saat ini, Otorita IKN sudah menerima 270 minat investasi dalam dan luar negeri. (Yoga)

Dampak El Nino bukan satu-satunya tantangan sektor perberasan pada akhir dan awal tahun ini. Ada persoalan lain yang perlu dicari solusinya oleh pemerintah dan pemangku terkait, yakni perlunya keadilan usaha perberasan dan harga beras. Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja Kemendag dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen di Jakarta, Senin (4/9). Menurut anggota Komisi VI DPR Ananta Wahana, kehadiran korporasi besar memang menguntungkan petani karena mampu membeli gabah dengan harga tinggi. Namun, hal itu dapat mematikan penggilingan-penggilingan padi kecil. Di Serang, Banten, misalnya, sudah banyak penggilingan padi kecil yang berhenti beroperasi karena kalah bersaing mendapatkan gabah. Penutupan itu juga menyebabkan pengangguran. Rerata penggilingan kecil itu memiliki 10 pekerja. 

Di sisi lain, pembelian gabah dengan harga tinggi mendongkrak harga beras. Konsumen, khususnya masyarakat bawah, terbebani. ”Pemerintah diharapkan mencari solusi ini agar petani tetap untung, penggilingan padi kecil tidak mati dan bisa mempertahankan pekerja, serta konsumen tidak terbebani kenaikan harga beras,” ujarnya. Kekeringan akibat El Nino dapat menggerus produksi serta mengerek harga gabah dan beras.  Kementan memperkirakan, dampak El Nino sedang dapat menyebabkan produksi beras berkurang 380.000 ton. Namun, jika yang terjadi El Nino kuat, produksi beras yang hilang bisa mencapai 1,2 juta ton. (Yoga)