Harga gabah hasil panen sebagian petani di Lampung turun hingga di bawah acuan harga pembelian pemerintah. Namun, harga sebagian beras medium bertahan di atas harga eceran (HET) tertinggi. Kondisi ini dikhawatirkan menekan kesejahteraan petani. Kepala BPS Lampung Atas Parlindungan Lubis di Bandar Lampung, Senin (3/6) mengatakan, pada Mei 2024 harga rata-rata gabah kering panen (GKP) di tingkat petani turun 0,42 % dari Rp 5.001 per kg, jadi Rp 4.980 per kg. Sementara di penggilingan, harga GKP turun 0,5 % dari Rp 5.110 per kg, jadi Rp 5.085 per kg. Selama Mei 2024, BPS Lampung melakukan survei harga gabah di tingkat produsen di 66 titik observasi.

Survei harga GKP dilakukan di 38 titik observasi, sementara survei harga gabah kering giling (GKG) dilakukan di 28 titik observasi. Dari survei itu, harga GKP tertinggi di tingkat petani tercatat Rp 5.500 per kg, yakni varietas ciherang di Kecamatan Palas, Lampung Selatan. ”Harga terendah GKP di petani yaitu Rp 4.500 per kg, varietas ciherang, (terjadi) di Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan,” kata Atas saat menyampaikan perkembangan harga gabah dan beras. Di tingkat penggilingan, harga GKP tertinggi tercatat Rp 5.600 per kg, sementara harga GKP terendah tercatat Rp 4.600 per kg.

Harga GKG tertinggi di tingkat petani di Lampung tercatat Rp 6.000 per kg, sedangkan harga GKG terendah tercatat Rp 5.800 per kg. Berdasarkan Peraturan Bapanas No 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras, HPP GKP ditingkat petani ditetapkan Rp 5.000 per kg. Regulasi ini juga menetapkan HPP GKG di tingkat penggilingan Rp 6.200 per kg. Dengan demikian, sebagian petani di Lampung mendapatkan harga jual hasil panennya di bawah HPP. Padahal, HPP ditetapkan, untuk melindungi pendapatan petani sekaligus menjadi acuan pembelian gabah dan beras produksi domestik untuk cadangan beras pemerintah. (Yoga)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sumbar menyoroti penindakan perambahan hutan untuk perkebunan sawit di Kabupaten Pesisir Selatan yang hanya menangkap pelaku di lapangan. Aktor intelektual atau pelaku utamanya semestinya juga ditangkap jika pemerintah serius mencegah kerusakan hutan. Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Wengki Purwanto, Senin (3/6) mengatakan, langkah yang diambil Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkesan reaktif bekerja karena muncul desakan publik pascabencana banjir bandang di Pesisir Selatan, 7-8 Maret lalu.

”Kesannya, yang penting muncul pesan ke publik bahwa ’Kami sudah bekerja, sudah menegakkan hukum dengan menangkap pelaku yang melanggar UU P3H (Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).’ Namun, aktor utamanya tidak tersentuh,” kata Wengki. Sebelumnya, Ditjen Gakkum KLHK menetapkan EL (66), warga Dusun Baru Alang Rambah, Pesisir Selatan, sebagai tersangka, Senin (3/6). EL bersama MD (30), warga Kumbung Talang Medan, Kecamatan Lunang, ditangkap saat membuka lahan dan membuat jalur dengan ekskavator untuk perkebunan sawit illegal di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Rabu (22/5). EL jadi tersangka, sedangkan MD berstatus saksi.

Wengki melanjutkan, belum tersentuhnya pelaku utama membuat problem kerusakan hutan di Sumbar ini tak kunjung selesai. Kawasan hutan yang rusak dan beralih fungsi jadi perkebunan sawit meluas setiap tahun dan akhirnya memicu bencana ekologis. Rekam jejak di Sumbar selama ini, penegakan hukum cuma sampai pada pelaku lapangan. Sementara pelaku utama atau pemodal bisa melenggang bebas. Kekhawatiran itu didukung fakta bahwa petugas kehilangan barang bukti ekskavator yang dijadikan oleh para pelaku lapangan untuk membuka lahan. Padahal, saat operasi pada 22 Mei, petugas menemukan ekskavator di lokasi, tetapi belum menyitanya. Saat kembali beberapa hari kemudian, barang bukti itu hilang. (Yoga)

Pengusaha pariwisata di Kepulauan Riau mengeluhkan harga tiket kapal Batam-Singapura yang melonjak hampir dua kali lipat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengendus campur tangan kartel di balik kenaikan itu. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Kepri, Eva Betty Siahaan, Senin (3/6) mengatakan, usaha tur dan perjalanan merosot karena biaya perjalanan membengkak. Kunjungan wisatawan dari Singapura ke Batam anjlok sampai 60 %, karena harga tiket kapal yang melonjak.

”Daripada beli tiket 76 dollar Singapura (Rp 915.000) untuk ke Batam, wisatawan Singapura mending ke Johor (Malaysia). Uang segitu cukup buat menginap dan makan satu hari di Johor,” ujarnya. Harga tiket kapal feri Batam-Singapura naik sejak April 2024. Kini, tiket pergi pulang untuk pemegang paspor Indonesia harganya Rp 760.000, naik dari sebelumnya Rp 450.000. Bagi pemegang paspor negara lain, harga tiket sekarang Rp 915.000, sebelumnya sekitar Rp 650.000.

Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas mengatakan, rute feri Batam-Singapura dilayani empat perusahaan yang semuanya berbasis di Singapura. Kepada KPPU, operator kapal menyatakan, mereka menaikkan harga tiket karena kenaikan harga minyak dunia. ”Yang menjadi pertanyaan, kok, melonjaknya tinggi sekali dan semua operator menerapkan harga yang sama. Ini seolah-olah bentuk kartel dan ada kesepakatan,” ujar Ridho. Saat ini KPPU masih dalam proses menyelidiki dugaan kartel dan pengaturan harga tiket kapal tersebut, jika terbukti, perusahaan bisa dikenai denda 50 % dari keuntungan yang didapat selama melakukan praktik kartel atau 10 % dari omzet. (Yoga)

Jumlah penumpang LRT Jakarta, MRT Jakarta dan Transjakarta, April 2024 tercatat turun secara bulanan. Penurunan jumlah penumpang ini diperkirakan merupakan imbas dari Lebaran 2024 dan diprediksi akan meningkat lagi pada Mei 2024. Plt Kepala BPS DKI Jakarta Dwi Paramita Dewi di Jakarta, Senin (3/6) mengatakan, jumlah penumpang MRT Jakarta pada April 2024 mencapai 2,6 juta orang atau turun 9,33 % dibanding Maret 2024 di 2,87 juta orang. Namun, jumlah itu meningkat 26,26 % dibanding April 2023 (year-on-year). Realisasi perjalanan MRT Jakarta pada April 2024 mencapai 7.626 perjalanan, turun 4,4 % atau 351 perjalanan disbanding bulan sebelumnya, di 7.977 perjalanan. Namun, disbanding April 2023, jumlah perjalanan MRT Jakarta meningkat 4,9 % atau naik 356 perjalanan.

Sementara jumlah penumpang LRT Jakarta pada April 2024 tercatat 84.571 orang atau turun 8,08 % dibanding Maret 2024 yang tercatat 92.004 orang. Namun, jumlah itu meningkat 16,94 % dibanding April 2023. Total perjalanan LRT Jakarta pada April 2024 tercatat 6.120 perjalanan atau turun 3,18 % dibanding Maret 2024 yang tercatat 6.321 perjalanan. Sementara, jumlah penumpang Transjakarta pada April 2024 tercatat 26,9 juta orang, turun 10,58 % dibanding Maret 2024 yang mencapai 30 juta orang. Namun, jumlah ini meningkat 61,21 % dibanding April 2023.

Direktur Operasi dan Keselamatan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Daud Joseph membenarkan penurunan tersebut. Menurut dia, penurunan jumlah penumpang terjadi karena bertepatan dengan Lebaran 2024. ”Lima hari pertama pada bulan April adalah bulan puasa dan warga sudah mulai cuti dan bersiap untuk mudik. Setelah itu, cuti bersama Idul Fitri tanggal 6-15 April. Lalu, ada perpanjangan cuti bersama dari institusi pemerintahan,” kata Daud. Meski demikian, ujar Daud, jumlah penumpang Transjakarta sepanjang Mei 2024 naik dibandingkan dengan April 2024, yakni lebih dari 29 juta penumpang. Namun, jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2024 yang tercatat 30 juta penumpang. (Yoga)

Tidak ada angin dan tak ada hujan, tiba-tiba Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono mundur dari jabatannya. Pengunduran diri ini dikhawatirkan membawa persepsi negatif terhadap investasi di ibu kota baru, Nusantara. Pengunduran diri Bambang Susantono itu dibarengi dengan Wakil Kepala Badan Otorita IKN, Dhony Rahajoe. Secara formal, pengumuman mundur dilakukan di Istana, kemarin. Beberapa pekan sebelumnya, Presiden Joko Widodo disebut sudah mengetahui rencana itu. Namun, tidak ada keterangan jelas mengenai alasan pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe yang baru menjabat seumur jagung tersebut. Mereka berdua dilantik pada 10 Maret 2022. Istana pun mengumumkan pengangkatan pelaksana tugas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai Plt. Kepala OIKN dan Wakil Menteri Agraria dan ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai Plt. Wakil Kepala OIKN. Hari ini, Presiden Jokowi dijadwalkan menggelar ground-breaking proyek IKN tahap 6 dengan didominasi investasi di sektor pendidikan. Beredar kabar bahwa Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe bukan mundur, tetapi dimundurkan dari jabatannya. Fraksi PDIP yang mengembuskan kabar pencopotan kedua orang tersebut. Kabarnya, mereka tidak mampu memenuhi target. 

Mulai dari mendatangkan investor dari luar negeri hingga kontruksi yang sangat lamban. Bahkan, rencana upacara bendera hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 terancam batal, karena masalah persiapan. Dhony Rahajoe memberikan keterangan tertulis, tetapi tidak menjelaskan secara gamblang alasan mundur dari Wakil Ketua Otorita IKN. Dari kalangan pengusaha bersuara bahwa masih percaya bahwa proyek IKN akan berjalan dengan pengunduran diri dua nakhoda tersebut. Namun, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pengunduran diri Bambang dan Dhony agar memberikan persepsi positif dalam berinvestasi. Menurut harian ini, pemerintah sebaiknya secara gamblang memberikan penjelasan apa yang terjadi di balik pengunduran diri dua petinggi di Otorita IKN itu. Dalam catatan Bisnis, pemerintah telah mengelontorkan dana sebesar Rp72,3 triliun untuk membangun infrastruktur dasar di IKN dalam 2 tahun terakhir. Adapun kontribusi dari swasta masih sedikit. Padahal, total kebutuhan investasi proyek IKN hampir mencapai Rp500 triliun. Pemerintahan Jokowi sangat ambisius dalam menuntaskan proyek mercusuar itu. Pada perayaan Kemerdekaan ke-79 ditargetkan digelar upacara bendera di Nusantara. Buruknya birokrasi ini tentu memengaruhi persepsi akan keberlangsungan proyek IKN. Hak dasar dari pekerja saja tidak dipenuhi, apalagi mereka mampu menuntaskan target besar yang diinginkan Jokowi.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono alias Pak Bas masuk dalam bursa calon gubernur (cagub) Pilkada Jakarta 2024. Hasto menjelaskan PDIP melihat Jakarta sebagai provinsi yang sangat penting dan strategis sehingga calon pemimpinnya harus benar-benar tepat. Menurutnya, pengurus pusat sudah menerima berbagai nama-nama calon yang diusulkan oleh para kader di daerah. Dia mengungkap, ada yang mengusulkan dua mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hingga sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia menyampaikan, semua nama tersebut masuk dalam kajian PDIP. Hasto mengklaim, banyak warga Jakarta yang rindu dengan kepemimpinan PDIP. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 pada 27-29 Agustus 2024.

Analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menggunakan data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS Maret 2022 menunjukkan, 9,4 juta warga lansia bekerja sebagai penopang keluarga. Dari jumlah itu, 5,7 juta atau 61 % menanggung beban 11,1 juta generasi produktif, yaitu milenial (lahir 1981-1996) dan gen Z (lahir 1997-2012). Sisanya menanggung kehidupannya sendiri atau pasangannya sesama lansia. Sebanyak 62 % dari 5,7 juta warga lansia menghidupi anggota keluarga dari dua generasi, yakni lansia itu sendiri dan anaknya. Ada juga 38 % lansia yang mendapat beban tiga anggota keluarga, mulai dari lansia, anak, menantu, hingga cucu.

ilihat dari sini, beban hidup lansia Indonesia lebih berat dibandingkan dengan beban generasi milenial dan Z sebagai penopang keluarga. Sebanyak 4,5 juta generasi milenial dan Z ”hanya” menopang 5,6 juta lansia, jauh lebih kecil dibanding 11,1 juta generasi produktif yang ditanggung hidupnya oleh lansia. Sebanyak 9,4 juta warga lansia penopang keluarga ini seharusnya tidak terbebani membiayai keluarga, tetapi hidup menggunakan dana pensiun atau dari investasi. Namun, merujuk data BPS, hanya ada 1,13 juta warga lansia yang menggunakan dana pensiun. Selain itu, dalam jumlah yang lebih kecil, hanya 900.000 warga lansia yang menggunakan investasi untuk pembiayaan hidup di masa tua.

Adapun 2,47 juta warga lansia mengandalkan kiriman uang. Per akhir Desember 2023, data OJK menunjukkan tingkat densitas dana pensiun mencapai 15,89 %. Artinya, hanya 16 dari 100 penduduk bekerja yang memiliki program pensiun. Bagi sebagian baby boomer (kelahiran 1946-1964), simpanan hari tua diwujudkan dalam bentuk aset tanah, properti, dan tabungan. Pilihan ini diambil karena terbentur masalah administrasi sebagai pekerja informal. Menurut Kepala Eksekutif Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, kesadaran warga menyiapkan dana pensiun di usia muda masih rendah.

Data OJK per 2022, hanya 25 % peserta dana pensiun sukarela berada dalam kelompok usia kurang dari 30 tahun. Dalam proporsi yang lebih tinggi, 45 % peserta dana pensiun sukarela berusia lebih dari 40 tahun. Kondisi 5,7 juta warga lansi penopang ekonomi keluarga ini semakin berat jika anak yang ditanggungnya tidak bekerja. Dari data BPS, ada 37 % gen milenial dan Z yang statusnya tidak bekerja. Artinya, warga lansia yang hidup bersama pengangguran menjadi satu-satunya sumber  penghasilan keluarga yang harus terus bekerja dan belum bisa menikmati masa tua. (Yoga)

Sistem jaminan dan bantuan sosial belum sepenuhnya bisa dengan mudah dimanfaatkan warga lansia. Dalam pengelolaan perlindungan sosial, misalnya, warga lansia terganjal urusan administratif. Akibatnya, tidak semua warga lansia sanggup memenuhi syarat yang diminta pengelola. Herlina (74), warga Rumpin, Kabupaten Bogor, Jabar, kapok menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan untuk berobat di RS. Nenek 10 cucu ini tak lagi meneruskan iuran BPJS dan memilih pengobatan tanpa jaminan asuransi kesehatan pemerintah tersebut. ”Masuk rumah sakit lama. Menunggu dari pukul 07.00 sampai pukul 11.00 belum dipanggil-panggil, sampai sore. Orang sakit, bisa keburu mati,” katanya, akhir April lalu.

Herlina mewakili warga lansia yang tidak menggunakan jaminan kesehatan. Berdasarkan analisis Tim Jurnalisme Data Kompas menggunakan data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Maret 2022, sebanyak 60 % dari 9,4 juta warga lansia menopang ekonomi keluarga. Mereka tidak menggunakan fasilitas jaminan kesehatan dari pemerintah atau dari swasta saat rawat jalan. Namun, untuk fasilitas rawat inap, proporsinya menurun menjadi 28 %. Ini menunjukkan warga usia 60 tahun ke atas ini lebih banyak memanfaatkan asuransi kesehatan, seperti BPJS, saat rawat inap. Biaya rawat inap jika tanpa menggunakan asuransi kesehatan akan lebih besar.

Kisah serupa terjadi pada Ismuninggar (62), warga Tangerang, Banten, yang juga guru SLB di Jakarta. Ia mengeluhkan obat sedot asma yang rutin dikonsumsinya tak diganti BPJS Kesehatan. Padahal, dia sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan sejak masih bernama Asuransi Kesehatan (Askes). Konsekuensinya, dia harus mengeluarkan biaya untuk membeli obat tersebut. Bagi pensiunan yang dipekerjakan lagi ini, hal itu cukup memberatkan. Sebab, alokasi kebutuhannya semakin bertambah untuk pengobatan. Menanggapi kisah itu, Direktur Pusat Kajian Keluarga dan Kelanjutusiaan (CeFAS) Universitas Respati Indonesia, Jakarta, Susiana Nugraha menilai pelayanan BPJS belum ramah lansia. ”Sudah waktunya RS atau klinik menyediakan layanan ramah lansia, seperti layanan geriatric terpadu,” katanya.

Harapannya, jika ada warga lansia mengalami masalah kesehatan, bisa dengan mudah berobat ke puskesmas atau jika perlu dirujuk ke rumah sakit. Meski layanan BPJS Kesehatan dikeluhkan sebagian warga lansia, analisis Kompas menemukan fakta, ada 72 % warga lansia penopang keluarga yang menggunakan asuransi kesehatan untuk rawat inap, yang menggunakannya untuk rawat jalan sekitar 40 %. Hingga tahun 2023, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 96,9 % dari total penduduk Indonesia. Dari data Susenas BPS terungkap, warga lansia tak menggunakan fasilitas jaminan kesehatan saat rawat jalan, karena tiga perempatnya mengobati sendiri penyakitnya. Padahal, kelompok lansia tersebut mempunyai asuransi kesehatan, baik BPJS maupun dari swasta. (Yoga)

Tidak semua lansia bekerja dengan banting tulang. Ada yang menemukan kebahagiaan di tempat kerja di tengah beban kerja yang tidak terlalu berat. Salah satunya, Tjen (82) pengelola kedai Laksa Lao Hoe. Sembari ngobrol, ia bolak-balik dari dapur melewati deretan meja makan untuk pelanggan. Begitu dia menggoreng di serambi depan kedainya, aroma sedap menyeruak, menggoda pejalan kaki yang berlalu lalang untuk mampir sejenak. Di belakangnya, Linda (76) sang istri, membereskan meja makan dan merapikan kursi yang baru ditinggalkan pelanggan. Sejak 1980 hingga saat ini, Linda menjadi koki di rumah makan yang berada di Jalan Pancoran I, Glodok, Jakbar. Ada tiga masakan utama yang dijajakan, yakni laksa Bogor, bakmi Belitung, serta nasi uduk dan ayam goreng.

Nama ”Lao Hoe” lahir dari salah satu pelanggan, yang berarti ’orang tua’. Sejak itu, rumah makan ini makin terkenal, orang-orang mulai mengenalnya,” kata Linda, Rabu (24/4). Santapan yang ditawarkan berasal dari resep turun-temurun. Bumbu-bumbu laksa diracik ibunya dari Bogor, Jabar. Mertuanya mengajarkan cara membuat bakmi Belitung. Resep nasi uduk datang dari mertua adiknya, Yulia (71) dari Subang, Jabar. Ketika semangkuk laksa tersaji di atas meja, mata terpikat kuahnya yang kuning cerah bertabur bawang goreng, ayam suwir, dan daun kemangi. Toge dan telur rebus ikut menyembul meramaikan suasana. Rasanya gurih dan asam segar meskipun tidak menggunakan perasan jeruk nipis dengan harga Rp 30.000 per porsi.

Rahasia laksa ini terletak pada temu mangga (Curcuma amada). Tak heran, saat dihidangkan, wangi laksa yang tercium menyerupai kunyit dan menggugah selera. Sejak pukul 03.30, dia sudah mulai memasak karena rumah makannya buka pukul 07.00. Rumah makannya digandrungi saat sarapan dan makan siang. Setelah tutup pukul 16.00, dia menyiapkan bahan-bahan untuk esok harinya. Rutinitas itu menyenangkan baginya. ”Kalau ramai, hati terasa senang dan ongkos (berjualan) tertutup. Yang paling saya suka, banyak ngobrol dengan tamu. Keuntungan dari kedai dimanfaatkan untuk membiayai hobi keempat orang usia lanjut, termasuk Yulia dan Yetty (81) sang kakak, yang mengelola setelah dikurangi biaya operasional dan upah bagi dua asisten. Dia mengaku rumah makannya rata-rata menjual 20 porsi per hari. (Yoga)

Kebijakan pemerintah terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)yang didasari pada upaya penyelesaian masalah kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini belakangan ramai ditentang. Setelah menuai protes luas dari kalangan pekerja dan pengusaha, pemerintah menyatakan akan terlebih dulu mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan (Kompas, 31/5/2024). Tapera lahir dari konsekuensi terbitnya PP No 21/2024 tentang Perubahan atas PP No 25/2020 tentang Tapera, yang ditetapkan 20 Mei 2024, sebagai turunan dari UU No 4/2016 tentang Tapera (UU Tapera) yang merumuskan Tapera sebagai penyimpanan yang dilakukan peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Tapera sebagai sebuah agenda telah problematis sejak kelahirannya. Sebab, program Tapera ditujukan bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja mandiri yang tidak mengandalkan penghasilan pada pemberi kerja, tetapi di sini hanya kelompok pekerja tertentu yang menikmatinya. Maka, ketika PP No 21/2024 sebagai aturan turunan UU Tapera menetapkan kewajiban 3 % potongan gaji untuk disertakan di program ini, kebijakan ini pun kian problematis. Terlebih residu politik Pemilu 2024 masih terasa dan terbilang tinggi. Pemberitaan tentang tak amanahnya oknum pengelola program sosial asuransi seperti Asabri dan Jiwasraya juga masih lekat di benak publik. Tapera sebagai sebuah kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah akhirnya diuji kembali secara publik. 

Dalam hal ini publik bisa mengenali dan melakukan kritik atas model kebijakan yang tengah/sedang diambil pemerintah. Dengan adanya sisi problematis dari kebijakan Tapera yang diambil pemerintah, langkah evaluasi perlu segera dilakukan, terutama untuk menjawab problem kontradiksi antara kepesertaan, manfaat, dan penerima manfaat yang ada dalam rumusan UU Tapera itu. Jangan sampai, akibat kurangnya kebijaksanaan dari penyelenggara kebijakan publik, masyarakat lalu melihat corak kebijakan ini sebagai kebijakan redistributif yang justru mengorbankan kelompok masyarakat tertentu demi memenuhi kebutuhan masyarakat lain, dalam hal ini masyarakat berpenghasilan rendah. Terlebih, masalah akses terhadap perumahan layak sebenarnya adalah juga masalah masyarakat berpenghasilan menengah, khususnya kalangan muda di kota besar seperti di Jabodetabek. (Yoga)