Belakangan ini banyak masyarakat dan ekonom yang mencermati mengenai Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dianggap sebagai kebijakan yang tidak feasibledikarenakan skema dalam program ini tidak linear dengan harga properti yang aktual. Namun, apabila ditilik secara “helicopter view” Tapera akan menjadi program yang tidak efisien dan menyasar pendapatan kelas menengah yang makin terjepit karena scarring effect akibat pandemi Covid-19 dan tren suku bunga yang “higher for longer” akibat dari kenaikan inflasi beberapa tahun terakhir. Apabila argumentasi Pemerintah bahwa applied base negara lain yang memiliki program serupa dan program ini akan bermanfaat seperti Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan maka akan menjadi kurang tepat dan bijak untuk menerapkan program tersebut karena pendapatan perkapita masyarakat Indonesia yang masih rendah yakni US$4.919,7 (BPS, 2023) atau peringkat kelima di Asean. Skema Tapera di Indonesia dinilai hanya akan menggerus pendapatan masyarakat sebesar 2,5% dan 0,5% dari perusahaan harus dibayarkan ke BP Tapera. 

Dalam Laporan World Bank (2022) yang berjudul Aspiring Indonesia – Expanding the Middle Class, jumlah kelas menengah di RI adalah 53,6 juta jiwa dan kelompok kelas menengah rentan miskin 114,7 juta jiwa atau 64,48% dari total penduduk Indonesia. Padahal kelas menengah dominan merupakan kelas yang produktif dan dapat mendorong daya saing bangsa apabila dapat diberikan treatment yang tepat. Kelas menengah biasanya dibekali daya lenting yang kuat karena merupakan kelompok yang sulit menerima program social safety net karena standar kemiskinan RI yang sebesar US$1,9 PPP per kapita per hari dibawah standar beberapa negara lain yang sudah menerapkan US$3,2 PPP per kapita per hari yang dapat memungkinkan sekitar 40% penduduk Indonesia menjadi kelompok miskin. Pendapatan kelas menengah bagaikan buah strawberry yang terlihat merona tetapi sebenarnya lembek pada saat diberikan tekanan karena mereka harus membayarkan pendapatan mereka untuk Pajak, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan bahkan sekarang ditambahkan Tapera dan mereka harus menyerap dampak ketidakpastian global seperti tren suku bunga “higher for longer”, kenaikan bahan pangan, biaya transportasi, dan biaya pendidikan yang mendorong inflasi, dan bahkan kenaikan PPN menjadi 12% yang akan diterapkan mulai tahun depan. 

Berbagai permasalahan diatas juga akan menjadi catatan bagi lembaga keuangan bank dan nonbank karena perlu menjalankan fungsi intermediasi untuk menjadi “shock abshorber” dari tekanan yang menghimpit kelas menengah di mana Net Interest Margin (NIM) perbankan dalam tren menyusut dimana menurut OJK RI (2024) sebesar 4,49% dan mendekati angka NIM pada saat pandemi Covid-19 sebesar 4,19%. Seharusnya, pemerintah fokus menjaga momentum pertumbuhan kelas menengah dengan kebijakan yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat secara agregat. Berbagai skema kebijakan alternatif Tapera yang dapat dilakukan adalah pengendalian harga lahan yang dikhususkan untuk perumahan rakyat, pemberian fasilitas kredit perumahan dalam jangka waktu panjang agar mampu melakukan angsuran bahkan secara agresif dapat diberikan subsidi perumahan yang besaran subsidinya menyesuaikan dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Seharusnya, fokus Pemerintah adalah memberikan “bantalan” kepada kelas menengah yang juga dapat melibatkan “cost of fund” dari APBN dan dipadukan (blended financing) dengan program jaminan sosial. Pemanfaatan dana BPJS untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dinilai sangat strategis untuk dilakukan tetapi dalam penerapannya pemerintah harus memperhatikan output dan outcome dalam melakukan fokus belanja dengan orientasi “money follow program” untuk menghasilkan kebijakan yang baik terutama untuk kelas menengah.

PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan tidak menutup peluang untuk mengusung putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, dalam ajang Pilkada Jakarta 2024. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menampik bahwa partai sudah menutup pintu untuk berkolaborasi dengan anggota keluarga Jokowi setelah beda jalan dalam ajang Pilpres 2024. Ketua Badan Anggaran DPR itu menjelaskan bahwa Jakarta menjadi provinsi penting dalam kontestasi politik. Oleh sebab itu, PDIP ingin mencari pemimpin yang terbaik untuk Jakarta. Dalam konteks ini, PDIP tidak ingin menutup kemungkinan untuk tokoh-tokoh politik yang punya peluang maju dalam ajang Pilkada Jakarta 2024 termasuk Kaesang. Sebelumnya, Kaesang meminta seluruh pihak bersabar menanti kejutan hingga masa pendaftaran bakal calon kepala daerah dalam ajang Pilkada 2024 pada 27—29 Agustus nanti. “Kalau ditanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus,” katanya kepada wartawan di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (4/6). Adik wakil presiden terpilih 2024–2029 Gibran Rakabuming Raka itu juga berbicara tentang putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan syarat usia minimal bagi calon kepala daerah. Menurut Kaesang, dirinya berpeluang untuk maju dalam Pilkada usai putusan itu, tetapi tidak mengetahui prosesnya.

Pencampuran biomassa dengan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) atau yang dikenal dengan co-firing menjadi salah satu andalan pemerintah dalam upaya mencapai target bauran energi baru terbarukan (EBT). Terlebih, implementasi co-firing biomassa diyakini dapat menurunkan emisi karbon yang selama ini dihasilkan dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik sehingga tidak perlu membangun pembangkit baru. Selain itu, bahan baku biomassa juga disebut-sebut mudah didapatkan. Wajar jika PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terus berupaya mengintensifkan co-firing bio massa pada PLTU, meskipun sejumlah tantangan masih mengadang, termasuk menyangkut isu lingkungan. Hingga akhir 2023, program co-firing PLN setidaknya telah diimplementasikan pada 43 PLTU milik perusahaan setrum pelat merah itu, dengan memanfaatkan lebih dari 990.000 ton biomassa, meningkat 69% dibandingkan dengan realisasi 2022 yang hanya sebesar 586.000 biomassa di 36 PLTU. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan perseroan kini tidak hanya berfokus pada penyediaan listrik semata, tetapi juga terhadap lingkungan yang berkelanjutan.

El Nino segera berganti dengan La Nina. Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu negara yang terkena dampak La Nina. Setelah mengalami El Nino, musim akan berganti menjadi La Nina. Jika El Nino menyebabkan kemaru panjang, maka La Nina akan menyebabkan hujan. Indonesia yang terletak di khatulistiwa, diprediksi akan menjadi negara yang cukup terkena dampak La Nina. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofi sika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengonfi rmasi bahwa fenomena El Nino akan mulai netral dan berganti dengan La Nina. La Nina diprediksi terjadi mulai Juni—Juli 2024. Meskipun begitu, fenomena La Nina diperkirakan lemah. Dilansir laman resmi BMKG, saat La Nina, sebagian besar wiayah Indonesia mengalami peningkatan curah hujan sebanyak 20%—40% pada periode Juni—Juli—Agustus (JJA) dan September—Oktober—November (SON). Periode Desember—Januari—Februari (DJF) dan Maret—April—Mei (MAM) sebagian wilayah barat Indonesia mengalami peningkatan curah hujan karena pengaruh angin monsun.

Kejaksaan Agung, Selasa (4/6) melimpahkan dua tersangka korupsi pengelolaan timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk 2015-2020 ke tim jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jaksel. Dalam menangani kasus ini, tim jaksa diharapkan dapat mengoptimalkan pengembalian kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 300 triliun. Dua tersangka yang dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan itu adalah Tamron alias Aon, beneficial owner atau pemilik manfaat dari CV VIP dan Ahmad Albani manajer operasional tambang timah dari CV VIP dan PT MCM. Setidaknya masih ada 20 tersangka lainnya yang masih disidik di Kejagung. Dari proses penanganan kasus korupsi ini, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM Mada Zaenur Rohman berpandangan, tim jaksa penuntut umum bisa menggunakan pasal tindak pidana korporasi untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian perekonomian negara pada kasus korupsi.

Apalagi, Kejagung telah menaksir nilainya mencapai Rp 300 triliun. Zaenur mengapresiasi kinerja Kejagung yang telah menerapkan pendekatan kerugian perekonomian negara dalam beberapa kasus korupsi seperti pembalakan liar yang melibatkan pengusaha Surya Darmadi, kasus impor minyak goreng, dan impor sandang ilegal. Namun, hasilnya berbeda-beda jika dilihat dari putusan persidangan. ”Bisa dikatakan, hasil (penuntutan jaksa) itu belum memuaskan. Sebab, pendekatan kerugian perekonomian negara itu belum digunakan oleh majelis hakim karena ada keterbatasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang baku dalam menentukan kerugian perekonomian negara tersebut,” kata Zaenur, Selasa. (Yoga)

Pelaku industri gim di Tanah Air masih kesulitan bersaing dengan pengembang asing. Padahal, selain mampu menyerap banyak tenaga kerja, peluang ekonomi dari industri gim ini masih sangat besar. Menurut data konsultan gim Newzoo, pasar gim Indonesia pada 2021 sebesar 1,74 miliar USD atau Rp 27,2 triliun. Pada saat bersamaan, jumlah pemain gim dalam negeri diprediksi 192,1 juta orang pada 2021. Namun, potensi itu masih didominasi industri gim asing, mencapai 99,5 persen (Kompas.id, 19/2/2024). Berdasarkan pendapat pelaku industri gim nasional, salah satu permasalahan utama yang butuh segera diatasi adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Mereka berharap, dunia pendidikan ikut menyiapkan lulusan yang siap bekerja.

Plt Direktur SMK di Kemendikbudristek Wardani Sugiyanto, Selasa (4/6) di Jakarta, mengatakan, daya dukung untuk industri gim Indonesia dapat disiapkan dari lulusan SMK. Kini, ada 4.100 SMK dengan sedikitnya 500.000 siswa dengan konsentrasi keahlian yang relevan dengan industri gim, seperti bidang multimedia, rekayasa perangkat lunak, dan desain komunikasi visual. Ke depan, dia berharap, kepala sekolah dan industri memperkokoh kolaborasi ini. Lewat implementasi Kurikulum Merdeka, sekolah bisa kreatif menyusun kurikulum sesuai perminatan industri. ”Dengan pembelajaran terdiferensiasi, anak juga bisa dioptimalkan untuk mengembangkan minatnya di industri gim,” kata Wardani. (Yoga)

Ketidakpastian perekonomian meningkatkan persaingan bagi perusahaan dan pencari kerja, calon pekerja mesti meningkatkan kompetensinya. Akhir-akhir ini, kata ”ketidakpastian” makin sering terdengar, termasuk dampaknya. Ketidakpastian juga memengaruhi motivasi pekerja menghadapi masa depan. Dalam artikel di Linkedin (2024) disebutkan, ketidakpastian di masa depan membawa tantangan yang kompleks bagi organisasi untuk menjaga motivasi dan produktivitas pekerja. Di sisi lain, ketidakpastian menimbulkan risiko bagi calon pekerja. Sebab, calon pekerja mesti bersaing untuk memperoleh tempat di perusahaan yang efisien dan berkompetisi agar berhasil mengarungi dunia bisnis yang tak menentu. Persaingan ini dihadapi calon pekerja di berbagai tingkatan, termasuk pekerja pemula.

Hal ini tercermin dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Agustus 2022 yang diolah Tim Jurnalisme Data Kompas (Kompas.id, 20/5/2024). Hasil olahan data itu menunjukkan, waktu tunggu lulusan perguruan tinggi untuk mendapat pekerjaan semakin lama. Contohnya, lulusan beberapa jurusan dari rumpun ilmu komunikasi massa dan dokumentasi memerlukan waktu tunggu 18 hari pada 2017. Pada September 2021-Agustus 2022, waktu tunggu lebih panjang, menjadi 78 hari. Data Sakernas Agustus 2022 juga menunjukkan, 47,2 % lulusan perguruan tinggi berhasil memperoleh pekerjaan di sektor formal. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2017 yang 55,5 %.

Data BPS menyebut, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia 4,82 % padaFebruari 2024. Artinya, ada 7,2 juta penganggur di Indonesia. Fakta-fakta itu berkelindan, menambah persoalan yang dihadapi pekerja pemula untuk bersaing memperoleh kesempatan menjadi pekerja formal. Mereka harus siap menunjukkan keunggulan dibandingkan dengan calon pekerja pemula lain. Apalagi, semakin banyak perusahaan yang mensyaratkan pengalaman tertentu bagi pekerja pemula. Calon pekerja bisa memiliki keahlian yang dibutuhkan industri dengan mengikuti jenjang pendidikan vokasi. Dengan catatan, tidak ada kesenjangan antara ilmu dan keterampilan yang diajarkan di pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Calon pekerja juga bisa menambah peng-alaman melalui kursus dan magang. (Yoga)

Menurut data Kemenkes RI, industri farmasi lokal mampu memenuhi permintaan domestik tanpa terlalu bergantung pada impor, yang sering kali rentan terhadap gangguan rantai pasokan internasional (Kemenkes RI, 2020). Dengan total kapasitas produksi 40 miliar tablet per tahun, Indonesia memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dalam negeri secara mandiri. Ini menunjukkan Indonesia sebenarnya tidak memerlukan investasi besar ataupun importasi obat jadi dari negara luar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan nasional (BPS Indonesia, 2021). Dengan kapasitas yang tinggi ini, Indonesia bisa lebih fokus pada peningkatan kualitas dan pengembangan produk baru.

Industri farmasi Indonesia berperan memberikan nilai tambah dalam pengembangan produk farmasi berbasis bahan baku alam, seperti fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan obat bahan alam Indonesia dari bahan herbal yang telah terbukti secara ilmiah punya khasiat terapeutik. Pemanfaatan fitofarmaka tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan baku obat kimiawi impor, tetapi juga memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara berkelanjutan serta berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, mulai dari petani, produksi, distribusi, hingga penjualan. Dengan memanfaatkan kekayaan biodiversitas yang melimpah, Indonesia dapat mengembangkan produk-produk bioteknologi yang inovatif dan memiliki nilai tambah tinggi.

Misalnya, penelitian di bidang bioteknologi menghasilkan produk-produk baru seperti enzim, vaksin, dan antibiotik berbasis bahan alami. PP No 1010/2020 adalah salah satu regulasi penting yang mendukung pengembangan industri farmasi di Indonesia, yang menjadikan farmasi sebagai industri strategis. PP ini memberikan berbagai insentif dan dukungan ke perusahaan farmasi lokal, termasuk pembebasan bea masuk untuk bahan baku obat dan peralatan produksi, serta insentif pajak untuk investasi di sektor ini. Melalui berbagai langkah dan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memastikan ketersediaan obat-obatan yang terjangkau dan berkualitas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. (Yoga)

Kementan meminta petani champion atau unggulan bawang merah dan cabai menjadi investor di daerah yang kerap mengalami defisit stok kedua komoditas tersebut, guna mengatasi problem tahunan kenaikan harga kedua komoditas yang rutin menyumbang inflasi. Direktur Perbenihan Hortikultura Ditjen Hortikultura Kementan Inti Pertiwi Nashwari, Selasa (4/6) mengatakan, Kementan telah menggelar rapat koordinasi dengan para petani champion bawang merah pada 30 Mei 2024. Dalam rapat itu, mereka bersedia berinvestasi membudidayakan bawang merah di daerah-daerah yang kerap mengalami defisit stok komoditas tersebut. Mereka siap mengelola lahan milik pemda atau menyewa lahan di daerah tersebut untuk membudidayakan dan menjadi offtaker bawang merah.

Namun, status hokum lahan itu harus jelas serta memenuhi persyaratan teknis dan geografis untuk budidaya bawang merah. Kementan dan para champion, telah menyiapkan persyaratan penggunaan dan karakteristik lahan beserta varietas bawang merah yang sesuai dengan karakter lahan tersebut. Ada varietas bawang merah yang adaptif di dataran rendah-menengah, yakni bima brebes, super philips, dan biru lancor. Ada juga varietas yang adaptif di dataran menengah-tinggi, seperti tajuk, batu ijo, dan SS sekato. Selain itu, petani champion bawang merah juga siap memasok benih dan sarana-sarana produksi yang dibutuhkan serta mentransfer teknologi budidaya bawang merah. Mereka bahkan berkomitmen menjadi pemasok bawang merah melalui skema kerja sama antar daerah. (Yoga)