Menjelang pemilu 2024,  para pengusaha  properti bisa tersenyum lebar. Mereka kembali mendapat pemanis. Setelah kebijakan bebas uang muka diperpanjang 2024, terbaru pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) termasuk biaya administrasi bagi penjualan rumah atau properti lain senilai  dibawah Rp 2 miliar (lihat boks). Insentif ini melanjutkan kebijakan serupa tahun 2022. Waktu itu berupa diskon PPN sebesar 50% untuk produk properti seharga maksimal Rp 2 miliar dan 25% untuk maksimal harga Rp 5 miliar. Dengan kata lain, insentif terbaru ini lebih besar dibandingkan tahun 2022.  Dus, pasar langsung menyambut positif kebijakan baru pemerintah. Kemarin harga saham PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) ditutup menguat 40 poin atau 4,12% ke Rp 1.010. Begitu juga saham PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) uga naik 25 poin atau 4,95% ke Rp 530. Tak ketinggalan, saham PT Ciputra Development Tbk (CTRA) juga berotot dengan menguat 35 poin atau 3,54% ke level Rp 1.025 pada Selasa (24/10). Begitu juga indeks sektor properti Bursa Efek Indonesia (BEI) atau IDX Sector Properties and Real Estate, pada penutupan perdagangan kemarin menguat 1,87% ke level 694,81.  Meskipun secara tahunan, indeks ini masih terpangkas 2,31%. Kemarin, indeks properti itu berada di posisi runner up sektor yang paling menguat.  Direktur Metropolitan Land, Olivia Surodjo menjelaskan, program insentif ini sebelumnya sudah pernah dilakukan pada masa pandemi dan mendapatkan respons yang positif dari calon konsumen. Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), Hermawan Wijaya menjelaskan, pengembang tengah menunggu aturan teknis dari kebijakan tersebut. "Kami masih menunggu terbitnya kebijakan dari Kementerian Perekonomian mengenai kebijakan insentif ini," papar Hermawan ke KONTAN. Research Analyst PT Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani mengatakan, insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) bisa  berdampak positif pada kinerja emiten sektor properti.

Kendati kondisi ekonomi masih dibayangi sentimen negatif, sejumlah emiten tetap menggarap agenda ekspansi. Terlihat dari sejumlah aksi korporasi menjaring pendanaan eksternal, baik dengan menerbitkan surat utang maupun pendanaan pihak perbankan. Terkini, unit usaha PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) yakni Adaro Power, dikabarkan t mencari pembiayaan untuk mendanai proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) senilai US$ 5 miliar. Mengutip Bloomberg, Selasa (24/10), Presiden Direktur Adaro Power, Dharma Djojonegoro dalam sebuah wawancara di Singapura mengungkapkan, pendanaan yang dicari Adaro Power sekitar 80% dari total nilai proyek tenaga surya itu. Saat dikonfirmasi, Head of Corporate Communication ADRO, Febriati Nadira belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait kabar tersebut. "Sejauh ini baru itu saja," terang Ira, sapaan Nadira, Selasa (24/10). Kemarin emiten Grup Sinarmas PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) juga meraih pinjaman dari PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) senilai Rp 2,2 triliun. Rinciannya, limit pinjaman untuk PT Borneo Indobara maksimal Rp 2,05 triliun, sementara sisanya untuk PT Barasentosa Lestari. PT United Tractors Tbk (UNTR), melalui anak usahanya yakni PT Pamapersada Nusantara juga baru saja mengail pinjaman bernilai jumbo dari sejumlah perbankan dan lembaga pembiayaan. Nilainya mencapai US$ 527,9 juta atau setara Rp 8,25 triliun. "Pinjaman akan digunakan untuk belanja modal (capex) dan cash flow operasional," kata Sekretaris Perusahaan UNTR Sara. K Loebis. Saham emiten yang meraih pendanaan untuk melanjutkan ekspansi ini layak dicermati. Pengamat Pasar Modal dan Guru Besar Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai, pendanaan dengan obligasi lebih dapat menghindari fluktuasi tingkat bunga. Selain itu, penerbitan obligasi tidak perlu melakukan angsuran pokok sehingga cashflow emiten lebih terjaga.

Paket insentif anyar yang digadanggadang menjadi vaksin penambah daya kebal ekonomi nasional dari gempuran ketidakpastian global, ternyata masih irit. Hal itu terefleksi dari arah pemberian stimulus oleh pemerintah yang hanya berfokus pada sisi permintaan. Padahal, tingginya kompleksitas tantangan ekonomi yang dipicu penguatan dolar Amerika Serikat (AS), hingga ketegangan geopolitik di Timur Tengah memberikan daya rambat yang amat luas. Dolar AS yang menguat akibat naiknya imbal hasil obligasi negara tersebut, merapuhkan rupiah yang pada gilirannya membebani sisi produksi. Musababnya, transaksi barang impor termasuk bahan baku dan penolong masih menggunakan dolar AS. Tak ayal, situasi itu akan mengerek harga produksi yang bermuara pada makin mahalnya harga barang di tingkat konsumen. Tak hanya itu, pelemahan rupiah juga berisiko merapuhkan ketahanan eksternal karena terkurasnya cadangan devisa menyusul belum optimalnya instrumen moneter penjaga mata uang Garuda. Adapun, ketegangan geopolitik di Timur Tengah berisiko mengatrol harga minyak dunia yang menjadi embrio dari lesatan inflasi. Selain itu, subsidi juga diproyeksikan membengkak karena fenomena tersebut. Kendati demikian, paket insentif yang diumumkan pemerintah kemarin, Selasa (24/10), hanya menyasar pada sisi konsumsi, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk properti serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk El Nino guna merespons volatilitas harga pangan. Di sisi lain, sejatinya pemerintah bukannya mengabaikan aneka faktor tersebut. Presiden Joko Widodo, pun menegaskan terus mewaspadai berbagai gejolak yang tengah melanda dunia dan korelasinya ke ekonomi domestik. Kepala Negara bahkan menyebut bahwa negara masih memiliki anggaran senilai Rp616 triliun per 13 Oktober 2023 yang bisa dimanfaatkan tatkala terjadi guncangan. "APBN sampai 13 Oktober 2023, Bu Sri Mulyani Indrawati [Menteri Keuangan] masih memegang uang Rp616 triliun, dan [sampai] 2024 masih aman," kata Presiden, Selasa (24/10). Kepala Negara menekankan bahwa sejauh ini depresiasi rupiah masih relatif terkendali dan aman, baik terhadap ekonomi sektor riil, pasar keuangan, maupun ekspektasi inflasi. Adapun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menambahkan difokuskannya paket insentif hanya pada properti dilandasi oleh besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap produk domestik bruto (PDB). Selama periode 2018—2022, sektor properti mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp2.349 triliun— Rp2.865 triliun per tahun atau setara dengan 14,6%—16,3% terhadap PDB.

Gagasan pembentukan konsorsium asuransi wajib yang digulirkan oleh regulator membuka peluang penetrasi dan meningkatkan kesadaran mayarakat dalam mengakses produk perlindungan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggulirkan wacana pembentukan konsorsium asuransi wajib dengan melibatkan berbagai perusahaan. Direktur Utama PT Asuransi Wahana Tata (Aswata) Christian Wanandi mengatakan bahwa program asuransi wajib diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan asuransi. Christian mengatakan pelaksanaan asuransi kendaraan khususnya tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) selama ini tidak ada kendala. Hanya saja, jenis asuransi masih bersifat opsional. Senada, CEO PT Asuransi Simas InsurTech Teguh Aria Djana mendukung penuh inisiatif OJK dan pemerintah tentang program asuransi wajib, khususnya untuk risiko personal accident dan tanggung jawab hukum pihak ketiga. Teguh optimistis tidak akan ada kendala dalam pelaksanaannya, terpenting adalah semua pihak memiliki kesamaan visi untuk menjalankan program tersebut. Regulator bersama pemerintah sedang menggodok aturan baru tentang kewajiban penerapan asuransi tanggung gugat untuk kegiatan yang melibatkan massa, seperti pertandingan olahraga dan konser. Asuransi ini saat ini bersifat opsional.Asuransi wajib sejauh ini baru diterapkan untuk tiga kelompok dan aktivitas, yakni TNI/Polri, aparatur sipil negara, serta kecelakaan penumpang umum dan lalu lintas jalan. Agar perluasan asuransi wajib efektif, OJK mempersilakan perusahaan-perusahaan asuransi membentuk konsorsium. Contoh konsorsium asuransi yang yang telah dibentuk adalah konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (ABMN). Ada sekitar 56 perusahaan asuransi umum dan enam perusahaan reasuransi yang tergabung dalam konsorsium ABMN. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengatakan dorongan pembentukan konsorsium disampaikan atas usulan asosiasi. Asosiasi bahkan mengusulkan klasifi kasi konsorsium. Sementara menunggu aturan, menurut Budi, industri pun melakukan evaluasi, termasuk memperhitungkan tingkat severityatau besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Selain itu, estimasi frekuensi berapa sekali kejadian juga dipertimbangkan.

Gap yang cukup lebar antara harga tandan buah segar kelapa sawit di dalam negeri dan global kerap membuat petani gigit jari. Perbaikan mekanisme penetapan harga tandan buah segar pun diusulkan agar bisa lebih mencerminkan situasi riil di pasar ekspor. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumatra Selatan menyebut harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit yang ditetapkan di sejumlah daerah penghasil belum menguntungkan petani swadaya. Hingga kini, masih ada gap antara harga TBS yang ditetapkan dan yang diterima oleh petani. Muhammad Yunus, Wakil Ketua Apkasindo Sumatra Selatan, mengatakan bahwa harga TBS yang diperoleh petani swadaya kerap lebih rendah sekitar Rp200—Rp300 per kilogram dari yang telah ditetapkan pemerintah daerah. “Karena harga itu untuk TBS plasma yang bermitra dengan per­usahaan, misalnya ditetapkan harga Rp2.300 per kilogram, di petani swadaya TBS bisa Rp1.900 atau Rp2.000 per kilogram,” katanya kepada Bisnis, Selasa (24/10). Dia pun berharap penetapan harga TBS di Bumi Sriwijaya bisa seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, yakni dilakukan setiap minggu. De­ngan begitu, gap antara harga TBS yang ditetapkan dan CPO riil tidak terlampau lebar. Penetapan harga TBS di Sumatra Selatan sendiri dilakukan oleh Tim Penetapan Harga yang terdiri atas Dinas Perkebunan, perusahaan kelapa sawit yang jumlahnya berkisar 10 perusahaan, serta asosiasi petani sawit atau Apkasindo. Di sisi lain, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zulfadli mengumumkan untuk kenaikan harga TBS tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp78,94 per kilogram, atau mencapai 3,21% dari harga pekan lalu. “Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan naik menjadi Rp 2.535,37 per kilogram, dan berlaku untuk periode 1 minggu ke depan,” katanya, Selasa (24/10). Di sisi lain, Gabungan Peng­usaha Kelapa Sawit (Gapki) Aceh mendorong pengaktifan pelabuhan utama ekspor CPO di Provinsi Aceh demi meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Ketua GAPKI Aceh Denny Ramadhan Nasution menyebut, perkembangan industri sawit di Aceh tidak secemerlang Sumatra Utara dan provinsi lain, meski Aceh merupakan lokasi penanaman sawit pertama di Indonesia sejak 1911.

Pengembangan ekonomi hijau memerlukan peta jalan yang jelas dan pemahaman yang sama di segala tingkatan agar Indonesia tidak sekadar ”mendadak hijau”. Saat ini, transisi menuju ekonomi hijau masih sebatas kewajiban yang dijalankan asal cepat di berbagai sektor tanpa diiringi dukungan kebijakan yang tepat. Akibat perencanaan yang belum terarah, peluang di pasar tidak tercipta. Upaya menarik investor untuk mendanai proyek-proyek ekonomi hijau masih sulit karena masih minimnya permintaan di pasar. Indonesia pun terus berkutat dengan kendala pembiayaan dan nilai keekonomian. ”Kita masih serba mendadak hijau, belum tahu yang mana yang sektor prioritas, yang penting di mana-mana harus hijau karena lagi ada desakan untuk menekan emisi.

 Akhirnya, transisi ke ekonomi hijau masih dilihat sebagai beban kewajiban, bukan peluang,” kata ekonom senior dan pendiri Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, dalam CEO Insight Kompas 100 CEO Forum Powered by PLN sesi pertama yang bertema ”Melangkah ke Depan: Akselerasi Infrastruktur Hijau dan Dampaknya bagi Perekonomian,” di Jakarta, Senin (23/10). Pada sesi kedua dengan tema ”Menjawab Tantangan melalui Pengembangan Bisnis Berkelanjutan”. Hendri menuturkan, peta jalan pengembangan ekonomi hijau yang belum komprehensif lintas sektor juga membuat kesepahaman di berbagai tingkatan, seperti pusat dan daerah, belum sejalan. Ia mencontohkan Inpres No 7 Tahun 2022 yang mewajibkan pemerintah memakai kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Namun, kewajiban itu belum diiringi kesepahaman yang sama dari pusat ke daerah. Menurut Hendri, program pengembangan kendaraan listrik seharusnya jadi peluang investasi untuk sektor swasta, tetapi karena arah kebijakan belum komprehensif dan pasar belum tercipta, akhirnya peluang itu belum tertangkap. (Yoga)

Prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG semakin menjadi keharusan serta melekat dalam perencanaan jangka panjang perusahaan. Akumulasi komitmen dan realisasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan-perusahaan, juga bakal mendukung tercapainya target Indonesia Emas 2045. Hal itu mengemuka dalam CEO Insight bertema ”Menjawab Tantangan melalui Pengembangan Bisnis Keberlanjutan”, yang juga rangkaian Kompas100 CEO Forum Powered by PLN di Jakarta, Senin (23/10). Hadir sebagai pembicara kunci adalah Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan.

Nurul mengatakan, gerakan bisnis global bertema hijau, biru, dan sirkular bukan hanya komitmen global, melainkan para pelaku usaha pun memiliki keinginan sama. Sebab, mereka pun memiliki kepentingan untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan. Paling penting bagi Indonesia adalah pengurangan jejak karbon dari sisi energi. ”Sebab ternyata bukan hanya karena komunitas global melakukannya, melainkan market (pasar) juga menginginkan itu. Ada survei menyebutkan generasi awal hingga generasi Z sepakat membeli produk-produk yang kontribusi karbonnya lebih rendah, sekalipun harganya lebih mahal,” ujar Nurul.

Presdir PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, penerapan ESG oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) bukan dianggap sebagai keharusan, melainkan menjadi keniscayaan dan kebutuhan, yang sudah melekat pada perencanaan bisnis jangka panjang perusahaan. Ia menambahkan, anggaran lingkungan dan sosial sudah masuk perencanaan bisnis PTFI. ”Tahun lalu (2022), biaya sosial kami Rp 2 triliun dan biaya lingkungan Rp 2,5 triliun. Ini bukan pengeluaran ekstra karena secara mendasar masuk bujet dan kami akan lakukan itu sampai dengan 2041 sesuai perencanaan jangka panjang kami,” ujarnya. (Yoga)

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD yang berlanjut diprediksi berimbas pada kenaikan biaya produksi yang dapat mendorong peningkatan harga properti. Meski demikian, pengembang akan menyiasati kenaikan biaya produksi guna menekan kenaikan harga rumah. Ketua Umum Dewan Pimpinan  Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto mengemukakan, fluktuasi nilai tukar rupiah merupakan hal biasa terjadi,tetapi depresiasi nilai tukar rupiah kali ini dinilai tinggi sehingga dapat berdampak pada kenaikan biaya produksi di sektor properti. Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai tak akan berdampak signifikan pada rumah segmen menengah bawah karena 80 % komponen biaya produksi tidak menggunakan bahan impor.

Meski demikian, dampaknya akan terasa jika terjadi kenaikan harga bahan bakar yang memengaruhi biaya logistik dan bahan bangunan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi dampak pelemahan rupiah terhadap kenaikan harga bahan bakar. Joko menambahkan, pengembang properti berupaya melakukan efisiensi biaya guna mengantisipasi kenaikan biaya produksi. Hal itu guna menjaga pasar properti tetap tumbuh di tengah tekanan daya beli. ”Pengembang akan berupaya efisienkan biaya sebisa mungkin agar biaya  produksi tidak naik. Kami ingin tumbuhkan animo dan kepercayaan masyarakat bahwa ini saat terbaik membeli properti,” ujarnya, saat dihubungi di Jakarta, Senin (23/10). (Yoga)